Hal tersebut disampaikan Richman Djohar Pelaksana Harian (Plh) GM PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk dalam kesempatan wawancara wartawan media ini di ruang kerjanya Kantor PT ASDP Cabang Luwuk beralamatkan di Jalan Tan Malaka, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Jumat (10/7).

Beberapa pertanyaan seputar peningkatan kualitas pelayanan, kinerja, target dan program apa saja yang akan menjadi fokus dirinya selaku Pelaksanan Harian (Plh) GM PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk.

Richman Djohar menjelaskan kalau di perusahaan tentu sudah punya visi misi yang harus kami tunjang dengan keselarasan kinerja kami sendiri. “Jadi setiap tahun itu kami sudah punya kinerja perusahaan,” ujarnya.

Nah fokus saya kesini juga ada program yang harus saya laksanakan kata dia. “Program saya itu yakni stakeholder engagement, gemba walk and safety leadership (meningkatkan budaya keselamatan dan pelayanan), digitalisasi e-ticekting, dan pengembangan bisnis,” ujarnya.

Richman menjelaskan stakeholder engagement adalah sebuah upaya membangun hubungan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap operasional penyebrangan seperti memperkuat hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak Syahbandar, Pihak Pelabuhan, Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, TNI – Polri, BPTD Sulteng serta instansi terkait.

Selain itu juga sinergitas dalam membangun komunikasi juga sangat penting dengan para pengguna jasa, operator angkutan, para pelaku usaha dan masyarakat untuk menyerap masukan saran dan kolaboratif. Lalu ada yang namanya Gemba walk dan safety leadership atau turun langsung lapangan untuk mengetahui kondisi operasional membangun komunikasi dan berdialog dengan petugas guna mengidentifikasi permasalahan riil dilapangan termasuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan sebagai budaya kerja paling utama.

Dan program digitalisasi e-ticekting yang saat ini terus kita kembangkan dan sedang usulkan pembukaan e-ticketing. Program ini adalah penerapan sistem pelayanan tiket elektronik untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Dari program terintegrasi dengan pelayanan dari segi peningkatan pelayanan, ada yang namanya moto (3S) yang terus kita gaungkan saat ini yakni Servis, Security, Safety.

Disinggung apakah ada target khusus dari kantor pusat yang harus di realisasikan. Richman kembali berujar kalau target kinerja kami itu pasti ada. “Pencapaian target kinerja itu banyak kalau kita melihat dari banyak aspek,” akunya.

Dan bagaimana melihat kondisi penyebrangan yang ada saat ini, Richman mengatakan dirinya baru beberapa hari bertugas dan baru melihat dua titik pelabuhan yakni Pelabuhan ASDP Pagimana dan Pelabuhan Feri. Kalau melihat Pelabuhan ASDP Pagimana sudah sangat bagus dalam melayani masyarakat. Untuk Pelabuhan Feri karena bukan aset PT ASDP melainkan milik Pemprov Sulteng saya melihat secara penataan masih belum sedikit terstruktur dengan baik.

Lanjutnya fokus utamanya juga ada pada aspek keselamatan dan keamanan. Kita tau bersama bahwa Luwuk ini wilayah lautnya cukup jauh sampai 6 jam lebih bahkan kalau ke Taliabo cukup jauh. “Jadi kita fokus juga pada aspek keselamatan dan keamanan.” terangnya

Pelayanan    

Menyambung soal moto (3S) yang terus kita gaungkan saat ini yakni Servis, Security, Safety. Kalau soal pelayanan (Servis) ini terus kita kembangkan dan sedang mengusulkan pembukaan e-ticketing di Pelabuhan Feri yang sementara kita usulkan. Kemudian ada program pemerintah (Odol) yang sementara kita bermohon izin pada Pemrov Sulteng yakni pembuatan fasilitas seperti gawang untuk membatasi kapasitas muatan mobil ekspedisi.

Untuk program ini kami masih menunggu persetujuan surat kita ke Pemrov Sulteng dan masih menunggu balasan persetujuan untuk kita pasang fasilitas gawang membatasi barang muatan mobil pada areal pelabuhan. Terkait pengembangan Pelabuhan Feri, kami juga pernah berkoordinasi pada Pemrov Sulteng dan menyurat bermohon mengelola Pelabuhan Feri sesuai kebutuhan ASDP. Hanya saja masih terkendala pada teknis berkaitan sistem pengelolaanya karena hasilnya nanti adalah hasil pemerintah sementara kita membangun di atas aset yang bukan milik PT ASDP.*

(zuma)

Artikel Richman Djohar (Plh) General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Luwuk Uraikan Program Kerja dan Motto 3S pertama kali tampil pada Dikte News.

Rakor ini merupakan inisiasi Kepala KUPP Kelas II Luwuk yang terbilang langkah jitu dalam menciptakan iklim kolaborasi apik kedepan di pelabuhan penyebrangan wilayah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Luwuk. 

Usai rakor dipimpin Kepala KUPP Luwuk Hasfar kepada media ini diruang kerjanya mengatakan peserta rakor tadi dihadiri Dinas Perhubungan (Dishub) Pemrov Sulteng melalui KUPTD Pelabuhan Feri Luwuk, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banggai selaku otoritas Pelabuhan Rakyat Luwuk, Pihak ASDP, KPPP, Babinkamtibmas, Babinsa dan perwakilan Lurah Karaton.

Sedikitnya ada tiga poin mengerucut dari evaluasi dan merujuk pada kesepakatan bersama saat rakor berlangsung. Pertama akan dipasang alat stelan berbentuk gawang pada pintu masuk pelabuhan untuk mencegah mobil odong atau mobil dengan muatan berlebihan agar tidak terjadi over load muatan yang naik ke kapal.

Kedua, baik pihak Pelabuhan Feri maupun Pelabuhan Rakyat Luwuk agar mendata para buruh yang melakukan aktifitas bongkar muat dipelabuhan agar diketahui dan resmi terdaftar memiliki identitas berada dalam naungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Dan ketiga, kami kedepan akan terus berkolaborasi bersama Pihak Pelabuhan, ASDP, KPPP dan pihak terkait melakukan pembenahan pelayanan dan peningkatan sistem pengawasan diwilayah pelabuhan.

Disinggung soal kejadian pada Sabtu (14/6) sebuah mobil truck bermuatan tabung gas non subsidi yang nyaris lolos dalam penyebrangan. Kembali Hasfar menjelaskan bahwa masalah turut menjadi bahan evaluasi dan langkah pembenahan pelayanan dan sistem pengawasan kedepan diwilayah pelabuhan yang sudah dibahas tadi saat rakor kata dia, “Intinya kita tidak saling menyalahkan satu dan lainya, tapi kedepan kolaborasi ini sangat penting memberikan pelayanan yang baik dan peningkatan sistem pengawasan yang optimal,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Inisiasi KUPP Luwuk Gelar Rakor Benahi Pelayanan dan Sistem Pengawasan Pelabuhan pertama kali tampil pada Dikte News.

Namun perhatian dan atensi anggota DPR RI Beniyanto Tamoreka untuk terus mendorong peningkatan pelayanan diwilayah kerja PLN Bunta meliputi Nuhon dan Simpang Raya  terus menjadi fokusnya.

Kurang lebih satu tahun PLN Bunta pasca kekosongan pejabat lama mutasi ke area PLN Toili sampai dengan saat ini belum ada pejabat definitif sebagai pengendali manajemen pelayanan pelanggan dan peningkatan kualitas pelayanan PLN Bunta  meliputi Kecamatan Simpang Raya dan Nuhon.

Kekosongan pimpinan definitif PLN Bunta bukan tak mungkin tidak berdampak pada manajemen pelayanan berbasis kinerja dalam memberikan hak – hak pelanggan dan peningkatan kualitas PLN di wilayah Bunta, Nuhon dan Simpang Raya.

Menanggapi itu, anggota DPR RI Komisi XII membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Beniyanto Tamoreka dalam kesempatan wawancara di Hotel Estrela, Rabu (18/3) malam mengaku sudah bertemu salah satu pejabat PLN untuk memperbaiki pelayanan mereka di zona – zona yang ada.

“Sudah, saya sudah ketemu dengan salah satu pejabat PLN untuk memperbaiki pelayanan mereka, ” ujarnya.

Beniyanto mengaku dari segi pembangkit kita sudah maksimal dan bagus, sudah mencukupi suplay listrik dengan adanya dukungan suplay energi listrik dari PLTG, PLTA dan PLTD.

Walau dukungan suplay energi listrik PLTA dari Kabupaten Poso hanya sampai di Kabupaten Tojo Una Una, tapi dukungan energi listrik kita masih sangat bagus di suplay dari PLTG, PLTA dan PLTD.

“Untuk pemakaian KWH dan pemakaian energi listrik kita sudah tercukupi,” ucapnya.

Hanya saja dari sisi instalasi jaringan yang yang masih menjadi gangguan dan perlu perbaikan. “Tapi kalau untuk ketersediaan pembangkit, kita sudah tercukupi karena dukungan PLTG, PLTA dan PLTD,” jelasnya.

Ia juga menyinggung pelayanan petugas PLN Bunta pada masyarakat dan pelanggan harus diperbaiki. Kami berharap tidak terjadi lagi kejadian – kejadian seperti kemarin, “Lakukan pelayanan yang baik secara persuasif dengan masyarakat, kalau ada gangguan jaringan lakukan sosialisasi dengan baik dan persuasif dengan masyarakat,” tegasnya.

Dan yang terpenting dalam memberikan pelayanan pada masyarakat petugas PLN Bunta jangan pernah mengeluarkan bahasa atau kalimat yang menyakitkan hati masyarakat. “Ini saya ingatkan dan sangat harapkan agar menjaga pelayanan yang baik tidak mengeluarkan bahasa menyakitkan masyarakat,” tandasnya.

Dalam catatan jurnalis media ini pada akhir tahun 2025 tepatnya Jumat 18 November puluhan masyarakat Kelurahan Bunta II melakukan aksi bakar ban bekas di Jalan Transsulawesi kompleks Jembatan Besi Bunta memprotes kinerja PLN akibat listrik yang kerap padam di waktu tidak menentu dan relatif lama.

Tak hanya itu pada awal Ramadhan tahun ini (2026) puluhan warga Desa Bohotokong menyeruduk langsung Kantor PLN Bunta beralamatkan di Kompleks Lapangan Sepak Bola Bunta melakukan protes padamnya listrik menganggu kenyamanan warga dalam melaksanakan aktifitas ibadah puasa.

Kembali mengganggap pihak PLN tidak komitmen warga Desa Bohotokong melakukan aksi bakar ban bekas di Jalan Transsulawesi pada Rabu (18/3) malam buntut kekecewaan mereka yang menilai PLN tidak komitmen dalam memberikan hak pelanggan karena masih terjadi pemadaman listrik membuat membuat ketidaknyamanan warga saat intensitas kesibukan jelang lebaran yang membutuhkan kestabilan listrik didesa itu.

Kepala PLN Ampana

Dari rentetan protes dan kekecewaan masyarakat pelanggan PLN sangat kompleks dengan sikap Kepala PLN Ampana yang terkesan tak bersahabat dengan wartawan yang enggan melayani konfirmasi berkaitan aksi protes masyarakat terhadap kinerja pelayanan mereka sendiri. Sebagai wilayah yang menaungi pelayanan PLN Bunta, kontak nomor telepon whatsaap Kepala PLN Ampana susah terhubung oleh wartawan media ini guna meminta penjelasan dan konfirmasi. Padahal penjelasan dan konfirmasi untuk mendapatkan kebutuhan bahan jurnalistik seputar pelayanan mereka sangat penting untuk diketahui publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.*

(zuma)

Artikel Anggota DPR RI Beniyanto Tamoreka Ingatkan PLN Bunta : Berikan Pelayanan Yang Baik, Atensi Kekosongan Pimpinan Definitif pertama kali tampil pada Dikte News.

Pertama Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke 29 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul nanti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada November mendatang.

Apresiasi tersebut di sampaikan Rusdy Mastura saat membuka MTQ Ke 29 pada Sabtu malam (23/7). Awalnya MTQ akan dilaksanakan di Kabupaten Sigi karena menolak tidak siap maka Banggai menggantikanya.

Sama halnya dengan Pekan Olahrga Provinsi (Porprov) pada November mendatang, karena Kabupaten Buol tidak siap dengan jiwa besar Banggai menggantikanya.

“Ini semua karena jiwa besar Bupati dan Masyarakat Kabupaten Banggai yang mau menerima sebagai tuan rumah mengganti Kabupaten Sigi dan Buol,” ujarnya.

Kembali soal MTQ yang sedang berlangsung, Gubernur Sulteng terkesima dengan pelayanan tamu dan peserta dari 13 Kabupaten/Kota menginap hotel. “Baru kali ini sejarah MTQ terjadi di Kabupaten Banggai,” sebutnya

Ini merupakan bentuk ketangguhan dan kesiapan Bupati bersama Masyarakat Kabupaten Banggai memfasilitasi penguatan ketakwaan, silaturahmi dan juga perputaran roda ekonomi dalam acara semacam ini.*

(zl)

Artikel Kabupaten Banggai Selamatkan 2 Agenda Besar di Sulteng pertama kali tampil pada Dikte News.