Sebelumnya, mereka para wakil rakyat dapat menjalankan tugas keluar negeri hanya dengan mengantongi izin Gubernur Sulteng.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan DPRD Banggai tentang Tata Tertib DPRD Banggai.

Tatib sebelumnya, hanya sebatas izin gubernur, tapi kali ini ketentuan itu berubah dari gubernur menjadi menteri.

Kutipan teks pasal 212 ayat (1) itu berbunyi “Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri, harus terlebih dahulu mendapatkan izin menteri”.

Rancangan peraturan lembaga penyalur aspirasi rakyat tentang tata tertib itu dibacakan Juru Bicara Panitia Kerja, Hari Sapto Adji pada agenda rapat paripurna DPRD Banggai, Senin 4 November 2024.

Agenda itu dipandu Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I, Wardani Murad Husain dan Wakil Ketua II, I Putu Gumi.

Rapat yang berlangsung sejak pagi hari dan berakhir pada sore hari itu, membahas dua agenda rapat paripurna.

Pertama penetapan tata tertib dan paripurna pada siang harinya hingga sore adalah pendistribusian dan penetapan alat kelengkapan dewan.*

(zuma)

Artikel Aleg DPRD Banggai Keluar Negeri Wajib Izin Mendagri pertama kali tampil pada Dikte News.

Ini merupakan rapat yang pertama kali di laksanakan sejak di lantiknya 35 aleg DPRD Banggai pada Rabu 28 Agustus 2024 masa bakti 2024-2029.

Agenda rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Banggai di pimpin unsur pimpinan sementara DPRD Banggai aleg Golkar Irwanto Kulap dan Wardani aleg Partai Gerindra.

Salah satu agenda rapat itu membicarakan tentang biaya perjalanan dinas para aleg DPRD Banggai termasuk para unsur pimpinan dewan.

Sebelumnya biaya perjalanan dinas para Aleg DPRD Banggai itu di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023. Namun kemudian aturan itu di batalkan oleh Mahkamah Agung (MA) RI pada 11 Juli 2024.

Sehingga Perpres 53 sebagai payung hukum mengatur biaya perjalanan dinas para aleg tidak bisa lagi di gunakan sebagai pijakan. Beberapa aleg DPRD Banggai setelah mendengar penjelasan Pemda Banggai di hadiri Asisten 1, Kabag Hukum Setda Banggai, BPKAD dan Staf Ahli dan penjelasan Sekretaris Dewan (DPRD) Kabupaten Banggai.

Tanggapan pun datang dari Aleg Gerindra Masnawati Muhammad yang mengaku sepakat dengan asas kehati hatian seperti di sampaikan eksekutif dalam hal ini perwakilan Pemda Banggai. Namun begitu kami juga sebagai aleg yang baru tentu perlu juga peningkatan kapasitas dengan melakukan perjalanan dinas.

Olehnya Masnawati senada dengan apa yang sampaikan sebelumnya oleh Sukri Djalumang aleg Partai Nasdem yang keduanya cenderung dengan rill cost sambil menunggu aturan pengganti apakah ada dalam masa waktu 90 hari setelah di batalkanya Perpres 53 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung (MA) RI.

Sementara itu Syafrudin Husain aleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih kokoh mempertahankan kursinya di dapil 4 pada Pemilu 2024, dirinya sependapat Masnawati dan Sukri Djalumang yang cenderung dengan rill cost.

Hi Udin sapaan Syafrudin Husain memberi penjelasan bahwa yang di ujikan dan telah di batalkan Mahkamah Agung (MA) RI adalah Peraturan Presiden (Perpres) 53 Tahun 2023 yang mengatur biaya perjalanan dinas aleg DPRD Banggai dengan metode Lumpsum.

“Jadi kalau menggunakan metode Lumpsum tidak bisa lagi karena Peraturan Presiden (Perpres) 53 telah di batalkan MA,” jelasnya.

Sambungnya kalau menggunakan metode rill cost tentu kita menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) 33 itu idealnya. Karena menurutnya yang di ujikan dan telah di batalkan Mahkamah Agung adalah PP 53 2023 jadi kita kembali saja dengan Perpres 33 Tahun 2020 sebagai landasan perjalanan dinas dengan metode riil cost.

Setelah mendengar tanggapan beberapa aleg wajah lama maka rapat dewan di sepakati perjalanan dinas para aleg DPRD Banggai menggunakan metode pembayaran (rill cost) merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020.*

(zuma)

Artikel Rapat Perdana DPRD Banggai Bahas Biaya Perjalanan Dinas Para Aleg Pasca Mahkamah Agung RI Batalkan Perpres 53 Tahun 2023 pertama kali tampil pada Dikte News.

Melalui pelaksanaan rapat Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 terkait serapan anggaran APBD Banggai tahun anggaran 2024.

Rapat penting ini dipimpin langsung Bupati Banggai Amirudin Tamoreka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si. bertempat di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai, pada Kamis 29 Agustus 2024.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banggai, Mulsandi, ST., MT, menyampaikan bahwa total realisasi APBD sampai dengan 23 Agustus 2024 adalah 51,05%. “Total realisasi APBD tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,” tutur Kabag Mulsandi.

Terdapat tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penyerapan anggaran terbaik sampai dengan per 23 Agustus 2024. Pertama adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) realisasi (90,33 persen), kedua DKISP (82,23 persen) terbaik ketiga adalah BPKAD (62,65 persen).

Bupati Amirudin menekankan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap penyerapan anggaran sebagai upaya untuk memastikan bahwa alokasi dana publik dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Langkah ini sangat krusial untuk menghindari terjadinya hambatan dalam pelaksanaan program program pembangunan yang telah direncanakan,” ujar Bupati Amirudin.

Bupati Amirudin menggaris bawahi perlunya sinergi yang kuat antara semua OPD dalam mengelola anggaran.

“Evaluasi dan pengendalian penyerapan anggaran menjadi sangat penting, terutama dalam rangka memastikan bahwa seluruh program yang dibiayai APBD dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Menurutnya kunci keberhasilan dalam mencapai target pembangunan daerah di tekankan bahwa setiap OPD harus memiliki strategi jelas dan terukur dalam mengimplementasikan anggaran yang telah dialokasikan, serta siap untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Sementara itu Sekda Banggai Kabupaten Ir. Moh. Ramli Tongko, dalam kesempatan yang sama menyampaikan pentingnya monitoring berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa penyerapan anggaran yang efektif tidak hanya berarti menyelesaikan anggaran yang ada, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai peruntukan dan memberikan hasil optimal.

Rapat itu juga menjadi ajang untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran, termasuk hambatan administratif maupun teknis. Bupati Amirudin secara langsung memberikan arahan dan solusi terkait isu isu yang dihadapi OPD dan Kecamatan dalam melaksanakan progam.

Rapat ini diakhiri dengan komitmen bersama dari seluruh peserta rapat untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBD, guna mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.*

(zuma)

Artikel Serapan Anggaran APBD Banggai Per 23 Agustus 2024 51,05 Persen, DKISP Terbaik Kedua 82,23 Persen pertama kali tampil pada Dikte News.

Evaluasi berlangsung di Sekretariat PPK Bunta Jalan S Kardiat, Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Selasa (2/7).

Ketua PPK Bunta Rahmat Noyo mengatakan rapat evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana progres coklit yang telah di laksanakan pada minggu pertama.

Sambung Rahmat tahapan coklit sendiri berjalan selama satu bulan, terhitung mulai 27 Juni sampai dengan 24 Juli 2024.

“Agar proses coklit ini dilaksanakan dan di selesaikan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah,” harapnya.

Rapat di lakukan sambil melantai, di hadiri 5 orang komisioner PPK, ketua PPS dan juga PPS Divisi Data masing masing kelurahan desa se Kecamatan Bunta.*

(zuma)

Artikel PPK Bunta Rapat Evaluasi Progres Coklit Bersama PPS Sambil Melantai pertama kali tampil pada Dikte News.

Pada rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai 2024 berlangsung di Hotel Santika Luwuk, Kamis (2/5) malam.

KPU Banggai menetapkan Partai Golkar Banggai dengan dengan perolehan 11 kursi hasil pemilu 2024 yang tersebar pada empat daerah pemilihan (dapil) di wilayah Kabupaten Banggai.

Rapat pleno yang juga di tayangkan pada tayangan slide di ruang pleno, di hadiri Ketua Bawaslu Banggai, perwakilan partai politik (parpol) peserta pemilu 2024, dan unsur forkompimda.

Berikut daftar perolehan kursi dan perolehan suara calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Banggai asal Partai Golkar yang di nahkodai Ir. Beniyanto Tamoreka yang juga lolos ke parlemen senayan DPR – RI.

Banggai 1 (dapil I)

• H. Saripudin Tjatjo, SH (4123 suara)
• Muh Panji Syahputra (3625 suara)

Banggai 2 (dapil II)

• Irwanto Kulap, SP (8080 suara)
• Indri Aziz, S.Sos (7597 suara)
• Lisa Sundari, SE,MM, SIP (4573 suara)
• Su,dan Latjeno, SE (1911 suara)
• Drs. Ramli Mbani (364 suara)

Banggai 3 (dapil III)

• Eni Marthen (2834 suara)

Banggai 4 (dapil IV)

• Helton (3810 suara)
• Wajidah, S.Sos (2313 suara)
• Rika Syarifudin (2109 suara).

Dari jumlah perolehan 11 kursi dengan perolehan total 39.230 suara sah.*

(zuma)

Artikel Rapat Pleno Penetapan, KPU Tetapkan Partai Golkar Banggai Pemenang Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut di sampaikan Camat Bunta Buhari Malihat pada rapat perdana bersama panitia pelaksana, Jumat 26 April 2024 bertempat di Eks Rujab Camat Bunta.

Ia berharap Bunta Expo ini tidak kemudian hanya jadi seperti pasar malam saja, akan tetapi ada potensi dan sumber daya alam yang kita sajikan pada masing masing stand yang jadi branding produk lokal produktif yang kita miliki.

Sebagaimana harapan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka kata Camat Bunta Buhari Malihat, agar Bunta Expo ini jauh dari kesan pasar malam, akan tetapi mengeksplor sumber daya alam dan menggali potensi produktif bernilai ekonomis yang di promosikan pada masing masing stand expo.

Dengan begitu akan nampak exponya dengan apa yang kita sajikan menjadikan branding produk lokal berbasis kearifan lokal.

“Paling tidak ada potensi sumber daya alam dengan menggali potensi 2-3 tahun ke belakang supaya potensi alamnya di explor lewat Bunta Expo,” jelasnya.

Kemudian juga festival karnaval bagian dari rangkaian open ceremonial Bunta Expo 2024 menggunakan pakaian bernuansa adat dan budaya dengan pesertanya dari desa/kelurahan dan juga organisasi se Kecamatan Bunta yang akan di lakukan dengan berjalan kaki.

“Sehingga nampak exponya dan festival,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Camat Buhari Malihat Jadikan Bunta Expo 2024 Sebagai Wadah Penggalian Potensi SDA dan Promosi Produk Lokal Jauh Dari Kesan Pasar Malam pertama kali tampil pada Dikte News.

Berbagai hal teknis seputar suksesnya Bunta Expo 2024 dan Run De Bunta pada 26 Mei 2024 mendatang, di rumuskan panitia pelaksana bertempat di Eks Rujab Camat Bunta.

Menyisahkan satu bulan lagi gelaran Bunta Expo 2024 dan Ru De Bunta di Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten Banggai. Bunta Expo yang sebelumnya sukses pada jaman Camat Bunta Ismed Wardana di Lapangan Hijau Bunta, Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta.

Kembali pada pemerintahan Camat Bunta Buhari Malihat menggelar event serupa yang juga menjadi penantian masyarakat Bunta bertempat di lokasi yang sama yakni Lapangan Hijau Bunta.

Bunta Expo tidak sendiri, agenda Pemda Banggai bertajuk Run De Bunta menjadi tandem seri kedua setelah sukses pada seri pertama berlangsung di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai.

Artikel Panitia Bunta Expo 2024 dan Run De Bunta Matangkan Dua Agenda Besar Pada Rapat Perdana pertama kali tampil pada Dikte News.

Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai.

Bupati Banggai menyampaikan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan pemerintah cukup besar.

“Oleh sebab itu, perlu kita melakukan evaluasi tentang penyaluran bantuan sosial tahun 2023, biar semuanya tepat sasaran sebagaimana yang kita harapkan,” ujar Bupati Amirudin.

Lanjutnya, beliau mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia penyelenggara yang secara maksimal mempersiapkan segala sesuatu sehingga pelaksanaan kegiatan hari ini dapat terlaksana dengan baik.

“Kita ketahui bersama bahwa PKH yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai itu cukup besar dan penyalurannya disampaikan tadi oleh Bank Mandiri, kemudian dari PT. Pos Indonesia, dan sasaran-sasarannya itu ada di Dinas Kesehatan,” tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjut Bupati Amirudin, ada juga di Dinas Pendidikan untuk anak-anak sekolah yang jumlahnya cukup besar dan sasarannya adalah orang yang belum mendapatkan bantuan bantuan sosial.

“Saya berharap ini betul betul dilakukan evaluasi dengan benar, jadi jumlah-jumlah yang sudah dikirimkan ini benar-benar tersalur, kemudian yang menerima juga jangan sampai terjadi tumpang tindih,” harap Bupati.

Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan seluruh stakeholder terlibat dalam memastikan setiap keluarga penerima manfaat PKH merasakan dampak positifnya.

Keberadaan Bupati Banggai sebagai pembuka acara menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal dan memastikan bantuan sosial mencapai sasaran dengan maksimal.

Rapat evaluasi ini diharapkan bukan hanya sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai wahana bersama menciptakan strategi yang lebih baik guna mendukung keluarga keluarga penerima manfaat PKH menuju kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Banggai.*

(zl)

Artikel Bantuan Sosial PKH Cukup Besar, Bupati Harap Penyaluran Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Dikte News.

Adapun hasil rapat yang dilaksanakan di ruang rapat umum Sekretariat Daerah, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan. Pertama, Kabupaten Banggai masih berada pada PPKM level 1, tetapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena saat ini, terdapat kasus terkonfirmasi covid-9 di Banggai, meskipun yang bersangkutan telah sembuh.

Kedua, masyarakat di Banggai di imbau agar menggunakan masker secara benar dan konsisten, baik di hotel, rumah makan, maupun tempat umum lainnya. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat mengingatkan pelanggan yang datang.

Artikel Rapat Evaluasi PPKM, Pemkab Banggai Lahirkan 10 Poin Kesimpulan pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat berlangsung di ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai Senin 26 September 2022. Agenda rapat tersebut terkait pembahasan masalah antara pihak perusahaan dan warga yang menjadi korban terdampak penambangan nikel PT Prima Dharma Karsa di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai.

Artikel Wabup Pimpin Rapat Penyelesaian Dampak Tambang Nikel PT Prima Dharma Karsa Yang Dikeluhkan Warga pertama kali tampil pada Dikte News.

Kegiatan di selenggarakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Banggai, yang bertujuan untuk melahirkan pemikiran baru untuk pengembangan cabang Tilawatil Quran di Kabupaten Banggai pada semua cabang yang akan di lombakan dalam ajang MTQ dan STQ.

Dalam arahan Bupati Banggai mengharapkan agar pada ajang MTQ dan STQ harus asli anak daerah Kabupaten Banggai. “Dan di harapkan pada pimpinan pondok pesantren dan taman pengajian Al-Qur’an bisa mendidik sedini mungkin anak anak generasi di daerah Kabupaten Banggai,” ucapnya.

Dia juga mengatakan akan kembali menggelar kegiatan lomba STQ di tingkat kecamatan sebagaimana saran para peserta rapat. “Insya Allah Pemda juga akan menggelar lomba STQ di tingkat pondok dan desa,” terangnya.

Wakil Bupati Banggai Furqanuddin juga mengatakan bahwa Kabupaten Banggai di harapkan dapat maju di tingkat keagamaan dan tidak kalah saing dengan kabupaten lain.

“Setelah di selenggarakan STQ tingkat pondok, desa dan kecamatan, akan di lakukan pembinaan kepada anak bangsa yang memiliki prestasi,” terangnya.

Di lanjutkan dengan pemberian bonus dari dana pribadi Bupati dan Wakil Bupati Banggai serta Ketua Nasdem (Ibu Batia Sisilia Hadjar) untuk para pemenang juara 1, 2 dan 3 MTQ tingkat Kabupaten Banggai di Kecamatan Lamala.

Pemberian bonus ini untuk semua jenis lomba, dan juga bonus untuk pimpinan Pondok Pesantren dan Pimpinan TPA.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Kepala Kemenag Kabupaten Banggai, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banggai, Kabag Kesra (bersama staf), seluruh pimpinan Pondok dan TPA se-Kab. Banggai.*

(zl/*)

Artikel Pemda Banggai Akan Gelar Lomba STQ Tingkat Desa dan Kecamatan pertama kali tampil pada Dikte News.

Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili mendesak para camat agar tidak kendur dalam upaya meningkatkan capaian vaksinasi, khususnya dosis ke-2. “Targetnya, di angka 80 persen,” ujarnya.

Kenapa harus 80 persen ? Karena terkait dengan proses belajar mengajar, kalau kita tidak capai, pembelajaran tatap muka bisa di pertimbangkan kembali kata Wakil Bupati Banggai.

Artikel Pemda Banggai Targetkan Vaksinasi Dosis 2 Capai 80 Persen pertama kali tampil pada Dikte News.