BANGGAI — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai, memaparkan rinci capaian kinerja sepanjang tahun anggaran 2025.
Paparan capaian kinerja itu disampaikan langsung Plt Kadis PUPR Kabupaten Banggai I Dewa Supatriagama dihadiri Sekdis PUPR Banggai dan empat Kepala Bidang (Kabid) dan sejumlah media mitra pada jumpa pers di ruangan Kantor Dinas PUPR Banggai, Rabu (07/01).
Plt Kadis PUPR Kabupaten Banggai I Dewa Supatriagama menjabarkan rinci capaian kinerja seperti pada Bidang Bina Marga yang telah berhasil menuntaskan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
Program itu kata dia untuk meningkatkan pelayanan publik dan akses konektivitas demi kelancaran perekonomian dan aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Termasuk adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperluas akses ke pusat pelayanan dasar antara wilayah.
Secara teknis pada bidang peningkatan jalan kata Dewa, Bidang Bina Marga telah melaksanakan 290 paket pekerjaan dengan besaran nilai kontrak Rp. 169,89 miliar dan anggaran itu menuntaskan jalan sepanjang 105,6 kilometer.
Dewa merincikan sebanyak 248 paket pekerjaan telah rampung dan telah Provisional Hand Over (PHO), dengan besaran nilai kontrak sebesar Rp.155,23 miliar dengan panjang jalan yang sudah terbangun 88,79 kilometer. Kemudian untuk 42 paket lainya masih mendapatkan kesempatan untuk dilakukan penyelesaian dengan besaran kontrak Rp.15,85 miliar panjang jalan 14,5 kilometer.
Tidak hanya jalan, infrastruktur pembangunan jembatan juga telah dilaksanakan pembangunan sebanyak 12 paket pekerjaan jembatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.12,82 miliar target panjang 116 meter. Pada akhir tahun sebanyak 7 paket pekerjaan telah dilakukan PHO dengan besaran kontrak Rp.4,46 miliar dengan panjang jembatan yang sudah dibangun 37 meter.
Ia menambahkan untuk 5 paket pekerjaan masih dalam tahap penyelesaian dengan besaran nilai kontrak Rp. 8,36 miliar dengan panjang jembatan 79 meter kata dia. “Paparan capaian kinerja ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan infrastruktur daerah,” pungkasnya.*
(zuma)
