BANGGAI — Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dan pemotongan jasa pelayanan (jaspel) para tenaga kesehatan (nakes) di salah satu Puskesmas di Kabupaten Banggai semakin menarik.
Pemberitaan dugaan praktik culas disinyalir merugikan hak – hak tenaga kesehatan (nakes) dengan modus “setor balik” ke bendahara 5 sampai 10 persen dari jumlah diterima para nakes memantik reaksi Aleg Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Banggai sekaligus Ketua Komisi I DPRD Banggai.
Terkuaknya dugaan pungli ini, setelah para nakes mengadukan hak mereka kepada Tenaga Ahli Fraksi Golkar DRPD Kabupaten Banggai kemudian dilanjutkan pada Komisi I DPRD Kabupaten Banggai yang rencananya akan dibawa dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada pekan depan.
Menariknya dibalik pemberitaan dugaan pungli, seseorang kepada wartawan media ini Rabu (2/9) malam menghubungi via pesan whatsaap beberapa saat setelah berita tayang berjudul “Penjelasan Kapus Dugaan Pungli Puluhan Juta Perbulan Jaspel Nakes di Puskesmas Status BLUD”
Dalam percakapan itu, pria berinisial ‘M’ menyebut dirinya Tim DPP Golkar, “Sy Tim di DPP Golkar,” tulisnya. Ia lantas menanyakan perihal temuan apa di puskesmas tersebut (menyebut nama puskesmas). Padahal dalam berita tidak disebutkan explisit nama puskemas. Timbul pertanyaan apakah dirinya tau dugaan pungli yang terjadi ataukah ada kaitan tertentu sampai menyebut nama puskesmas, atau hanya kebetulan saja mengetahui nama puskesmas telah menjadi sorotan publik dan headline di beberapa media online.
Dalam percakapan itu, ia mengatakan bahwa “BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) lagi kerja di Luwuk, hati – hati kontraproduktif”. Ia juga coba mendalami kebenaran informasi dugaan pungli, apakah itu “A1 infonya” dan “siapa narasumbernya” ? Ia juga mengatakan, “Kan ud ad program BLUD skrg, kita lagi retraining SDM trs. Jangan smp di Luwuk tidak ad masalah, ko ada masalah gara2 hal kecil.” tambahnya.
Sebagai kuli tinta terdorong naluri seorang jurnalis untuk menelusuri siapa pria berinisial ‘M’ yang mengaku Tim DPP Golkar. Dan apa hubunganya dengan dugaan pungli yang belakangan ini ramai sejumlah pemberitaan di media online.
Kembali konfirmasi terpisah dilakukan lewat sambungan telepon whatsaap 0813xxxxxx pada Kamis (3/9) malam. Pria bernisial ‘M’ yang mengaku bergelar doktor (S3/Hukum) mengaku stay di Toili (Unit XI). Saat ditanya kapasitas dan jabatan apa di Tim DPP Golkar ? Ia berdalil sering ke Jakarta berkunjung ke Slipi, Menteng bahkan di DPP Golkar.
Kendatipun substansi pertanyaan diperjelas alasan mengklaim Tim DPP Golkar ditengah guncangan yang sedang menyoroti puskesmas berstatus BLUD karena diduga melakukan pungli tentu secara otomatis klaim sebagai Tim DPP Golkar hanya dapat merusak reputasi dan nama baik partai. Ataukah ada tujuan tertentu alasan dirinya mengaku sebagai Tim DPP Golkar. Ia mengaku itu hanya perkenalan diri saja, “Karena biasa kalau ke Jakarta saya biasa di Slipi, Menteng dan juga di Kantor DPP Golkar,” ucapnya.
Lalu alasan mengaku Tim DPP Golkar ? Ia berujar itu hanya bahasa reaktif saja dan saya ralat, “Iya saya ralat, maaf saya salah, itu hanya salah tulis saja, saya bukan orang DPP, ” akunya dibalik telepon. Lanjutnya drinya tidak ada maksud dan tujuan apa-apa hanya ingin tau saja apa yang terjadi di Banggai usai membaca berita. Kabarnya kalau dirinya punya famili yang bertugas di puskesmas yang saat ini tengah banjir sorotan dugaan pungli.
Mendapat sodoran pertanyaan itu ia mengaku tidak sama sekali mempunyai kenalan ataupun famili yang bertugas di puskemas tersebut. Termasuk saat ditanya identitas nama sebenarnya, ia mengaku kalau ‘MD’ itu hanya inisial saja.
Saat coba dimintai tanggapan dalam perspektif hukum apakah dugaan pungli bisa dipidana sebagai edukasi publik karena mengaku bergelar doktor dan menurutnya mengajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dirinya justru menolak dan enggan berkomentar soal itu dengan alasan tidak mau menjustis sesuatu yang belum menjadi perkara hukum karena secara otomatis akan menjadi sebuah produk hukum kata dia. Sementara ini masih dalam dugaan belum menjadi sebuah perkara hukum.
Namun begitu dirinya bersedia kalau sebagai warga banggai. “Karena ini dugaan temuan dan sudah status BLUD jadi harus cepat ditangani,” ucapnya. Ia menambahkan harus di inventarisir masalahnya apa. “Misal kalau ada potongan itu kemana anggaranya, digunakan untuk apa lalu laporan pertanggungjawabanya bagaimana,”ujarnya.
Jadi melihatnya tidak parsial tetapi lebih pada objeknya mulai dari stakeholder, penanggung jawab, sistem manajemen termasuk dinkesnya. Kemudian solusinya apa siapa yang akan bertanggung jawab disitu. “Karena BLUD jadi harus ada transparansi anggaran,” jelasnya. Ia menambahkan kerap memberikan training SDM (BLUD) dibeberapa daerah jaringan partai kata dia. “Jadi perusahaan kita bukan hanya BLUD saja, tapi di Kementrian Perindustrian, Perhubungan beberapa rumah sakit, kita lakukan training SDM,”akunya.
Sambungnya kantor swasta kita di Jakarta PT Grin One Manajemen Elisensi Brand,” sebutnya dibalik telepon. Saya sendiri selaku pemateri kalau kita training SDM, “Seperti kemarin di Aceh. Tergantung Pemrov mintanya dimana,” pungkasnya.(*)
(zuma)
