Hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan daerah dan juga dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Mengutip penyampaian Bupati Banggai Amirudin Tamoreka pada hari pertama kerja pasca libur lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah tentang kedisplinan kerja ASN di lingkup Pemda Banggai.

Menyikapi hal tersebut, Plt Kadis PUPR Banggai Dewa Supatriagama turut menekankan tentang pentingnya kedisiplinan para ASN lingkup Dinas PUPR Banggai.

“Ini menjadi arahan Bupati Banggai soal kedisplinan kerja para ASN lingkup Pemda Banggai dan menjadi perhatian kami juga di Dinas PUPR Banggai,” ujarnya pada media ini, Jumat (18/4).

Sambung Dewa Supatrigama mengatakan bahwa disiplin kerja itu merupakan kewajiban kita semua. “Untuk itu sebagai ASN wajib patuh untuk melaksanakannya dengan baik,” jelasnya.

Selain disiplin juga harus berbarengan dengan kinerja. “Saya berharap dengan  disiplin kinerja dinas PUPR kedepannya lebih meningkat lagi dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Dinas PUPR Banggai Prioritaskan Disiplin Kerja Berbarengan Dengan Kinerja pertama kali tampil pada Dikte News.

Plt Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Banggai Dewa Supatriagama kepada media ini mengatakan acara halalbihalal ini bukan hanya sekedar seremonial saja akan tetapi sebagai wadah mempererat silaturrahmi dan meningkatkan rasa kekeluargaan di lingkup Dinas PUPR Banggai.

“Saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas acara ini,” ucapnya.

Yang terpenting kata dia, halalbihalal ini merupakan rasa syukur kita semua setelah melaksanakan ibadah puasa ramadhan sebulan penuh dan lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah.

Sambung Dewa Supatriagama sebagai orang yang di percayakan memimpin Dinas PUPR Banggai saat ini, dan juga atas nama keluarga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah khususnya bagi ASN yang beragama Islam dan selamat merayakan Hari Raya Nyepi serta menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi ASN bergama Hindu.

Ucapan terima kasih juga pada Bidang PBIP yang telah menginisiasi halal bi halal, “Semoga melalui halalbihalal ini kita semua mendapat keberkahan,” harapnya.

Ia menambahkan semoga lewat moment inipula, kita semua dapat meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah ini.

Halalbihalal ini di hadiri Sekretaris Dinas (Sekdis) Dinas PUPR Banggai Dedi Lakita, Kepala Bidang (Kabid), dan para pejabat fungsional di lingkungan Dinas PUPR Banggai.*

(zuma)

Artikel Dinas PUPR Banggai Bidang PBIP Gelar Halalbihalal, Plt Kadis Dewa Supatriagama : Wadah Pererat Silaturahmi dan Kekeluargaan pertama kali tampil pada Dikte News.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banggai merasa perlu untuk memberikan klarifikasi agar apa yang diberitakan sebuah media terkait TPP ASN tidak liar di publik dan menjadi gorengan publik yang harus memahami betul tentang TPP ASN atau umumnya yang kita sebut Tukin.

Mengenai pemberitaan yang beredar mengenai keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun 2025. Kami menghargai perhatian yang diberikan oleh masyarakat dan media terhadap isu ini.

“Dan kami ingin memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah akurat dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak,” ucap Kabag Organisasi Ahmad Rifai S.L, S.STP.M.Si, kepada media ini, Sabtu (12/4) malam.

Pertama kami ingin menegaskan bahwa informasi mengenai TPP yang belum dibayarkan selama tiga bulan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Kami di Bagian Organisasi telah melaksanakan proses verifikasi dan validasi yang ketat terkait dengan persyaratan pembayaran TPP. Sambungnya sebagian besar perangkat daerah telah memenuhi syarat yang ditetapkan dan telah memperoleh rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan pembayaran ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai.

Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menyelesaikan proses verifikasi dan validasi untuk mendapatkan rekomendasi terkait pembayaran TPP ASN.

“Sesuai dengan edaran yang telah kami sampaikan kepada seluruh perangkat daerah, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan TPP kata dia, antara lain :

Laporan Produktivitas Kinerja ASN melalui (e-kin) Laporan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja ASN dan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan besaran TPP yang akan diterima.

Rekapitulasi Absensi melalui (e-absensi) Kehadiran dan disiplin kerja ASN sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja dan pencairan TPP.

Laporan lunas pajak (PBB P2) bagi ASN yang memiliki tanah dan bangunan, laporan ini menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi.

Laporan (Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), laporan ini harus terhubung langsung dengan KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian (SPT Tahunan), bukti laporan ke Direktorat Pajak juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan baik.

Keterangan (Bebas Temuan) dari Inspektorat, Ini menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

Kami ingin mengingatkan bahwa apabila ada perangkat daerah yang belum memenuhi persyaratan tersebut, maka mereka belum dapat menerima rekomendasi pembayaran untuk bulan berjalan.

Kami memahami bahwa hal ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan, namun kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pembayaran TPP bulan Januari dan Februari, kami informasikan bahwa pencairan sudah mulai dilakukan sebelum cuti lebaran, dengan catatan bahwa laporan dan persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu. Pembayaran untuk bulan Maret akan dilakukan pada bulan ini, April, setelah semua persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi.

Kami juga ingin menegaskan bahwa dalam penentuan TPP, terdapat empat kriteria yang menjadi acuan, yaitu beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. Sebagian besar ASN di Kabupaten Banggai memperoleh TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja.

Kami sedang menunggu proses pergeseran anggaran dari BPKAD untuk memastikan pencairan TPP yang sesuai dengan rekomendasi dan persetujuan yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dalam berbagai kesempatan, Bupati dan Wakil Bupati Banggai, serta Sekretaris Daerah, secara tegas menekankan pentingnya disiplin dan peningkatan kinerja di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mereka mengingatkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan hanya sekadar imbalan finansial, akan tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan disiplin yang tinggi dan kinerja yang optimal, diharapkan setiap ASN dapat berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Kami percaya bahwa dengan semangat kolaborasi dan kerja keras, kita dapat mencapai tujuan bersama demi kemajuan Kabupaten Banggai yang kita cintai.

“Kami berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang sedang berlangsung dan mendorong kerjasama yang lebih baik di masa mendatang,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Simak Penjelasan Kabag Organisasi Setda Banggai Mekanisme TPP ASN Tahun 2025 Agar Tidak Gagal Paham pertama kali tampil pada Dikte News.

Pembangunan di Kabupaten Banggai mengalami kemajuan pesat dari segala sektor. Capaian program sejak tahun 2021 sampai 2024 disampaikan secara terbuka Bupati Banggai Amirudin.

Kemajuan pembangunan saat ini merupakan bentuk komitmen Bupati Amirudin dan Wakilnya Furqanuddin. Selain mengacu pada Visi Misi, duet kepemimpinan berakronim AT-FM mensinkronkan dengan program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, periode 2024-2029.

Dalam beberapa kali sambutan, Bupati Banggai Amirudin sering menyampaikan peningkatan pembangunan disegala sektor yang telah dirasakan masyarakat, adalah bagian dari sinkronisasi program pemerintah daerah dan pusat.

Untuk pelaksanaan program 2024-2025, pemerintahan AT-FM mensinkronkan dengan program Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana ditetapkan dalam delapan misi utama, yang dikenal (Asta Cita) sebagai landasan untuk mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dibeberapa wawancara khusus bersama sejumlah pewarta, Bupati Amirudin seringkali menyebutkan bahwa tidak ada alasan bagi kami pemerintah daerah untuk tidak membantu mewujudkannya, karena itu merupakan kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Apapun yang menjadi keberhasilan kami dalam melaksanakan pembangunan di daerah, tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat, karena didalam program itu juga ada kebijakan anggaran yang dialokasikan dari APBN,” ujarnya.

Mengenai program-program jitu AT-FM dalam memacu laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sarana infrastruktur, Bupati Amirudin yang dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan mengakui telah banyak merealisasikanya sejak 2021 diawal kepemimpinanya.

“Ada begitu banyak program yang telah kami berdua realisasikan untuk kemajuan pembangunan. Karena itu sudah menjadi komitmen kami mulai dari masa kampanye,” terangnya.

Menyinggung adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati pada Camat di 24 wilayah disertai anggaran Rp 5,2 miliar. Bupati Amirudin menerangkan bahwa itu juga bagian dari perwujudan Asta Cita yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo.

Selain memperhatikan kesejahteraan masyarakat sipil, kepemimpinan AT-FM juga mampu meningkatkan kesejahteraan para ASN. “Saat ini alokasi anggaran TPP ASN, mengalami kenaikan sebesar 30,01% atau berada di angka Rp 360 miliar,” bebernya.

Angka ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan pagu TPP ASN tahun 2021 awal pemerintahan AT-FM. Dan pada faktanya, jika dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, TPP ASN Kabupaten Banggai lebih besar.

“Saya kira sudah sangat jelas, dalam poin 6 Asta Cita mengamanatkan pada kami agar membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Inilah yang kami maksudkan bahwa pemimpin di daerah itu harus mampu membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat, agar daerah kita bisa diperhatikan,” tandasnya.*

(zuma)

Artikel Pemerintahan AT-FM Amankan “Asta Cita” Prabowo-Gibran, Bupati Amirudin : Singkronisasi Program Daerah dan Pusat Adalah Wajib pertama kali tampil pada Dikte News.

Apel bersama tersebut berlangsung di Lapangan Mirqan Kompleks Kantor Bupati Banggai, Kecamatan Luwuk Selatan, Selasa (8/4/2025).

Bupati Banggai yang memimpin apel bersama menyampaikan seperti di awal tahun, Bupati dalam sambutanya menekankan perihal disiplin ASN, khususnya sanksi bagi ASN yang bermasalah terkait absensi dan jam kerja.

Ia meminta BKPSDM agar tegas melaksanakan amanat PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Setelah kita melihat data, masih banyak ASN yang jarang masuk. Ini saya minta BKPSDM untuk tidak memberikan toleransi,” tegas Bupati Amirudin.

Setelah libur lebaran dan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di dua kecamatan, Bupati mengajak semua ASN untuk kembali fokus bekerja. “Setelah PSU kemarin, Pilkada telah usai. Mari kita bangun negeri kita Kabupaten Banggai yang sangat potensial, cita-cita kita bersama, visi-misi kita bersama,” kata Bupati Amirudin.

Bupati mengatakan bahwa jalannya pemerintahan ke depan akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Karena kita ingin membangun secara cepat, banyak PR kita yang dibebankan oleh rakyat, dan inilah yang harus menjadi tujuan utama kita,” ucapnya

Apel bersama yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal menjadi momentum bagi Bupati Banggai, Wakil Bupati, dan para ASN saling berjabat tangan, saling bermaafan. “Saya mohon maaf lahir batin, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Pimpin Apel Usai Libur Idul Fitri, Bupati Amirudin Maaf Maafan dan Tegas Sangsi Disiplin ASN Malas Ngantor pertama kali tampil pada Dikte News.

Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kecamatan Nuhon, Bunta, dan Simpang Raya serta dari berbagai wilayah lainnya datang berbondong bondong menghadiri perayaan ketupat.

Perayaan Hari Raya Ketupat di Desa Tomeang telah menjadi tradisi tahunan masyarakat yang dilaksanakan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini menandai kedua kalinya secara berturut-turut Wakil Bupati Banggai menghadiri acara tersebut.

Sebuah kehadiran yang dianggap sebagai bentuk perhatian dan kedekatan Pemerintah Kabupaten Banggai terhadap masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili menyampaikan bahwa Hari Raya Ketupat bukan sekadar tradisi, tetapi juga bentuk lain dari silaturahmi atau halal bi halal yang mempererat tali persaudaraan antar warga.

“Hari Raya Ketupat merupakan tradisi yang telah membumi di seluruh nusantara. Tradisi ini tidak hanya memperkuat kebersamaan, tetapi juga menjadi simbol semangat untuk terus menjaga perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan,” ujarnya.

Dengan semangat ini, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Banggai yang lebih maju dan sejahtera. Hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Banggai diwakili Ketua Komisi II, Irwanto Kulap, serta sejumlah anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Forum BPD, tokoh agama dan masyarakat, para Pimpinan OPD, Camat Nuhon dan Camat Bunta, unsur Forkopimcam Nuhon, Kepala Puskesmas Nuhon, Forum Kepala Desa Kecamatan Nuhon, serta sejumlah Kepala Desa dan Lurah dari Kecamatan Bunta dan Simpang Raya.

Menurut sejumlah tokoh masyarakat, kehadiran Wakil Bupati dan perwakilan DPRD merupakan suatu kesyukuran dan kehormatan bagi masyarakat, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah ingin selalu dekat dengan rakyatnya.

Hari Raya Ketupat di Pantai Hek Permai Desa Tomeang dikenal meriah dengan berbagai kegiatan dan kuliner khas, serta beberapa kegiatan lainnya. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi simbol persatuan dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Banggai.

Pemerintah Kabupaten Banggai menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas dan kekuatan sosial masyarakat.

“Melestarikan tradisi lokal seperti Hari Raya Ketupat adalah bentuk penghargaan terhadap kearifan lokal dan sejarah budaya kita. Ini juga menjadi momen penting dalam memperkuat identitas daerah dan mempererat hubungan antar warga,” tambahnya.

Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang terbangun melalui Hari Raya Ketupat, masyarakat berharap tradisi ini dapat terus hidup dan menjadi bagian penting dari harmoni sosial di Kabupaten Banggai.*

(zuma)

Artikel Hadiri Perayaan Hari Raya Ketupat, Wabup Furqanuddin : Bentuk Silaturahmi Jaga Perdamaian pertama kali tampil pada Dikte News.

Operasi pasar menjelang lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah merupakan program Pemda Banggai untuk membantu kebutuhan warga masyarakat pada bulan ramadhan dan jelang Idul Fitri.

Dalam proses penyaluran gas agar benar benar sampai pada masyarakat turut mendapat pengawalan Camat Bunta, Lurah Bunta I, Bunta II, Salabenda dan Lurah Kalaka.

“Kami pemerintah kecamatan turun langsung melakukan pengawasan bersama lurah,” ujar Camat Bunta Buhari Malihat di lokasi.

Selain Camat Bunta Buhari Malihat hadir pula Kapolsek Bunta Ipda Andi Wijanarko Danramil Bunta di wakili Serka Pattahudin, Kabag SDA Setda Banggai Sunarto Lasitata dan Kasi Bimbingan dan penyuluhan Sat Pol PP Rahmad G. SH.

Camat Bunta Buhari malihat di sela sela penyaluran gas mengatakan sebanyak 560 tabung gas LPG habis terjual tidak tersisa, “Adanya kegiatan pasar murah apa lagi dengan tabung gas LPG sangat membantu masyarakat Kecamatan Bunta terlebih menjelang idul Fitri 1446 Hijriyah,” ucapnya.

Sambung Camat Buhari Malihat memastikan bahwa penyaluran gas sampai pada warga yang membutuhkan untuk kebutuhan urusan dapur seperti memasak dan membuat kue serta keperluan memasak lainya sangat terbantu. “Terima kasih pak bupati banggai atas perhatian dan kepeduliannya pada masyarakat,” pungkasnya.

Warga Bunta sangat berterima kasih atas kepedulian pemerintah yang telah membantu kami melalui operasi pasar murah penjualan Gas LPG 3 Kg yang di lakukan juga pada tahun lalu, “Terima kasih pa Bupati Banggai memang gas ini sangat kami butuhkan apalagi somo lebaran bagini,” ucap warga dengan dialek setempat.*

(Ul)

Artikel Quota Extra Gas LPG 3 Kg 560 Tabung Terjual Habis, Warga Bunta : Terima Kasih Bupati Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Kabar miring itu sengaja dihembuskan hanya untuk mendiskreditkan era pemerintahan Bupati Amirudin Tamoreka dan wakilnya Furqanuddin Masulili.

Dan nyaris lingkup kalangan ASN menelan mentah – mentah rumor yang jauh dari kebenaran itu.

Kepala Bagian (Kabag) Kabag Organisasi Setdakab Kabupaten Banggai, Moh Rivai S Lasore, S,STP,M.Si tegas memberi penjelasan.

Beredar katanya terjadi penurunan TPP padahal tidak kata Rivai S Lasore. Mantan Camat Bunta ini menjelaskan nominalnya tetap sama dengan tahun lalu.

“Penurunan TPP itu tidak, nominalnya masih sama dengan tahun lalu,” ujar Rivai Lasore, Rabu (26/3).

Lanjut penjelasan teknis tentang bagaimana mekanisme pemberian TPP kata Rivai, dalam melaksanakan ketentuan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah, sehingga terbitlah Peraturan Bupati Banggai nomor 5 Tahun 2025.

Regulasi itu mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Tujuannya sambung Rivai Lasore untuk percepatan pencapaian kesejahteraan ASN sesuai dengan beban kerja masing masing.

Lahirnya Perbup tersebut sambung pria penghoby sepak bola ini, di lakukan melalui proses dan mekanisme yang cukup panjang.

Kerena sesuai dengan Kepmen tadi, pemerintah daerah melakukan permohonan persetujuan ke Dirjen Keuda Kemendagri melalui validasi dan verifikasi Biro Ortal Sekertariat Kemendagri.

Termasuk pertimbangan teknis Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait persetujuan atas TPP pemerintah daerah.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Keuda Kemendagri pihaknya sambung Rivai, melakukan harmonisasi Perbub pada Kementerian Hukum Kanwil Sulawesi tengah.

Selain itu melakukan konsultasi dan fasilitasi ke Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah.

“Tujuannya untuk mendapatkan pertimbangan teknis ke Biro Hukum Setprov Sulawesi Tengah,” ucapnya.

Rumor

Terkait rumor bahwa ada perbedaan penerimaan TPP tahun 2024 dan 2025, juga mendapat penjelasan Kabag Organisasi Setdakab Banggai

Perbedaan mendasar dari pelaksanaan TPP 2025 dan 2024 adalah perbedaan jumlah kriteria dan format TPP. Itu seperti yang terlihat dalam lampiran Peraturan Bupati Banggai nomor 5 Tahun 2025.

Kalau tahun sebelumnya TPP Kabupaten Banggai menggunakan 3 kriteria, yaitu beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

Sedang tahun ini setelah proses verifikasi dan validasi dari Biro Ortala Kemendagri, bertambah satu kriteria. Sehingga TPP Kabupaten Banggai menggunakan 4 kriteria yakni ketambahan kriteria prestasi kerja.

Nah kalau kita membandingkan jumlah nominal TPP ASN Kabupaten Banggai dari 2024 dan 2025 sebenarnya tidak ada perubahan nilai, atau sama dengan tahun sebelumnya.

“Itu ketika kita totalkan TPP tahun 2025 beban kerja di tambah prestasi kerja menghasilkan beban kerja tahun 2024,” bebernya.

Adapun untuk kondisi kerja dan kelangkaan profesi yang diberikan pada perangkat daerah tertentu yang memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan, yang nominalnya juga tidak mengalami pengurangan dari tahun lalu.

Tentunya saja tekan Rivai, pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Presiden melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa untuk belanja pegawai tidak dilakukan effisiensi.

Maka pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Banggai melalui Sekertaris Daerah selaku Ketua TAPD Banggai menginstruksikan agar penerimaan TPP tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Tetapi dari sisi pagu TPP tahun 2025 mengalami kenaikan adanya CPNS dan PPPK yang terangkat tahun sebelumnya, dan akan terbayarkan tahun 2025 ini.

Sebagai informasi lanjutan proses pencairan TPP oleh perangkat daerah berdasarkan rekomendasi dari Bagian Organisasi, yang saat ini telah mencapai presentasi 50 % lebih.*

(zuma)

Artikel Kabag Organisasi Bantah Rumor Beredar, Rivai Lasore : Nominal TPP ASN 2025 Tidak Berubah pertama kali tampil pada Dikte News.

Tim Disperindag bersama Tim Metrologi yang turun melakukan pengecekan tak luput ketegangan dengan beberapa pemilik pangkalan yang menemukan berbagai macam persoalan yang biasa terjadinya kelangkaan dan harga jual melonjak.

Meskipun tidak secara rinci di sebutkan satu persatu temuan di pangkalan oleh tim di wilayah Bunta Nuhon dan Simpang Raya. Namun secara umum kerancuan dan praktek kongkalingkong sepertinya tidak lepas dari mainan para calo hingga oknum dari agen penyalur.

Seperti harga jual melibihi HET terungkap dari pengakuan pangkalan dengan alasan menutupi kerugian karena menerima tabung gas subsidi warna melon ini bocor dan pangkalan yang sengaja menjual melebihi HET. 

Ada juga pangkalan memiliki dua nama pengelola, hingga pendirian pangkalan menggunakan kaki tangan broker alias perantara gelap yang seharusnya mendapat pengawasan extra pihak Pertamina

Kesewenang wenangan juga ditemukan di pangkalan yang mendistribusikan gas melon subsidi warga miskin dengan aturan yang di buat sendiri sehingga menjadi kerancuan tak ayal juga melahirkan keributan.

“Sebagian besar pangkalan yang kami periksa melanggar dan kami SP1,” ujar Kadis Perindag Banggai Natalia Potolemba di dampingi Kabid Perlindungan Konsumen.

Hasil sidak lapangan ini semuanya sudah kami dokumentasi dan buatkan laporan hasil pemeriksaan kata dia.

Sepertinya Dinas Perindag Banggai saat ini di jabat Natalia Potolemba harus extra keras menghadapi permasalahan Gas LPG 3 Kg yang bisa jadi bersumber dari kebijakan dan pengawasan sebelumnya yang terkesan lalai dan syarat kepentingan.

Namun selaku Kadis Perindag Banggai sebagai perpanjangan tangan Bupati Banggai dirinya tak akan tinggal diam. Selama kurang lebih 2 tahun menjabat Kadis dirinya terus berupaya menstabilkan dan menelusuri polemik soal Gas LPG dengan melakukan pemeriksaan pangkalan.

Dirinya didampingi Kabid Perlindungan Konsumen menambahkan akan tetap serius dan tegak lurus menyikapi pangkalan nakal bahkan sekelas agen pun kalau melanggar akan kami sangsi tegas sampai pada ancaman pencabutan izin operasi, “Kalau perlu kita cabut izinya kita serahkan pada yang lain,” pungkasnya.

Artikel Sidak Pangkalan Gas LPG Bunta Nuhon Simra Banyak Dapat SP1 Hingga Dugaan Calo dan Agen Sumber Polemik pertama kali tampil pada Dikte News.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai telah menjadwalkan pasar murah khusus tabung Gas LPG 3 Kilogram di wilayah Kecamatan Bunta pada Rabu (26/3) besok.

Disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Banggai Sunarto Lasitata bahwa pasar murah adalah upaya Pemda Banggai membantu warga Bunta mendapatkan kebutuhan Gas LPG 3 Kg terlebih jelang lebaran.

“Jadi ini quota extra di siapkan 560 Gas 3 Kg pada bulan ramadhan dan menjelang lebaran Idul Fitri 1446 H,” ujarnya Ahad (23/3).

Ia menjelaskan quota extra ini tidak mengganggu siklus pendistribusian Gas LPG dari agen ke pangkalan di Bunta. “Karena ini ambil quota lain untuk membantu masyarakat menjelang lebaran,” ujarnya.

Sambungnya agar proses pendistribusian Gas pada masyarakat dapat tersalur semuanya dengan baik, maka kami melibatkan Pemerintah Kecamatan Bunta dalam hal ini Camat Bunta melakukan pengawasan dan sistem penyaluranya.

Karena mengingat jadwal penyaluran yang rencana mulai Rabu siang, maka waktunya bisa sampai malam hari. Sementara warga (muslim) melaksanakan Ibadah Taraweh, “Nah setelah Tarawe penyaluran Gas di lakukan kembali, makanya kami libatkan Camat menteknisi pendistribusianya,” jelasnya.

Teknis ini juga kami komunikasikan dengan pihak agen Gas yang siap dengan quota extra termasuk pihak Pertamina. Sementara untuk lokasi pendistribusian kata Kabag SDA Sunarto Lasitata seperti biasa kami pusatkan di halaman BPU Bunta, 

Dan yang terpenting 560 tabung Gas LPG 3 Kg ini harus habis tersalur ke masyarakat dengan KTP sesuai dan terkonek. Dimana pasar murah khusus gas pada tahun sebelumya terdapat sisa walaupun jumlahnya tidak banyak. “Dan 560 tabung Gas LPG 3 Kg ini harus habi tersalur ke warga,” bebernya.

Agenda yang sama juga, akan kami lakukan hari ini Selasa (25/3) untuk wilayah Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.

Oknum 

Dalam proses penyaluran Gas LPG 3 kg baik di Luwuk atau di Bunta akan lakukan dengan pengawasan ketat. Artinya jangan sampai ada oknum memanfaatkan moment ini untuk di jadikan objek bisnis di balik program pasar murah khusus Gas LPG 3 Kg. 

“Karena yang kami dapatkan ada oknum  perantara berbaur membeli gas lalu di jual kembali ke kios kios dengan harga bisnis,” paparnya. 

Saat kami tanya pada pemilik kios, mereka mengaku hanya di jual oleh orang, sehingga oknum tadi terputus, walau tidak di ketahui pasti siapa oknum itu, yang pasti praktek ini harus kami putuskan,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Pemda Banggai Jadwalkan Pasar Murah Gas LPG 3 Kg Bantu Warga Bunta Jelang Idul Fitri 1446 Hijriyah pertama kali tampil pada Dikte News.

Pada tahun 2024, Dinas PUPR Kabupaten Banggai menyelesaikan pembangunan Talud Kalolos – Tangkian sepanjang 110 meter dengan anggaran senilai Rp 2 miliar.

Pada tahun ini kata Kabid Takdir di lanjutkan kembali pembangunan Talud Kalolos – Tangkian sepanjang 175 meter. “Karena sebelumnya belum maksimal dan di lanjutkan tahun ini,” ujarnya.

Sambungnya talud yang akan di kerjakan pada pembangunan lanjutan lebih panjang dari pembangunan sebelumnya. 

“Jadi pekerjaannya masih menggantung. Karena anggaran tahun sebelumnya belum memenuhi seluruhnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan talud yang di bangun sebelumnya persis berada pada posisi Pasar Tangkiang dan terdapat lubang yang harus di kerjakan terlebih dahulu.*

(zuma) 

Artikel PUPR Banggai Lanjutkan Pembangunan Talud Kalolos – Tangkian pertama kali tampil pada Dikte News.

Menyimak apa yang pernah disampaikan Bupati Amirudin bahwa pembangunan kantor ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan sarana dan fasilitas kantor yang nyaman dan mendukung serta lebih memotivasi para ASN untuk lebih memaksimalkan pelayanan.

Salah satunya adalah Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai yang pembangunanya telah selesai di kerjakan rekanan berada di kawasan perkantoran Bukit Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai.

Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Dewa Supatriagama mengatakan Kantor BRIDA ini telah selesai di bangun dengan anggaran kurang lebih 4,7 miliar bersumber dari APBD Banggai 2024.

“Mungkin habis lebaran kantor BRIDA di resmikan,” ujarnya disela sela agenda Pemda Banggai buka puasa bersama di Kantor Bank Sulteng Cabang Luwuk.

Kantor BRIDA Kabupaten Banggai berlantai dua ini terbilang megah kalau untuk seukuran kabupaten. Rancangan pembangunanya pun tak lepas dari peranan Kepala Bidang (Kabid) Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Dinas PUPR Banggai I Putu Jati Arsana.

Selaku kabid yang membidangi penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman I Putu Jati Arsana singkat mengatakan bahwa pembangunan Kantor BRIDA telah selesai di kerjakan dan siap untuk ditempati.*

(zuma)

Artikel Kantor BRIDA Banggai Selesai Dikerjakan, Kadis PUPR Banggai : Diresmikan Habis Lebaran pertama kali tampil pada Dikte News.

Plt Kadis PUPR Kabupaten Banggai Dewa Supatriagama membenarkan studi tiru bersama Kabid Bina Marga Fikri Dari melihat langsung lebih dekat Jembatan Gentala Arasy. “Iya kita melakukan studi tiru melihat jembatan Gentala Arasy,” ujarnya di sela sela buka bersama Pemda Banggai di Kantor Bank Sulteng, Jumat (21/3).

Banyak hal yang kami liat dari Jembatan Gentala Arasy memiliki lebar kurang lebih 4 meter panjang 500 meter melintasi sungai Batanghari yang merupakan icon wisata Kota Jambi kata Dewa Supatriagama. 

Bahkan kami dari PUPR Banggai juga mendapat kesempatan berbincang bincang langsung dengan Dinas PUPR Pemprov Jambi.

Sambung Plt Kadis PUPR Banggai Dewa Supatriagama dari hasil studi tiru akan memasukan dalam perencanaan pembangunan jembatan penyebrangan Muara Teluk Lalong Pasar Tua, Kelurahan Bungin menuju Tugu BMT, Kelurahan Karaton.

“Pembangunan jembatan penyebrangan ini masuk dalam perencanaan Dinas PUPR Banggai pasca studi tiru,” tambahnya.

Kenapa memilih Jembatan Gentala Arasy sebagai studi tiru PUPR Banggai. Sosok yang dekat dengan pewarta banggai ini kembali berujar selain sebagai icon wisata, jembatan itu memiliki konstruksi bangunan yang kuat dan kokoh dengan modelnya berlikuk.

Sambungnya rencana pembangunan jembatan penyebrangan Teluk Lalong dengan ukuran panjang kurang lebih 350 meter ketinggian 30 meter dengan alokasi anggaran (APBD) Banggai yang masuk dalam perencanaan dengan anggaran milyaran rupiah.

Kembali untuk ketinggian jembatan akan menyesuaikan juga dengan ketinggian kapal yang keluar masuk di perairan Teluk Lalong dan jembatan tersebut dalam perencanaan di khususkan untuk pejalan kaki.

“Yang namanya perencanaan pembangunan kita harus memikirkan perkembangan daerah ini kedepan,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel PUPR Banggai Rencana Bangun Jembatan Muara Teluk Lalong Studi Tiru Gentala Arasy pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Bidang (Kabid) Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Banggai Takdir Said kepada media ini Rabu (19/3) mengatakan begitu mendapat informasi longsor, saya langsung di perintahkan Kadis PUPR Banggai Dewa Supatriagama untuk turun lokasi melihat langsung kondisi longsor.

“Iya Pak Kadis PUPR langsung menanggapi cepat kejadian banjir tersebut dan menugaskan saya untuk datang ke lokasi meninjau hal hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan pasca terjadinya bencana,” ujarnya.

Dari hasil peninjauan kami longsor terjadi karena di picu hujan deras yang melanda Kecamatan Simpang Raya hingga terjadi banjir di aliran Sungai Bunta Dusun 1, Desa Koninis, “Lebar sungai 30 meter panjang sungai 1 km,” jelasnya. 

Akibat banjir dengan air sungai yang terus meningkat mengikis areal kebun milik warga dan pemakaman umum yang sedikitnya menghanyutkan dua makam yang ada. “Longsor ini juga mengancam pemukiman yang berada di tepi sungai Dusun 1,” tambahnya.

Jadi kami Dinas PUPR di libatkan meninjau lokasi dan membantu secara teknis untuk pelaksanaan tanggap darurat dan setelah itu kita serahkan ke mereka pelaksanaanya, kata dia, “Karena kita (PUPR) tidak bisa dana langsung, kalau mereka (BPBD) dana langsung,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Respon Cepat Dinas PUPR Banggai Tinjau Lokasi Longsor Koninis pertama kali tampil pada Dikte News.

Buka puasa bersama tersebut berlangsung di Lantai 3 Gedung Kantor Bank BPD Sulteng Luwuk. Usai buka bersama Bupati Amirudin Tamoreka melanjutkan dengan memimpin Sholat Isya dan Tarawe berjamaah.

Hadir pada buka puasa bersama hari ke 21 bulan Puasa Ramadhan antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai Ramli Tongko dan sejumlah pimpinan OPD antaranya Plt Kadis PUPR Banggai I Dewa Supatriagama, Kabag Kesra Rifai Mahiwa dan Camat Luwuk Ridwan Palopa.

Terima Bantuan CSR

Rangkaian agenda buka bersama itu di awali dengan penerimaan tiga unit mobil ambulance bantuan CSR Bank Sulteng di serahkan Direktur Utama Bank Sulteng Hj Ramiyatie, ” Alhamdulillah hari ini saya mewakili pemerintah daerah menerima bantuan CSR dari Bank Sulteng berupa tiga unit mobil ambulance semoga bantuan ini bermanfaat,” ujar Bupati Amirudin.

Bupati berharap dengan bantuan ini akan semakin membantu masyarakat kabupaten banggai khusunya dalam meningkatkan layanan kesehatan, “Semoga kerjasama yang baik ini terus terjalin untuk kebaikan bersama,” pungkasnya.

Sapa Warga 

Usai buka bersama dan sholat berjamaah, sesaat akan meninggalkan Gedung Kantor BPD Sulteng Luwuk, Bupati Amirudin dan Wakil Bupati Furqaunddin Masulili di sambut antusias warga yang terlihat masih berurusan di kantor perbankan beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Luwuk.

Warga yang tak mau melewatkan moment itu, selain bersilaturahmi warga juga bergantian  mengabadikan foto bersama kedua pimpinan daerah ini.*

(zuma)

Artikel Bukber di Bank Sulteng Luwuk Bupati Amirudin Pimpin Sholat Isya dan Tarawe Berjamaah pertama kali tampil pada Dikte News.

Apel gelar pasukan operasi ketupat ini dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 di wilayah Hukum Polres Banggai di Halaman Mapolres Banggai Bukit Halimun, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Jumat (21/3).

Bertindak selaku Inspektur Apel, Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari, S.I.K. Operasi Ketupat Tinombala 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari, dimulai 26 Maret hingga 8 April 2025.

Operasi Ketupat ini bertujuan untuk memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M di Kabupaten Banggai.

Hadir pada apel tersebut Unsur Forkopimda Banggai, PJU Polres Banggai, Perwira TNI/Polri, Kepala Jasa Rahardja Banggai, Kepala Basarnas Banggai, Kepala BPBD Banggai, Sekretaris Sat Pol-PP, Danki C Yon 714/S.M, Subdenpom XII/2-3 Luwuk, Danki II Yon B Brimob, Kabid Dishub Banggai, Senkom, Orari, RAPI Dan Seluruh Anggota Pasukan Peserta Apel.*

(zuma)

Artikel Bupati Amirudin Hadiri Apel Pasukan Operasi Ketupat Tinombala 2025 pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Bidang (Kabid) Pegairan Dinas PUPR Banggai Takdir Said belum lama ini mengatakan bahwa perencanaan menyeluruh pembangunan riol di Kecamatan Bunta sudah jadi.

Hanya saja untuk melaksanakan pembangunan riol secara menyeluruh butuh anggaran yang cukup besar kata dia.

“Tidak bisa kalau hanya anggaran 200 juta 300 juta tidak akan maksimal dan hanya sia sia. Setidaknya membutuhkan anggaran besar kurang 1 milyar rupiah,” ujar Kabid Pengairan Takdir.

Sambungnya Detail Engginering Desain (DED) atau perencanaan menyeluruh untuk pekerjaan riol di wilayah Kecamatan Bunta itu sudah ada. “Jadi kita hanya tinggal menentukan titik titik riol yang akan di bangun,” jelasnya.

Namun kembali untuk melaksanakan pembangunan riol dalam perencanaan menyeluruh itu sangat membutuhkan anggaran yang cukup yang besar, “Dan inysa allah bisa di anggarkan pada tahun depan,” jelasnya.

Ia mengaku dalam merumuskan perencanaan pembangunan riol juga sudah mengundang Camat Bunta dan beberapa kepala desa yang desanya sering banjir, agar supaya di buatkan perencanaanya, dan itu sudah jadi kata dia.

Misal seperti pembangunan riol di Pasar Bunta, minimal harus ada saluran primer sekunder dan tersiernya, “Karena tidak bisa langsung di buat ke laut, harus ada saluran besar dulu untuk pembuanganya,” bebernya.

Ia menambahkan sudah pernah menyampaikan pada aleg DPRD Banggai asal dapil dua, terkait anggaran pembangunan riol menyeluruh di wilyaah Kecamatan Bunta yang harus ditopang dengan anggaran besar.*

(zuma)

Artikel DED Pembangunan Riol di Bunta Sudah Siap, Kabid Pengairan PUPR Banggai : Butuh Anggaran Besar pertama kali tampil pada Dikte News.

Konfirmasi perlu, “Sehingga produk berita yang tersajikan tidak terkesan sebagai upaya penggiringan opini,” ujarnya.

Hal tersebut di tegaskan Kabag Prokopim Setda Banggai Muhlis Pampawa kepada wartawan, Jumat (14/3) menyusul media yang menyajikan berita secara sepihak bahkan tanpa melakukan konfirmasi.

Muhlis menilai, berita yang dilansir salah satu media terbitan Luwuk Banggai sangat subyektif. Karena berita yang termuat tidak ada langkah konfirmasi pada obyek tudingan.

“Pak Bupati Banggai tidak pernah mengarahkan atau pun melarang untuk memberikan keterangan. Jangan membuat berita mengada – ada. Apalagi sudah membumbuhi dengan opini penulis,” kata Muhlis.

Seharusnya penulis sambung mantan wartawan dan penyiar radio ini, melakukan konfirmasi agar berita yang di sajikan ke publik bisa berimbang.

“Berita yang terlansir media itu, seolah olah terus menyalahkan pimpinan daerah. Padahal tidak sesuai fakta,” tegas Muhlis.

Saran Muhlis, seorang jurnalis itu baiknya bekerja sesuai ketentuan dan mekanisme sebagaimana amanat undang-undang pers.

“Memang sambung Muhlis, kerja-kerja jurnalis dilindungi undang-undang,” jelasnya.

Akan tetapi jika beritanya sudah tidak sesuai fakta dan merugikan nama baik seseorang, sekalipun ada ruang hak jawab, tapi bisa saja berimplikasi hukum pada penulis itu sendiri.

“Apalagi tulisanya hanya sepihak atau tidak melakukan konfirmasi,” tandasnya.

Yang pasti tekan Muhlis, apa yang menjadi isi pemberitaan itu, jauh dari kebenaran. Sehingga sebagai corong pemerintah, punya kewajiban untuk memberi respons.

Inspektorat Kabupaten Banggai

Kritikan Kabag Prokopim Setdakab Banggai ini berawal dari pemberitaan salah satu media.

Dalam berita tertanggal Kamis 13 Maret 2025 itu, media tersebut menuding Pemda Banggai dalam hal ini Bupati menutup kran informasi melalui Inspektorat Kabupaten Banggai.

Media itu juga menyebut Pemda tidak transparan, sehingga bertolak belakang dengan amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ironisnya lagi, media itu mengklaim bahwa Inspektorat Banggai dilarang oleh Bupati Banggai untuk memberikan keterangan terkait adanya kerugian negara.

Bagi Muhlis, isi pemberitaan itu tendensius dan tidak ada konfirmasi dari Pemda Banggai atas tuduhan tidak transparan.*

(zuma)

Artikel Kabag Prokopim Setda Banggai Ingatkan Wartawan Tulis Berita Berimbang Tidak Tendesius pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Disperindag Banggai Natalia Potolemba kepada wartawan Kamis (13/3) mengatakan akan segera melakukan pengecekan lapangan keaktifan 1.066 pangkalan Gas LPG 3 Kg sebaran dari 6 Agen Gas LPG yang ada di wilayah Kabupaten Banggai.

Disperindag Banggai selaku instansi pengawasan akan melakukan langkah tegas apabila terdapat pangkalan yang sudah tidak aktif tapi masih terdaftar sebagai pangkalan begitu juga dengan lokasi pangkalan atau yang di pindah tangankan.

“Ini akan kami cek, dan kalau tidak aktif atau di temukan tidak sesuai titik maka ada sangsi tegas kami ganti,” tegasnya.

Pengecekan pangkalan ini agar tidak terjadi carut marut di lapangan yang juga berdampak pada pendistribusian dan hak para konsumen mendapatkan tabung isi ulang LPG 3 Kg.

Ia menambahkan belum lama ini mengadakan rapat di kantornya dengan pihak Pertamina membahas banyak hal seputar Gas LPG 3 Kg. Dan kedepan pengawasan itu akan di lakukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang hari ini sementara di bentuk dengan proses rekruitmen dan seleksi para calon komisioner.*

(zuma)

Artikel Disperindag Banggai Cek Keaktifan 1.066 Pangkalan Gas LPG, Kadis Natalia Potolemba : Yang Tidak Aktif Kami Ganti pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut di sampaikan Kadis Perindag Kabupaten Banggai Natalia Potolemba saat berbincang bincang dengan wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/3).

BPSK sendiri adalah produk pemerintah pusat yang akan melakukan pengawasan dan sengketa konsumen menyusul seperti keluhan soal Gas LPG 3 Kg yang tak berkesudahan di kabupaten banggai.

Olehnya pemerintah pusat membentuk yang namanya Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen.

“Saat ini sedang di lakukan rekruitmen pendaftaran BPSK di Kantor Disperindag Banggai sampai dengan 7 April 2025,” jelasnya.

BPSK sendiri berjumlah 7 orang komisioner yang telah mendaftar dari berbagai latar belakang profesi seperti akademisi, advokat yang telah mendaftar dan bisa juga dari kalangan wartawan kata dia.

Proses rekruitmen BPSK akan di lakukan oleh Tim Seleksi melibatkan dua orang dari Disperindag Banggai, “Termasuk saya sendiri (Kadis) dan satu orang ASN di kantor ini,” terangnya.

Dalam bincang bincang itu, Kadis Perindang Banggai Natalia Potolemba mengaku banyak sekali permasalahan soal tabung Gas LPJ 3 Kg dan semuanya lari ke Disperindag. 

Sedikit Kadis Natalia Potolemba mengatakan bahwa yang mana belum lama ini telah mengunjungi SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas).

Dalam kunjungan itu, ia mengatakan untuk ukuran timbangan pengisian Gas 3 Kg dari SPBG itu pas dan tidak ada masalah. 

Hal ini di lakukan karena Disperindag Banggai selaku pengawasan pernah menemukan klem penutup bagian atas tabung tidak rekat penutupnya, sehingga ada 6 mobil truck yang mengangkut Gas LPG 3 Kg, gagal berangkat dan di warning memperbaiki kembali penutup tabung gas.

Hal di ragukan juga menyusul maraknya keluhan warga, jangan sampai setelah pengisian SPBG mobil truck yang mengangkut Gas LPG 3 Kg tidak langsung menuju pangkalan di tuju melainkan ke agen gas dulu kata dia.

Dari beragam masalah ini juga menjadi perhatian pemerintah yang kemudian membentuk BPSK guna melakukan pengawasan dan penyelesaian sengeketa konsumen, “Mereka itu seperti lembaga peradilan begitu, menyelesaikan sengketa konsumen,” tandasnya.

Disinggung soal kantor yang akan di tempati 7 orang Komisioner BPSK ketika sudah terbentuk, Kadis Natalia Potolemba kembali berujar, ada aset Pemprov Eks Kantor Samsat di sekitaran Teluk Lalong itu yang rencananya akan di jadikan kantor BPSK.*

(zuma)

Artikel BPSK Segera Terbentuk, Kadis Perindag Banggai : Mereka Semacam Lembaga Peradilan Tangani Sengketa Konsumen pertama kali tampil pada Dikte News.

Tak kecuali temuan tersebut di dapati pula oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai melalui Disperindag Kabupaten Banggai pada beberapa pedagang pasar dan toko saat melakukan sidak pada Rabu (12/3).

Disperindag Banggai selaku pengawasan bersama UPT Tim Metrologi menindak lanjuti instruksi Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, mendapati ketidaksesuaian ukuran minyak goreng“Minyak Kita” kemasan botol 1 liter hanya berukuran 750 sampai 800 ml. 

Temuan Disperindag dan Tim Metrologi itu di dapati pada beberapa padagang di Pasar Simpong, Pasar Unjulan serta sejumlah toko besar dan modern yang ada dalam Kota Luwuk, Kabupaten Banggai.

“Hasil sidak di temukan kemasan botol minyak kita ukuran 1 liter, yang di ukur kembali tinggal 800 ml,” ujar Kadis Perindag Banggai Natalia Potolemba, Kamis (13/3).

Begitu juga dengan pemeriksaan beberapa toko, hasilnya pun sama, minyak goreng dalam kemasan botol tidak sesuai lagi ukuran liternya. “Dan hasil temuan ini langsung dibuatkan laporan oleh pengawas di kirimkan pada Kementrian melalui aplikasi,” jelasnya.

Selanjutnya kami menunggu keputusan dari pemerintah pusat karena yang mana kecurangan ini hampir terjadi di seluruh kabupaten kota dan provinisi di seluruh Indonesia kata dia. 

Dari hasil pemeriksaan yang di lakukan, Kadis Natalia Potolemba mengindikasikan bahwa hal yang sama pasti berlaku di semua pasaran di wilayah Kabupaten Banggai adanya ketidaksesuaian ukuran literan minyak bersubsidi yang telah merugikan negara dan para konsumen.

Untuk memastikan lebih jauh ke wilayah kecamatan, Kadis Perindag Natalia Potolemba membentuk tim melakukan sidak di wilayah kecamatan, “Kita membagi tim yang akan bergerak mulai hari ini Jumat (14/3),” terangnya.

Setelah melakukan sidak di kecamatan, tim semua akan kembali berkumpul dan melaksanakan sidak dalam kota Luwuk.*

(zuma)

Artikel Respon Cepat Disperindag Banggai Sidak Kecurangan “Minyak Kita” Kemasan Botol 1 Liter Ternyata Hanya 800 ml pertama kali tampil pada Dikte News.

Bahkan isu yang sengaja di hembuskan para oknum mengaitkan agenda Safari Ramadhan yang merupakan rutunitas tahunan Pemda Banggai dengan politik jelang (PSU).

“Tidak ada hubungan nya dengan (PSU),” kata Kabag Kesra Setdakab Banggai, Moh Rifai Mahiwa, Senin 3 Maret 2025.

Ia menjelaskan setiap tahun bulan puasa ramadhan Pemda Banggai melaksanakan safari ramadhan “Ini sudah menjadi agenda rutin setiap ramadhan,” jelasnya.

Lalu ketika ada yang mempolitisasi safari ramadhan ini erat kaitanya dengan PSU, “Itu sangat keliru dan sudah pasti tendesius,” tegas Rifai.

Lebih jauh di jelaskan, tahun 2022 lalu Bupati turun safari ramadhan di Kecamatan Pagimana, tahun 2023 bertempat Kecamatan Nuhon. “Sedang Wakil Bupati (Wabup) Banggai pada tahun yang sama berada di Kecamatan Pagimana,” bebernya.

Tahun 2024 Bupati memilih Kecamatan Bunta dan Wabup memilih Kecamatan Nuhon. Sehingga untuk ramdhan tahun 2025, Bupati maupun Wabup Banggai memilih Kecamatan Simpang Raya pada jadwal pertama safari ramadhan.

Berdasarkan jadwal Bagian Kesra, hari pertama safari ramadhan, Selasa 4 Maret 2025 baik Bupati maupun Wakilnya memilih Kecamatan Simpang Raya.

Bupati berada pada Masjid Nurul Hidayah Desa Dwipakarya Kecamatan Simpang Raya. Sedang Wabup memilih Masjid Nurul Iman Desa Simpang II.

Alasan itulah sehingga muncul spekulasi bahwa Safari Ramadhan tahun ini bertalian dengan PSU. Sebab kata dia Kecamatan Toili dan Simpang Raya menjadi kecamatan yang akan melaksanakan PSU.

“Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Kabag Kesra Setda Banggai : Safari Ramadhan Agenda Tahunan, Jangan di Politisir dengan PSU pertama kali tampil pada Dikte News.

Kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai bertempat di Ruang Rapat Umum Setda Kabupaten Banggai, Kamis 20 Februari 2025.

Wakil Bupati (Wabup) Furqanuddin Masulili membacakan sambutan tertulis Bupati Banggai mengatakan sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan desa merupakan salah satu prioritas dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar dana yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Sambung Wabup Furqanuddin Masulili pemerintah desa adalah lini terdepan pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat dan yang paling mengerti akan kebutuhan daerahnya, sehingga diharapkan dapat aktif melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan konstruktif dalam pembangunan di wilayah desanya masing-masing.

Sambung Wabup Furqanuddin Masulili Workshop ini memiliki peran strategis dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan desa serta merumuskan langkah-langkah perbaikan kedepan. “Saya berharap, melalui forum ini, kita dapat menggali berbagai tantangan serta mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di kabupaten banggai,” ujarnya.

Optimalisasi penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Sambungnya dalam hal penentuan fokus penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan prioritas nasional termuat dalam undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, stunting, ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa – desa digital, padat karya tunai desa serta dana operasional pemerintah desa.” ungkapnya.

Untuk itu, saya berharap dengan diselenggarakannya kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa hari ini, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh perangkat desa, sebagai pemantapan kinerja kepala desa dan perangkat desa di kabupaten banggai yang di fasilitasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kegiatan workshop ini, kiranya dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.” ucapnya.

Hadir dalam acara workshop anggota Komite IV DPD RI Andika Mayrizal Amir, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulteng bersama jajaranya, para Staf Ahli/Assisten Setda Banggai, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Kanpel Pajak Pratama Luwuk, Para Narasumber, Para Camat, Para Kepala Desa, Para Peserta Workshop, Panitia Pelaksana serta undangan lainnya.*

(zuma)

Artikel Wabup Furqanuddin Membuka Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa 2025 pertama kali tampil pada Dikte News.

Namun begitu agenda Bidang Jasa Konstruksi itu di reschedule kembali pada triwulan dua tahun ini.

Seyogianya pelatihan tersebut pada triwulan pertama, hanya karena target 175 peserta sesuai angka nasional belum tercapai.

“Rencananya bulan April 2025 di lakukan pelatihan,”ujar Kepala Bidang (Kabid) Jasa Konstruksi Sukri Karim, kepada media ini, Jumat (21/2).

Konfirmasi melalui sambungan telepon, Kabid Sukri Karim mengatakan bahwa pelatihan tersebut guna mengetahui jenis keahlian dimiliki secara dominan oleh tenaga jasa konstruksi itu sendiri. 

“Dari jumlah 175 peserta, terbagi tenaga terampil 60 peserta, sisanya tenaga tukang 115 peserta,” jelasnya.

Untuk peserta pelatihan itu sendiri akan di lakukan pengambilan data melalui OPD dan juga di kecamatan. 

Yang terpenting pelatihan ini bertujuan para tenaga tukang dan tenaga terampil meningkat kompetensinya dan juga keterampilan mereka pada masing masing bidang kerja.*

(zuma)

Artikel Dinas PUPR Banggai Bidang Jasa Konstruksi Jadwal Kembali Bulan April Pelatihan Tukang pertama kali tampil pada Dikte News.

Rendahnya minat baca ini tak membuat Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Benyamin Pongdatu patah arang yang terus melakukan pembenahan lewat terobosan dan inovasi yang dapat merangsang dan menggairahkan budaya membaca.

“Salah satu tanggung jawab saya selaku Kadis Perpustakaan bagaimana menciptakan budaya literasi masyarakat, “ ujar Benyamin ditemui di Lantai II Gedung DPRD Banggai, Kamis 18 Februari 2025.

Kendatipun Indeks Literasi Masyarakat (ILM) pada tahun sebelumnya rendah, pada tahun ini sudah masuk dalam peringkat atas IPM se Sulawesi Tengah (Sulteng) kata dia. 

Adapun terobosan Kadis Benyamin Pongdatu dengan menyurati semua sekolah SD, SMP, SMA termasuk ke perguruan tinggi untuk memanfaatkan sarana dan fasilitas perpustakaan sebagai budaya literasi.

Benyamin menjelaskan, salah satu yang di harapkan, adalah agar anak anak kita hari ini, seperti budaya handphone berubah ke budaya membaca buku, “Kita juga mengimbau para guru agar anak anak yang mengunjungi perpustakaan tidak boleh membawa handphone, simpan di ruang titipan, agar mereka betul betul datang untuk membaca,” jelasnya.

Hal itu kata dia untuk membiasakan anak anak kita untuk membaca buku bacaan, “Karena bagaimanapun budaya literasi kurang sekali,” terangnya.

Kita berupaya menyiapkan sarana membaca berbasis digital yang nantinya akan menyiapkan fasilitas komputer yang akan di adakan pada tahun ini.

Langkah dan upaya menumbuhkan minat baca, kita juga pro aktif melakukan kunjungan ke sekolah sekolah dengan melakukan sosialisasi bagaimana budaya literasi membaca ini terus di tingkatkan.

Kemudian Dispusip Banggai saat ini bukan lagi seperti yang dulu yang datang hanya untuk membaca, “Perpustakaan hari ini adalah berbudaya berbasis inklusi sosial, sehingga seluruh kegiatan sosial bisa di situ,” terangnya.

Kami juga kemarin melakukan lomba seperti lomba berbahasa inggris, lomba cerita rakyat, “Dan itu, akan kita tingkatkan terus,” tambahnya. 

Selain itu, gedung Kantor Dinas Perpustakaan berlantai dua dengan tampilan lebih modern belum lama ini selesai pembangunannya menyiapkan juga sarana untuk kegiatan lomba seperti lomba menari.

Selain itu, ada juga sarana bermain untuk anak wambil membaca. “Jadi anak TK dan Paud kami siapkan buku bacaanya dan sarana bermain juga,” tambahnya.

Benyamin mengaku terdapat 500 judul buku bacaan yang disiapkan dan akan terus bertambah sesuai kebutuhan bacaan, baik bacaan baik bagi para anak TK/Paud, pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum dengan berbagai macam latar belakang dan profesi.*

(zuma)

Artikel Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat Dispusip Banggai Saat Ini Berbasis Inklusi Sosial pertama kali tampil pada Dikte News.

Entry meeting tersebut dilakukan secara virtual melalui zoom meeting, bertempat Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai, Senin (17/2).

Dalam sambutannya, Binsar menyampaikan bahwa dasar hukum pemeriksaan ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

“Pemeriksaan atas LKPD terdiri dari 2 tahap yaitu Pemeriksaan Interim dan Pemeriksaan Terinci,” tutur Binsar.

Bupati Amirudin, dalam sambutannya menyampaikan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di Pemkab Banggai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Melalui pemeriksaan ini, kita dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan,” ujad Bupati Amirudin.

Lanjutnya, penyusunan laporan keuangan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.

“Kami berharap kerjasama yang baik antara tim pemeriksa dengan seluruh perangkat daerah dapat terus terjalin, sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan lancar dan optimal,” harap Bupati Banggai.

Ia juga berpesan kepada seluruh perangkat daerah, agar dapat memberikan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap, cepat dan akurat.

Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan seluruh daerah di Sulawesi Tengah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sehingga mampu mempertahankan opini terbaik dari BPK.

Entry Meeting ini dihadiri oleh Kepala Perwakilah BPK-RI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Binsar Karyanto, selaku Penanggung Jawab pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Banggai.*

(zuma)

Artikel Bupati Banggai Amirudin Konsisten Tingkatkan Laporan Keuangan Daerah pertama kali tampil pada Dikte News.

Pelepasan jenazah itu bertempat di rumah duka kediaman almarhum dr. Ida Bagus Subrata, Minggu (16/2).

Bupati Banggai Amirudin Tamoreka mengatakan, bahwa sosok almarhum merupakan tokoh yang sangat sederhana dan sangat baik di mata masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Toili.

Dengan berpulangnya beliau (almarhum) kita semua tentu merasa kehilangan ketokohanya kata Bupati Amirudin

Pada kesempatan itu juga, AKBP Ida Bagus Gede Putera turut memberikan sambutan keluarga dihadiri Wakil Ketua DPRD Putu Gumi Pj Kadis Kesehatan Kabupaten Banggai Hj Nurmasita Datu Adam bersama mantan Kadis Kesehatan dr.Wayan, para Pandita dan Pinandhita serta tokoh tokoh Hindu yang sempat hadir.*

(zuma)

Artikel Bupati Amirudin Hadiri Upacara Pelepasan Kremasi Jenazah Almarhum Ida Bagus Subrata Pidada pertama kali tampil pada Dikte News.

Bupati Amirudin menghadiri acara Pengajian dan Khataman Alquran di Musholah Darussafallah, Desa Sindang Sari, Kecamatan Toili pada Sabtu malam.

“Alhamdulillah tiba di banggai saya mengikuti pengajian dan khataman Quran di Mushollah Darussafalah, Desa Cendana Pura, Toili,” ujar Bupati Amirudin.

Acara pengajian dan khataman ini dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025 M bertemakan “Raih Kemenangan di Bulan Suci Ramadhan dengan Pererat Silaturahmi”.

Bupati Amirudin mengatakan semoga setiap langkah kita senantiasa di berkahi, dan selalu membawa kedamaian serta ketakwaan dalam hati kita. “Dan semoga hal-hal baik selalu membersamai kita semua,” harapnya

Sebelum menuju Toili, Bupati Amirudin yang gemar berolahraga memanfaatkan waktu pada Sabtu sore dengan berlari lari di Lapangan Mirqan, Bukit Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan.

Dimana Lapangan Mirqan menjadi salah satu sarana favorit warga Kota Luwuk untuk berolahraga tak kecuali Bupati Amirudin yang berbaur menjejal lintasan Mirqan sembari menyapa warga dengan ciri khasnya sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Sebelumnya Bupati Amirudin berada di Ibu Kota Jakarta dalam beberapa agenda kerjanya sebagai Bupati Banggai.*

(zuma)

Artikel Tiba di Luwuk Bupati Amirudin Hadiri Pengajian dan Khataman Alquran, Awali Dengan Olahraga Pada Sore Hari pertama kali tampil pada Dikte News.