Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Konsumen, Standarisasi dan Tertib Ukur Cian Lin, S. Sos, kepada media ini, Jumat (7/8) mengatakan kegiatan sidang Tera akan menyasar seluruh pasar dan pusat perbelanjaan dan pertokoan yang ada di wilayah Kabupaten Banggai.

“Kami awali dari pasar simpong, kemudian dilanjutkan ke pusat-pusat pertokoan serta seluruh pasar yang ada di Kabupaten Banggai,” ujar Cian.

Lebih lanjut Cian mengatakan sidang Tera alat ukur dan timbangan untuk memastikan seluruh alat ukur yang digunakan dalam melakukan transaksi oleh pelaku usaha pedagang pada pembeli memenuhi standar kemetrologian yang berlaku sehingga hasil pengukuran akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Cian menjelaskan kegiatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah Kabupaten Banggai dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen menciptakan perdagangan yang jujur dan adil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas jual beli.

“Melalui sidang tera ini, kami memastikan alat ukur, alat takar, dan alat timbang yang digunakan pelaku usaha dan pedagang telah sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik konsumen maupun pelaku usaha,” jelasnya.

Sambungnya saat sidang di kawasan Pasar Simpong kami melakukan tera sebanyak 152 timbangan kata dia. Pelayanan tera dan tera ulang ini adalah pengujian berkala pada alat ukur, takar dan timbang dan perlengkapan (UTTP) yang kami lakukan bersama UPTD (metrologi legal) untuk memastikan keakuratan ukuran demi melindungi kepentingan konsumen, “Layanan ini wajib dilakukan rutin umumnya sekali dalam setahun bagi alat yang dipakai untuk perdagangan,” jelasnya.

Tahapan Pelayanan

Kabid Perlidungan Konsumen, Standarisasi dan Tertib Ukur Cian Lin juga menjelaskan soal tahapan pelayanan alat ukur, alat takar dan alat timbang sebagai berikut :

1. Pendaftaran : Pemilik membawa alat UTTP ke kantor layanan atau lokasi pasar yang dijadwalkan.
2. Pemeriksaan : Petugas mengecek kondisi fisik dan kelengkapan alat.
3. Pengujian : Petugas menguji tingkat keakuratan ukuran atau timbangan.
4. Pembubuhan Tanda Tera : Pemberian cap atau stiker tanda tera sah jika alat dinyatakan benar dan akurat.

Jenis alat yang dilayani :

1. Timbangan meja, timbangan pasar atau timbangan digital.
2. Anak timbangan atau batu timbang.
3. Pompak ukur bahan kabar minyak (BBM) di SPBU dan meteran air.(*)

(zuma)

Artikel Disperindag Banggai Pastikan Hak Konsumen Terlindungi, Kabid Cian Lin Lakukan Pemeriksaan Berkala Alat Ukur Takar dan Timbang pertama kali tampil pada Dikte News.

Kehadiran SMP Mirqan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupatan Banggai menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong semangat belajar peserta didik di Kabupaten Banggai.

Dalam sambutannya, Bupati Banggai menyampaikan bahwa peresmian hari ini bukan hanya menandai hadirnya bangunan megah Gedung Baru SMP Negeri Mirqan, tetapi juga menjadi simbol lahirnya harapan baru bagi kemajuan pendidikan di daerah ini.

“Sebuah rumah ilmu yang kelak akan melahirkan generasi banggai yang cerdas, berkarakter, berbudaya dan Insyaallah mampu bersaing ditingkat nasional bahkan level internasional,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai meyakini kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Oleh karena itu, pembangunan sektor pendidikan akan selalu menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Bupati juga mengapresiasi penyelenggaraan lomba cerdas cermat dan lomba pidato Bahasa Inggris yang melibatkan peserta dari SD dan SMP se-Kabupaten Banggai. Menurutnya, kegiatan itu memiliki makna strategis karena tidak hanya menjadi ajang mencari juara, tetapi juga melatih anak-anak berpikir kritis, percaya diri, berani tampil, mampu bekerja sama, serta membangun budaya kompetisi yang sehat.

“Pada kesempatan ini saya mengajak pada semua pihak, khususnya perusahaan yang ada di daerah ini, agar kiranya dapat berpartisipasi dan turut ambil bagian dalam pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” harapnya.

Kadisdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Syafrudin Hinelo menyampaikan bahwa keberadaan SMP Negeri Mirqan telah memulai proses belajar mengajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 46 orang, terdiri 37 siswa kelas VII, 4 siswa kelas VIII, dan 5 siswa kelas IX. Dengan demikian, sekolah tersebut nantinya akan melaksanakan penamatan pertama.

“Insyaallah sekolah yang hebat dibangun oleh guru-guru yang berdedikasi, peserta didik yang memiliki semangat belajar, orang tua yang memberikan dukungan, masyarakat yang peduli, serta pemerintah yang terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada mutu pendidikan,” ucapnya.

Dengan diresmikannya gedung SMP Negeri Mirqan serta dibukanya LCC dan pidato Bahasa Inggris hari ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan pendidikan. “Semoga fasilitas dan kegiatan pembelajaran yang lebih baik akan mendorong lahirnya generasi muda yang berdaya saing dan berkontribusi bagi kemajuan daerah,” harapnya.

Peresmian SMP Negeri Mirqan dirangkaikan pula dengan Lomba Cerdas Cermat (LCC) dan Pidato Bahasa Inggris tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Banggai kolaborasi program PT Donggi Senoro LNG dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatan Banggai yang dilaksanakan di pelataran SMP Mirqan. Persemian.(*)

(zuma)

Artikel Bupati Banggai Resmikan SMP Negeri Mirqan, Simbol Harapan Baru Bagi Kemajuan Pendidikan pertama kali tampil pada Dikte News.

Asmiarti Usman menuturkan adapaun permasalahan makro dalam pelaksanaan RPH Bersertifkat Halal merupakan permasalahan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat, perekonomian, kesehatan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan sehinggah memerlukan solusi inovatif melalui pengembangan RPH Bersertifikat Halal.

Asmiarti menjelaskan masih belum optimalnya jaminan kesehatan pada produk daging sebutnya ;

1. Belum Optimalnya Jaminan Kehalalan Produk Daging

• Masih terdapat pemotongan hewan di luar RPH yang tidak memenuhi standar halal.

• Kurangnya pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan.

• Rendahnya jumlah RPH yang telah memiliki sertifikat halal.

• Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kepastian produk halal.

Dampak :

• Menurunnya kepercayaan konsumen.

• Potensi pelanggaran regulasi jaminan produk halal.

2. Rendahnya Keamanan Pangan Asal Hewan

• Pemotongan hewan sering dilakukan pada fasilitas yang tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi.

• Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan belum optimal.

• Risiko penyebaran penyakit zoonosis masih tinggi.

Dampak :

• Ancaman kesehatan masyarakat.

• Menurunnya kualitas produk daging yang beredar di pasaran.

3. Tingginya Praktik Pemotongan Hewan di Luar RPH Resmi

• Pelaku usaha memilih pemotongan mandiri karena dianggap lebih murah dan praktis.

• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya RPH yang memenuhi standar.

Dampak :

• Hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

• Sulitnya pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Rendahnya Daya Saing Produk Peternakan Daerah

• Produk daging belum memiliki nilai tambah berupa jaminan halal dan keamanan pangan.

• Akses pasar modern, hotel, restoran, dan ekspor masih terbatas.

Dampak :

• Produk lokal kalah bersaing dengan daerah lain yang telah memiliki RPH bersertifikat halal.

5. Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Bidang Peternakan

• Proses layanan pemotongan hewan belum terintegrasi dengan sertifikasi halal.

• Sistem pelayanan masih konvensional dan kurang efisien.

Dampak :

• Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah belum maksimal.

6. Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)

• Masih terbatasnya edukasi kepada jagal, pedagang daging, dan pelaku usaha.

• Belum semua pelaku usaha memahami standar penyembelihan halal dan higiene sanitasi.

Dampak :

• Produk yang beredar berisiko tidak memenuhi standar mutu dan halal.

7. Belum Optimalnya Kontribusi RPH terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

• Pemanfaatan RPH masih rendah.

• Retribusi jasa pemotongan belum optimal.

Dampak :

• Potensi penerimaan daerah belum tergali secara maksimal.

Selain permasalahan makro, adapun permasalahan mikro yang terjadi adalah pada tingkat operasional, manajemen, sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan pelayanan RPH yang secara langsung mempengaruhi kualitas layanan pemotongan hewan dan proses sertifikasi halal antaranya ;

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana RPH

• Bangunan RPH belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan persyaratan halal.

• Ketersediaan ruang penyembelihan, ruang pengulitan, ruang penanganan jeroan, dan ruang pendingin masih terbatas.

• Peralatan pemotongan dan sanitasi belum memadai.

Dampak :

• Proses sertifikasi halal sulit diperoleh.

• Risiko kontaminasi produk meningkat.

2. Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Masih Terbatas

• Jumlah juru sembelih halal bersertifikat masih sedikit.

• Pengetahuan tentang tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam belum merata.

• Kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.

Dampak :

• Ketidaksesuaian proses penyembelihan dengan standar halal.

3. Administrasi dan Dokumentasi Halal Belum Tertata

• Belum tersedia Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang terdokumentasi dengan baik.

• Pencatatan asal ternak, proses pemotongan, dan distribusi daging masih manual.

• Arsip pendukung sertifikasi halal belum lengkap.

Dampak :

• Menghambat proses audit dan sertifikasi halal.

4. Rendahnya Kepatuhan Pengguna Jasa RPH

• Pedagang dan pelaku usaha masih memilih pemotongan di luar RPH.

• Kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal dan standar ASUH masih rendah.

Dampak :

• Utilisasi RPH rendah.

• Potensi retribusi daerah tidak optimal.

5. Pengawasan Kesehatan Hewan Belum Optimal

• Pemeriksaan ante-mortem (sebelum pemotongan) belum dilakukan secara konsisten.

• Pemeriksaan post-mortem (sesudah pemotongan) masih terbatas karena keterbatasan tenaga teknis.

Dampak :

• Risiko beredarnya daging yang tidak layak konsumsi.

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola RPH

• Jumlah dokter hewan, paramedik veteriner, dan petugas teknis belum mencukupi.

• Tugas pengawasan sering dirangkap oleh pegawai lain.

Dampak :

• Efektivitas pelayanan dan pengawasan menurun.

7. Sistem Pelayanan Masih Konvensional

• Pendaftaran layanan pemotongan masih dilakukan secara manual.

• Monitoring jadwal pemotongan belum terintegrasi secara digital.

• Pelaporan retribusi dan operasional belum real time.

Dampak :

• Pelayanan kurang efisien dan kurang transparan.

8. Keterbatasan Anggaran Operasional

• Anggaran pemeliharaan fasilitas RPH terbatas.

• Biaya sertifikasi halal dan peningkatan sarana masih menjadi kendala.

Dampak :

• Perbaikan dan pengembangan RPH berjalan lambat.

Artikel Rumah Potong Hewan Bersertifikat Halal Miliki Peran Strategis Dalam Rantai Pasok Pangan pertama kali tampil pada Dikte News.

Tahapan inovasi ini terus dilakukan pengembangan oleh inisiator inovasi daerah Rufina L Patandung, SH.M.Si Kepala Bidang (Kabid) Keswan dan Kesmavet (Disnakeswan) Kabupaten Banggai. 

Menurut Kabid Keswan dan Kesmavet Rufina Patandung bahwa penanganan penyakit rabies di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan makro yang kompleks dan saling terkait yang menghambat upaya eliminasi penyakit ini secara nasional. Rabies bukan hanya masalah kesehatan hewan, tetapi juga isu kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Sambung Rufina terdapat beberapa permasalahan makro yang krusial sebagai berikut :

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Salah satu hambatan terbesar adalah ketersediaan anggaran dan sumber daya yang belum memadai untuk mendukung program pengendalian rabies yang komprehensif.

a. Vaksinasi HPR (Hewan Penular Rabies): Anggaran untuk pengadaan vaksin anti-rabies untuk anjing (dan hewan penular lainnya seperti kucing atau kera) seringkali terbatas, menyebabkan cakupan vaksinasi yang belum merata dan optimal, terutama di daerah pelosok.

b. Vaksin dan Serum Anti-Rabies (VAR & SAR) untuk Manusia: Ketersediaan VAR dan SAR di fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil atau pulau-pulau, masih menjadi tantangan. Distribusi yang tidak merata dapat menghambat penanganan cepat kasus gigitan.

c. Peralatan dan Infrastruktur: Kurangnya laboratorium diagnostik yang memadai dan cepat di berbagai daerah untuk konfirmasi kasus rabies pada hewan, serta fasilitas Rabies Center yang lengkap di semua wilayah terdampak.

d. Tenaga Medis Veteriner dan Medis: Jumlah dokter hewan, paramedis veteriner, dan tenaga kesehatan yang terlatih khusus dalam penanganan rabies masih terbatas, terutama di daerah endemis.

2. Tantangan Geografis dan Demografi

Kondisi geografis Indonesia yang luas dan kepulauan, ditambah dengan pola demografi populasi HPR, memperumit penanganan rabies.

a. Aksesibilitas Wilayah: Banyak daerah, terutama pulau-pulau terpencil dan daerah pegunungan, yang sulit dijangkau oleh tim vaksinator atau tim surveilans, sehingga membatasi cakupan program.

b. Populasi Anjing yang Tinggi dan Liar: Tingginya populasi anjing, khususnya anjing liar/bebas yang sulit dijangkau untuk vaksinasi, menjadi reservoir virus yang signifikan. Upaya penangkapan dan eliminasi selektif seringkali menghadapi penolakan masyarakat dan keterbatasan sumber daya.

c. Perpindahan Hewan: Mobilitas anjing dan HPR lainnya antarwilayah atau antar-pulau yang tidak terkontrol (ilegal) menjadi faktor utama penyebaran rabies ke daerah bebas.

3. Aspek Sosial, Budaya, dan Edukasi Masyarakat

Pola pikir dan kebiasaan masyarakat turut menjadi kendala serius dalam upaya eliminasi rabies.

a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahaya rabies, pentingnya vaksinasi rutin untuk hewan peliharaan, serta tindakan yang benar jika digigit anjing (pencucian luka, segera ke faskes).

b. Penolakan Terhadap Vaksinasi atau Eliminasi: Beberapa komunitas, karena kepercayaan budaya atau kurangnya informasi, menolak vaksinasi massal anjing atau eliminasi selektif anjing liar, yang menghambat upaya pengendalian.

c. Kepemilikan Anjing yang Belum Terdata: Belum semua pemilik anjing melaporkan dan mendatakan hewan peliharaannya, mempersulit pemetaan populasi HPR dan cakupan vaksinasi.

4. Koordinasi dan Kebijakan Lintas Sektor

Meskipun ada pendekatan One Health implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan.

a. Koordinasi Antar Lembaga: Seringkali masih terjadi kurangnya koordinasi yang optimal antara dinas terkait (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, BPBD, dll.) di tingkat pusat hingga daerah. Ini bisa menyebabkan tumpang tindih program atau sebaliknya, adanya gap dalam penanganan.

b. Konsistensi Kebijakan: Kebijakan penanggulangan rabies mungkin belum seragam di seluruh provinsi atau kabupaten, terutama terkait penetapan daerah bebas rabies dan sanksi bagi pelanggar.

c. Penegakan Hukum: Penegakan regulasi terkait kepemilikan hewan, vaksinasi wajib, dan pengawasan lalu lintas HPR masih lemah di beberapa daerah.

5. Sistem Surveilans dan Data yang Belum Optimal

Data yang akurat dan real-time sangat penting untuk respons cepat dan perencanaan strategis, namun seringkali masih menjadi masalah.

a. Pelaporan Kasus: Sistem pelaporan kasus gigitan dan hewan tersangka rabies belum selalu berjalan mulus dari tingkat paling bawah ke pusat data, menyebabkan keterlambatan respons.

b. Akurasi Data Populasi HPR: Data mengenai populasi anjing dan HPR lainnya, terutama anjing liar/bebas, seringkali tidak akurat, mempersulit perhitungan cakupan vaksinasi dan perencanaan target.

c. Kapasitas Laboratorium: Keterbatasan kapasitas laboratorium untuk diagnosis rabies (terutama pengujian otak hewan) menyebabkan waktu tunggu hasil yang lama, menghambat pengambilan keputusan klinis dan epidemiologis yang cepat.

Permasalahan makro ini membutuhkan strategi nasional yang komprehensif, komitmen anggaran yang kuat, peningkatan koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat yang masif, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mencapai target eliminasi rabies di Indonesia. Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Infeksi ini ditularkan oleh hewan yang terinfeksi penyakit rabies. 

Hewan utama sebagai penyebab penyebaran adalah anjing, kelelawar, kucing, dan kera. Di Indonesia rabies dikenal juga dengan istilah “Anjing Gila” dan merupakan penyakit menular akut menyerang susunan saraf pusat yang disebabkan oleh Lyssavirus. Virus rabies bisa menular melalui air liur, gigitan atau cakaran dan jilatan pada kulit yang luka oleh hewan yang terinfeksi rabies. Kasus Rabies ini tengah menjadi sorotan di Indonesia karena adanya peningkatan penyakit. Anjing dapat menyebabkan kematian sekitar 97 % pada manusia. 

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022 terdapat 104.229 kasus rabies. Jumlah itu naik 82,04% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 57.257 kasus. Sepanjang tahun ini hingga April 2023 kasus rabies di Indonesia sudah ada 31.113 kasus yang disebakan oleh gigitan anjing. Tingginya kasus tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit rabies. 

“Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 terdapat 1.382 kasus yang tersebar pada wilayah yang jumlah populasi ternak anjingnya tinggi,” jelas Rufina

Selain permasalahan mikro, permasalahan makro bahwa yang mana populasi hewan pembawa rabies (HPR) Tahun 2023 khususnya ternak anjing di Kabupaten Banggai berjumlah 9.953 ekor dengan wilayah penyebaran sebanyak 23 Kecamatan, dan kasus terjadi di Desa Tombongan Ulos Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Salah satu kendala dalam penanggulangan rabies di Kabupaten Banggai adalah keterlambatan pelaporan kasus gigitan, kurangnya koordinasi masyarakat dengan petugas puskesmas setempat dan dinas terkait yaitu Dinas Peternakan maupun Dinas Kesehatan. Selain itu juga kurangnya petugas mantri hewan Dinas Peternakan di tiap Kecamatan. 

Metode Pembaharuan

a. Kondisi sebelum inovasi

1. Penanganan kasus rabies tidak terkoordinasi dengan baik, karena  tidak ada tim khusus yang siap siaga untuk gigitan rabies secara cepat yang diakibatkan karena penanganan yang masih bersifat reaktif, lambat dan sektoral (terpisah antara peran puskesmas, dinas peternakan dan keswan serta aparat keluraha/desa).

2. Keterlambatan tindakan pasca gigitan  karena tidak semua korban gigitan hewan penular rabies langsung mendapatkan obervasi hewan penggigit, penyuluhan /edukasi serta vaksinasi anti rabies.

a. Kondisi Setelah Pengembangan Inovasi

1. Telah terbentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Penanganan Kasus Rabies yang siap siaga untuk menangani kasus gigitan hewan penular rabies

2. Adanya SOP standar yang jelas dan diterapkan secara efektif dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies.

3. Telah terjadinya koordinasi lintas sektor antar dinas kesehatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Aparat Desa/Kelurahan serta masyarakat yang berjalan efektif.

4. Penanganan kasus pasca gigitan yang lebih optimal karena korban gigitan langsung mendapatkan penangana medis anti rabies secara cepat, edukasi dan pendampingan selama masa observasi, serta bagi hewan penggigit diamati atau dikarantina sesuai protokol untuk mengurangi resiko.

5. Unit Reaksi Cepat Tanggap Rabies yang sebelumnya hanya fokus di Kecamatan Luwuk Utara dan Tahun ini diperluas di Kecamatan Luwuk dan Luwuk Selatan

Tujuan Inovasi 

Inovasi Unit Reaksi Cepat (URC) Penanganan Rabies memiliki tujuan utama untuk memperkuat sistem pengendalian dan penanggulangan rabies di Indonesia, dengan fokus pada kecepatan, efisiensi, dan efektivitas respons di lapangan. Tujuan-tujuan ini saling berkaitan dan dirancang untuk memitigasi risiko penularan rabies kepada manusia dan hewan. Berikut adalah tujuan-tujuan inovasi URC Penanganan Rabies:

1. Mempercepat Respons Terhadap Laporan Kasus

• Waktu Respons yang Singkat: Tujuan utama URC adalah memastikan tim dapat bergerak cepat ke lokasi kejadian setelah menerima laporan kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) atau dugaan kasus rabies pada hewan. Kecepatan ini krusial untuk mencegah penularan lebih lanjut.

• Penanganan Dini: Dengan respons yang cepat, tindakan penanganan terhadap korban gigitan (pencucian luka, rujukan untuk VAR/SAR) dan hewan tersangka rabies (observasi, isolasi, atau eliminasi) dapat dilakukan sedini mungkin, mengurangi risiko fatal pada manusia dan penyebaran virus pada hewan.

2. Meningkatkan Efektivitas Pengendalian dan Pemberantasan Rabies

• Deteksi Dini dan Konfirmasi Cepat: URC bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengambilan sampel dan pengiriman ke laboratorium, sehingga diagnosis rabies pada hewan dapat dikonfirmasi dengan lebih cepat. Informasi ini vital untuk menentukan langkah pengendalian selanjutnya.

• Pembatasan Penyebaran Penyakit: Dengan respons cepat dan tindakan di lapangan (misalnya, vaksinasi darurat di area fokus, eliminasi HPR positif), URC dapat membatasi pergerakan dan penyebaran virus rabies ke wilayah yang lebih luas atau ke populasi hewan yang sehat.

• Surveilans Aktif dan Pasif yang Kuat: URC berperan dalam memperkuat sistem surveilans dengan proaktif mencari kasus (surveilans aktif) dan memfasilitasi pelaporan dari masyarakat (surveilans pasif), sehingga peta epidemiologi rabies menjadi lebih akurat.

3. Melindungi Kesehatan Masyarakat dari Ancaman Rabies

• Pencegahan Kematian Manusia: Tujuan paling vital adalah mencegah kematian pada manusia akibat rabies. URC memastikan korban gigitan mendapatkan penanganan pasca-gigitan yang tepat dan cepat, termasuk akses ke vaksin dan serum anti-rabies.

• Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: URC tidak hanya bertindak responsif tetapi juga edukatif. Saat di lapangan, tim dapat memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat tentang bahaya rabies, tindakan yang harus dilakukan jika digigit, dan pentingnya vaksinasi hewan peliharaan.

• Membangun Rasa Aman: Keberadaan URC yang efektif dapat meningkatkan rasa aman di masyarakat, terutama di daerah endemis, karena mereka tahu ada tim yang siap membantu jika terjadi kasus rabies.

4. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya dan Kolaborasi

• Efisiensi Operasional: Dengan prosedur yang terstandardisasi dan tim yang terlatih, URC bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, peralatan, dan sumber daya manusia dalam setiap operasi penanganan kasus rabies.

• Sinergi Lintas Sektor: URC secara inheren dirancang untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Ini memastikan penanganan yang terintegrasi sesuai pendekatan One Health.

• Pengelolaan Data yang Lebih Baik: Inovasi URC seringkali melibatkan penggunaan sistem digital untuk pelaporan. Tujuannya adalah menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time mengenai insiden gigitan dan kasus rabies, yang sangat berguna untuk perencanaan kebijakan dan evaluasi program di masa mendatang.

Artikel Disnakeswan Banggai Kembangkan Program URC Tangani Rabies, Kabid Rufina Patandung : Gigitan Anjing Gila Penyebab 97 Persen Kematian Manusia pertama kali tampil pada Dikte News.

Kembali program Mantri Hewan Keliling menjadi inovasi jitu Disnakeswan Kabupaten Banggai (Mantri Healing). Terobosan ini merupakan inovasi daerah yang dilakukan pengembangan oleh Drh Sulistiyo Widodo Medik Veteriner Ahli Muda. Dalam pelaksanaan Mantri Keliling tak pelak menghadapi permasalahan makro dalam pelaksanaan Mantri Hewan Keliling

“Meskipun mulia, sering pula menghadapi berbagai permasalahan makro yang menghambat efektivitas dan keberlanjutannya. Permasalahan ini bukan hanya bersifat teknis operasional, melainkan juga melibatkan aspek kebijakan, sosial, ekonomi, dan geografis,” ujar Sulistiyo Widodo. 

Sambungnya ada beberapa permasalahan makro sebutnya ;

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Ini berdampak pada:

– Pengadaan obat-obatan dan vaksin: Ketersediaan dan jenis obat seringkali terbatas, tidak mencakup semua kebutuhan hewan di lapangan.

– Peralatan medis: Peralatan yang usang atau tidak memadai dapat menghambat diagnosis dan tindakan medis yang akurat.

– Biaya operasional: Bahan bakar, perawatan kendaraan, dan insentif bagi mantri hewan seringkali tidak mencukupi, membatasi jangkauan layanan.

– Kurangnya tenaga medis veteriner: Jumlah dokter hewan atau paramedis veteriner yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan populasi hewan, terutama di daerah terpencil.

2. Tantangan Geografis dan Infrastruktur

Kondisi geografis Indonesia yang beragam, dari pegunungan hingga pulau-pulau terpencil, menimbulkan tantangan besar:

– Aksesibilitas: Banyak daerah yang sulit dijangkau akibat jalan yang rusak, tidak adanya jembatan, atau hanya bisa diakses melalui jalur air. Ini membuat mantri hewan membutuhkan waktu dan biaya lebih untuk mencapai lokasi.

– Ketersediaan komunikasi: Sinyal telepon atau internet yang buruk di daerah terpencil mempersulit koordinasi dan pelaporan data.

– Fasilitas pendukung: Kurangnya klinik hewan atau pusat kesehatan hewan di daerah pelosok memaksa mantri hewan untuk membawa semua peralatan dan obat, menambah beban logistik.

3. Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat

Pola pikir dan kebiasaan masyarakat juga berperan penting:

– Kurangnya kesadaran akan kesehatan hewan: Banyak pemilik hewan, terutama di pedesaan, belum memahami pentingnya vaksinasi, sanitasi, atau penanganan penyakit hewan secara dini.

– Kepercayaan tradisional: Beberapa masyarakat mungkin lebih mempercayai pengobatan tradisional daripada medis modern untuk hewan peliharaan mereka.

– Rendahnya prioritas hewan ternak: Hewan ternak seringkali hanya dianggap sebagai komoditas ekonomi, dan kesehatan mereka kurang menjadi perhatian sampai terjadi wabah.

4. Koordinasi dan Kebijakan

Kurangnya koordinasi yang terpadu antara berbagai pihak serta kebijakan yang belum optimal dapat menghambat program:

– Koordinasi antarinstansi: Seringkali terjadi tumpang tindih program atau kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, dinas pertanian daerah, dinas kesehatan hewan, dan lembaga swadaya masyarakat.

– Regulasi yang belum kuat: Peraturan terkait kesehatan hewan, peredaran obat hewan, atau bahkan kepemilikan hewan mungkin belum memadai atau penegakannya lemah.

– Sistem data dan informasi: Belum adanya sistem data terintegrasi mengenai populasi hewan, riwayat kesehatan, dan penyebaran penyakit di tingkat nasional atau regional mempersulit pemantauan dan perencanaan program.

5. Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Mantri Hewan

Aspek kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan:

– Kekurangan tenaga profesional: Masih kurangnya minat generasi muda untuk berkarir sebagai paramedis veteriner atau mantri hewan, terutama di daerah.

– Pengembangan kapasitas: Pelatihan berkelanjutan untuk mantri hewan agar selalu up-to-date dengan perkembangan ilmu kedokteran hewan dan teknologi baru seringkali terbatas.

– Keamanan dan kesejahteraan mantri hewan: Bekerja di daerah terpencil atau menghadapi hewan yang agresif dapat membahayakan mantri hewan, namun aspek keamanan dan jaminan kesejahteraan mereka sering kurang diperhatikan.

Sambungnya selain permasalahan makro permasalahan mikro Program Mantri Hewan Keliling merupakan terobosan pelayanan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai yang merupakan salah satu pelayanan di masyarakat secara langsung. Mantri hewan keliling memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ternak di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan yang mungkin jauh dari fasilitas kesehatan hewan. Dirinya juga menjelaskan beberapa alasan mengapa mantri hewan keliling diperlukan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas: Di daerah terpencil, peternak seringkali kesulitan mengakses klinik atau rumah sakit hewan. Mantri hewan keliling membantu menyediakan layanan kesehatan hewan langsung ke lokasi peternak.

2. Pencegahan Penyakit: Dengan adanya mantri hewan yang secara rutin mengunjungi peternak, deteksi dini dan pencegahan penyakit pada ternak dapat dilakukan lebih efektif. Ini membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada populasi ternak yang lebih luas.

3. Peningkatan Kesejahteraan Hewan: Mantri hewan memberikan edukasi dan layanan yang meningkatkan kesejahteraan hewan, termasuk perawatan umum, vaksinasi, dan penanganan masalah kesehatan lainnya.

4. Peningkatan Produksi Peternakan: Ternak yang sehat cenderung lebih produktif. Dengan perawatan yang tepat dan rutin dari mantri hewan, hasil produksi peternakan (daging, susu, telur, dll.) dapat meningkat.

5. Pendampingan dan Edukasi: Mantri hewan tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada peternak tentang praktik peternakan yang baik, nutrisi, dan manajemen kesehatan ternak.

6. Tanggap Darurat: Dalam situasi darurat seperti wabah penyakit atau bencana alam, mantri hewan keliling dapat memberikan respons cepat dan penanganan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif pada ternak.

Secara keseluruhan, kehadiran mantri hewan keliling sangat penting untuk mendukung kesehatan dan produktivitas ternak, serta kesejahteraan peternak di daerah-daerah yang mungkin kurang terjangkau oleh layanan kesehatan hewan konvensional.

Oleh karena itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan inovasi pelayanan berjudul Mantri Hewan Keliling dengan lokus kegiatan di tiga kecamatan (Bualemo, Toili dan Toili Barat). Mantri hewan keliling adalah seorang petugas kesehatan hewan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan hewan secara langsung ke tempat-tempat yang membutuhkan, seperti peternakan, desa-desa, atau daerah terpencil. Mereka biasanya bekerja di bawah dinas peternakan atau instansi pemerintah terkait yang mengurusi kesehatan hewan. 

Artikel Simak ! Manfaat Program Disnakeswan Banggai Lewat Inovasi Mantri Hewan Keliling pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) BPD Se-Kabupaten Banggai sekaligus Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banggai Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, pada Selasa (28/7/2026) sore dibuka secara resmi oleh Bupati Banggai diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai (Asisten II), Faisal Karim, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutan tertulis Bupati Banggai yang dibacakan Faisal Karim, Pemerintah Kabupaten Banggai menyampaikan apresiasi dan selamat atas momentum peringatan HUT ke-5 PABPDSI.

Momentum ini diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kapasitas anggota, serta memperkokoh komitmen bersama dalam mengawal kemajuan desa menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

“BPD bukan hanya menjalankan fungsi legislasi di tingkat desa, tetapi juga menjadi representasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah desa dan masyarakat,” ujar Faisal Karim dalam amanat tertulis Bupati.

Dalam amanat tersebut, Bupati menekankan pentingnya sinergi yang harmonis Kepala Desa dan BPD yang dilandasi semangat kemitraan, saling menghormati kewenangan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Rakor ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan desa yang kian kompleks.

Pemda juga mengajak peran aktif BPD mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2025–2030, (Bergerak Bersama, Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah). Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran seperti Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola, integritas aparatur, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Pemda berharap PABPDSI dapat terus menjadi wadah pengembangan kompetensi anggotanya melalui pendidikan, pelatihan, diskusi, hingga advokasi kebijakan. Dengan demikian, BPD semakin profesional dalam menjalankan amanah konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Mengingat besarnya potensi Kabupaten Banggai di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif, desa diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat inovasi pelayanan publik, sekaligus benteng ketahanan sosial masyarakat.

Sebagai penutup sambutan, sebuah bait pantun dilantunkan khusus untuk memberikan semangat kepada para peserta rakor dan jajaran PABPDSI. “Jalan-jalan ke pesisir Moilong,
Singgah sebentar membeli kelapa.
BPD bersinergi membangun kampung,
Banggai maju, rakyat pun bahagia.
Burung Maleo terbang melayang,
Hinggap sejenak di ranting jati.
Dirgahayu PABPDSI yang kami sayang,
Terus mengabdi sepenuh hati”.***

Artikel Bupati Amirudin Buka Rakor BPD dan HUT ke-5 PABPDSI : Jadi Pilar Utama Pembangunan Desa pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupatan Banggai I Dewa Supatriagama kepada media ini diruang kerjanya, Senin (27/7) mengatakan  peningkatan jalan Pasar Tua – Lumpoknyo sesuai rencana pada pertengahan tahun ini.

Hanya saja karena terbentur dengan persoalan anggaran, maka beberapa waktu lalu kami diskusi dengan Pak Sekkab selaku TPAD, dan kemungkinan besar yang akan kita tunda itu adalah pembangunan rumah sakit karena angkanya besar sekali. Dan yang masih kita pertahankan itu adalah peningkatan Jalan Pasar Tua – Lumpoknyo, “Tapi itu juga kita masih menunggu kepastian transfer anggaran, karena kalau tidak ada sinyal transfer anggaran maka kita ragu juga,” ujarnya.

Sambungnya secara tahapan khusus peningkatan Jalan Pasar Tua – Lumpoknyo sudah mau finishsing. Karena segala yang menyangkut perizinan sudah mau tuntas, Dan perizinan yang paling terakhir itu adalah izin reklamasi, “Jadi izin dasarnya seperti KKPRLnya, KKPRDnya kemudian DED dan rekomendasi lingkungan sudah keluar semua. Terakhir adalah izin reklamasi. Tapi izin dasarnya itu sudah keluar semua seperti rekomendasi lingkungan dari DLH Provinsi Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Dan untuk izin reklamasi dari tim perikanan beberapa waktu lalu sudah turun melakukan survey teknisnya, “Mudah – mudahan dalam waktu dekat ini sudah terbit izin reklamasinya berarti secara perizinan semuanya sudah clear,” terangnya.

Berikutnya lagi kita fokus pada pengadaan tanah dan proses pemilihan penyedianya. Untuk proses pengadaan tanah, ia mengaku sudah menggelar rapat satu kali, “Dan rencana dalam minggu – minggu ini kita akan melakukan uji publik melibatkan masyarakat yang berpotensi kena, utamanya sisi darat baik masyarakat Lumpoknyo maupun Pasar Tua,” jelasnya.

Nanti setelah dilakukan uji piblik dan sudah jelas identifikasinya kita kemudian melakukan penilaian. Setelah penilaian terbit barulah kita melakukan pembayaran pembebasan tanah kata dia. Ia menambahkan sejauh ini komunikasi dan koordinasi dengan Pak Sekkab selaku TPAD terkait peningkatan Jalan Pasar Tua – Lumpoknyo masih on the track, “Artinya belum ada opsi untuk di take down anggaranya. Cuma jalanya saja yang sampai saat ini kita masih memastikan dana transferan,”tambahnya. 

Disinggung soal besaran anggaran peningkatan Jalan Pasar Tua – Lumpoknyo. Kembali Kadis PUPR Banggai I Dewa Supatriagama berujar, kalau masih menggunakan anggaran sebelumnya angkanya itu sebesar Rp 77 miliar. “Itu kondisi sebelum efisiensi atau kenaikan harga segala – galanya,” akunya. Menurutnya kalau soal harga tentu kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. “Tapi pada prinsipnya kita siap untuk membangun jalan itu,” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Dokumen Izin Peningkatan Jalan Pasar Tua – Lumpoknyo Rampung, Kadis PUPR Banggai : Segera Kita Lakukan Uji Publik Libatkan Masyarakat pertama kali tampil pada Dikte News.

BANGGAI — Dinas Peternakan dan Kesehatan (Disnakeswan) Kabupaten Banggai melakukan sebuah inovasi brilian melalui Gerakan Pakan Ternak Ramah Lingkungan (Geparling).

Sebuah ide cemerlang ini lahir dari Yuniarty Rizkiyani Bullah, S.Pt yang melakukan sebuah inovasi merupakan pengembangan dari inovasi pada tahun sebelumnya yang telah dilakukan pada kelompok ternak ayam petelur di Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai. 

Inovasi tersebut dengan menggunakan media magot untuk meningkatkan produksi telur serta menekan jumlah penggunaan pakan pabrikan. Maka setelah inovasi tersebut dianggap telah berhasil, penggunaan limbah rumah tangga dilakukan pengembangan pada ternak itik di desa Tumpu Jaya Kecamatan Toili untuk membantu meningkatkan produksi telur itik guna menjadi solusi signifikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di tingkat pedesaan atau komunitas. 

Yang mana inovasi tersebut lahir dari ide Yuniarty Rizkiyani Bullah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui Gerakan Pangan Ternak Ramah Lingkungan (Geparling), yaitu memberikan edukasi pada kelompok ternak melalui gerakan (Geparling) memaksimalkan bantuan pemerintah untuk lebih mandiri dengan melakukan pelatihan secara berkelanjutan, dan membangun kesadaran masyarakat dan merubah mindset masyarakat atas bantuan pemerintah yang awalnya tidak dikelola dengan baik, dan pada akhirnya bantuan itu mampu merubah pola manajemen perekonomian kelompok, serta menggandeng Asosiasi Peternak Kabupaten Banggai untuk terus melakukan edukasi dan pendampingan untuk semua kelompok ternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Kabupaten Banggai.

Keunggulan dari inovasi ini yaitu:

– Memanfaatkan lahan kosong/perkebunan masyarakt yang belum diolah.

– Merubah mindset anggota kelompok tentang bantuan pemerintah habis setelah selesai diserahkan, dan terus dikembangkan menjadi lebih maju dan berkembang.

– Pengembangan Inovasi ke Jenis Unggas lainnya seperti itik, memberikan perubahan baru dalam pengelolaan pakan alternatif.

Dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat Peternak mengalami perubahan yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Peternak Kecil

• Biaya pakan berkurang hingga 30–50% karena memanfaatkan bahan lokal (limbah sayur, dedak, maggot, ampas tahu, dan lain – lain).

• Peternak tidak perlu bergantung pada pakan komersial yang mahal.

• Margin keuntungan meningkat, sehingga peternak lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan.

2. Ketahanan Pangan Keluarga Meningkat

• Keluarga peternak memiliki akses mandiri terhadap telur, daging, dan sumber protein hewani.

• Produk ternak dapat dijual maupun dikonsumsi, sehingga gizi keluarga membaik.

3. Efisiensi dan Keberlanjutan

• Pemanfaatan limbah pertanian dan rumah tangga menjadi pakan ternak mendukung ekonomi sirkular.

• Lingkungan menjadi lebih bersih, mengurangi sampah organik.

• Biaya produksi ternak menjadi lebih stabil, meski harga pakan naik di pasaran.

4. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan

• Melibatkan ibu rumah tangga dan pemuda desa dalam produksi dan distribusi pakan.

• Program ini mendorong inklusivitas ekonomi dan memperkecil kesenjangan sosial.

5. Dukungan pada Program Pemerintah

• Inovasi ini mendukung program nasional seperti:

• Kemandirian pangan

• Zero Waste

• Pengentasan kemiskinan berbasis lokal 

• Sustainable Development Goals (SDGs) terutama poin 1 (No Poverty), 2 (Zero Hunger), dan 12 (Responsible Consumption and Production).(*)

(zuma)

Artikel Ide Cemerlang Yuniarty Rizkiyani Bullah Gagas Inovasi Gerakan Pakan Ternak Ramah Lingkungan pertama kali tampil pada Dikte News.

Kunjungan studi banding berlangsung sejak 21-23 Juli 2026 guna mempelajari pengelolaan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) dan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai solusi penyediaan energi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Kunjungan itu tidak hanya diisi dengan pemaparan materi dan diskusi teknis, tetapi juga dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke sejumlah fasilitas dan lokasi operasional Jargas yang dikelola PGN. 

Rombongan melihat secara langsung jaringan distribusi gas rumah tangga, Pressure Regulating Station (PRS) sebagai pusat pengatur tekanan gas, serta kawasan permukiman yang telah memanfaatkan Jargas sebagai sumber energi utama. Rombongan juga memperoleh penjelasan mengenai sistem distribusi gas menggunakan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai solusi penyaluran gas ke wilayah yang belum terhubung jaringan pipa.

Dalam kunjungan itu rombongan memperoleh gambaran nyata mengenai proses penyaluran gas mulai dari sumber pasokan, pengaturan tekanan, distribusi melalui jaringan pipa, hingga pelayanan kepada pelanggan. Pengalaman ini menjadi referensi penting bagi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam merumuskan langkah percepatan pengembangan Jargas sesuai karakteristik wilayah Banggai.

Dalam pemaparannya, PGN menjelaskan strategi pengembangan jargas melalui jaringan pipa maupun skema Beyond Pipeline berbasis CNG yang memungkinkan distribusi gas menjangkau wilayah yang belum terhubung jaringan pipa. Model tersebut dinilai sangat potensial diterapkan di Kabupaten Banggai yang memiliki sumber gas bumi sekaligus wilayah dengan potensi pengembangan permukiman dan kawasan industri.

Bupati Banggai menegaskan bahwa transformasi energi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya Kabupaten Banggai memiliki sumber daya gas bumi yang melimpah dan sudah saatnya potensi tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui penyediaan energi yang lebih murah, lebih aman, dan ramah lingkungan. Studi banding ini menjadi bekal bagi kami untuk mempercepat pengembangan jargas sehingga manfaat gas bumi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat banggai.

PGN juga menyampaikan bahwa Kabupaten Banggai saat ini telah memiliki 7.888 sambungan rumah (SR) Jargas yang aktif dan masih memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan melalui dukungan pemerintah daerah, ketersediaan pasokan gas, serta sinergi dengan pemerintah pusat. Melalui studi banding ini, Pemerintah Kabupaten Banggai memperoleh berbagai pembelajaran mengenai aspek perencanaan, pembiayaan, pembangunan infrastruktur, operasional, pelayanan pelanggan, hingga dukungan regulasi yang dibutuhkan dalam pengembangan Jargas.

Hasil kunjungan ini akan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah strategis untuk memperluas pemanfaatan gas bumi di Kabupaten Banggai. Pemerintah Kabupaten Banggai berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan PGN dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan Jargas dan pemanfaatan CNG dapat menjadi bagian dari transformasi energi daerah, memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi, serta mendorong Banggai menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan energi gas bumi di Indonesia Timur.(*)

(zuma)

Artikel Bupati Amirudin dan Rombongan Kunjungi PT PGN Sleman Yogyakarta, Langkah Percepat Transformasi Energi Jargas dan CNG pertama kali tampil pada Dikte News.

Seperti pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai. Bahwa sampai dengan saat ini per Sabtu (18/7) belum ada satupun kegiatan berjalan hinggah masuk pada semester 2 tahun anggaran 2026.

Dalam penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan PUPR Kabupaten Banggai Astrid Dwijayanthi lewat sambungan pesan whatsaap, Sabtu (18/7) dirinya mengakui kalau kegiatan saat ini belum ada yang jalan.

Hal tersebut karena ketersedian anggaran, yang membuat kami pun belum kami tau kapan pastinya dana DBH KB di transfer. “Karena kami di bidang pengairan dana untuk pengelolaan anggaran di cover oleh DBH KB,” ujarnya dalam pesan singkat whatsaap.

Lanjutnya saat ini dana DBH KB direkening masih kosong kata dia. Dari 70 paket sudah dengan pikir total anggaran kurang lebih 23 miliar hanya saja dirinya tidak mengetahui pasti jumlah tender ada kurang lebih 10 paket karena datanya ada di kantor, “Saya tidak hafal jumlahnya pak, karena datanya ada di kantor,” ucapnya.

Disinggung berapa paket tender yang sudah dalam proses. Ia mengaku ada 5 (lima) sudah dengan seleksi,” tandasnya. Ia juga menambahkan untuk pekerjaan Bidang Pengairan pada tahun sebelumnya tidak ada masalah. “Alhamdulillah tidak ada masalah,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel 70 Paket Plus Pokir Bidang Pengairan PUPR Banggai Belum Jalan, PPK Astrid : Dana DBH Direkening Masih Kosong pertama kali tampil pada Dikte News.

Dan keluhan ini sudah banyak saya dapatkan dari masyarakat, “Banyak keluhan saya dapatkan langsung dari masyarakat,” ucap Bupati Amirudin pada sejumlah wartawan usai pelantikan pejabat eselon 2b, Kamis (16/7).

Bupati mengatakan akhir – akhir ini sambutan saya memang agak puitis. Hal itu untuk mengingatkan nurani kita sebagai pimpinan daerah. Dan hari ini saya mengajak seluruh pimpinan yang baru dilantik agar menjadikan sumpah jabatan ini bukan sekedar rangkaian kalimat yang terucap di bibir tapi bersemayam dihati. 

Dan saya juga ingin mengoreksi dan mengingatkan rekan-rekan pejabat yang lama begitu banyak masyarakat yang mengeluh begitu susahnya bertemu dengan para Kadis. Olehnya sekali lagi saya ingatkan para pejabat yang baru dilantik mari kita melayani masyarakat dengan baik dan jangan susah untuk ditemui mereka.

Saya berharap para pejabat yang baru dilantik juga jangan terjadi seperti yang lalu, “Ini saya ingatkan ya. Kalau membaca fakta integritas tadi cukup banyak beban yang harus kita perhatikan. Apakah itu loyalitas, kejujuran dan lain sebagainya,” tandasnya.

Melihat fenomena yang ada, bahkan tidak hanya para pimpinan OPD saja yang susah ditemui. Para Kepala Bidang (Kabid) pun susah ditemui sebagai pengendali teknis kegiatan. Walaupun tidak semua OPD dan para Kabid dengan sikap susah ditemui. Tapi perilaku seperti ini justru hanya menghambat informasi yang perlu diketahui masyarakat.(*)

(zuma)

Artikel Bupati Ingatkan Laporan Masyarakat Sangat Banyak Pimpinan OPD Sulit Ditemui pertama kali tampil pada Dikte News.

Dibalik pertanyaan publik dan ramainya para netizen di sosial media akhirnya terjawab lewat penjelasan pihak BKPSDM Kabupaten Banggai.

Kepala BKPSDM Banggai Farid Hasbullah dikonfirmasi media ini, Jumat (17/8) mengatakan alasan pelantikan Marsidin Ribangka kendatipun tidak berada pada jalur seleksi terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Farid menjelaskan ada tiga poin mendasar pelantikan Marsidin yang secara otomatis mengembalikan posisi eselonya (eselon 2b). “Yang pertama pelantikan Marsidin merujuk pada, Pemda Banggai taat melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA). Kedua hasil fasilitasi Pemda Banggai dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan ketiga berdasar pada persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelasnya.

Sambungnya dari tiga hal tadi, maka Marsidin Ribangka langsung dilakukan pengangkatan kembali kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) kata dia.

Marsidin dilantik dan diambil sumpah jabatan bersama 8 orang pejabat eselon 2b, oleh Bupati Amirudin bertempat diruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, kawasan perkantoran Bukit Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Kamis (16/7).

Kita ketahui bersama bahwa Marsidin pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggugat Pemda Banggai soal pemberhentian dirinya dari jabatan Kepala BPKAD Kabupaten Banggai kala itu. 

Proses panjang gugatan itu tak luput dari perhatian publik yang terus mengikuti isu persidangan hingga perseteruan terbuka di sosial media, manakala Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan penggugat Marsidin Ribangka.

Dengan dilantiknya Marsidin Ribangka oleh Bupati Amirudin menyampaikan pesan sebuah keberlangsungan tata pemerintahan yang berintegritas, profesional dan bermartabat mengalahkan bisik-bisik politik dalam pengisian jabatan strategis yang hanya didasarkan pada kepentingan semata suka atau tidak suka. 

Jiwa Besar Bupati

Dari sini kita belajar dari kepemimpinan Bupati Amirudin yang enggan terjebak dengan tekanan kepentingan individualistik atau kelompok fanatisme yang ujungnya bermuara pada kezoliman dan kelaliman pemimpin. Sebaliknya tetap mengedepankan dirinya patut dan taat pada pelaksanaan dan penyelenggaraan hukum pemerintahan daerah secara konstitusional, transparansi dan akuntabel.(*)

(zuma)

Artikel Kepala BKPSDM Banggai Farid Hasbullah Beri Penjelasan Pelantikan Marsidin Ribangka pertama kali tampil pada Dikte News.

Sosok yang pernah menjadi Camat Nuhon pada pemerintahan periode pertama Bupati Amirudin terus meroket.

Setelah Camat Nuhon kala itu, Bupati mempercayakan putra terbaik asal Kintom ini menjabat Kepala Bagian Kabag Tapem (Tata Pemerintahan) Setda Banggai.

Perjalanan karir Hariadi Bola tak berhenti sampai di situ saja. Pada seleksi terbuka (selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon 2b lingkup Pemda Banggai. 

Nama Hariadi Bola berada pada puncak klasmen tertinggi diantara peserta JPTP yang lain dalam seleksi jabatan kursi Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Banggai.

Bukan tanpa alasan poin tertinggi itu menjadi capaian Hariadi Bola sehinggah dirinya mendapat kepercayaan menduduki kursi Kadinsos Banggai melalui prosesi pelantikan oleh Bupati Amirudin bersama 8 orang dalam jabatan eselon 2 b lingkup Setda Banggai.

Usai melantik dan mengambil sumpah jabatan di ruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, Kamis (16/7). Bupati Amirudin kembali mempercayakan Hariadi Bola sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Tapem Setda Banggai.

Bupati meminta BKSPSDM Banggai untuk segera menindak lanjuti dengan menunjuk Hariadi Bola sebagai Plt Kabag Tapem. Dengan demikian jabatan Hariadi Bola sebagai Kadinsos juga menjabat Plt Kabag Tapem Setda Banggai.(*)

(zuma)

Artikel Karir Birokasi Mantan Camat Nuhon Hariadi Bola Terus Meroket pertama kali tampil pada Dikte News.

Jabatan strategis itu merupakan hasil proses tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II b lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Sebelumya I Dewa Supatriagama menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Kabupaten Banggai hingga akhirnya pada Kamis (16/7) dirinya bersama 8 pejabat tinggi eselon 2 b lainya dilantik Bupati Amirudin diruang rapat umum Kantor Bupati Banggai.

Saa menjabat Plt Kadis PUPR Banggai I Dewa Supatriagama juga menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banggai. 

Setelah resmi menjadi Kadis PUPR Banggai, Bupati masih mempercayakan dirinya sebagai Plt Kabag PBJ Setda Banggai dan memerintahkan BPKSDM untuk segera menindak lanjutinya pada Jumat esok (17/7).(*)

(zuma)

Artikel Bupati Percayakan Kadis PUPR Banggai I Dewa Supatriagama Jabat Plt Kabag PBJ Setda Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Suasana berubah ketika suara Bupati Amirudin terdengar lirih dan isak harunya yang keluar dari sound system dalam ruangan pelantikan ketika menyinggung lika liku perjalanan kemajuan daerah dan keluhan masyarakat sulitnya bertemu para kadis.

Menyimak sambutan Bupati Amirudin usai pelantikan pejabat eselon 2 b, ia mengaku bahwa memang tidak sedikit para Kadis yang susah di temui masyarakat. Sebab sejatinya jabatan bukanlah mahkota yang meninggikan kepala melainkan beban yang mulia diletakan di atas pundak. “Ia bukan ruang yang untuk di hormati,” ujar Bupati.

Tetapi kesempatan itu untuk menghormati kepentingan rakyat kata dia. Saat ini bukan sekedar perpindahan kursi dan jabatan tapi sebuah momentum melahirkan tekad dan semangat baru dan tanggung jawab baru,  “Jabatan itu adalah titipan waktu, ia tidak diukur seberapa tinggi kedudukannya melainkan seberapa besar manfaat yang bisa dihadirkan bagi kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Setiap amanah adalah janji dan setiap tanda tangan adalah tanggung jawab dan setiap keputusan akan menjadi jejak sejarah yang akan dikenang apakah nanti dapat menghadirkan sebuah harapan atau meninggalkan penyesalan. Sambungnya Kabupaten Banggai saat ini sedang bergerak maju perjalanan pembangunan membutuhkan aparatur yang tidak hanya cerdas berpikir tapi jujur dalam bertindak dan rendah hati dalam melayani masyarakat dan berani mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Mulai detik ini setiap langkah saudara akan menjadi arah bagi langkah lainya setiap keputusan menjadi penentu bagi harapan masyarakat dan setiap kebijakan akan meninggalkan jejak yang akan dibaca oleh sejarah. “Ingatlah waktu tidak akan mengingat seberapa lama orang menduduki jabatan tapi sejarah selalu mengingat apa yang telah diperbuat selama amanah itu di emban,” ucapnya lirih. 

Jadilah seperti matahari yang tidak pernah memili kepada siapa dia memberi cahaya dan jadilah hujan yang tidak pernah memilih tanaman yang akan disuburkanya. Dan jadilah sebuah pohon yang teguh berdiri meski diterpa angin karena akarnya yang kuat menghujam pada nilai integritas dan kejujuran.

Kabupaten Banggai sedang menapaki jalan kemajuan namun jalan itu tidak selalu lurus dan mudah, ada tantangan yang harus di jawab dengan kecerdasan dan ada persoalan yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan dan ada harapan rakyat yang dapat diwujudkan dengan kerja nyata.(*)

(zuma)

Artikel Isak Haru Bupati Amirudin Kenang Lika – Liku Perjalanan Daerah dan Keluhan Masyarakat Kadis Susah Ditemui  pertama kali tampil pada Dikte News.

Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama itu berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Banggai kawasan perkantoran Bukit Halimun, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Kamis (16/7).

Pelantikan di hadiri Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Ketua DPRD Banggai Syarifudin Tatjo dan Kepala BKPSDM Farid Hasbullah.

Menariknya dari 9 pejabat yang di lantik nama Marsidin Ribangka yang kita ketahui bersama sempat berseteru pada 2 tahun silam dengan Pemda Banggai hingga berujung PTUN, polemik itu kini telah berakhir.

Nama Marsidin Ribangka masuk dalam daftar pelantikan pejabat tinggi eselon II b lingkup Pemda Banggai dan dipercayakan Bupati Amirudin memimpin Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banggai menggantikan jabatan Plt Nurmasita Datu Adam.

Selain Marsidin Ribangka pejabat lainya yang di lantik Bupati mereka adalah : 

1. I Dewa Supatriagama (Kadis PUPR) Banggai 

2. Safrulah Mambuhu (Inspektur Inspektorat) Banggai 

3. Hasan Baswan (Kadis PMD) Banggai 

4. Hendra Cakra (Kadis Ketahanan Pangan) Banggai 

5. Mulsandi (Kadis Perkimtan) Banggai 

6. Hariadi Bola (Kadis Sosial) Banggai

7. Budi Udaa (Direktur RSUD) Banggai

8. Herlita Tongko (Sekwan) DPRD Banggai.(*)

(zuma)

Artikel Polemik PTUN Berakhir, Bupati Amirudin Lantik Marsidin Ribangka Pimpin Kadinkes pertama kali tampil pada Dikte News.

Pembangunan rumdis yang memanfaatkan lahan yang berada di Perempatan Jalan Yos Sudarso, kompleks SMPN 2 Luwuk  mendapat penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai I Dewa Supatriagama.

Kepada sejumlah wartawan di Halaman Parkiran Kantor Bupati Banggai, Rabu (15/7), Kadis PUPR Banggai I Dewa Supatriagama menjelaskan soal informasi yang baru didapatkan dari para wartawan ini.

Dewa mengatakan terkait informasi tersebut, kebijakanya tentu saya akan memastikan pemanfaatan asetnya dulu kata dia. “Informasi ini tentu saya akan tindak lanjuti dulu dengan pihak aset untuk memastikan bahwa objek itu peruntukanya seperti apa, terkait seperti yang disampaikan tadi,” ucapnya. 

Lanjutnya untuk pembangunan rumdis kalau untuk sampai dengan yang ada saat ini, itu  belum teranggarkan, “Artinya anggaran fisiknya belum ada. Kalau memang itu ada, berarti secepatnya akan kita laksanakan pada tahun depan (2027),” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Plt Kadis PUPR Banggai Jelaskan Informasi Rencana Pembangunan Rumdis Wakil Ketua DPRD pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tesebut di sampaikan Plt Kepala Dinas (Kadis) Plt Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai I Dewa Supatriagama kepada sejumlah wartawan di pelataran halaman parkir Kantor Bupati Banggai Rabu (15/7).

Plt Kadis PUPR Banggai I Dewa Supatriagama menjelaskan pada tahun lalu (2025) jalan yang ada di kawasan sudah pernah di perbaiki Bidang Bina Marga kata dia.

Hanya saja saat itu bersamaan dengan pengerjaan drainase sekitar kawasan Mesjid Agung Luwuk. “Karena ada box cover maka jalan waktu kita potong. Dan sementara kita cor dulu,” ujarnya. 

Karena tidak bertahan lama dan rencana akan kita permanenkan dengan pengaspalan dan sudah masuk dalam paket pengerjaan dalam kota. “Karena kita tender dulu jadi sambil menunggu dulu tender,” ujarnya.

Namun begitu pemeliharaan rutin tetap kita lakukan, terutama jalan yang parah kerusakanya itu jalur masuk menuju RTH Teluk Lalong atau depan Eks Kantor Samsat.

Dan sambil menunggu tender, mungkin dalam waktu satu dua bulan ini kita akan perbaiki jalan itu.*

(zuma)

Artikel Plt Kadis PUPR I Dewa Supatriagama : Jalan Rusak Kawasan Mesjid Agung Luwuk Masuk Paket Tender dalam Kota pertama kali tampil pada Dikte News.

Dipimpin langsung oleh Plt Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, Andi Nursamsi, tim penegak lingkungan bergerak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke enam perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Bualemo.

Plt Kadis Lingkungan Hidup Andi Nursamsi ditemui wartawan di lokasi RTH Teluk Lalong, Minggu (05/07) mengatakan Inspeksi tersebut dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, pada Senin 29 Juni sampai Selasa 30 Juni 2026 pekan lalu.

Andi menegaskan tujuan mengunjungi perusahaan tambang yang ada di Bualemo itu untuk menguliti tingkat kepatuhan koorporasi terhadap dokumen lingkungan yang telah mereka sepakati.

“Kami turun langsung untuk melihat bagaimana pengelolaan limbah B3, limbah domestik, hingga sediment pond (kolam pengendap) mereka,” jelasnya.

Jadi tujuanya jelas sambung Andi, agar air yang mengalir ke sungai maupun ke laut bebas dari pencemaran. Tidak hanya soal limbah harian, Andi juga menyoroti komitmen jangka panjang perusahaan terkait pemulihan lahan. 

Ia mengingatkan para pelaku usaha agar tidak sekadar mengeruk keuntungan bumi lalu pergi meninggalkan kerusakan. “Jangan hanya menimbun, tetapi tidak mengembalikan (kondisi alam) seperti semula. Komitmen reklamasi pasca-tambang ini harga mati,” tegasnya.

Andi yang juga menjabat sebagai Kepala BRIDA Kabupaten Banggai dalam kunjungan itu juga menekankan, setiap entitas bisnis baik tambang, perkebunan sawit, hingga tambak udang wajib mematuhi dokumen lingkungan yang mengikat mereka secara hukum, baik itu SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL.

Aksi bersih-bersih lingkungan ini dipastikan bukan sekadar gertakan sambal. DLH Banggai menjadwalkan pengawasan reguler yang lebih masif dalam waktu dekat.

“Insyaallah minggu depan kami jalan lagi ke beberapa perusahaan. Maksimal setelah momentum HUT Kabupaten Banggai, kami akan sisir semua. Ini adalah bentuk pengawasan reguler,” bebernya.

Langkah preventif ini diambil demi mengantisipasi dampak buruk lingkungan sebelum menjadi bom waktu yang memicu keluhan masyarakat atau bahkan berujung pada penindakan hukum (Gakkum).

Terkait hasil sidak dari enam perusahaan di Bualemo, DLH Banggai saat ini tengah mengolah data lapangan untuk melakukan evaluasi total. Dalam waktu dekat, surat resmi akan segera dilayangkan ke masing-masing manajemen perusahaan.

“Hasilnya masih kami olah. Kami akan menyurat ke setiap perusahaan sebagai wujud pendekatan preventif,” tambahnya.

Yang jelas prinsipnya, kalau ada yang belum lengkap, segera lengkapi. “Kalau ada yang belum dilaksanakan, wajib hukumnya untuk dilaksanakan karena itu adalah komitmen yang sudah mereka tandatangani,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Sidak Tambang Nikel Bualemo, DLH Banggai : Bukan Gertakan Sambal Pengawasan Reguler dan Masif Kembali di Jadwalkan pertama kali tampil pada Dikte News.

Komisi III DPRD Banggai menyoroti sistem  saluran drainase yang ada di kawasan Pasar Simpong Luwuk dinilai menjadi penyebab utama terjadinya genangan air.

Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi III DPRD Kabupatan Banggai Suprapto saat turun langsung meninjau kawasan pasar. Suprapto berharap genangan air di kawasan pasar ini segera diatasi karena sangat mengganggu kenyamanan para pengunjung pasar.

“Ini harus segera diatasi karena membuat ketidaknyamanan pengunjung pasar. Apalagi infrastruktur perbelanjaan kita yang ada dipasar sudah modern dan susah ada portal jadi harus ditunjang juga dengan fungsi drainase yang baik,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut Dinas PUPR Kabupatan Banggai memastikan akan segera melakukan penanganan segera. Pernyataan itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengairan Takdir Said yang ikut dalam kunjungan dengan Komisi III DPRD Banggai.

Dalam penjelasan Kabid Pengairan Takdir Said pada Komisi III DPRD Banggai, bahwa pembangunan saluran drainase kawasan Pasar Simpong telah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).(*)

(zuma)

Artikel Bidang Pengairan PUPR Banggai Sikapi Sorotan Dewan Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Peningkatan sistem drainase ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang ada dikawasan Pasar Simpong Luwuk, Kabupaten Banggai.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Banggai Takdir Said, Selasa (30/7). Takdir mengaku Bidang Pengairan Dinas PUPR Banggai telah mengalokasikan anggaranya sekitar kurang lebih Rp 1,4 miliar guna  perbaikan sistem drainase yang ada di kawasan Pasar Simpong, Luwuk, tahun anggaran 2026.

Lanjutnya perbaikan drainase kawasan Pasar Simpong Luwuk ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung peningkatan infrastruktur di wilayah pasar, terutama kata dia untuk menjawab keluhan warga karena dampak genangan air yang mengganggu kenyamanan pengunjung pasar.

Perbaikan drainase ini agar aliran air saat musim hujan dikawasan pasar teraliri dengan dengan baik dan mencegah terjadinya genangan air di badan jalan dan juga menghindari risiko banjir saat intensitas curah hujan tinggi. “Iya pak benar, rencana tahun ini (2026) akan kita bangun drainasenya. Mohon doanya insyaallah semuanya lancar pembangunan terealisasi dan berjalan dengan baik,” ucapnya. 

Sambungnya untuk saat ini proses pelaksanaan pembangunan proyek drainase masih berada pada tahapan pengadaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Sementara proses di ULP dengan anggaran pembangunan kurang lebih Rp 1,4 miliar,” ujarnya mengakhiri.(*)

(zuma)

Artikel Bidang Pengairan Dinas PUPR Banggai Alokasikan Milyaran Rupiah Bangun Drainase Kawasan Pasar Simpong Luwuk pertama kali tampil pada Dikte News.

Pemerintah Daerah (Pemda) dipastikan tengah menggodok skema khusus agar kebijakan baru ini tidak sampai mencekik kantong masyarakat.

​Klarifikasi tersebut disampaikan langsung Bupati Amirudin kepada awak media usai Sholat Jumat di Masjid Baitul Ma’mun, kompleks Kantor Bupati Banggai, Jumat (26/6).

Bupati ​menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap keresahan warga. Sejumlah pelonggaran dan pengecualian tarif pun telah disiapkan.

Skema

Skema Longgar : Gratis untuk Penghuni dan Koridor Drop Zone

Salah satu poin penting yang digaris bawahi Bupati adalah jaminan bebas biaya bagi warga yang tinggal di dalam kawasan pasar.

​”Kalau untuk penghuni (kawasan pasar), itu digratiskan. Saat ini tim di lapangan masih melakukan proses pendataan agar tepat sasaran,” ungkap Amirudin.

​Tak hanya bagi penghuni, kelonggaran juga diberikan bagi pengendara baik roda dua maupun roda empat yang hanya sekadar melintas untuk mengantar atau menjemput (drop zone). Pemda memberikan toleransi waktu bebas bayar selama 5 menit.

​”Kalau hanya drop penumpang atau barang, maksimal lima menit itu gratis. Tetapi kalau kendaraannya parkir dan lewat dari lima menit, baru dikenakan tarif resmi,” jelasnya 

Bupati menambahkan ​tarif pedagang masih digodok dan ​menanggapi isu yang beredar mengenai beban tarif parkir bagi para pedagang pasar yang menyentuh angka Rp.30 ribu per bulan, Amirudin menyebut angka itu belum ketuk palu.

​Pihaknya berjanji akan mengkaji kembali nominal tersebut agar tidak memberatkan para pelaku usaha kecil di Pasar Simpong.

​”Informasi awal yang saya terima memang sekitar Rp 30 ribu per bulan untuk pedagang. Tapi itu belum final, kita akan kaji dan evaluasi lagi bersama tim,” tuturnya.

​Melalui penataan ini, Pemkab Banggai berharap wajah Pasar Simpong bisa menjadi lebih rapi, tertib, dan aman, tanpa harus mengorbankan kenyamanan finansial masyarakat maupun pedagang setempat.*

(zuma)

Artikel Kajian Tarif Parkir Pasar Simpong Luwuk Gunakan Standar Kebijakan Warga Tinggal dan Pedagang Kecil pertama kali tampil pada Dikte News.

Kawasan yang rencananya akan digunakan sebagai lokasi rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai ke-66 tengah dikerjakan Dinas PUPR Banggai.

Plt Kadis PUPR Banggai I Dewa Supatriagama saat meninjau kawasan RTH Teluk Lalong mengatakan penataan ini ditangani oleh rekan – rekan Bidang Marga.

Alat berat berupa unit eksavator terlihat tengah melakukan pengerjaan jalan serta mengikis tebing untuk memperluas akses jalan menuju panggung hiburan yang akan dijadikan lokasi utama panggung hiburan.

Pembersihan kawasan RTH juga menyasar kolam kawasan lalong dengan melakukan pengerukan endapan lumpur dan juga membersihkan rumput liar dan sampah yang berada pada sepanjang tepian kolam.

Penataan kawasan RTH Teluk Lalong agar terkihat lebih bersih dan indah. Serta ekosistem sekitar terlihat juga lebih segar dengan nuansa yang khas terlebih saat digunakan sebagai pusat acara rangkaian HUT Banggai ke-66.

Dewa menambahkan memang ini adalah program Bupati Banggai. Karena sudah cukup lama kawasan ini tidur, “Jadi ini adalah program pak Bupati untuk menata kembali kawasan ini menjadi lebih baik,” ujarnya.

Olehnya kita melakukan revitalisasi kawasan RTH Teluk Lalong untuk pusat kegiatan yang juga nantinya akan digunakan sebagai lokasi rangkaian HUT Banggai.(*)

(zuma)

Artikel Plt Kadis PUPR Banggai : Program Bupati Revitalisasi RTH Teluk Lalong Karena Sudah Lama Tidur pertama kali tampil pada Dikte News.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Sarana Peternakan (PSP) Marson Djaga, Kamis (4/6).

Bantuan unit roda tiga itu diterima oleh penerima manfaat di halaman Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Kabupaten Banggai.

Kabid PSP Marson Djaga mengatakan masing – masing kelompok mendapat bantuan satu unit kendaraan roda tiga, “Desa Pakowa dan Bangketa Kecamatan Nuhon masing masing satu unit, kelompok di Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk satu unit dan kelompok Desa Kamumu Kecamatan Luwuk Utara satu unit,” jelasnya.

Ia berharap bantuan yang sudah diterima berupa kendaraan roda tiga sebagai sarana transportasi pengangkut pakan ternak guna memudahkan petani ternak dalam pemberian pakan peningkatan efisiensi waktu dan tenaga dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktifitas. “Dan yang terpenting jaga dan rawat dengan baik agar keberlangsungan bantuan terus memberikan manfaat membantu peningkatan kegiatan kelompok,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Bidang PSP Disnakeswan Banggai Salurkan Bantuan 4 Unit Kendaraan Roda Tiga pertama kali tampil pada Dikte News.

Rakor berlangsung di Hotel Aston Pasteur, Bandung, Jawa Barat Jumat (5/6) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam pelaksanaan rekor tersebut bertujuan untuk memastikan akurasi data volume minyak dan gas yang terjual (transfer titik penyerahan) antara Pemerintah, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Rekonsiliasi data ini sangat penting bagi Banggai sebagai daerah penghasil Migas karena berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas perhitungan dana bagi hasil (DBH) Migas ke daerah penghasil. Selain itu untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara.

Pada kesempatan itu, Bupati Amirudin hadir bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah Andi Irman, dan Kepala Sub Bidang Penilaian & Penetapan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Banggai Moh.Randhy serta dihadiri oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota daerah penghasil migas.

Tahun 2026, pemerintah pusat menargetkan lifting minyak nasional sebesar 610 ribu barel per hari. Target tersebut tercantum dalam RAPBN 2026. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dalam Rapat Kerja Komisi XII, Rabu (3/6) mengatakan realisasi lifting minyak hingga akhir Mei 2026 telah mencapai 576,2 ribu barel per hari atau sudah mendekati proyeksi outlook sepanjang tahun.

Sementara, produksi gas sudah tercapai sebesar 6.550 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Outlook sampai akhir tahun ditetapkan sebesar 6.787 MMSCFD.*

(zuma)

Artikel Bupati Banggai Hadiri Rakor Rekonsiliasi Data Lifting Migas Kementrian ESDM pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebelum dilakukan penyembelihan qurban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Banggai memastikan bahwa sapi qurban bantuan kemasyarakatan itu dalam kondisi sehat dan layak untuk konsumsi.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Banggai Ridwan T. Polopa, S.Sos., M.Si saat mendampingi penyerahan sapi qurban untuk disembelih. Plt Disnakeswan Ridwan Polopa menjelaskan bahwa sapi bantuan tersebut telah melalui pemeriksaan administrasi dan kesehatan. 

“Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan hewan layak dan sehat saat disalurkan,” ujarnya Rabu (27/5).

Sapi yang diserahkan itu berjenis Brahman Cross dengan bobot 850 kg. Pelaksanaan pemotongan dan pendistribusian daging kurban dilakukan sesuai ketentuan syariat dan standar kebersihan. Panitia setempat menyiapkan pembagian yang adil, dengan prioritas bagi keluarga kurang mampu, panti sosial, dan warga terdampak bencana.

Warga dan pengurus masjid menyambut baik kegiatan ini. Beberapa perwakilan jamaah menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas perhatian pemerintah sehingga momen idul adha dapat dimaknai sebagai waktu berbagi dan memperkuat solidaritas sosial.

Penyerahan daging kurban yang telah dipotong dan dikemas kemudian disalurkan secara tertib pada penerima yang telah diverifikasi, dengan prioritas untuk keluarga kurang mampu. Diharapkan penyaluran yang teratur dan tepat sasaran ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan sementara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan solidaritas sosial di masyarakat.

Mewakili Bupati Banggai, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai, Mujiono menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia di Halaman Masjid Agung An-Nur, Luwuk.

Penyerahan sapi kurban merupakan bagian dari program nasional di mana Presiden Prabowo menyalurkan ratusan ekor sapi ke seluruh provinsi di Indonesia melalui pemerintah daerah untuk memastikan distribusi kurban tepat sasaran.

Mujiono dalam sambutanya menyampaikan terima kasih pada Presiden RI Prabowo Subianto atas perhatian dan kepeduliannya pada masyarakat kabupaten banggai. Ia menegaskan bahwa bantuan ini menjadi wujud kepedulian negara bagi warga yang membutuhkan pada momentum hari raya.

“Bantuan kurban dari pemerintah pusat ini diharapkan dapat meringankan beban warga kurang mampu serta mempererat rasa persaudaraan di tengah masyarakat,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Presiden Prabowo Sumbang Sapi Qurban Bobot 850 kg, Plt Kadisnakeswan Banggai : Sehat dan Layak Konsumsi pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepada sejumlah wartawan Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) I Dewa Supatriagama, Jumat (22/5) tak menampik dampak efisiensi ini mempengaruhi beberapa kendala yang sifatnya nonteknis.

Sambungnya kenaikan harga material dan bahan – bahan bangunan ikut menjadi salah satu kendala pelaksanaan fisik dilapangan. Belum lagi kata dia naiknya harga BBM yang tak dapat dipungkiri ikut menjadi kendala juga.

Namun begitu lanjut Dewa bukan menjadi kendala dan tegasnya Dinas PUPR Banggai tetap dalam posisi yang selalu siap untuk melaksanakan kegiatan fisik. “Secara teknis kami siap pak melaksanakan kegiatan,” ucapnya mantap.

Kendatian demikian kami juga selaku dinas teknis perlu kehatian – hatian dengan kondisi yang ada untuk menghindari saat menentukan standar harga proyek guna menghindari terjadinya sebuah resiko yang muaranya berdampak pada aspek hukum.

“Karena secara administrasi apabila terjadi resiko dalam penentuan standar harga proyek yang tidak berkesuaian di lapangan maka potensi hukum sewaktu waktu dapat terjadi,” bebernya.

Sekali lagi kalau secara teknis kami penuh dengan kesiapan, tapi pada lapangan secara non teknis, seperti terjadi perubahan harga di itupula yang menjadi hitungan kami dan penuh dengan kehati – hatian terlebih menentukan standar harga proyek.

Disinggung soal kapan pekerjaan fisik dapat berjalan. Dewa secara teknis menjelaskan “Untuk pengadaan langsung prosesnya itu makan dua atau tiga bulan kedepan. Sedangkan durasi pekerjaan diatas enam bulan masih pada tahap pemilihan penyedia, tender konsultan dan teknis yang lain,” jelasnya.

Kami juga masih menunggu dan berharap dana transfer dari pemerintah pusat terealisasi agar pelaksanaan pekerjaan bisa berjalan cepat dan berdampak pada serapan anggaran daerah.*

(zuma)

Artikel Dampak Naik Harga Material, Dinas PUPR Banggai Penuh Kehatian – hatian Tentukan Standar Harga Proyek pertama kali tampil pada Dikte News.

Penghargaan Revitalisai Bahasa Daerah (RVD) Tahun 2026 diserahkan langsung kepada Bupati Banggai dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan praktik baik Pemerintah Kabupaten Banggai dalam upaya pelestarian bahasa daerah melalui pendidikan, kebijakan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlangsungan bahasa ibu sebagai sebagai identitas budaya bangsa.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam rangkaian acara Puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) Tahun 2026 berlangsung di Gedung Garuda, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat.

Kabupaten Banggai menjadi salah satu dari 27 daerah di Indonesia yang menerima penghargaan tersebut, bersama sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota lainnya yang dinilai berhasil mendukung program revitalisasi bahasa daerah secara berkelanjutan.

Program Revitalisasi Bahasa Daerah sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan melindungi dan menghidupkan kembali bahasa daerah melalui pembelajaran di sekolah, penguatan literasi budaya, dokumentasi bahasa, serta keterlibatan generasi muda dalam pewarisan bahasa ibu. Hingga tahun 2025, program ini telah menjangkau ratusan bahasa dan dialek di berbagai wilayah Indonesia. 

Bupati Banggai menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pelestarian bahasa daerah sebagai bagian penting dari identitas, karakter, dan kekayaan budaya masyarakat Banggai.

Kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan, Syafrudin Hinelo, S.STP., M.Si menyatakan bahwa Selain menjadi sarana komunikasi, bahasa daerah juga merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, sejarah, dan jati diri masyarakat yang harus dijaga bersama di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi.

Hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kab.Banggai ikut bangga dan mengatakan bahwa Melalui penghargaan ini, Kabupaten Banggai menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program perlindungan dan pengembangan bahasa daerah, termasuk melalui pendidikan, kegiatan seni budaya, literasi, dan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal.***

(zuma)

Artikel Dukung Program RBD, Banggai Terima Penghargaan Nasional pertama kali tampil pada Dikte News.