Kabarnya perkara oknum Kades berinisial MU sudah di naikan ke tahap dua penyidikan oleh penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Bunta.

Di konfirmasi melalui Kanit Reskrim Ipda Vicky Gultom, Senin (13/11) mengatakan dari hasil gelar perkara sudah kami naikan ke tahap penyidikan, “Dan proses penyidikan sekarang sedang berjalan,” tulisnya dalam pesan whatsaap.

Di tanya apakah oknum Kades MU di lakukan penahanan atau tidak dalam dugaan kasus pelecehan seksual yang menimpa korban seorang wanita bersuami yang juga aparatnya sendiri.

Kanit Reskrim Ipda Vicky Gultom belum memberikan jawaban soal oknum Kades MU apakah di tahan atau tidak saat di konfirmasi lewat pesan singkat whatsaap.

Sebelumnya oknum Kades MU saat di mintai tanggapanya, mengaku siapapun itu sebagai warga negara harus mentaati proses hukum, “Siapapun itu sebagai warga negara harus mentaati proses hukum,” ujarnya belum lama ini saat di konfirmasi via telepon.

Dirinya mengaku kasus ini sudah satu bulan yang lalu, dan saat ini sedang di tangani polisi. Ia menambahkan tidak membantah cerita korban yang menurutnya ada beberapa versi yang di ceritakan korban pada warga.

Diapun menjelaskan versi ceritanya di balik dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret kredibilitasnya sebagai kades. Dan kata dia akan di lakukan reka adegan di rumahnya yang menjadi lokus saat kejadian.*

(zl)

Artikel Polisi Naikan Tahap Penyidikan Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Oknum Kades di Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Dana penyertaan modal Pemda Kabupaten Banggai milyaran rupiah pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai pada tahun anggaran 2019.

Konfrensi pers dipimpin Wakapolres Banggai Kompol Margiyanta SH, MH, didampingi Kasat Reskrim AKP Tio Tondy, Kasi Humas Iptu Al Amin S. Muda, Kanit Tipikor Iptu Gede Wira Hendana Putra dan penyidik Tipikor Satreskrim.

Kasat Reskrim AKP Tio Tondy mengatakan AA selaku Direktur PDAM periode 2017 sampai dengan 2021 kita tetapkan sebagai tersangka. Sambungnya pada tahun 2019, Pemda Banggai mengalokasikan penyertaan modal pada PDAM Banggai senilai Rp 4 Miliyar. Kemudian pada 3 Desember 2019 dana tersebut di transfer ke rekening PDAM Banggai.

Tersangka AA selaku Direktur PDAM Banggai, dana penyertaan modal tadi diperuntukan untuk penambahan kapasitas pipa transmisi air baku IKK di Kecamatan Luwuk Selatan dan penambahan jaringan pipa distribusi SPAM IKK Pagimana dan Balantak Selatan.

Artikel Kasus Korupsi Direktur PDAM Banggai Periode 2017-2021 Rugikan Negara Ratusan Juta Rupiah pertama kali tampil pada Dikte News.

Para tersangka ini di tangkap satuan di nahkodai Iptu Muhammad Kasim pada kurun waktu tiga bulan terakhir.

Periode April-Juni

“Selama April hingga Juni 2023, kami berhasil mengungkap 13 kasus dengan 14 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu dan obat obatan daftar G,” ungkap KBO Satnarkoba Polres Banggai Iptu Herman Yoseft saat konferensi pers, Rabu (12/7).

Dari pengungkapan itu, polisi menyita barang bukti ratusan sachet sabu dan ribuan butir pil koplo.

“Barang bukti yang diamankan 254 paket sabu berat 257,7 gram dengan berbagai ukuran dan 5.047 butir pil koplo jenis THD,” bebernya.

Untuk peredaran sabu sabu melalui jaringan beberapa daerah antaranya berasal dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali dan Kota Luwuk.

“Sedangkan jaringan Pil Koplo melalui Jakarta karena di pesan secara online,” terangnya.

Selamatkan Ribuan Jiwa

Dari pengungkapan peredaran sabu sabu oleh jajaran Polres Banggai dalam perhitunganya, telah berhasil menyelamatkan ribuan jiwa dengan asumsi 2.141 orang dari bahaya narkoba jenis sabu dan obat obatan.

“Untuk perhitungan menyelamatkan masyarakat dari mengonsumsi Pil Koplo sebanyak 1.009 orang,” pungkasnya.

Artikel Kurun Waktu Tiga Bulan Polres Banggai Ungkap 13 Kasus Sabu Dan Obatan Daftar G Ringkus Empat Belas Tersangka pertama kali tampil pada Dikte News.

Tim Penyidik Kajari Banggai saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek Talud Pengaman Pantai Desa Gorontalo, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai tahun anggaran 2020/2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Banggai Raden Wisnu Bagus Wicaksono, SH. M.Hum melalui Kasi Intelijen Firman Wahyudi, SH dalam rilisnya di terima Dikte News mengatakan, akan menerapkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pihak tertentu yang coba melakukan Obstruction Of Justice.

Dalam perkembangan penanganan penyidikan sebut Firman Wahyudi di dapati informasi valid, bahwa ada pihak tertentu yang menghubungi saksi agar tidak menyerahkan dokumen terkait tindak pidana korupsi a qua dan tidak menghadiri panggilan penyidik.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),” jelasnya.

Ia menegaskan agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan.*

(zl/*)

Kunjungi kami di Google News

Artikel Ada Upaya Penghalangan Kasus Korupsi Proyek Talud, Kejari Banggai Ingatkan Hargai Proses Hukum pertama kali tampil pada Dikte News.

Perusahaan nikel yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah di hentikan sementara pada tahun 2022, karena konflik internal yang berujung hukum.

Informasi di himpun, penghentian sementara aktivitas kegiatan perusahaan, berdasarkan surat Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dalam surat bernomor T.1581/MB.04/DJB.M/2022 tertanggal 11 April 2022 perihal Penghentian Sementara.

Hal tersebut menindak lanjuti surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU.2.UM.01.01.-1249 tentang jawaban atas permohonan keterangan PT ANI, dan menegaskan bahwa Direktur Utama PT ANI adalah MS.

Sehingga surat persetujuan RKAB Tahun 2022, PT ANI Nomor T-442/MB.04/DJB.M/2022 di terbitkan Dirut PT ANI atas nama Denny Kurniawan Nomor 100/MNG/ANI/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal penyampaian perbaikan RKAB 2022 di nyatakan tidak berlaku dan di hentikan sementara.

Artikel Kilas Balik Kasus Hukum PT ANI, Benarkah Telah SP3 ? pertama kali tampil pada Dikte News.

Mantan Kepala Desa (Kades) Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah Lusiana Udopo merupakan terdakwa kasus korupsi dana APBDes tahun anggaran 2019-2020.

Pada putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Palu, terdakwa di jatuhi pidana penjara lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Banggai.

Banding

Dalam keterangan resmi Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai melalui Kasi Intelejen Firman Wahyudi, SH di terima Dikte News Kamis 15 Juni 2023.

Sebagaimana batas waktu di berikan Undang Undang JPU telah melakukan upaya hukum banding pada terdakwa Lusiana Udopo dengan nomor register perkara : 3/Pid.Sus – TPK/2023/PN Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana APBDesa Labu Tahun Anggaran 2019-2020.

Adapun pertimbangan penuntut umum mengajukan upaya hukum banding. Pertama Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Pidana Penjara pada terdakwa Lusiana Udopo lebih renda 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan pidana penuntut umum.

Kedua perbedaan penafsiran terhadap besaran kerugian negara. “Bahwa memori banding telah di serahkan penuntut umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palu pada Senin 12 Juli 2023,” pungkasnya.*

(zl/rls)

Artikel JPU Kejari Banggai Banding Putusan Hukum Terdakwa Lusiana Udopo Kasus Korupsi APBDesa Lobu pertama kali tampil pada Dikte News.

Dalam paparannya, Kanit Tipidter Ipda Bagas T Sanjaya bersama anggotanya menjelaskan dugaan tindak pidana penjualan obat Aborsi Ilegal oleh oknum perawat di Puskesmas Simpong.

“Kegiatan ini dilakukan untuk meluruskan isu yang berkembang terkait dugaan terjadinya tindak pidana penjualan obat aborsi ilegal,” paparnya.

Bagas mengatakan, bahwa hingga saat ini belum ditemukannya bukti yang cukup terjadinya tindakan aborsi penjualan obat obatan ilegal.

“Upaya serius telah dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Banggai dalam penanganan perkara tersebut,” imbuhnya.*

(zl/rls)

Artikel Begini Penjelasan Satreskrim Polres Banggai Kasus Dugaan Obat Aborsi Ilegal Oknum Perawat pertama kali tampil pada Dikte News.