Rapat koordinasi (rakor) tersebut berlangsung di Kantor UPP Kelas III Bunta, Rabu (19/3). Kepala UPP Kelas Bunta Ir. Imran Usman  mengatakan rakor tersebut membahas sejumlah agenda persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran jelang Idul Fitri 2025

Sembunng Irman Usman menjelaskan rakor tersebut dihadiri instansi dan stakeholder terkait antaranya Dishub Kabupaten Banggai, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu, unsur Forkopimcam Bunta, dan Pengurus Koperasi TKBM Teluk Dolango

Penyelenggaraan angkutan laut lebaran Tahun 2025 kata dia akan dimulai pada tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2025. Dalam rakor itu membahas tentang pelaksanaan penyelenggaraan angkutan laut jelang lebaran.

Dalam rakor tersebut membahas tentang persiapan penyelenggaraan angkutan laut agar dapat memberikan kelancaran, kenyamanan, keamanan dan keselamatan pelayaran bagi masyarakat selama masa penyelenggaraan angkutan laut lebaran di Pelabuhan Bunta.

Imran Usman menegaskan sebagaimana hal ini sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 2 Tahun 2025 Tanggal 27 Pebruari 2025 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2025 (1446 H) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 9 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2025 (1446 H).

Rapat Koordinasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas untuk memastikan kesiapan antar masing- masing instansi dan stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran tahun 2025 (1446 H) di Pelabuhan Bunta. 

Artikel Kepala Kantor UPP Kelas III Bunta Imran Usman Pimpin Rakor Angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 pertama kali tampil pada Dikte News.

Rakor persiapan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 berlangsung di Ruang Rapat Setda Banggai.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan jadwal pelantikan kepala daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025.

Disebutkan, pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mendagri Tito juga menyampaikan bahwa pelantikan Gubernur, Bupati, Walikota serta wakilnya akan dilaksanakan secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara, kecuali untuk wilayah Aceh.

“Kita berharap dengan percepatan waktu ini, tanggal 20 Februari dilaksanakan pelantikan serentak oleh presiden untuk Gubernur, Bupati, Walikota dan pasangannya, di Ibu Kota Negara kecuali Aceh,” ungkapnya.

Keinginan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa prinsipnya agar pelantikan dilaksanakan sesegera mungkin, agar segera ada kepastian politik di daerah.

Menurut Presiden Prabowo bahwa kepastian politik sangat berpengaruh pada ekonomi, dunia usaha, dan lain-lain. “Dengan sudah dilantiknya yang terpilih secara sah, maka kegiatan pemerintahan akan segera dilakukan sesuai dengan visi-misi kepala daerah yang terpilih,” ujarnya.

Hal ini juga untuk menghindari potensi kerawanan-kerawanan misalnya mutasi. Selain itu juga akan mengakhiri polarisasi masyarakat yang mungkin berbeda pilihan ketika berlangsung pemungutan suara yang lalu.

Selain Pj Sekda Banggai rakor tersebut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurdjalal, Kabag Tata Pemerintahan Hariadi Bola, Kabag Hukum Zainuddin Saluki, Kabag Organisasi Ahmad Rivai S. Lasore, Kabag Prokopim Muhlis Pampawa, dan Kasubag Perundang-undangan Rahmawaty Madja.*

(zuma)

Artikel Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Gelar 20 Februari 2025, Ini Penjelasan Mendagri pertama kali tampil pada Dikte News.

Permintaan menertibkan APS, salah satunya di sampaikan Ramdan Bukalang (LO) paslon Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dan Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili (AT-FM).

Ramdan Bukalang tegas meminta Satpol PP segera menertibkan Alat Peraga Sementara (APS) yang tidak sesuai aturan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2021.

Ketegasan yang sama juga di sampaikan (LO) kandidat lain saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) APS dan Jadwal Kampanye di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai, Jumat (13/9).

Dalam keterangan Ramdan Bukalang berada di Rumah Koalisi Pemenangan AT-FM Jalan Garuda, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Rakor yang di hadiri Bawaslu Banggai dan Satuan Polisi Pamong Praja mengiyakan permintaan LO paslon untuk menertibkan APS secara keseluruhan mengutip perwakilan Satpol PP Harianto Tule.

Dirinya mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen menertibkan seluruh APS maupun APK setiap paslon. Karena saat ini regulasi yang menjadi acuan baru sebatas Perda, “Sabar Kita tetap tertibkan tapi bertahap,” ucapnya.

Sambungnya, untuk PKPU belum ada, dan yang menjadi acuan sebagai dasar penertiban saat ini adalah Perda.*

(zuma)

Artikel LO Paslon Tiga Kandidat Pilkada Banggai 2024 Sepakat Minta Satpol PP Tegas Tertibkan APS pertama kali tampil pada Dikte News.

Upaya tersebut dilakukan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Terpadu Kebijakan Merdeka Belajar bersama pemerintah daerah di 4 kabupaten (Region Banggai), yakni Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Tojo Una-Una.

Rakor yang dilaksanakan di Hotel Santika, Luwuk Selatan, Senin (26/2/2024), itu dibuka oleh Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili.

Kepala Sub Bagian Umum BPMP Sulteng Ardin mengatakan, Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) merupakan upaya Kemendikbudristek dalam melakukan transformasi pendidikan dan memenuhi tuntutan kemajuan pendidikan secara global.

“Tujuan dari rakor ini adalah untuk menyinergikan strategi pemenuhan target lewat program penjaminan mutu pendidikan antara BPMP, Balai Guru Penggerak, dan pemerintah daerah,” ujar Ardin.

Selain diikuti dinas pendidikan di region Banggai, BPMP juga melibatkan perangkat daerah yang mengurusi layanan kesehatan, perlindungan terhadap anak, pengembangan sumber daya manusia dan kepegawaian daerah, serta perencanaan dan pengembangan daerah.

Wabup Furqanuddin mengatakan, Kebijakan Merdeka Belajar yang saat ini telah mencapai 26 episode sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi terbaik Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.

“Kebijakan Merdeka Belajar memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik,” ujar Wabup Furqanuddin.

Pada kesempatan itu, BPMP Sulteng mengumumkan pemenang KMB Award 2024 bagi Pemda yang dinilai baik dalam menyukseskan Kebijakan Merdeka Belajar di region Banggai.

Dari 9 kategori penghargaan, Kabupaten Banggai meraih 1 penghargaan sebagai daerah dengan komitmen Pemda terbaik terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif.

Adanya regulasi khusus tentang pendidikan inklusif yang dimiliki Pemda Banggai menjadi wujud komitmen Pemda Banggai dalam mendukung Kebijakan Merdeka Belajar.

KMB Award 2024 juga diberikan pada Kabupaten Banggai Laut yang sukses menyabet 4 kategori penghargaan, diikuti Tojo Una-Una dengan 3 kategori penghargaan, dan Banggai Kepulauan 1 kategori penghargaan.

Rakor Terpadu Kebijakan Merdeka Belajar yang dilaksanakan selama 3 hari (26-28 Februari 2024) tersebut menghadirkan sejumlah narasumber ahli.*

(zuma)

Artikel Dibuka Wabup Banggai, BPMP Sulteng Gelar Rakor Terpadu KMB 4 Kabupaten pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, MM, Senin (27/11) di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai.

Bupati Banggai menyampaikan bahwa TPID telah melaksanakan pencapaian dalam menangani inflasi yang mengalami penurunan inflasi hingga minus 0,58% pada Oktober 2023.

“Bahkan kita kemarin termasuk salah satu daerah yang terjadi deflasi kurang lebih 0,58%,” ujar Bupati Amirudin.

Meskipun demikian, TPID tetap fokus pada pengendalian harga bahan pokok, penguatan daya beli masyarakat, dan pemantauan ketersediaan stok, terlebih menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Rapat kali ini menjadi platform berbagai sektor seperti perdagangan, ketahanan pangan, pertanian, peternakan, energi, transportasi, dan lainnya untuk menyampaikan data dan langkah-langkah strategis yang akan diambil.

Berikut rekomendasi strategis dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 :

• Kepala Perangkat Daerah diminta merealisasikan anggaran untuk pengendalian harga, penguatan daya beli, dan pemantauan bahan pokok.
• Instansi Vertikal, Lembaga, BUMN, BUMD, dan lainnya diharapkan melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.
• Sinergi Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk menjaga keamanan.
• Camat Se Kabupaten Banggai sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah diminta aktif dalam pengawasan harga, distribusi, dan ketersediaan barang.

Bupati juga menyoroti kerja sama dan tanggung jawab dari TPID dan semua pihak yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam menjaga kelancaran dan keamanan Nataru 2023/2024 di Kabupaten Banggai.

“Akhirnya diharapkan kepada TPID Kabupaten Banggai dan semua pihak, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar kegiatan Nataru 2023/2024 dapat berjalan lancar dan aman sebagaimana yang kita harapkan bersama,” harapnya.*

(zl)

Artikel TPID Banggai Rakor Pengendalian Inflasi Jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pertama kali tampil pada Dikte News.

Agenda rapat yang di inisiasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (26/9/2022 bertempat di sebuah hotel di Jakarta.

Bupati Banggai berkesempatan dalam pidatonya, mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai berupaya untuk menyelesaikan penyiapan RDTR bagi kawasan-kawasan perkotaan di Kabupaten Banggai. 

Artikel Rakor Lintas Sektor Kementrian ATR/BPN, Bupati Siapkan Rancangan Perbup RDTR Kawasan Perkotaan pertama kali tampil pada Dikte News.

Rakor tersebut dalan dalam rangka nencatat untuk membangun negeri satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan yang di selenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, bertempat di Ballroom salah hotel beralamatkan di Kecamatan Luwuk Selatan, Selasa 20 September 2022.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai, Unsur Forkopimda, Kepala BPS Provinsi Sulteng (diwakili), Para Pimpinan OPD, Kepala BPS Kabupaten Banggai, Para Camat Se-Kabupaten Banggai, Serta Hadirin Para Peserta Rakor.

Wabup Furqanuddin dalam sambutan tertulis Bupati Banggai, menyampaikan sebagaimana kita ketahui bersama Perpres No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia adalah peraturan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan.

Mudah diakses dan dibagi pakaikan, sehingga di perlukan perbaikan tata kelola data yang di hasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan satu data Kabupaten Banggai.

Artikel Wabup Buka Rakor Pendataan Registrasi<br>Sosial Ekonomi 2022 pertama kali tampil pada Dikte News.

Bertempat di Ruang Rapat Khusus Setda Banggai, hadir Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Para Unsur Forkopimda, Assisten 1 Setda Banggai, Para Pimpinan OPD, Para Kabag Setda Banggai, Humas Bandara SAA Bubung Luwuk.

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura pada ada Kesempatan itu melalui zoom virtual menyampaikan arahannya bahwa rakor dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil rakor nasional pengendalian inflasi yang di pimpin Mendagri dan beberapa menteri yang melakukan koordinasi pengendalian inflasi.

Artikel Wabup Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah pertama kali tampil pada Dikte News.

Mengakibatkan banjir menerjang beberapa desa, antaranya Desa Huhak, Tuntung dan Pongian.

Seperti di Desa Huhak, di kabarkan 15 rumah terendam, termasuk satu rumah semi permanen milik warga Tajudin Suma hanyut di hantam banjir dan tersisa bagian dapur. Kejadian banjir itu terjadi pada, Ahad 4 September 2022 sore sekira pukul 16.00 Wita.

Di susul banjir menghantam Desa Pongian dan Tuntung, Senin 5 September 2022. Belasan rumah terendam banjir dan beberapa warga terpaksa di evakuasi ke tempat aman.

Tidak hanya banjir, bencana longsor juga menjadi peristiwa di balik kondisi dan curah hujan yang terjadi tiga hari terakhir ini. Material longsor dan pohon tumbang menutupi badan jalan di empat titik jalan Trans Sulawesi Desa Pongian – Tuntung.

Menyikapi kondisi dan situasi curah hujan berkepanjangan di wilayah Kecamatan Bunta, dan telah berdampak banjir di beberapa desa.

Olehnya pemerintah akan menggelar rapat koordinasi camat dan forkopimcam pada siang nanti, Selasa 6 September 2022, seperti informasi yang diperoleh dari grup whatsaap.

Rapat tersebut guna melakukan langkah – langkah dan upaya untuk penanggulangan banjir yang sedang melanda wilayah Kecamatan Bunta.**

Artikel Siang Ini, Pemkec Bunta Gelar Rakor Penanggulangan Banjir pertama kali tampil pada Dikte News.

Rakor Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 itu memuat agenda sosialisasi dan monitoring evaluasi implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Bupati Amirudin bersama Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Sekretaris Daerah, Ir. Abdullah Ali., M.Si, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan pejabat eselon bersama Wakil Ketua I, Batia Sisilia Hadjar dan ketua-komisi DPRD menjadi peserta dalam rakor tersebut. 

Artikel Rakor Dengan KPK RI, Bupati Ingatkan ASN Hindari Gratifikasi pertama kali tampil pada Dikte News.

Rakor tersebut di hadiri Unsur Forkopimda Banggai, Sekretaris Daerah Banggai, Ir. Abdullah Ali., M.Si, Asisten II, Kepala Bagian SDA Setda Banggai, para Camat, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Artikel Amdal Bermasalah Dan Sebabkan Banjir, Kami Akan Panggil PT. KFM pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut di katakan Bupati Banggai Amirudin dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan dan kesiapsiagaan pasca bencana banjir yang terjadi.

Rakor di Ruang Rapat Umum Setda Banggai, Senin (1/8) di hadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai Ir.Abdullah Ali, M.Si Dandim 1308/LB Letkol Inf. Donny Gredinan.

Hadir juga Kejari Banggai R Wisnu Bagus Wicaksono, Kapolres Banggai (diwakili Kabag Ops Polres Banggai), Danposal Banggai, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD, Camat Toili Barat, Camat Toili, Camat Moilong, Camat Batui Selatan, Camat Bunta, Kabag Kesra Setda Banggai, Kabag SDA Setda Banggai dan Kabag Prokopim Setda Banggai bersama staf.

“Saya sudah kunjungi semua lokasi banjir. Makanya kita perlu berkoordinasi untuk penanganan,” kata Bupati.

Ia menyampaikan, bencana banjir ini terjadi setiap tahun. Hal itu karena bentuk sungai – sungai di Kabupaten Banggai yang landai dan dangkal.

Karena itu, kata Bupati Amirudin, sejak Januari sampai Maret harus di lakukan antisipasi dengan memperbaiki alur sungai. “Jika tidak, setiap tahun masyarakat akan mengalami hal yang sama,” tandasnya.

Oleh sebab itu, perlu kita koordinasi bersama, pikirkan bersama, sehingga tidak terulang – terulang terus menerus.*

(zl/*)

Artikel Sungai Masih Menjadi Salah Satu Problem Banjir Tahunan pertama kali tampil pada Dikte News.