Sambungnya anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang di bahas dan di setujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD di tetapkan dengan pertaturan daerah. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat kata dia.
Dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023, yang mengatur secara teknis serta sebagai pedoman pada pemerintah daerah dalam proses penyusunan meliputi, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD serta hal hal khusus lainya.
Di jelaskan penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2023 tetap di dasarkan pada prinsip prinsip antara lain, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, berpedoman pada RKPD perubahan, KUPA, dan PPAS-P dan di lakukan secara tertib, efisen, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan APBD merupakan upaya mencermati perkembangan kondisi keuangan daerah dalam tahun berjalan dan kemungkinan pergeseranya, dengan mempertimbangkan kemampuan untuk merealisasikanya sehingga upaya upaya pencapaian visi misi tetap dapat di laksanakan.
Sebagai tindak lanjut dari nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Banggai tentang kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) tahun anggaran 2023, kami menyampaikan beberapa hal berhubungan dengan kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
