Kalau pola ini kita gunakan sama masyarakat dengan terbuka semuanya, pasti masyarakat akan mengikuti. Termasuk terbuka soal apa tugas dan fungsi wakil rakyat tentang legislasi, pengawasan dan budgeting, agar supaya masyarakat mengetahuinya.
Diluar konteks ini kata Kaharudin, sebagai seorang pengusaha dan orang bisnis, dirinya akan menarik investor masuk ke Sulawesi Tengah (Sulteng). Contohnya di sini banyak penghasil ikan, saya rencana menarik investor masuk dan membuat konstoret, (penampungan). Lalu membuat koperasi, karena kasian kalau musim ombak nelayan tidak bisa melaut, ketika butuh dana tinggal ambil di koperasi. Dan juga subsidi BBM ke nelayan.
Dengan subsidi BBM (solar) dari saya, jadi bukan rekomendasi, beda ya. Kalau rekomendasi di berikan Pemda dengan harga tetap sama, untuk beli minyak di Pertamina pakai gelon gelon. Kalau ini saya subsidi karena saya di KKP, kebetulan, itu bidang saya, “Nah program pribadi ini yang saya coba terapkan nantinya,” ucapnya.
Bahkan dengan program pribadinya menjadi garansi seorang Kaharudin Caleg PKB DPR RI seumpama mendapat legitimasi rakyat, walau dirinya belum mengetahui komisi apa nantinya, apabila komisi itu tidak bersentuhan dengan program pribadinya, maka dirinya akan tukaran dengan yang lain agar program pribadi itu sampai ke masyarakat. “Tapi jujur saya juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dorongan masyarakat dan kerjasama dengan tujuh wakil rakyat DPR RI yang ada,” akunya.
