Richman Djohar Pelaksana Harian (Plh) General Manager PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk kembali menambahkan bahwa pihaknya juga telah membalas surat pada Pemrov Sulteng, Pemda Banggai Laut menyampaikan kendala kontrak yang belum ada perpanjangan Kementrian Perhubungan Darat melalui perwakilan BPTD Sulteng sebagai dasar kami melakukan pengoperasian bersama KMP Tanjung Api pada lintasan perintis Luwuk – Balut.
Richman mengaku kalau pihak BPTD Sulteng juga masih menunggu kepastian dari Kementrian Perhubungan Darat terkait kontrak diperpanjang atau seperti apa. “Dan kami follow up terus ini, mungkin karena pengaruh keterbatasan anggaran atau seperti apa sehingga belum di rilis yang pasti kami juga masih menunggu jawaban pastinya apakah diperpanjang atau seperti apa,” tambah Departemen Head Bisnis dan Operasional Muhammad Achsin Rofiq.
Pihaknya tak menampik kalau mereka juga bingung karena masyarakat hanya tau bahwa kapal itu adalah milik PT ASDP, tapi tidak mengetahui secara kedalam tentang sistem dan pola pengoperasian kapal, “Jadi masyarakat berpikir, ini kapal feri milik PT ASDP, padahal kami didalam punya pola pengoperasian kapal yang tertuju pada perintah dari BPTD Sulteng berdasarkan kontrak yang kita jalankan bersama,” akunya.
Disinggung soal keluhan masyarakat dan warganet yang belakangan ini ramai membahas dampak terhentinya operasional KMP Tanjung Api sejak per 1 Juli 2026 sampai 10 Juli 2026 yang artinya sudah masuk hari ke 10 tidak ada lagi pelayaran Tanjung Api Luwuk – Balut.
Dirinya kembali menjelaskan termasuk menanggapi ciutan warganet yang berharap kapal beroperasi kembali bahkan kalau saja kontrak program subsidi tak kunjung ada, meminta peralihan dari program subsidi ke komersil. Menurutnya peralihan itu tidak serta merta langsung terjadi. Ada prosesnya dan teknisnya panjang karena ada prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan, “Dan apakah masyarakat sudah siap,” tandasnya.
Ia mencontohkan, pertama kalau dikomersilkan dari tarif yang ada (subsidi) tentu ada hitung – hitungan kembali. Kedua menyangkut izin lintasan tentu harus dikoordinasikan kembali, walau izin lintasan perintis sudah ada, tapi apakah kita bisa menggunakan pada lintasan komersil. “Jadi panjang proses administrasi izinnya menjawab ciutan warganet soal peralihan dari subsidi ke komersil. Dan pasti kebijakan itu akan berdampak pada masyarakat juga,” tambahnya.
Seperti di Baturube Kolonodale peralihan dari subsidi ke komersil butuh proses yang sangat panjang. Itu hanya contoh saja kata dia. Tapi harapan kami sama dengan masyarakat agar KMP Tanjung Api dapat kembali beroperasi pada lintasan perintis. Menutup sesi wawancara itu kembali dirinya menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada kepastian perpanjangan kontrak subsidi dari BPTD Sulteng, “Jadi saat ini kami fokus pengoperasian KMP Tanjung Api sekmen lintasan komersil,” tutupnya.*
(zuma)
