Jadi pembangunan setiap tahun kata pria sapaan akrab (Om Fungke) akan merujuk ke situ, (RPJMD). “Ini komitmen yang sudah kita harus jalani,” tandasnya.
Mengenai capain kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tadi Bupati sudah menyampaikan pada (kalian) rekan rekan wartawan.
Hanya saja 6 (enam) bulan terakhir ini, hasil produk yang ada belum mengacu pada RPJMD. Namun begitu kita masih bisa melakukan banyak hal.
Ia mencontohkan 50 ribu jiwa, warga masyarakat Kabupaten Banggai, tidak lagi mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebabnya, BPJS sempat terhenti, karena pemerintah daerah tidak mampu lagi membayarnya.
Tapi dalam waktu singkat kita mampu selesaikan persoalan itu. Sambungnya, Universal Health Coverage (UHC) kita angka 90 persen. “Artinya masyarakat kita semua sudah terlayani kesehatanya dengan gratis,” terangnya.
Anggaran
Mengenai pelaksanaan anggaran tahun 2022, semua alokasi anggaran sementara on proses. “Harapan kita, visi misi yang sudah kita tuangkan dalam RPJMD dapat terwujudkan bersama masyarakat,” harapnya.
Rekomendasi Komisi I
Belum lama ini ketua Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulap kepada diktenews.com mengaku mendapati ketimpangan daftar nama penerima bantuan perlu perbaharui kembali.
Dia (Irwanto Kulap) mengaku akan merekomendasikan temuan itu ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai. Menanggapi itu, Wabup Furqanuddin membenarkanya. Saat ini kata Wabup, Dinas Sosial Kabupaten Banggai sudah ada program terkait pembaharuan data,
“Dinas Sosial kan satu data,” jelasnya.
Kembali Wabup menjelaskan bahwa data kita ini kan bergerak, ada mungkin rakyat yang sudah sejahtera, pindah, meninggal dunia atau jatuh miskin. “Perlu memang perbaharui data,” jelasnya.
Pengawasan
Soal pengawasan, dia mengaku terus berjalan dan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Banggai.
“Setiap ada aduan masyarakat saya selalu perintahkan inspektorat evaluasi,” terangnya.
Ia juga mengaku secara umum, setiap bulan kami mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang tidak sesuai kata pria sapaan Om Fungke, kita berikan teguran baik dari pendapatan maupun belanja anggaran.
“Jadi setiap bulan kita ada evaluasi,” jelasnya.
Mengenai pelaksanaan anggaran tahun ini, khususnya pembangunan infrastruktur, kami optimis tidak akan melewati tahun anggaran.
Soal kontraktor, dia tak menampik sistem sekarang apalagi lelang biasa masuk (kontraktor) dari luar yang kadang kadang kita tidak tau karakternya seperti apa.
Semacam pembangunan Puskesmas Nuhon, taunya mangkrak karena kontraktornya tidak mampu lagi menyelesaikan pekerjaan, “Tapi sudah ada langkah langkah kita lakukan, dan sudah kita black list perusahaanya,” tambahnya.
Dan menurutnya pembangunan Puskesmas Nuhon akan kita anggarkan kembali. “Pembangunanya pasti akan kita anggarkan kembali,” pungkasnya.*
(zl/*)
