Hal tesebut telah menjadi agenda dari program kerja Mahasiswa KKN posko Desa Selekan, Kecamatan Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).

Secara teknis program itu disusun secara sistematis guna memperkenalkan perguruan tinggi (UMLB) beralamatkan di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Luwuk, Kabupatan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Salah satu Mahasiswa KKN Jamil Karim Fakultas Hukum (UMLB) angkatan 2023 kepada diktenews.com  Selasa (4/8) mengatakan sosialiasi yang dilakukan Mahasiswa KKN posko Desa Selekan menyasar pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Motolutusan Selekan, Kecamatan Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menurut Jamil sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman bagi para pelajar SMK Motolutusan terlebih pada siswa kelas akhir yang sebentar lagi akan  menamatkan pendidikan. Sambung Jamil menjelaskan pentingnya sosialisasi ini untuk memperkenalkan UMLB dan mendorong para siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi kata dia.

Kami juga memberikan motivasi pentingnya jenjang lanjutan perguruan tinggi dengan memperkenalkan UMLB mereka, “Karena tingkatan jenjang pendidikan perguruan tinggi saat  kebutuhan dasar terlebih menuju daya saing dalam dunia pendidikan kedepan diera modern saat ini,” ucapnya.

Dan yang paling mendasar dalam sosialisasi itu ia mengatakan bahwa pendidikan jenjang perguruan tinggi menjadi sangat penting. Kami juga memperkenalkan lebih jauh bahwa UMLB memiliki 18 Program Studi (Prodi) Strata Satu (S1) dengan akreditasi terbaik.

Materi sosialisasi dipaparkan secara gamblang agar lebih mudah dipahami dengan pola pikir mereka tentang pentingnya jenjang pendidikan perguruan tinggi. Paparan tentang pengenalan dan sosialisasi UMLB meliputi pula pengenalan kampus, pilihan program studi, persyaratan pendaftaran, serta gambaran umum proses penerimaan mahasiswa baru (Maba). Informasi mengenai persyaratan pendaftaran juga di jelaskan secara rinci mulai dari ijazah atau surat Keterangan Lulus, Kartu Keluarga, KTP, Pasfoto, dan dokumen pendukung lainnya juga menjadi paparan teknis pada para siswa.

Untuk mendorong semangat para pelajar melanjutkan studi pada perguruan tinggi kami juga membuka sesi tanya jawab dan diskusi untuk memudahkan pemahaman pelajar dan menangkap materi sosialisasi dengan harapan agar mereka lebih terdorong ketika nanti melanjutkan kuliah dan bisa memilih program studi (prodi) sesuai dengan keinginan, potensi dan karier mereka kedepan berbekal ilmu perguruan tinggi mereka.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif pihak sekolah dan para siswa. Antusias peserta terlihat melalui keaktifan siswa dalam mengikuti sosialisasi dan fokus menyimak materi serta mengajukan berbagai pertanyaan terkait perkuliahan dan peluang melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai. Melalui program kerja kelompok ini, Mahasiswa KKN Angkatan ke-40 Desa Selekan berharap informasi mengenai pendidikan tinggi dapat menjangkau lebih banyak pelajar di Kecamatan Liang. 

Lewat kegiatan ini pula diharapkan mereka mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa SMK Motolutusan Selekan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa KKN dalam mendukung peningkatan akses informasi pendidikan serta mendorong lahirnya generasi muda yang berpendidikan, unggul, dan berdaya saing,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Posko KKN Desa Selekan Peling Bangkep Sosialisasi Pendidikan Tinggi Kenalkan Kampus UMLB Pada Pelajar SMK Motolutusan pertama kali tampil pada Dikte News.

Laporan Kepala Desa (Kades) Huhak, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai Basirun Tangguras kepada media ini, Selasa (4/8) mengatakan luas yang terbakar sekitar 50 hektar mencakup areal hutan dan lahan pertanian yang sudah tidur alias tidak lagi diolah.

Peristiwa kebakaran sebutnya terjadi pada Minggu (2/8) sore sekitar pukul 16.00 Wita. Warga melihat nyala api pada areal wilayah pegunungan berada di belakang pemukiman penduduk dan sebagai besar juga berada di luar belakang pemukiman.

Kades Basirun mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kebakaran. Kemungkinan terjadi gesekan ranting dan pohon yang kering karena sudah dua bulan ini cuaca panas (kemarau) ditambah angin kencang.

“Api dengan cepat membakar dan meluas karena angin kencang (baleba),” ucapnya dengan dialek setempat.

Menurutnya kebakaran itu terjadi dengan begitu hebat dan dahsyat dalam dua hari satu malam sejak Minggu sore kata dia. Aparat gabungan TNI-Polri, Damkar dan Tim SAR turun berjibaku memadamkan api kendatipun dengan medan terjal yang sedikit terkendala.

Begitupun warga masyarakat Desa Huhak turun membantu memadamkan api. Karena api yang besar menjadi sulit untuk dipadamkan. Warga tak patah arah menggunakan membersihkan jalur yang kemungkinan akan dilalui api dengan cara dibersihkan agar pergerakan api tidak meluas.

“Api padam pada Senin dini hari sekitar pukul 03.00 Wita,” akunya lewat sambungan telepon whatsaap. Ia mengaku akibat kebakaran ini, tanaman warga seperti pohon jati dan pohon kelapa yang berada dipinggiran jalan ikut terbakar.

Namun begitu dibeberapa titik masih terlihat asap tapi api sudah padam. Ia mengimbau warganya untuk waspada dan selalu siaga.*

(zuma)

Artikel Kemarau dan Angin “Baleba” Picu Karhutla, Kades Huhak : 2 Hari 1 Malam Terbakar Hebat Api Baru Padam Senin Dini Hari 50 Hektar Ludes Terbakar pertama kali tampil pada Dikte News.

Agenda akademik yang merupakan kewajiban mahasiswa terus menyasar aspek sosial hukum ditengah – tengah masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab moril mahasiswa dalam memberikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan dari cerminan seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Unismuh Luwuk Jamil Karim yang tengah bergulat dengan kegiatan KKN.

Dari sebuah gagasan yang lahir dari dalam pikiran seorang Jamil Karim Mahasiswa Fakultas Hukum Unismuh Luwuk Angkatan 2023, Iapun larut dalam program kerja (proker) bersifat individu dengan melakukan pendampingan pembuatan administrasi kependudukan bagi masyarakat. “Seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Kematian,” ujarnya Selasa (4/8).

Sambung Jamil kepada media ini mengatakan pendampingan yang dilakukan dalam proses pembuatan dokumen kependudukan warga masyarakat Desa Selekan merupakan abdi kami pada masyarakat agar mereka mendapatkan hak hukum  yang dijamin konstitusi dengan dokumen yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). 

Lanjut Jamil menjelaskan program kerja individu bertajuk “Pendampingan Pembuatan Administrasi Kependudukan” adalah upaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Selekan, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Program kerja individu ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergitas kami dengan Pemdes setempat untuk membantu warga mengurusi, melengkapi dokumen administrasi kependudukan dengan data yang lengkap sesuai formil sebenarnya yang memiliki peranan penting sebagai pengakuan identitas dan kepastian status hukum.

Rangkaian pendampingan yang dilakukan kata dia mulai tahapan pendataan warga yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan, memberikan informasi mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, membantu memeriksa kelengkapan dokumen, dan mendampingi pengisian formulir hingga penyusunan berkas administrasi syarat kepengurusan dokumen kependudukan. 

Program yang digagasnya itu mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Desa (Sekdes) Seleken dalam membantu proses koordinasi, verifikasi administrasi, serta memastikan kelengkapan berkas masyarakat sebelum diajukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). “Berkas administrasi kependudukan masyarakat yang telah dikumpulkan dan lengkap kemudian ditingkatkan pada tahapan pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Banggai Kepulauan,” jelasnya.

Jamil mengaku langkah ini merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata kami sebagai  mahasiswa KKN menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dalam membantu memperoleh dokumen kependudukan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi yang nantinya membantu  kemudahan dapat memperoleh berbagai pelayanan publik dan segala urusan masyarakat ketika diperhadapkan dengan dokumen data pribadi. 

Program ini kata dia mendapat respons positif masyarakat karena dimata mereka program ini sangat membantu mereka memberikan kemudahan akses kepengurusan dokumen kependudukan. Dan yang terpenting kata dia kesempatan ini menjadi sarana komunikasi dua arah kami dan masyarakat dalam memberikan edukasi hukum pada masyarakat agar dapat memahami prosedur dan mekanisme mulai persyaratan pengurusan dokumen kependudukan hingga menjadi dasar hukum identitas yang sah.

“Selain membantu masyarakat dalam proses administrasi, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Proker Individu Jamil Karim Mahasiswa KKN Angkatan ke-40 Wujudkan Kepastian Hukum Warga Desa Selekan Liang Banggai Kepulauan pertama kali tampil pada Dikte News.

Kehadiran SMP Mirqan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupatan Banggai menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong semangat belajar peserta didik di Kabupaten Banggai.

Dalam sambutannya, Bupati Banggai menyampaikan bahwa peresmian hari ini bukan hanya menandai hadirnya bangunan megah Gedung Baru SMP Negeri Mirqan, tetapi juga menjadi simbol lahirnya harapan baru bagi kemajuan pendidikan di daerah ini.

“Sebuah rumah ilmu yang kelak akan melahirkan generasi banggai yang cerdas, berkarakter, berbudaya dan Insyaallah mampu bersaing ditingkat nasional bahkan level internasional,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai meyakini kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Oleh karena itu, pembangunan sektor pendidikan akan selalu menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Bupati juga mengapresiasi penyelenggaraan lomba cerdas cermat dan lomba pidato Bahasa Inggris yang melibatkan peserta dari SD dan SMP se-Kabupaten Banggai. Menurutnya, kegiatan itu memiliki makna strategis karena tidak hanya menjadi ajang mencari juara, tetapi juga melatih anak-anak berpikir kritis, percaya diri, berani tampil, mampu bekerja sama, serta membangun budaya kompetisi yang sehat.

“Pada kesempatan ini saya mengajak pada semua pihak, khususnya perusahaan yang ada di daerah ini, agar kiranya dapat berpartisipasi dan turut ambil bagian dalam pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” harapnya.

Kadisdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Syafrudin Hinelo menyampaikan bahwa keberadaan SMP Negeri Mirqan telah memulai proses belajar mengajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 46 orang, terdiri 37 siswa kelas VII, 4 siswa kelas VIII, dan 5 siswa kelas IX. Dengan demikian, sekolah tersebut nantinya akan melaksanakan penamatan pertama.

“Insyaallah sekolah yang hebat dibangun oleh guru-guru yang berdedikasi, peserta didik yang memiliki semangat belajar, orang tua yang memberikan dukungan, masyarakat yang peduli, serta pemerintah yang terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada mutu pendidikan,” ucapnya.

Dengan diresmikannya gedung SMP Negeri Mirqan serta dibukanya LCC dan pidato Bahasa Inggris hari ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan pendidikan. “Semoga fasilitas dan kegiatan pembelajaran yang lebih baik akan mendorong lahirnya generasi muda yang berdaya saing dan berkontribusi bagi kemajuan daerah,” harapnya.

Peresmian SMP Negeri Mirqan dirangkaikan pula dengan Lomba Cerdas Cermat (LCC) dan Pidato Bahasa Inggris tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Banggai kolaborasi program PT Donggi Senoro LNG dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatan Banggai yang dilaksanakan di pelataran SMP Mirqan. Persemian.(*)

(zuma)

Artikel Bupati Banggai Resmikan SMP Negeri Mirqan, Simbol Harapan Baru Bagi Kemajuan Pendidikan pertama kali tampil pada Dikte News.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Syafrudin Hinelo, S.STP., M.Si. Turut hadir mendampingi dalam acara pembukaan tersebut manajemen PT. PAU, Kepala Bidang SD, Ichwan Dj. Amatahir, S.Pd., M.Si., serta Kepala Bidang SMP Irma Labuan, S.Sos.

Dalam sambutannya, Syafrudin Hinelo, menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT PAU atas kepedulian dan dukungannya terhadap kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Banggai.

”Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT PAU yang telah mendukung penuh terselenggaranya ajang Ranking 1 ini. Melalui kompetisi ini, kita ingin memberikan ruang bagi para juara di tingkat kecamatan untuk membuktikan kualitasnya di tingkat kabupaten,” ujar Syafrudin Hinelo.

Syafrudin menegaskan bahwa ajang ini dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya pendidikan bermutu merata hingga ke pelosok daerah. ”Kompetisi ini untuk memperlihatkan bahwa anak-anak kita di pelosok desa memiliki potensi dan daya saing yang sangat luar biasa. Ini menjadi gambaran nyata bahwa pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Banggai benar-benar menjangkau seluruh lapisan hingga ke pelosok daerah,” tambahnya.

Ia juga menambahkan pemenang Lomba Ranking 1 ini nantinya akan diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam berbagai agenda mendatang, baik berupa event maupun pelatihan yang diselenggarakan di luar kota maupun yang diprakarsai langsung oleh PT Panca Amara Utama (PAU). Ajang bergengsi ini diikuti oleh para peserta terbaik hasil seleksi dari 24 kecamatan se-Kabupaten Banggai. Masing-masing jenjang diwakili oleh 48 peserta (putra dan putri), sehingga total terdapat 48 peserta jenjang SD dan 48 peserta jenjang SMP yang bersaing ketat menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Setelah melalui persaingan yang sengit, berikut adalah daftar lengkap pemenang Lomba Ranking 1 jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Banggai:

Daftar Pemenang Jenjang SD

 1. Juara 1: Talita Asyifa Palawa (SDN 1 Pembina Kintom, Kec. Kintom)

 2. Juara 2: Faza Putri Hanifa (SD Inp 2 Slametharjo, Kec. Moilong)

 3. Juara 3: I Kadek Widiasa (SD Inpres 2 Tirtakencana, Kec. Toili Jaya)

 4. Juara 4: Syafia Hanna Hanifa (SD Inp 1 Tirtakencana, Kec. Toili)

 5. Juara 5: Alesha Azzahra (SD Al Quran Adzkiyyah Luwuk, Kec. Luwuk Selatan)

 6. Juara 6: Arjuna M. Mariajang (SD Inpres Bahari Makmur, Kec. Lamala)

 7. Juara 7: Ni Wayan Sintia Bella (SD Inpres Batakundamo, Kec. Bualemo)

 8. Juara 8: Tri Handayani (SD Inp. Tongkonunu, Kec. Pagimana)

 9. Juara 9: Anugrah Ruyas Anu (SD Inpres Balaang, Kec. Nuhon)

 10. Juara 10: Nindiya Fauziyah Ineng (SD Negeri 2 Padungnyo, Kec. Nambo)

Daftar Pemenang Jenjang SMP

 1. Juara 1: Achmad Miqhail (SMP Negeri 1 Pagimana, Kec. Pagimana)

 2. Juara 2: Kenzi (SMP Negeri 1 Balantak, Kec. Balantak)

 3. Juara 3: Ishak N. Pongsampe (SMP Negeri 2 Toili, Kec. Moilong)

 4. Juara 4: Ni Kadek Ari Guntari (SMP Negeri 1 Toili Barat, Kec. Toili Barat)

 5. Juara 5: Syifa Salsabilla (SMP Negeri Mirqan, Kec. Luwuk Selatan)

 6. Juara 6: Marcha (SMP Katolik Santo Yoseph Luwuk, Kec. Luwuk)

 7. Juara 7: Mentari (SMP Negeri 1 Toili, Kec. Toili)

 8. Juara 8: Afiyah K. Meonti (SMP Negeri 2 Toili, Kec. Moilong)

 9. Juara 9: Grasya Indri Kual (SMP Negeri 1 Balantak, Kec. Balantak)

 10. Juara 10: Ellya S. Seaina (SMP Negeri 1 Toili, Kec. Toili).(*)

(zuma)

Artikel Lomba Rangking 1 Wujud Pendidikan Merata Sentuh Siswa Pelosok Ukir Prestasi dan Potensi dalam Daya Saing pertama kali tampil pada Dikte News.

“Dari ratusan perusahaan pertambangan, PT KFM jadi salah satu perusahaan yang diminta menjadi narasumber oleh Kementrian ESDM dalam rangka Audit (SMKP),” ujar Kepala Teknik Tambang (KTT) PT KFM Ir. M. Najmi Ar Ramadhan, ST, MM, Minggu (2/8). 

Sambung (KTT) Ir. M. Najmi Ar Ramadan yang juga merupakan Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Najmi mengatakan SMKP ini menjadi sangat penting karena merupakan instrumen penting dalam mengukur tingkat kesesuaian penerapan SMKP, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan mendorong peningkatan berkelanjutan terhadap kinerja keselamatan pertambangan. 

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama dua hari 5-6 Agustus 2026 bertempat di Aston Makassar Hotel & Convetion Center Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10 Makassar. Untuk menjadi narasumber Kementrian ESDM memilih Kepala Teknik Tambang (KTT) atau auditor internal SMKP Minerba atau pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan audit internal dan pengelolaan tindak lanjut hasil audit.

Narasumber diharapkan dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik meliputi :

1. Pelaksanaan audit internal SMKP Minerba yang efektif dan sesuai ketentuan. 

2. Metodologi identifikasi dan klasifikasi temuan audit. 

3. Strategi penyusunan dan implementasi rencana tindakan perbaikan. 

4. Mekanisme pemantauan dan verifikasi penyelesaian tindak lanjut audit. 

5. Upaya peningkatan kinerja keselamatan pertambangan melalui hasil audit internal. 

6. Tantangan dan inovasi dalam pelaksanaan audit internal SMKP Minerba termasuk mitra kerja.

Melalui SMKP ini juga para peserta dapat memperoleh pemahaman antaranya : 

1. Praktik terbaik pelaksanaan audit internal SMKP Minerba. 

2. Metode efektif dalam pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut temuan audit. 

3. Strategi peningkatan kinerja keselamatan pertambangan berdasarkan hasil audit. 

4. Pembelajaran dari pengalaman perusahaan dalam menerapkan perbaikan berkelanjutan.

Sharing Session

SMKP Minerba Tahun 2025 Periode 2 ini menjadi forum untuk melakukan pembelajaran bersama (sharing session) mengenai praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan audit internal, pengelolaan temuan, serta pemantauan efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan. kegiatan tersebut akan berlangsung selama dua hari 5-6 Agustus 2026 di Aston Makassar Hotel & Convetion Center Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10 Makassar.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar perusahaan pertambangan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal, penyelesaian tindak lanjut temuan, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keselamatan pertambangan secara berkelanjutan.(*)

(zuma)

Artikel Kementrian ESDM Undang Kepala Teknik Tambang PT Koninis Fajar Mineral Jadi Pemateri pertama kali tampil pada Dikte News.

Karena sebelumnya KMP Tanjung Api sempat berhenti operasi, menurut pihak PT ASDP Cabang Luwuk masih menunggu perpanjangan kontrak program subsidi dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). 

Di konfirmasi kembalinya KMP Tanjung Api yang kabarnya mulai awal Juli 2026, PT ASDP Cabang Luwuk melalui Departemen Head Bisnis dan Operasional Muhammad Achsin Rofiq membenarkan hal itu. 

“Sudah beroperasi subsidi dan komersil,” tulisnya via whatasaap, Minggu (2/8).

Namun saat ditanya langkah apa saja yang akan dilakukan, mencegah tidak terulang kembali nyaris lolosnya satu mobil truck bermuatan ratusan tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg yang akan berlayar bersama KMP Tanjung Api menuju Pelabuhan Banggai Laut (Balut) pada Minggu (14/6) malam sekitar pukul 18.30 Wita.

Dimana mobil bermuatan ratusan tabung gas tergolong muatan berbahaya itu justru lebih awal terendus Lurah Karaton berkolaborasi dengan aparat TNI-Polri yang langsung menggagalkan upaya penyeludupan muatan berbahaya dan menggiring truck turun dari atas kapal mengakibatkan kapal tertunda keberangkatan sekitar 30 menit berdasarkan konfirmasi pihak Syahbandar Luwuk. 

Mengenai langkah apa saja yang akan dilakukan PT ASDP Cabang Luwuk agar hal itu tidak terulang kembali yang sewaktu – waktu menjadi ancaman keselamatan bagi pelayaran itu sendiri karena mengangkut muatan berbahaya (dangerous droobs). PT ASDP Cabang Luwuk Depertemen Head Bisnis dan Operasional Rofiq justru terkesan bungkam dan hanya mengajak diskusi bukan memberikan tanggapan atau konfirmasi, “Besok saja kalau mau diskusi ke kantor,” jawabnya. 

Terpisah PT ASDP Pusat dikonfrimasi melalui pesan singkat whatsaap mengaku sangat berterima kasih atas informasi yang diberikan. Untuk dapat kami lakukan proses pengecekan dan koordinasi lebih lanjut kepada tim terkait, “Kami memerlukan informasi pendukung atas kejadian yang dilaporkan, seperti data tiket penyeberangan, serta detail kronologi yang mencakup tanggal dan jam keberangkatan, agar laporan dapat diverifikasi secara tepat,” ucapnya.

Kami informasikan saat ini penyeberangan dengan membawa muatan tabung gas, tidak diperbolehkan melakukan penyeberangan karena muatan tersebut termasuk ke dalam kategori barang berbahaya sebagai syarat dan ketentuan penyeberangan Ferizy. (*)

(zuma)

Artikel PT ASDP Pusat Beri Atensi Cegah Muatan Tabung LPG Tidak Terulang di KMP Tanjung Api, Rofiq Terkesan Bungkam di Konfirmasi Ngajak Diskusi pertama kali tampil pada Dikte News.

Oleh panitia pelaksana memfokuskan lomba mancing di perairan sekitar area jetty milik perusahaan (PT KFM) atau berada sekitar lokasi tempat pengumpulan material ora nikel milik perusahaan.

Hal ini memberikan pesan pada publik bahwa perairan lokasi mancing dalam kondisi terjaga, baik ekosistem lautnya maupun dengan biota laut yang hidup bebas dengan berbagai jenis ikan yang ada.

Dan menjadi salah satu indikator tentang bagaimana gambaran kondisi produktivitas sumber daya ikan sekitar area jetty yang terus lestari populasi ikan yang sangat linier dengan konsep pertambangan berkelanjutan yang terus konsisten dijalankan perusahaan sejak beroperasi diwilayah Kecamatan Bunta dan Simpang Raya.

Kepala Teknik Tambang (KTT) Muh Najmi Alramadhan mengatakan lomba mancing ini merupakan bagian dari pihak management site untuk mengukur kualitas lingkungan sekitar perairan Jetty PT KFM, yang menjadi tempat aktivitas pemuatan ora nikel, “Kami juga melibatkan warga masyarakat Desa Tuntung dalam lomba mancing yang ingin ikut berpartisipasi sebagai peserta lomba,” ujarnya.

Ketentuan Utama

Kembali dalam perlombaan mancing pendaftaran terbuka bagi karyawan, mitra kerja dan warga masyarakat Desa Tuntung. Untuk pendaftar dalam satu tim maksimal berjumlah 3 (tiga) orang. Dan untuk pendaftar karyawan perusahaan dengan kuota maksimal 3 (tiga) tim.

Sementara untuk perlengkapan mancing seperti perahu disiapkan oleh masing – masing peserta. Lomba ini juga menjadi media edukasi, karena ada ketentuan pada jenis umpan yang tidak diperbolehkan adalah jenis (Minnow, metal jig, bulu dan sejenisnya). Untuk mengukur kualitas lingkungan perairan sekitar area jetty dari hasil tangkapan wajib untuk diirekam sebagai bukti verifikasi.

Area lomba mancing tidak keluar dari zona yang telah ditentukan panitia. Apabila peserta lomba keluar dari zona tersebut, maka akan dilakukan diskualifikasi. Untuk penilaian juara lomba dinilai berdasarkan berat bobot ikan hasil tangkapan peserta lomba termasuk kategori jackpot akan diberikan pada peserta dengan tangkapan ikan terberat dan terbesar.

Untuk pendaftaran peserta lomba mancing (masyarakat) dapat mendaftar langsung pada Humas Desa Tuntung. Sementara pendaftar karyawan atau mitra kerja pada panitia yang ditunjuk melaksanakan kegiatan lomba tersebut.(*)

(zuma)

Artikel Menakar Ekosistem Biota Laut Terjaga, PT KFM Jadikan Sekitar Kawasan Perairan Jetty Jadi Zona Lomba Mancing pertama kali tampil pada Dikte News.

Harapan bisa mendapatkan sokongan anggaran itu mengemuka dari seluruh jajaran komisioner BPSK Banggai dan kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga tersebut.

Dukungan anggaran yang mungkin bisa lewat jalur hibah menjadi harapan BPSK Banggai ditengah banyaknya permasalahan masyarakat (konsumen). Dimana keberadaan BPSK Banggai lembaga pertama di Kabupaten Banggai dan kelima di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki peran strategis dalam menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase.

BPSK juga berperan meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban antara konsumen maupun pelaku usaha. Karena banyak sekali permasalahan hinggah para konsumen yang kerap menjadi objek paling tertindas. Hadirnya BPSK, maka masyarakat (konsumen) punya jalur secara konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum.

Namun begitu ditengah kondisi efisiensi anggaran yang saat ini melanda tentu berdampak pada kinerja. Tapi bagi BPSK sendiri itu mampu disiasati agar tugas dan fungsi tetap berjalan kendatipun kalau mengutip penggalan bahasa Gubernur Sulteng Anwar Hafid “Ini efisiensi so sampe di leher” ucapnya dengan dialek setempat.

Olehnya dengan dukungan anggaran memadai dari Pemda Banggai, secara otomatis berbagai program dapat dilaksanakan secara maksimal, mulai dari penyelesaian sengketa konsumen, sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan pelayanan pada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.(*)

(zuma)

Artikel BPSK Banggai Berharap Dukungan Anggaran Pemda Dorong Optimalisasi Tupoksi pertama kali tampil pada Dikte News.

Eks Kantor Samsat yang berada di kawasan Mesjid Agung An-Nur Luwuk Jalan Samanhudi telah disulap menjadi Kantor Sekretariat BPSK Kabupatan Banggai.

Sebagai bentuk rasa syukur karena telah menempati kantor yang baru, BPSK Kabupatan Banggai menggelar doa syukuran bersama jajaran sekretariat, Rabu (29/7).

Meskipun syukuran berlangsung sederhana tetapi tidak mengurangi esensi rasa syukur karena telah memiliki kantor sekretariat yang representatif untuk menjalankan tugas dan fungsi memberikan perlindungan konsumen.

Doa syukuran dipimpin salah satu tokoh agama dan kemudian dilanjutkan dengan santap siang bersama dengan hidangan ala kadarnya yang semuanya inisiasi Ketua BPSK Kabupaten Banggai Cian Lin.

Dengan telah menempati kantor sekretariat yang baru, tersirat pesan pada publik yang ingin mengadukan permasalahan seputar perlindungan konsumen bisa mendatangi Kantor Sekretariat BPSK Kabupatan Banggai.

Sebelumnya BPSK Banggai berkantor di Kantor Disperindag Kabupatan Banggai pasca dilantik Gubernur Sulteng Anwar Hafid pada akhir tahun 2025.

Seiring pembenahan Eks Kantor Samsat yang proses renovasinya menggunakan anggaran swadaya, maka bangunan aset Pemrov Sulteng itu kini telah dimanfaatkan sebagai Kantor Sekretariat BPSK Kabupatan Banggai.

Usai acara syukuran BPSK Banggai bersama jajaran dan sekretariat merumuskan agenda bakti sosial pemeriksan kesehatan gratis bagi masyarakat dan lansia dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81.(*)

(zuma)

Artikel BPSK Banggai Gelar Doa Syukuran Tempati Kantor Baru pertama kali tampil pada Dikte News.

Asmiarti Usman menuturkan adapaun permasalahan makro dalam pelaksanaan RPH Bersertifkat Halal merupakan permasalahan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat, perekonomian, kesehatan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan sehinggah memerlukan solusi inovatif melalui pengembangan RPH Bersertifikat Halal.

Asmiarti menjelaskan masih belum optimalnya jaminan kesehatan pada produk daging sebutnya ;

1. Belum Optimalnya Jaminan Kehalalan Produk Daging

• Masih terdapat pemotongan hewan di luar RPH yang tidak memenuhi standar halal.

• Kurangnya pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan.

• Rendahnya jumlah RPH yang telah memiliki sertifikat halal.

• Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kepastian produk halal.

Dampak :

• Menurunnya kepercayaan konsumen.

• Potensi pelanggaran regulasi jaminan produk halal.

2. Rendahnya Keamanan Pangan Asal Hewan

• Pemotongan hewan sering dilakukan pada fasilitas yang tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi.

• Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan belum optimal.

• Risiko penyebaran penyakit zoonosis masih tinggi.

Dampak :

• Ancaman kesehatan masyarakat.

• Menurunnya kualitas produk daging yang beredar di pasaran.

3. Tingginya Praktik Pemotongan Hewan di Luar RPH Resmi

• Pelaku usaha memilih pemotongan mandiri karena dianggap lebih murah dan praktis.

• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya RPH yang memenuhi standar.

Dampak :

• Hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

• Sulitnya pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Rendahnya Daya Saing Produk Peternakan Daerah

• Produk daging belum memiliki nilai tambah berupa jaminan halal dan keamanan pangan.

• Akses pasar modern, hotel, restoran, dan ekspor masih terbatas.

Dampak :

• Produk lokal kalah bersaing dengan daerah lain yang telah memiliki RPH bersertifikat halal.

5. Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Bidang Peternakan

• Proses layanan pemotongan hewan belum terintegrasi dengan sertifikasi halal.

• Sistem pelayanan masih konvensional dan kurang efisien.

Dampak :

• Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah belum maksimal.

6. Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)

• Masih terbatasnya edukasi kepada jagal, pedagang daging, dan pelaku usaha.

• Belum semua pelaku usaha memahami standar penyembelihan halal dan higiene sanitasi.

Dampak :

• Produk yang beredar berisiko tidak memenuhi standar mutu dan halal.

7. Belum Optimalnya Kontribusi RPH terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

• Pemanfaatan RPH masih rendah.

• Retribusi jasa pemotongan belum optimal.

Dampak :

• Potensi penerimaan daerah belum tergali secara maksimal.

Selain permasalahan makro, adapun permasalahan mikro yang terjadi adalah pada tingkat operasional, manajemen, sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan pelayanan RPH yang secara langsung mempengaruhi kualitas layanan pemotongan hewan dan proses sertifikasi halal antaranya ;

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana RPH

• Bangunan RPH belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan persyaratan halal.

• Ketersediaan ruang penyembelihan, ruang pengulitan, ruang penanganan jeroan, dan ruang pendingin masih terbatas.

• Peralatan pemotongan dan sanitasi belum memadai.

Dampak :

• Proses sertifikasi halal sulit diperoleh.

• Risiko kontaminasi produk meningkat.

2. Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Masih Terbatas

• Jumlah juru sembelih halal bersertifikat masih sedikit.

• Pengetahuan tentang tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam belum merata.

• Kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.

Dampak :

• Ketidaksesuaian proses penyembelihan dengan standar halal.

3. Administrasi dan Dokumentasi Halal Belum Tertata

• Belum tersedia Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang terdokumentasi dengan baik.

• Pencatatan asal ternak, proses pemotongan, dan distribusi daging masih manual.

• Arsip pendukung sertifikasi halal belum lengkap.

Dampak :

• Menghambat proses audit dan sertifikasi halal.

4. Rendahnya Kepatuhan Pengguna Jasa RPH

• Pedagang dan pelaku usaha masih memilih pemotongan di luar RPH.

• Kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal dan standar ASUH masih rendah.

Dampak :

• Utilisasi RPH rendah.

• Potensi retribusi daerah tidak optimal.

5. Pengawasan Kesehatan Hewan Belum Optimal

• Pemeriksaan ante-mortem (sebelum pemotongan) belum dilakukan secara konsisten.

• Pemeriksaan post-mortem (sesudah pemotongan) masih terbatas karena keterbatasan tenaga teknis.

Dampak :

• Risiko beredarnya daging yang tidak layak konsumsi.

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola RPH

• Jumlah dokter hewan, paramedik veteriner, dan petugas teknis belum mencukupi.

• Tugas pengawasan sering dirangkap oleh pegawai lain.

Dampak :

• Efektivitas pelayanan dan pengawasan menurun.

7. Sistem Pelayanan Masih Konvensional

• Pendaftaran layanan pemotongan masih dilakukan secara manual.

• Monitoring jadwal pemotongan belum terintegrasi secara digital.

• Pelaporan retribusi dan operasional belum real time.

Dampak :

• Pelayanan kurang efisien dan kurang transparan.

8. Keterbatasan Anggaran Operasional

• Anggaran pemeliharaan fasilitas RPH terbatas.

• Biaya sertifikasi halal dan peningkatan sarana masih menjadi kendala.

Dampak :

• Perbaikan dan pengembangan RPH berjalan lambat.

Artikel Rumah Potong Hewan Bersertifikat Halal Miliki Peran Strategis Dalam Rantai Pasok Pangan pertama kali tampil pada Dikte News.

Tahapan inovasi ini terus dilakukan pengembangan oleh inisiator inovasi daerah Rufina L Patandung, SH.M.Si Kepala Bidang (Kabid) Keswan dan Kesmavet (Disnakeswan) Kabupaten Banggai. 

Menurut Kabid Keswan dan Kesmavet Rufina Patandung bahwa penanganan penyakit rabies di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan makro yang kompleks dan saling terkait yang menghambat upaya eliminasi penyakit ini secara nasional. Rabies bukan hanya masalah kesehatan hewan, tetapi juga isu kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Sambung Rufina terdapat beberapa permasalahan makro yang krusial sebagai berikut :

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Salah satu hambatan terbesar adalah ketersediaan anggaran dan sumber daya yang belum memadai untuk mendukung program pengendalian rabies yang komprehensif.

a. Vaksinasi HPR (Hewan Penular Rabies): Anggaran untuk pengadaan vaksin anti-rabies untuk anjing (dan hewan penular lainnya seperti kucing atau kera) seringkali terbatas, menyebabkan cakupan vaksinasi yang belum merata dan optimal, terutama di daerah pelosok.

b. Vaksin dan Serum Anti-Rabies (VAR & SAR) untuk Manusia: Ketersediaan VAR dan SAR di fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil atau pulau-pulau, masih menjadi tantangan. Distribusi yang tidak merata dapat menghambat penanganan cepat kasus gigitan.

c. Peralatan dan Infrastruktur: Kurangnya laboratorium diagnostik yang memadai dan cepat di berbagai daerah untuk konfirmasi kasus rabies pada hewan, serta fasilitas Rabies Center yang lengkap di semua wilayah terdampak.

d. Tenaga Medis Veteriner dan Medis: Jumlah dokter hewan, paramedis veteriner, dan tenaga kesehatan yang terlatih khusus dalam penanganan rabies masih terbatas, terutama di daerah endemis.

2. Tantangan Geografis dan Demografi

Kondisi geografis Indonesia yang luas dan kepulauan, ditambah dengan pola demografi populasi HPR, memperumit penanganan rabies.

a. Aksesibilitas Wilayah: Banyak daerah, terutama pulau-pulau terpencil dan daerah pegunungan, yang sulit dijangkau oleh tim vaksinator atau tim surveilans, sehingga membatasi cakupan program.

b. Populasi Anjing yang Tinggi dan Liar: Tingginya populasi anjing, khususnya anjing liar/bebas yang sulit dijangkau untuk vaksinasi, menjadi reservoir virus yang signifikan. Upaya penangkapan dan eliminasi selektif seringkali menghadapi penolakan masyarakat dan keterbatasan sumber daya.

c. Perpindahan Hewan: Mobilitas anjing dan HPR lainnya antarwilayah atau antar-pulau yang tidak terkontrol (ilegal) menjadi faktor utama penyebaran rabies ke daerah bebas.

3. Aspek Sosial, Budaya, dan Edukasi Masyarakat

Pola pikir dan kebiasaan masyarakat turut menjadi kendala serius dalam upaya eliminasi rabies.

a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahaya rabies, pentingnya vaksinasi rutin untuk hewan peliharaan, serta tindakan yang benar jika digigit anjing (pencucian luka, segera ke faskes).

b. Penolakan Terhadap Vaksinasi atau Eliminasi: Beberapa komunitas, karena kepercayaan budaya atau kurangnya informasi, menolak vaksinasi massal anjing atau eliminasi selektif anjing liar, yang menghambat upaya pengendalian.

c. Kepemilikan Anjing yang Belum Terdata: Belum semua pemilik anjing melaporkan dan mendatakan hewan peliharaannya, mempersulit pemetaan populasi HPR dan cakupan vaksinasi.

4. Koordinasi dan Kebijakan Lintas Sektor

Meskipun ada pendekatan One Health implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan.

a. Koordinasi Antar Lembaga: Seringkali masih terjadi kurangnya koordinasi yang optimal antara dinas terkait (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, BPBD, dll.) di tingkat pusat hingga daerah. Ini bisa menyebabkan tumpang tindih program atau sebaliknya, adanya gap dalam penanganan.

b. Konsistensi Kebijakan: Kebijakan penanggulangan rabies mungkin belum seragam di seluruh provinsi atau kabupaten, terutama terkait penetapan daerah bebas rabies dan sanksi bagi pelanggar.

c. Penegakan Hukum: Penegakan regulasi terkait kepemilikan hewan, vaksinasi wajib, dan pengawasan lalu lintas HPR masih lemah di beberapa daerah.

5. Sistem Surveilans dan Data yang Belum Optimal

Data yang akurat dan real-time sangat penting untuk respons cepat dan perencanaan strategis, namun seringkali masih menjadi masalah.

a. Pelaporan Kasus: Sistem pelaporan kasus gigitan dan hewan tersangka rabies belum selalu berjalan mulus dari tingkat paling bawah ke pusat data, menyebabkan keterlambatan respons.

b. Akurasi Data Populasi HPR: Data mengenai populasi anjing dan HPR lainnya, terutama anjing liar/bebas, seringkali tidak akurat, mempersulit perhitungan cakupan vaksinasi dan perencanaan target.

c. Kapasitas Laboratorium: Keterbatasan kapasitas laboratorium untuk diagnosis rabies (terutama pengujian otak hewan) menyebabkan waktu tunggu hasil yang lama, menghambat pengambilan keputusan klinis dan epidemiologis yang cepat.

Permasalahan makro ini membutuhkan strategi nasional yang komprehensif, komitmen anggaran yang kuat, peningkatan koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat yang masif, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mencapai target eliminasi rabies di Indonesia. Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Infeksi ini ditularkan oleh hewan yang terinfeksi penyakit rabies. 

Hewan utama sebagai penyebab penyebaran adalah anjing, kelelawar, kucing, dan kera. Di Indonesia rabies dikenal juga dengan istilah “Anjing Gila” dan merupakan penyakit menular akut menyerang susunan saraf pusat yang disebabkan oleh Lyssavirus. Virus rabies bisa menular melalui air liur, gigitan atau cakaran dan jilatan pada kulit yang luka oleh hewan yang terinfeksi rabies. Kasus Rabies ini tengah menjadi sorotan di Indonesia karena adanya peningkatan penyakit. Anjing dapat menyebabkan kematian sekitar 97 % pada manusia. 

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022 terdapat 104.229 kasus rabies. Jumlah itu naik 82,04% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 57.257 kasus. Sepanjang tahun ini hingga April 2023 kasus rabies di Indonesia sudah ada 31.113 kasus yang disebakan oleh gigitan anjing. Tingginya kasus tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit rabies. 

“Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 terdapat 1.382 kasus yang tersebar pada wilayah yang jumlah populasi ternak anjingnya tinggi,” jelas Rufina

Selain permasalahan mikro, permasalahan makro bahwa yang mana populasi hewan pembawa rabies (HPR) Tahun 2023 khususnya ternak anjing di Kabupaten Banggai berjumlah 9.953 ekor dengan wilayah penyebaran sebanyak 23 Kecamatan, dan kasus terjadi di Desa Tombongan Ulos Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Salah satu kendala dalam penanggulangan rabies di Kabupaten Banggai adalah keterlambatan pelaporan kasus gigitan, kurangnya koordinasi masyarakat dengan petugas puskesmas setempat dan dinas terkait yaitu Dinas Peternakan maupun Dinas Kesehatan. Selain itu juga kurangnya petugas mantri hewan Dinas Peternakan di tiap Kecamatan. 

Metode Pembaharuan

a. Kondisi sebelum inovasi

1. Penanganan kasus rabies tidak terkoordinasi dengan baik, karena  tidak ada tim khusus yang siap siaga untuk gigitan rabies secara cepat yang diakibatkan karena penanganan yang masih bersifat reaktif, lambat dan sektoral (terpisah antara peran puskesmas, dinas peternakan dan keswan serta aparat keluraha/desa).

2. Keterlambatan tindakan pasca gigitan  karena tidak semua korban gigitan hewan penular rabies langsung mendapatkan obervasi hewan penggigit, penyuluhan /edukasi serta vaksinasi anti rabies.

a. Kondisi Setelah Pengembangan Inovasi

1. Telah terbentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Penanganan Kasus Rabies yang siap siaga untuk menangani kasus gigitan hewan penular rabies

2. Adanya SOP standar yang jelas dan diterapkan secara efektif dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies.

3. Telah terjadinya koordinasi lintas sektor antar dinas kesehatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Aparat Desa/Kelurahan serta masyarakat yang berjalan efektif.

4. Penanganan kasus pasca gigitan yang lebih optimal karena korban gigitan langsung mendapatkan penangana medis anti rabies secara cepat, edukasi dan pendampingan selama masa observasi, serta bagi hewan penggigit diamati atau dikarantina sesuai protokol untuk mengurangi resiko.

5. Unit Reaksi Cepat Tanggap Rabies yang sebelumnya hanya fokus di Kecamatan Luwuk Utara dan Tahun ini diperluas di Kecamatan Luwuk dan Luwuk Selatan

Tujuan Inovasi 

Inovasi Unit Reaksi Cepat (URC) Penanganan Rabies memiliki tujuan utama untuk memperkuat sistem pengendalian dan penanggulangan rabies di Indonesia, dengan fokus pada kecepatan, efisiensi, dan efektivitas respons di lapangan. Tujuan-tujuan ini saling berkaitan dan dirancang untuk memitigasi risiko penularan rabies kepada manusia dan hewan. Berikut adalah tujuan-tujuan inovasi URC Penanganan Rabies:

1. Mempercepat Respons Terhadap Laporan Kasus

• Waktu Respons yang Singkat: Tujuan utama URC adalah memastikan tim dapat bergerak cepat ke lokasi kejadian setelah menerima laporan kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) atau dugaan kasus rabies pada hewan. Kecepatan ini krusial untuk mencegah penularan lebih lanjut.

• Penanganan Dini: Dengan respons yang cepat, tindakan penanganan terhadap korban gigitan (pencucian luka, rujukan untuk VAR/SAR) dan hewan tersangka rabies (observasi, isolasi, atau eliminasi) dapat dilakukan sedini mungkin, mengurangi risiko fatal pada manusia dan penyebaran virus pada hewan.

2. Meningkatkan Efektivitas Pengendalian dan Pemberantasan Rabies

• Deteksi Dini dan Konfirmasi Cepat: URC bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengambilan sampel dan pengiriman ke laboratorium, sehingga diagnosis rabies pada hewan dapat dikonfirmasi dengan lebih cepat. Informasi ini vital untuk menentukan langkah pengendalian selanjutnya.

• Pembatasan Penyebaran Penyakit: Dengan respons cepat dan tindakan di lapangan (misalnya, vaksinasi darurat di area fokus, eliminasi HPR positif), URC dapat membatasi pergerakan dan penyebaran virus rabies ke wilayah yang lebih luas atau ke populasi hewan yang sehat.

• Surveilans Aktif dan Pasif yang Kuat: URC berperan dalam memperkuat sistem surveilans dengan proaktif mencari kasus (surveilans aktif) dan memfasilitasi pelaporan dari masyarakat (surveilans pasif), sehingga peta epidemiologi rabies menjadi lebih akurat.

3. Melindungi Kesehatan Masyarakat dari Ancaman Rabies

• Pencegahan Kematian Manusia: Tujuan paling vital adalah mencegah kematian pada manusia akibat rabies. URC memastikan korban gigitan mendapatkan penanganan pasca-gigitan yang tepat dan cepat, termasuk akses ke vaksin dan serum anti-rabies.

• Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: URC tidak hanya bertindak responsif tetapi juga edukatif. Saat di lapangan, tim dapat memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat tentang bahaya rabies, tindakan yang harus dilakukan jika digigit, dan pentingnya vaksinasi hewan peliharaan.

• Membangun Rasa Aman: Keberadaan URC yang efektif dapat meningkatkan rasa aman di masyarakat, terutama di daerah endemis, karena mereka tahu ada tim yang siap membantu jika terjadi kasus rabies.

4. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya dan Kolaborasi

• Efisiensi Operasional: Dengan prosedur yang terstandardisasi dan tim yang terlatih, URC bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, peralatan, dan sumber daya manusia dalam setiap operasi penanganan kasus rabies.

• Sinergi Lintas Sektor: URC secara inheren dirancang untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Ini memastikan penanganan yang terintegrasi sesuai pendekatan One Health.

• Pengelolaan Data yang Lebih Baik: Inovasi URC seringkali melibatkan penggunaan sistem digital untuk pelaporan. Tujuannya adalah menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time mengenai insiden gigitan dan kasus rabies, yang sangat berguna untuk perencanaan kebijakan dan evaluasi program di masa mendatang.

Artikel Disnakeswan Banggai Kembangkan Program URC Tangani Rabies, Kabid Rufina Patandung : Gigitan Anjing Gila Penyebab 97 Persen Kematian Manusia pertama kali tampil pada Dikte News.

Kembali program Mantri Hewan Keliling menjadi inovasi jitu Disnakeswan Kabupaten Banggai (Mantri Healing). Terobosan ini merupakan inovasi daerah yang dilakukan pengembangan oleh Drh Sulistiyo Widodo Medik Veteriner Ahli Muda. Dalam pelaksanaan Mantri Keliling tak pelak menghadapi permasalahan makro dalam pelaksanaan Mantri Hewan Keliling

“Meskipun mulia, sering pula menghadapi berbagai permasalahan makro yang menghambat efektivitas dan keberlanjutannya. Permasalahan ini bukan hanya bersifat teknis operasional, melainkan juga melibatkan aspek kebijakan, sosial, ekonomi, dan geografis,” ujar Sulistiyo Widodo. 

Sambungnya ada beberapa permasalahan makro sebutnya ;

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Ini berdampak pada:

– Pengadaan obat-obatan dan vaksin: Ketersediaan dan jenis obat seringkali terbatas, tidak mencakup semua kebutuhan hewan di lapangan.

– Peralatan medis: Peralatan yang usang atau tidak memadai dapat menghambat diagnosis dan tindakan medis yang akurat.

– Biaya operasional: Bahan bakar, perawatan kendaraan, dan insentif bagi mantri hewan seringkali tidak mencukupi, membatasi jangkauan layanan.

– Kurangnya tenaga medis veteriner: Jumlah dokter hewan atau paramedis veteriner yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan populasi hewan, terutama di daerah terpencil.

2. Tantangan Geografis dan Infrastruktur

Kondisi geografis Indonesia yang beragam, dari pegunungan hingga pulau-pulau terpencil, menimbulkan tantangan besar:

– Aksesibilitas: Banyak daerah yang sulit dijangkau akibat jalan yang rusak, tidak adanya jembatan, atau hanya bisa diakses melalui jalur air. Ini membuat mantri hewan membutuhkan waktu dan biaya lebih untuk mencapai lokasi.

– Ketersediaan komunikasi: Sinyal telepon atau internet yang buruk di daerah terpencil mempersulit koordinasi dan pelaporan data.

– Fasilitas pendukung: Kurangnya klinik hewan atau pusat kesehatan hewan di daerah pelosok memaksa mantri hewan untuk membawa semua peralatan dan obat, menambah beban logistik.

3. Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat

Pola pikir dan kebiasaan masyarakat juga berperan penting:

– Kurangnya kesadaran akan kesehatan hewan: Banyak pemilik hewan, terutama di pedesaan, belum memahami pentingnya vaksinasi, sanitasi, atau penanganan penyakit hewan secara dini.

– Kepercayaan tradisional: Beberapa masyarakat mungkin lebih mempercayai pengobatan tradisional daripada medis modern untuk hewan peliharaan mereka.

– Rendahnya prioritas hewan ternak: Hewan ternak seringkali hanya dianggap sebagai komoditas ekonomi, dan kesehatan mereka kurang menjadi perhatian sampai terjadi wabah.

4. Koordinasi dan Kebijakan

Kurangnya koordinasi yang terpadu antara berbagai pihak serta kebijakan yang belum optimal dapat menghambat program:

– Koordinasi antarinstansi: Seringkali terjadi tumpang tindih program atau kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, dinas pertanian daerah, dinas kesehatan hewan, dan lembaga swadaya masyarakat.

– Regulasi yang belum kuat: Peraturan terkait kesehatan hewan, peredaran obat hewan, atau bahkan kepemilikan hewan mungkin belum memadai atau penegakannya lemah.

– Sistem data dan informasi: Belum adanya sistem data terintegrasi mengenai populasi hewan, riwayat kesehatan, dan penyebaran penyakit di tingkat nasional atau regional mempersulit pemantauan dan perencanaan program.

5. Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Mantri Hewan

Aspek kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan:

– Kekurangan tenaga profesional: Masih kurangnya minat generasi muda untuk berkarir sebagai paramedis veteriner atau mantri hewan, terutama di daerah.

– Pengembangan kapasitas: Pelatihan berkelanjutan untuk mantri hewan agar selalu up-to-date dengan perkembangan ilmu kedokteran hewan dan teknologi baru seringkali terbatas.

– Keamanan dan kesejahteraan mantri hewan: Bekerja di daerah terpencil atau menghadapi hewan yang agresif dapat membahayakan mantri hewan, namun aspek keamanan dan jaminan kesejahteraan mereka sering kurang diperhatikan.

Sambungnya selain permasalahan makro permasalahan mikro Program Mantri Hewan Keliling merupakan terobosan pelayanan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai yang merupakan salah satu pelayanan di masyarakat secara langsung. Mantri hewan keliling memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ternak di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan yang mungkin jauh dari fasilitas kesehatan hewan. Dirinya juga menjelaskan beberapa alasan mengapa mantri hewan keliling diperlukan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas: Di daerah terpencil, peternak seringkali kesulitan mengakses klinik atau rumah sakit hewan. Mantri hewan keliling membantu menyediakan layanan kesehatan hewan langsung ke lokasi peternak.

2. Pencegahan Penyakit: Dengan adanya mantri hewan yang secara rutin mengunjungi peternak, deteksi dini dan pencegahan penyakit pada ternak dapat dilakukan lebih efektif. Ini membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada populasi ternak yang lebih luas.

3. Peningkatan Kesejahteraan Hewan: Mantri hewan memberikan edukasi dan layanan yang meningkatkan kesejahteraan hewan, termasuk perawatan umum, vaksinasi, dan penanganan masalah kesehatan lainnya.

4. Peningkatan Produksi Peternakan: Ternak yang sehat cenderung lebih produktif. Dengan perawatan yang tepat dan rutin dari mantri hewan, hasil produksi peternakan (daging, susu, telur, dll.) dapat meningkat.

5. Pendampingan dan Edukasi: Mantri hewan tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada peternak tentang praktik peternakan yang baik, nutrisi, dan manajemen kesehatan ternak.

6. Tanggap Darurat: Dalam situasi darurat seperti wabah penyakit atau bencana alam, mantri hewan keliling dapat memberikan respons cepat dan penanganan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif pada ternak.

Secara keseluruhan, kehadiran mantri hewan keliling sangat penting untuk mendukung kesehatan dan produktivitas ternak, serta kesejahteraan peternak di daerah-daerah yang mungkin kurang terjangkau oleh layanan kesehatan hewan konvensional.

Oleh karena itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan inovasi pelayanan berjudul Mantri Hewan Keliling dengan lokus kegiatan di tiga kecamatan (Bualemo, Toili dan Toili Barat). Mantri hewan keliling adalah seorang petugas kesehatan hewan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan hewan secara langsung ke tempat-tempat yang membutuhkan, seperti peternakan, desa-desa, atau daerah terpencil. Mereka biasanya bekerja di bawah dinas peternakan atau instansi pemerintah terkait yang mengurusi kesehatan hewan. 

Artikel Simak ! Manfaat Program Disnakeswan Banggai Lewat Inovasi Mantri Hewan Keliling pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) BPD Se-Kabupaten Banggai sekaligus Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banggai Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, pada Selasa (28/7/2026) sore dibuka secara resmi oleh Bupati Banggai diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai (Asisten II), Faisal Karim, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutan tertulis Bupati Banggai yang dibacakan Faisal Karim, Pemerintah Kabupaten Banggai menyampaikan apresiasi dan selamat atas momentum peringatan HUT ke-5 PABPDSI.

Momentum ini diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kapasitas anggota, serta memperkokoh komitmen bersama dalam mengawal kemajuan desa menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

“BPD bukan hanya menjalankan fungsi legislasi di tingkat desa, tetapi juga menjadi representasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah desa dan masyarakat,” ujar Faisal Karim dalam amanat tertulis Bupati.

Dalam amanat tersebut, Bupati menekankan pentingnya sinergi yang harmonis Kepala Desa dan BPD yang dilandasi semangat kemitraan, saling menghormati kewenangan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Rakor ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan desa yang kian kompleks.

Pemda juga mengajak peran aktif BPD mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2025–2030, (Bergerak Bersama, Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah). Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran seperti Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola, integritas aparatur, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Pemda berharap PABPDSI dapat terus menjadi wadah pengembangan kompetensi anggotanya melalui pendidikan, pelatihan, diskusi, hingga advokasi kebijakan. Dengan demikian, BPD semakin profesional dalam menjalankan amanah konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Mengingat besarnya potensi Kabupaten Banggai di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif, desa diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat inovasi pelayanan publik, sekaligus benteng ketahanan sosial masyarakat.

Sebagai penutup sambutan, sebuah bait pantun dilantunkan khusus untuk memberikan semangat kepada para peserta rakor dan jajaran PABPDSI. “Jalan-jalan ke pesisir Moilong,
Singgah sebentar membeli kelapa.
BPD bersinergi membangun kampung,
Banggai maju, rakyat pun bahagia.
Burung Maleo terbang melayang,
Hinggap sejenak di ranting jati.
Dirgahayu PABPDSI yang kami sayang,
Terus mengabdi sepenuh hati”.***

Artikel Bupati Amirudin Buka Rakor BPD dan HUT ke-5 PABPDSI : Jadi Pilar Utama Pembangunan Desa pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupatan Banggai I Dewa Supatriagama kepada media ini diruang kerjanya, Senin (27/7) mengatakan  peningkatan jalan Pasar Tua – Lumpoknyo sesuai rencana pada pertengahan tahun ini.

Hanya saja karena terbentur dengan persoalan anggaran, maka beberapa waktu lalu kami diskusi dengan Pak Sekkab selaku TPAD, dan kemungkinan besar yang akan kita tunda itu adalah pembangunan rumah sakit karena angkanya besar sekali. Dan yang masih kita pertahankan itu adalah peningkatan Jalan Pasar Tua – Lumpoknyo, “Tapi itu juga kita masih menunggu kepastian transfer anggaran, karena kalau tidak ada sinyal transfer anggaran maka kita ragu juga,” ujarnya.

Sambungnya secara tahapan khusus peningkatan Jalan Pasar Tua – Lumpoknyo sudah mau finishsing. Karena segala yang menyangkut perizinan sudah mau tuntas, Dan perizinan yang paling terakhir itu adalah izin reklamasi, “Jadi izin dasarnya seperti KKPRLnya, KKPRDnya kemudian DED dan rekomendasi lingkungan sudah keluar semua. Terakhir adalah izin reklamasi. Tapi izin dasarnya itu sudah keluar semua seperti rekomendasi lingkungan dari DLH Provinsi Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Dan untuk izin reklamasi dari tim perikanan beberapa waktu lalu sudah turun melakukan survey teknisnya, “Mudah – mudahan dalam waktu dekat ini sudah terbit izin reklamasinya berarti secara perizinan semuanya sudah clear,” terangnya.

Berikutnya lagi kita fokus pada pengadaan tanah dan proses pemilihan penyedianya. Untuk proses pengadaan tanah, ia mengaku sudah menggelar rapat satu kali, “Dan rencana dalam minggu – minggu ini kita akan melakukan uji publik melibatkan masyarakat yang berpotensi kena, utamanya sisi darat baik masyarakat Lumpoknyo maupun Pasar Tua,” jelasnya.

Nanti setelah dilakukan uji piblik dan sudah jelas identifikasinya kita kemudian melakukan penilaian. Setelah penilaian terbit barulah kita melakukan pembayaran pembebasan tanah kata dia. Ia menambahkan sejauh ini komunikasi dan koordinasi dengan Pak Sekkab selaku TPAD terkait peningkatan Jalan Pasar Tua – Lumpoknyo masih on the track, “Artinya belum ada opsi untuk di take down anggaranya. Cuma jalanya saja yang sampai saat ini kita masih memastikan dana transferan,”tambahnya. 

Disinggung soal besaran anggaran peningkatan Jalan Pasar Tua – Lumpoknyo. Kembali Kadis PUPR Banggai I Dewa Supatriagama berujar, kalau masih menggunakan anggaran sebelumnya angkanya itu sebesar Rp 77 miliar. “Itu kondisi sebelum efisiensi atau kenaikan harga segala – galanya,” akunya. Menurutnya kalau soal harga tentu kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. “Tapi pada prinsipnya kita siap untuk membangun jalan itu,” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Dokumen Izin Peningkatan Jalan Pasar Tua – Lumpoknyo Rampung, Kadis PUPR Banggai : Segera Kita Lakukan Uji Publik Libatkan Masyarakat pertama kali tampil pada Dikte News.

BANGGAI — Dinas Peternakan dan Kesehatan (Disnakeswan) Kabupaten Banggai melakukan sebuah inovasi brilian melalui Gerakan Pakan Ternak Ramah Lingkungan (Geparling).

Sebuah ide cemerlang ini lahir dari Yuniarty Rizkiyani Bullah, S.Pt yang melakukan sebuah inovasi merupakan pengembangan dari inovasi pada tahun sebelumnya yang telah dilakukan pada kelompok ternak ayam petelur di Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai. 

Inovasi tersebut dengan menggunakan media magot untuk meningkatkan produksi telur serta menekan jumlah penggunaan pakan pabrikan. Maka setelah inovasi tersebut dianggap telah berhasil, penggunaan limbah rumah tangga dilakukan pengembangan pada ternak itik di desa Tumpu Jaya Kecamatan Toili untuk membantu meningkatkan produksi telur itik guna menjadi solusi signifikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di tingkat pedesaan atau komunitas. 

Yang mana inovasi tersebut lahir dari ide Yuniarty Rizkiyani Bullah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui Gerakan Pangan Ternak Ramah Lingkungan (Geparling), yaitu memberikan edukasi pada kelompok ternak melalui gerakan (Geparling) memaksimalkan bantuan pemerintah untuk lebih mandiri dengan melakukan pelatihan secara berkelanjutan, dan membangun kesadaran masyarakat dan merubah mindset masyarakat atas bantuan pemerintah yang awalnya tidak dikelola dengan baik, dan pada akhirnya bantuan itu mampu merubah pola manajemen perekonomian kelompok, serta menggandeng Asosiasi Peternak Kabupaten Banggai untuk terus melakukan edukasi dan pendampingan untuk semua kelompok ternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Kabupaten Banggai.

Keunggulan dari inovasi ini yaitu:

– Memanfaatkan lahan kosong/perkebunan masyarakt yang belum diolah.

– Merubah mindset anggota kelompok tentang bantuan pemerintah habis setelah selesai diserahkan, dan terus dikembangkan menjadi lebih maju dan berkembang.

– Pengembangan Inovasi ke Jenis Unggas lainnya seperti itik, memberikan perubahan baru dalam pengelolaan pakan alternatif.

Dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat Peternak mengalami perubahan yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Peternak Kecil

• Biaya pakan berkurang hingga 30–50% karena memanfaatkan bahan lokal (limbah sayur, dedak, maggot, ampas tahu, dan lain – lain).

• Peternak tidak perlu bergantung pada pakan komersial yang mahal.

• Margin keuntungan meningkat, sehingga peternak lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan.

2. Ketahanan Pangan Keluarga Meningkat

• Keluarga peternak memiliki akses mandiri terhadap telur, daging, dan sumber protein hewani.

• Produk ternak dapat dijual maupun dikonsumsi, sehingga gizi keluarga membaik.

3. Efisiensi dan Keberlanjutan

• Pemanfaatan limbah pertanian dan rumah tangga menjadi pakan ternak mendukung ekonomi sirkular.

• Lingkungan menjadi lebih bersih, mengurangi sampah organik.

• Biaya produksi ternak menjadi lebih stabil, meski harga pakan naik di pasaran.

4. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan

• Melibatkan ibu rumah tangga dan pemuda desa dalam produksi dan distribusi pakan.

• Program ini mendorong inklusivitas ekonomi dan memperkecil kesenjangan sosial.

5. Dukungan pada Program Pemerintah

• Inovasi ini mendukung program nasional seperti:

• Kemandirian pangan

• Zero Waste

• Pengentasan kemiskinan berbasis lokal 

• Sustainable Development Goals (SDGs) terutama poin 1 (No Poverty), 2 (Zero Hunger), dan 12 (Responsible Consumption and Production).(*)

(zuma)

Artikel Ide Cemerlang Yuniarty Rizkiyani Bullah Gagas Inovasi Gerakan Pakan Ternak Ramah Lingkungan pertama kali tampil pada Dikte News.

Acara pelantikan (SAAF) diketuai Andika Mayrizal Amir dihadiri Unsur Forkopimda dan Bupati Banggai diwakili Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesra Yulfia Mangendre. Pelantikan SAAF tersebut mengusung tema “ Transformasi Generasi Muda Menuju Indonesia Emas” yang mana pengurusnya didominasi para kalangan anak muda potensial. 

Namun ada hal menarik dibalik pelantikan SAAF, yang sempat menyita perhatian dan rasa penasaran publik dengan hadirnya seorang tokoh politik perempuan Sulianti Murad yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai. 

Beragam spekulasi pun bermunculan apakah ini pertanda dari konsolidasi tipis – tipis antara tokoh politik senior dan tokoh politik muda Andika Mayrizal Amir menuju kontestasi Pilkada Banggai 2030 atau hanya kebetulan saja kedua tokoh ini dipertemukan pada momentum pelantikan (SAAF). 

Kendatipun helatan Pilkada Banggai 2030 masih beberapa tahun lagi, bukan tidak mungkin lobi-lobi politik dan langkah penguatan menuju pesta demokrasi 5 tahunan tidak terjadi. Kalau sedikit menoleh ke belakang di Pilkada Banggai 2024 Sulianti Murad merupakan rival terberat sang dua periode Amirudin Tamoreka kala itu. 

Tentu pada Pilkada Banggai 2030 konstalasi akan berubah, selain Amirudin telah berakhir dengan dua periodenya, kandidat baru akan bermunculan menghiasi pesta demokrasi 5 tahunan. Dan masih segar dalam ingatan publik kalau kekuatan Sulianti Murad terbilang masih sangat diperhitungkan apabila dirinya kembali bertarung pada Pilkada Banggai 2030. 

Namun begitu ini hanya bagian dari spekulasi dan rasa penasaran publik. Karena politik itu sifatnya dinamis dan fleksibel yang bisa saja terjadi dan bisa saja tidak. Publik berharap hadirnya SAAF ini dapat menjadi mitra strategis Pemkab Banggai dalam pembangunan SDA dan pelestarian budaya.

Sampai dengan berita ini tayang belum berhasil didapatkan tanggapan dari kedua tokoh baik Sulianti Murad maupun Andika Masyrizal Amir maupun pihak SAAF untuk menjawab rasa penasaran publik.(*)

(zuma)

Artikel Sulianti Murad di Pelantikan SAAF, Spekulasi Publik Arah Politik Pilkada Banggai 2030 Gandeng Andika Mayrizal Amir ? pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepedulian Gubernur Anwar Hafid setelah mengetahui pasti kondisi dan penderitaan masyarakat bahkan anak-anak sekolah yang setiap harinya bertaruh nyawa menyebrangi Sungai Mansungkang agar bisa bersekolah. 

Begitupun dengan aktifitas masyarakat yang tak punya pilihan lain selain menerobos arus Sungai Mansukang kendatipun dihadapkan dengan berbagai resiko hanya demi keberlangsungan hidup mereka. 

Ditengah keterbatasan anggaran (efisiensi) dan mekanisme birokrasi untuk membangun jembatan itu, tanpa menunggu lama Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengambil keputusan membangun jembatan tersebut menggunakan anggaran pribadi.

Kebijakan serta kemuliaan hati dari seorang pemimpin Gubernur Anwar Hafid melanjutkan tahapan awal dengan menurunkan tim teknis ke lokasi pembangunan jembatan gantung Sungai Mansungkang untuk melakukan pengukuran dan penyusunan spesifikasi pembangunan jembatan.

Sementara itu tim teknis dikoordinir Tri Harsono Sibay yang turun ke lokasi membenarkan telah merampungkan data teknis mengawali rangkaian pembangunan jembatan. “Tadi sore jam 3 sudah selesai pengukuran. Hasil dari pengukuran itu akan saya kirim ke tim teknis. Dan mereka akan kaji dan buat RAB-nya,” ujar Tri Harsono Sibay, Sabtu (25/7) malam tadi.

Selaku orang yang dipercayakan Gubernur Sulteng Anwar Hafid untuk mengawal proses pembangunan jembatan, Tri Harsono mengatakan, pembangunan jembatan akan mulai dilakukan mungkin satu minggu atau paling lambat dua minggu akan segera di bangun. “Mungkin satu minggu atau dua minggu lagi kalau sudah rampung RAB-nya, maka mereka langsung eksekusi termasuk belanja bahan,” jelasnya.

Untuk desain bangunan jembatannya hampir sama dengan jembatan gantung yang ada di Malino Jaya menghubungkan beberapa desa dibangun pada tahun 2017 dan sampai saat ini masih berdiri kokoh. Sementara untuk anggaran pembangunan jembatan Sungai Mansungkang dirinya belum mengetahui besaran anggaranya, karena masih dalam tahap perhitungan. “Tadi yang turun di lokasi satu orang tim untuk mengukur dan saya sendiri,” akunya.

Ia menambahkan untuk panjang jembatan gantung yang akan dibangun nanti kurang lebih berukuran panjang 90 meter. Akses ini merupakan satu-satunya pelintasan yang paling dekat dilalui masyarakat dan anak-anak sekolah SD maupun SMP kendatipun harus menerobos arus sungai.

Karena dibalik sungai ini ada lahan perkebunan warga dan juga sekolah jadi tak ada pilihan lain mereka rela menerobos sungai kendatipun nyawa jadi taruhannya. “Ada jalan yang lain tapi jaraknya jauh perbedaannya sekitar 30-40 Km. Jadi ini akses satu-satu yang terdekat,” tambahnya.

Yang pasti proses pembangunan jembatan tidak keluar dari bulan Agustus. Anggarannya pakai uang pribadi Gubernur Sulteng Anwar Hafid. “Iya pakai uang pribadi dari Pak Gubernur,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Tim Teknis Sudah Rampungkan Data Lokasi, Tri Harsono Sibay : Jembatan Masungkang Segera Dibangun Gunakan Dana Pribadi Gubernur Sulteng Anwar Hafid pertama kali tampil pada Dikte News.

Kunjungan studi banding berlangsung sejak 21-23 Juli 2026 guna mempelajari pengelolaan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) dan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai solusi penyediaan energi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Kunjungan itu tidak hanya diisi dengan pemaparan materi dan diskusi teknis, tetapi juga dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke sejumlah fasilitas dan lokasi operasional Jargas yang dikelola PGN. 

Rombongan melihat secara langsung jaringan distribusi gas rumah tangga, Pressure Regulating Station (PRS) sebagai pusat pengatur tekanan gas, serta kawasan permukiman yang telah memanfaatkan Jargas sebagai sumber energi utama. Rombongan juga memperoleh penjelasan mengenai sistem distribusi gas menggunakan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai solusi penyaluran gas ke wilayah yang belum terhubung jaringan pipa.

Dalam kunjungan itu rombongan memperoleh gambaran nyata mengenai proses penyaluran gas mulai dari sumber pasokan, pengaturan tekanan, distribusi melalui jaringan pipa, hingga pelayanan kepada pelanggan. Pengalaman ini menjadi referensi penting bagi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam merumuskan langkah percepatan pengembangan Jargas sesuai karakteristik wilayah Banggai.

Dalam pemaparannya, PGN menjelaskan strategi pengembangan jargas melalui jaringan pipa maupun skema Beyond Pipeline berbasis CNG yang memungkinkan distribusi gas menjangkau wilayah yang belum terhubung jaringan pipa. Model tersebut dinilai sangat potensial diterapkan di Kabupaten Banggai yang memiliki sumber gas bumi sekaligus wilayah dengan potensi pengembangan permukiman dan kawasan industri.

Bupati Banggai menegaskan bahwa transformasi energi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya Kabupaten Banggai memiliki sumber daya gas bumi yang melimpah dan sudah saatnya potensi tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui penyediaan energi yang lebih murah, lebih aman, dan ramah lingkungan. Studi banding ini menjadi bekal bagi kami untuk mempercepat pengembangan jargas sehingga manfaat gas bumi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat banggai.

PGN juga menyampaikan bahwa Kabupaten Banggai saat ini telah memiliki 7.888 sambungan rumah (SR) Jargas yang aktif dan masih memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan melalui dukungan pemerintah daerah, ketersediaan pasokan gas, serta sinergi dengan pemerintah pusat. Melalui studi banding ini, Pemerintah Kabupaten Banggai memperoleh berbagai pembelajaran mengenai aspek perencanaan, pembiayaan, pembangunan infrastruktur, operasional, pelayanan pelanggan, hingga dukungan regulasi yang dibutuhkan dalam pengembangan Jargas.

Hasil kunjungan ini akan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah strategis untuk memperluas pemanfaatan gas bumi di Kabupaten Banggai. Pemerintah Kabupaten Banggai berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan PGN dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan Jargas dan pemanfaatan CNG dapat menjadi bagian dari transformasi energi daerah, memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi, serta mendorong Banggai menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan energi gas bumi di Indonesia Timur.(*)

(zuma)

Artikel Bupati Amirudin dan Rombongan Kunjungi PT PGN Sleman Yogyakarta, Langkah Percepat Transformasi Energi Jargas dan CNG pertama kali tampil pada Dikte News.

Kemenangan Bunta Putra FC pada perempat final berhasil menundukan keseblasan Siuna tanpa gol balasan pada Jumat (24/7) sore di Lapangan 12 Februari Pagimana.

Intesitas serangan dan taktik permainan kedua kesebelasan baik Bunta Putra FC maupun Siuna berlangsung sengit memacu adrenalin penonton dan pendukung dari masing – masing keseblasan yang memadati lapangan.

Sejak babak pertama hingga memasuki babak kedua, Siuna masih belum mampu merubah skor satu-satunya yang diciptakan Bunta Putra FC. Hingga akhirnya pluit panjang wasit utama yang memimpin jalanya pertandingan terdengar mengakhiri laga.

Dengan kemenangan Bunta Putra FC lewat gol semata wayang akan mempertemukan pada laga final melawan keseblasan asal Ampana Kabupatan Tojo Una – Una memperebutkan piala Turnamen Berani Juara 2026. 

Belum diketahui kapan jadwal pertandingan final antara keseblasan Bunta Putra FC versus Ampana.(*)

(zuma)

Artikel Gol Semata Wayang Kunci Kemenangan Bunta Putra FC Menuju Laga Final Versus Ampana pertama kali tampil pada Dikte News.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Lisa Sundari mengatakan proses penyelesaian itu dilakukan bersama Tim Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupatan Banggai menyelesaikan batas wilayah kedua desa tersebut.

Sambung Lisa penyelesaian tapal batas desa ini sangat penting kata dia, untuk mencarikan solusi agar persoalan menyangkut tapal batas dua desa ini dapat selesai dengan baik dan tidak  berkepanjangan.

Proses penyelesaian tapal batas ini juga melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes) Rata dan Pasir Lamba, tokoh masyarakat serta pihak terkait mendengarkan tanggapan dan pokok – pokok pikiran mereka. 

Lisa menegaskan bahwa persoalan batas wilayah ini tidak boleh hanya dibiarkan berlarut-larut begitu saja harus ada kepastian hukum. Karena dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

Olehnya kami selaku wakil rakyat Komisi I DPRD Banggai dan Tim Pemda Banggai turun langsung memfasilitasi polemik kedua desa tersebut, mendudukan persoalan secara objektif agar ada solusi menyangkut tapal batas dua desa tadi.

“Ini adalah kewajiban kami sebagai wakil rakyat bersama Pemda Banggai turun ke lokasi memfasilitasi penyelesaian tapal  batas agar ada solusi,” ujarnya.

Dan yang terpenting jangan sampai ada pihak yang terprovokasi karena hanya berdampak buruk pada kondisi sosial di masyarakat terganggunya keberlangsungan ekonomi dan aktifitas masyarakat. 

“Makanya kami hadir disini memfasilitasi permasalahan yang ada mencarikan solusi agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik begitu juga dengan pelaksanaan pembangunan desa,” tuturnya.(*)

(zuma)

Artikel Komisi I DPRD Banggai Fasilitasi Polemik Batas Desa, Lisa Sundari : Agar Ada Kepastian Hukum pertama kali tampil pada Dikte News.

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Lisa Sundari berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Banggai, Senin (20/7).

Kepada diktenews, Ketua Komisi I DPRD Banggai Lisa Sundari mengatakan raker tersebut dihadiri OPD terkait dan Polres Banggai antaranya Dinas P2KBP3, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bappeda, Kabag Hukum, Kanit PPA Polres Banggai, BPJS Kesehatan.

Sementara Direktur RSUD Luwuk Banggai atau yang mewakili tidak menghadiri raker bersama Komisi I. Padahal raker tersebut sangat penting karena menyangkut perlindungan kasus KDRT dan kekerasan pelecehan seksual pada perempuan dan anak dibawah umur.

Sambung Lisa Sundari Aleg DPRD Banggai Fraksi Golkar mengatakan dalam raker tersebut kami menyepakati bersama 6 poin kesepakatan sebagai berikut : 

1.Penanganan medis dan visum et repertum bisa di gratiskan.

2.Pendampingan psikologi dan pemulihan pasca trauma.

3.Pendampingan dan bantuan hukum berupa bantuan rakyat miskin yang menjadi korban.

4.Penguatan Perda dan perbup serta memastikan alokasi anggaran.

5.Memberikan program – program pencegahan terhadap kasus – kasus  kekerasan perempuan dan anak.

6.Pembentukan UPT PPA dan Rumah Aman bagi korban kekerasan.

“Oleh sebab itu perlu adanya kolaborasi lintas sektoral dari semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasaan dan layak bagi perempuan dan anak,” tegas Lisa mengakhiri.(*)

(zuma)

Artikel Lisa Sundari Ketua Komisi I DPRD Banggai Pimpin Raker Penanganan KDRT dan Kekerasan Pelecehan Seksual Perempuan dan Anak, Lahirkan 6 Poin Kesepakatan pertama kali tampil pada Dikte News.

Kemenangan Spanyol setelah mengalahkan Timnas Argentina dengan skor 1-0 pada laga final berlangsung di New York/New Jersey Stadium, Minggu (19/7) waktu setempat.

Pertandingan berlangsung sengit dan memacu adrenalin sejak menit awal laga. Kedua tim saling menciptakan peluang, namun hingga 90 menit waktu normal berakhir, skor tetap imbang tanpa gol sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. 

Gol kemenangan Spanyol akhirnya tercipta pada menit ke-106 melalui Ferran Torres, yang sukses memanfaatkan peluang di kotak penalti dan menaklukkan kiper Argentina Emiliano Martínez. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan La Roja sekaligus memastikan gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah sebelumnya meraih trofi pada 2010.

Sepanjang laga dua gol Spanyol dianulir wasit, dan pada babak tambahan waktu gol semata wayang Ferran Torres membawa Timnas Spanyol menjadi Juara Dunia (FIFA World Cup) 2026.

Sementara Argentina yang diperkuat Lionel Messi berusaha menyamakan kedudukan di sisa waktu pertandingan. Namun, rapatnya pertahanan Spanyol membuat upaya Albiceleste tidak membuahkan hasil hingga peluit panjang dibunyikan.

Keberhasilan ini menegaskan bahwa dominasi Spanyol di panggung sepak bola internasional sangat luar biasa dan menambah satu bintang di atas lambang federasi sepak bola pada jersey Timnas Spanyol yang sebelumnya juga menjadi juara Eropa. Sementara itu, Argentina harus puas finis sebagai runner-up meski tampil impresif sepanjang turnamen.(*)

(zuma)

Artikel Gol Semata Wayang Ferran Torres Bawa Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Tundukkan Argentina dan Lionel Messi pertama kali tampil pada Dikte News.

Warga menilai proyek tersebut harus di tinjau kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebelum dilanjutkan proses pengerjaanya. Aksi penolakan masyarakat berlangsung damai dan tertib. Sebuah spanduk nada penolakan terbentang di lokasi proyek karena belum adanya penyelesaian yang jelas dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dalam rapat mediasi, perwakilan masyarakat  Fathur Rahman mengatakan kami tidak bermaksud menghambat pelaksanaan pembangunan kata dia. Tapi hanya memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan, transparansi, dan berdasarkan hasil kajian teknis yang objektif.

Senada penyampaian beberapa pihak lain menyampaikan pandangan mereka masing -masing mengenai titik pembangunan talud. Rapat yang berlangsung tujuh jam dihadiri pemerintah desa, aparat keamanan, dan pihak terkait. Dimana sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penyelesaian yang sedang berjalan, masyarakat menyatakan proyek akan tetap disegel sementara waktu hingga terdapat hasil resmi dari peninjauan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 

Masyarakat berharap hasil tersebut nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan yang mengedepankan kepentingan masyarakat terdampak serta sesuai dengan kebutuhan perlindungan kawasan pesisir. Para warga juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengedepankan musyawarah, serta menghormati hasil evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. 

“Mereka berharap keputusan akhir nantinya mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan solusi terbaik bagi seluruh masyarakat Desa Sayambongin,” harap warga.*

(zuma)

Artikel Aksi Protes Warga Segel Lokasi Proyek Talud Sayambongin, Pemrov Sulteng Diminta Tinjau Kembali pertama kali tampil pada Dikte News.

Seperti pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai. Bahwa sampai dengan saat ini per Sabtu (18/7) belum ada satupun kegiatan berjalan hinggah masuk pada semester 2 tahun anggaran 2026.

Dalam penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan PUPR Kabupaten Banggai Astrid Dwijayanthi lewat sambungan pesan whatsaap, Sabtu (18/7) dirinya mengakui kalau kegiatan saat ini belum ada yang jalan.

Hal tersebut karena ketersedian anggaran, yang membuat kami pun belum kami tau kapan pastinya dana DBH KB di transfer. “Karena kami di bidang pengairan dana untuk pengelolaan anggaran di cover oleh DBH KB,” ujarnya dalam pesan singkat whatsaap.

Lanjutnya saat ini dana DBH KB direkening masih kosong kata dia. Dari 70 paket sudah dengan pikir total anggaran kurang lebih 23 miliar hanya saja dirinya tidak mengetahui pasti jumlah tender ada kurang lebih 10 paket karena datanya ada di kantor, “Saya tidak hafal jumlahnya pak, karena datanya ada di kantor,” ucapnya.

Disinggung berapa paket tender yang sudah dalam proses. Ia mengaku ada 5 (lima) sudah dengan seleksi,” tandasnya. Ia juga menambahkan untuk pekerjaan Bidang Pengairan pada tahun sebelumnya tidak ada masalah. “Alhamdulillah tidak ada masalah,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel 70 Paket Plus Pokir Bidang Pengairan PUPR Banggai Belum Jalan, PPK Astrid : Dana DBH Direkening Masih Kosong pertama kali tampil pada Dikte News.

Dan keluhan ini sudah banyak saya dapatkan dari masyarakat, “Banyak keluhan saya dapatkan langsung dari masyarakat,” ucap Bupati Amirudin pada sejumlah wartawan usai pelantikan pejabat eselon 2b, Kamis (16/7).

Bupati mengatakan akhir – akhir ini sambutan saya memang agak puitis. Hal itu untuk mengingatkan nurani kita sebagai pimpinan daerah. Dan hari ini saya mengajak seluruh pimpinan yang baru dilantik agar menjadikan sumpah jabatan ini bukan sekedar rangkaian kalimat yang terucap di bibir tapi bersemayam dihati. 

Dan saya juga ingin mengoreksi dan mengingatkan rekan-rekan pejabat yang lama begitu banyak masyarakat yang mengeluh begitu susahnya bertemu dengan para Kadis. Olehnya sekali lagi saya ingatkan para pejabat yang baru dilantik mari kita melayani masyarakat dengan baik dan jangan susah untuk ditemui mereka.

Saya berharap para pejabat yang baru dilantik juga jangan terjadi seperti yang lalu, “Ini saya ingatkan ya. Kalau membaca fakta integritas tadi cukup banyak beban yang harus kita perhatikan. Apakah itu loyalitas, kejujuran dan lain sebagainya,” tandasnya.

Melihat fenomena yang ada, bahkan tidak hanya para pimpinan OPD saja yang susah ditemui. Para Kepala Bidang (Kabid) pun susah ditemui sebagai pengendali teknis kegiatan. Walaupun tidak semua OPD dan para Kabid dengan sikap susah ditemui. Tapi perilaku seperti ini justru hanya menghambat informasi yang perlu diketahui masyarakat.(*)

(zuma)

Artikel Bupati Ingatkan Laporan Masyarakat Sangat Banyak Pimpinan OPD Sulit Ditemui pertama kali tampil pada Dikte News.

Dibalik pertanyaan publik dan ramainya para netizen di sosial media akhirnya terjawab lewat penjelasan pihak BKPSDM Kabupaten Banggai.

Kepala BKPSDM Banggai Farid Hasbullah dikonfirmasi media ini, Jumat (17/8) mengatakan alasan pelantikan Marsidin Ribangka kendatipun tidak berada pada jalur seleksi terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Farid menjelaskan ada tiga poin mendasar pelantikan Marsidin yang secara otomatis mengembalikan posisi eselonya (eselon 2b). “Yang pertama pelantikan Marsidin merujuk pada, Pemda Banggai taat melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA). Kedua hasil fasilitasi Pemda Banggai dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan ketiga berdasar pada persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelasnya.

Sambungnya dari tiga hal tadi, maka Marsidin Ribangka langsung dilakukan pengangkatan kembali kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) kata dia.

Marsidin dilantik dan diambil sumpah jabatan bersama 8 orang pejabat eselon 2b, oleh Bupati Amirudin bertempat diruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, kawasan perkantoran Bukit Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Kamis (16/7).

Kita ketahui bersama bahwa Marsidin pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggugat Pemda Banggai soal pemberhentian dirinya dari jabatan Kepala BPKAD Kabupaten Banggai kala itu. 

Proses panjang gugatan itu tak luput dari perhatian publik yang terus mengikuti isu persidangan hingga perseteruan terbuka di sosial media, manakala Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan penggugat Marsidin Ribangka.

Dengan dilantiknya Marsidin Ribangka oleh Bupati Amirudin menyampaikan pesan sebuah keberlangsungan tata pemerintahan yang berintegritas, profesional dan bermartabat mengalahkan bisik-bisik politik dalam pengisian jabatan strategis yang hanya didasarkan pada kepentingan semata suka atau tidak suka. 

Jiwa Besar Bupati

Dari sini kita belajar dari kepemimpinan Bupati Amirudin yang enggan terjebak dengan tekanan kepentingan individualistik atau kelompok fanatisme yang ujungnya bermuara pada kezoliman dan kelaliman pemimpin. Sebaliknya tetap mengedepankan dirinya patut dan taat pada pelaksanaan dan penyelenggaraan hukum pemerintahan daerah secara konstitusional, transparansi dan akuntabel.(*)

(zuma)

Artikel Kepala BKPSDM Banggai Farid Hasbullah Beri Penjelasan Pelantikan Marsidin Ribangka pertama kali tampil pada Dikte News.

Semangat tersebut menjadi landasan bagi seluruh kader, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dalam menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan. 

Bagi Partai Demokrat, kehadiran partai berlogo bintang mercy ini tidak hanya diukur dari aktivitas politik semata, tetapi juga dari sejauh mana mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam momentum menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25 berbagai kegiatan dengan agenda utama pada masyarakat berlangsung serentak di seluruh jajaran Partai Demokrat se – Indonesia tak kecuali di Provinsi Sulawesi Tengah. Agenda kegiatan sebagai pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako menjadi dilaksanakan dengan jadwal dua DPC yakni DPC Kabupaten Morowali dan DPC Kabupaten Banggai. Kegiatan tersebut bertujuan untuk  membantu masyarakat yang sebagai wujud kepedulian Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat di berbagai daerah juga didorong untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, serta memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang erat antara partai dan masyarakat. Pelayanan pada masyarakat merupakan wujud nyata dari pengabdian yang menjadi nilai utama Partai Demokrat. Oleh karena itu, setiap kader diharapkan terus menjaga semangat kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Melalui berbagai program sosial dan kemasyarakatan, Partai Demokrat berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa politik dapat diwujudkan melalui kerja nyata, kepedulian, dan pelayanan yang berkesinambungan.(***)

Artikel Demokrat Selalu Menjadikan Pelayanan Pada Masyarakat sebagai Agenda Utama pertama kali tampil pada Dikte News.