Kami menegaskan bahwa akun-akun tersebut adalah PALSU dan dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan indikasi modus penipuan, pemerasan, atau menjanjikan pengurusan perkara tertentu.

Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajaran pejabat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tidak pernah menggunakan akun media sosial pribadi untuk urusan kedinasan, meminta uang, ataupun memfasilitasi hal-hal di luar hukum. 

Segala informasi resmi hanya dirilis melalui situs dan kanal media sosial terverifikasi milik institusi. Jika Anda dihubungi oleh akun mencurigakan tersebut, dimohon untuk mengabaikannya, segera melakukan blokir, dan melaporkannya ke pihak berwenang.(*)

(zuma)

Artikel Kejati Sulteng Imbau Masyarakat Waspada Beredar Akun Palsu Catut Nama Kajati pertama kali tampil pada Dikte News.

Menurut Tenaga Ahli Fraksi Golkar bahwa penilaian Asrudin menyederhanakan persoalan daerah, tendensius dan tidak mencerdaskan masyarakat dan para pembaca 

“Ketergantungan pada dana transfer bukan kondisi khusus di banggai. Tapi hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah kondisinya sama, bahkan hampir di seluruh Indonesia, mengalaminya,” ujarnya, Senin (5/10/26).

Ramdan begitu sapaanya mengatakan bahwa desain desentralisasi fiskal kita memang begitu kata dia. “Maka kalau menyebutnya sebagai kegagalan bupati, menurut saya itu menyederhanakan persoalan,” ucapnya.

Ia juga menyoroti inkonsistensi dan tendensius dalam pernyataan tersebut. Di satu sisi, Asrudin mengakui kesalahan tidak selalu ada pada satu pihak dan bersumber dari sistem desentralisasi yang tidak seimbang. Namun di sisi lain, ia memakai diksi “gigit jari” yang langsung menyasar Bupati.

“Kalau akar masalahnya memang desain desentralisasi fiskal, jadi lucu kenapa justru sorotannya hanya ke satu Bupati, padahal hampir semua daerah bukan hanya di Sulawesi Tengah tapi di seluruh daerah mengalami kondisi yang sama. Maka Itu yang saya sebut tendensius. Publik digiring ke kesimpulan yang sudah ditentukan, bukan diajak memahami persoalan secara luas,” ucapnya.

Ia menilai pernyataan itu hanya menonjolkan risiko, seperti defisit, gagal bayar, dan penundaan gaji, tanpa menyebut langkah-langkah yang sudah dan sedang ditempuh Pemda. “Mencerdaskan itu berarti menyajikan gambaran utuh seputar masalahnya apa, penyebabnya apa, dan solusinya apa. Yang disampaikan hanya sepotong,” bebernya.

Terkait sisa dana transfer kurang bayar Rp. 477 miliar yang di sebutkan Asrudin, Ramdan menyebut itu hak daerah yang wajib untuk diperjuangkan. Ia menjelaskan, sebagian besar nilai tambah sektor migas dan pertambangan masuk ke pusat lewat pajak dan royalti lalu kembali ke daerah sebagai Dana Bagi Hasil (DBH). “Maka sebagai daerah penghasil, kita wajib mendapatkan hak kita dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Ramdan menambahkan, saat ini Bupati Amirudin tidak berhenti pada soal dana transfer, tetapi aktif mencari sumber pendapatan baru, salah satunya Participating Interest (PI) 10 persen dari pengelolaan sektor migas di banggai.

Prosesnya lanjut Ramdan, sudah berjalan. KKKS telah menyampaikan surat penawaran resmi PI 10 persen pada PT Banggai Energi Utama (BEU), Perseroda yang ditunjuk Pemkab Banggai. PT BEU akan mengelolanya melalui anak perusahaan khusus. “Ini bukan janji kosong Bupati, tetapi tahapan nyata yang bisa di akses semua orang. Benar bahwa hasilnya tidak instan, tapi pengelolaan dan realisasi penuh PI 10 persen dijadwalkan efektif pada Desember 2027,” terangnya. 

Karena itu, ia menegaskan PI bukan solusi atas tekanan APBD 2026, melainkan fondasi kemandirian fiskal daerah jangka menengah. 

 “Selama ini kekayaan migas di banggai lebih banyak dinikmati di luar daerah. Maka kedepan lewat PI 10 persen, daerah akan ikut memiliki bagian dalam pengelolaannya. Inilah jalan menuju kemandirian fiskal, dan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka sedang menempuhnya,” tambahnya.

Untuk menjaga ruang fiskal sebelum PI 10 persen efektif, Ramdan menyebut Bupati Banggai menempuh tiga langkah.

Pertama, intensifikasi pajak dan retribusi. Melalui Bapenda, Pemda membenahi kelembagaan dan menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan agar lebih transparan dan mudah diakses. 

Dari 13 jenis pajak daerah, fokus diarahkan ke sektor potensial seperti Pajak Air Tanah serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang realisasinya melampaui target. Kedua, digitalisasi pemungutan. Pelaporan pajak kini bisa dilakukan mandiri secara online lewat e-SPTPD dan e-BPHTB. Pembayaran PBB lewat e-PBB terhubung dengan kanal perbankan seperti BNI mobile banking, ATM, dan Agen 46. Pembayaran retribusi di OPD pemungut juga diperluas lewat QRIS. “Tujuannya menutup kebocoran dan memudahkan wajib pajak patuh,” tandasnya.

Ketiga, optimalisasi aset daerah lewat Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengamankan dan menginventarisasi aset potensial, sementara penatausahaan lewat aplikasi e-BMD diperketat agar pemanfaatan aset tertib dan akuntabel. Menurut Ramdan, langkah ini sudah mulai menunjukkan hasil. Hingga akhir tahun anggaran sebelumnya, PAD Banggai tercatat Rp294,50 miliar, tumbuh sekitar 16,26 persen. 

“Bupati Banggai Amirudin Tamoreka terus bekerja ditengah tekanan fiskal, dan Bupati Banggai tidak anti-kritik, kritik itu sehat. Tetapi kritik yang baik berbasis data, yang melihat persoalan utuh, dan menawarkan solusi. Kalau kritik yang hanya membangun kesan Bupati gagal, itu tidak mencerdaskan. Pemerintah daerah sedang bekerja, dan kami mendukung penuh langkah Bupati,” tutupnya. (*)

(zuma)

Artikel Kritik Asrudin “Bupati Gigit Jari” Nilai Ramdan Tendesius Tidak Mencerdaskan Publik pertama kali tampil pada Dikte News.

Fakta itu diakui seorang warga Luwuk Banggai Ahamd Alfaruq saat dirinya membuat kartu sidik jari di Unit Identifikasi Satreskrim Polresta Banggai, Selasa (5/10/26).

Kepada media ini Ahmad mengaku saat berurusan, dirinya mendapat pelayanan yang baik sehingga proses urusanya dalam waktu singkat cepat selesai.

Lenih jauh ia menuturkan pelayanan yang dirasakan langsung saat mengurusi kartu sidik jari di Unit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banggai.

“Petugasnya ramah dan sangat mengedukasi setiap tahapan yang diurusi,” akunya.

Warga Luwuk Banggai Ahmad Alfaro bahkan membuat testimoni singkat pada media dengan memberikan apresiasi atas pelayanan yang dialami langsung di Unit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banggai. 

“Terima kasih petugas Unit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banggai telah membantu kelancaran urusan kami selaku warga membuat kartu sidik jari,” tambahnya.

Bahkan proses pembuatan kartu sidik jari kata dia berlangsung cepat dan petugasnya ramah, “Tidak ada biaya apapun, terima kasih Unit Identifikasi Satreskrim Polresta Banggai,” singkatnya.(*)

(zuma)

Artikel Warga Apresiasi Layanan Sidik Jari Unit Identifikasi Satreskrim Polresta Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Maraknya praktik ini KUPP Luwuk kemudian berinsiatif melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bertempat di Ruangan Maritim Kantor Pelabuhan UPP Kelas II Luwuk, Selasa (5/10/26). 

Rakor tersebut melibatkan semua unsur Forkompimda, OPD dan Instansi terkait pelabuhan yang secara bersama – sama  merumuskan langkah strategis dalam  meningkatkan pengawasan perairan wilayah hukum UPP Kelas II Luwuk.

Kepala Kantor UPP Kelas II Luwuk Hasfar usai rakor kepada media ini mengatakan pada prinsipnya semua peserta rakor setuju dengan inisiasi UPP Luwuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) melibatkan unsur Forkompimda, OPD, Instansi terkait pelabuhan. “Semuanya setuju dan mensuport inisiasi UPP Luwuk untuk membentuk Satgas,” ujarnya.

Untuk menguatkan legalitas Satgas, ia berharap perlu juga ada dukungan penuh Bupati Banggai untuk membuatkan SK (Surat Keputusan). “Dan itu sudah disetujui Asisten II Setda Banggai yang hadir saat rakor,” ucapnya. 

Setelah Satgas dibentuk kami juga akan melaporkan langsung pada Gubernur Sulteng agar diketahui keberadaan Satgas yang akan melakukan tugas pengawasan bahkan penindakan bagi pelanggar kata dia.

Hasfar tak menampik kalau saja selama ini Gubernur Sulteng sangat aktif dan fokus mengamati berbagai macam kegiatan penyeludupan BBM dan Gas LPG yang lewat jalur pelabuhan tikus yang di Luwuk kata dia. Bahkan kapal – kapal yang memuat memuat tidak memiliki dokumen, “Sehinggah kapal tersebut masuk pada jam – jam tertentu  ketika petugas lengah,” terangnya.

Hal inilah yang membuat KUPP Luwuk menginisiasi dibentuknya Stagas yang setidaknya dapat mengurangi atau mencegah kegiatan ilegal dan kapal liar yang memanfaatkan jalur pelabuhan tikus untuk kegiatan ilegal. Lebih menjabarkan apa saja nanti yang menjadi tugas – tugas yang terlibat dalam Satgas. Ia menambahkan akan segera berkoordinasi dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Banggai.

Hasfar berharap Satgas yang terbentuk dapat bekerja dengan serius. “Dan untuk mendukung itu KUPP Luwuk akan menyiapkan kapal patroli untuk dapat di gunakan dalam operasi satgas,” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Inisiasi KUPP Luwuk Bentuk Satgas Dapat Restu Forkopimda Berantas Praktik Ilegal BBM – Gas LPG di Jalur Pelabuhan Tikus pertama kali tampil pada Dikte News.

Pembentukan itu merujuk surat mandat Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Nomor : 02/PD-ST/JMSI/X/2026 tertanggal 4 Oktober 2026 ditandatangani Ketua Pengda JMSI Sulteng Murtalib dan Sekretaris Mahful Haruna

Setelah terbentuk rencananya Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Sulteng akan melakukan prosesi pelantikan Pengurus Cabang (Pengcab) JMSI Kabupatan Banggai yang rencananya akan digelar pada bulan November.

Terbentuknya pengurus JMSI Kabupatan Banggai pertanda sebuah keseriusan besar pengurus dan anggota berjumlah 8 orang menghadirkan organisasi pengembangan media (JMSI) di wilayah jazirah timur sulawesi. Antusias ini merupakan simbol media lokal di kabupatan banggai yang sangat membutuhkan organisasi terstruktur dan legal berkedudukan mulai dari pusat hingga ada di kabupatan/kota.

Pemilihan KSB 

Dalam pembentukan Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) Pengcab JMSI Kabupatan Banggai mengedepankan proses demokrasi melalui mekanisme voting yang telah disepakati bersama. Kendatipun rangkaian pemilihan KSB dilakukan sederhana tanpa proses formal tapi hal tesebut tidak mengurangi esensi dari sebuah dialektika  demokrasi yang berlangsung di Sekretariat Paguyuban Wartawan Banggai (PWB) di Jalan Halmahera, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupatan Banggai Senin (05/10/2026).

Mereka yang berkompetisi pada calon KSB adalah yang mendapat mandat yakni Sofyan Labolo (Luwuktimes.id), Hasbi Latuba (Portalluwuk.com), Ramli Zakaria (Gerbangtimur.id), Naser Kantu (Banggaitimes.id), dan Zulkifli Mangantjo (Diktenews.com). Dan juga oleh tiga anggota yang telah terdaftar melalui barcode dengan jumlah total 8 orang.

Demokrasi  

Proses voting pun dimulai dengan tahapan  awal memilih calon ketua. Dua nama dalam voting calon ketua mencuat Sofyan Labolo dan Zulkifli Mangantjo yang muncul ke permukaan lewat mekanisme voting. Dalam pemilihan itu Sofyan Labolo unggul 6 suara atas Zulkifli yang hanya berhasil 1 suara dari para eksekutor.

Ketegangan terbungkus mental demokrasi berlanjut pada tahapan pemilihan calon sekretaris. Yang artinya calon ketua terpilih pada tahapan ini hanya memberikan hak suara (memilih) pada calon sekretaris dan begitu pula pada pemilihan calon bendahara, baik calon terpilih ketua dan sekretaris hanya dapat memberikan hak pilih. 

Ketatnya sesi ini semakin memacu adrenalin para pemneri hak suara dengan aura wajah regang namun tetap santun mulai memberikan hak pilih mereka dengan menuliskan nama pada secarik kertas.

Dari hasil voting tiga nama bersaing ketat pada calon sekretaris mereka adalah Hasbi Latuba, Zulkifly Mangantjo dan Nasir Kantu. Hasil akhirnya Hasbi Latuba unggul 3 suara dari Zulkifly dan Nasir yang hanya mampu mengamankan masing – masing 2 suara. 

Dinamika pemilihan tak hanya sampai disitu pada tahapan puncak yakni memilih calon bendahara yang juga tak kala menegangkan.

Terjadi dua kali putaran pemilihan calon bendahara. Itu setelah voting pertama Ramli Zakaria dan Nasir Kantu sama – sama mengantongi 3 suara dan Zulkifly 1 suara.

Karena suara yang sama maka forum menyepakati untuk dilakukan lanjut voting putaran kedua untuk menentukan siapa yang nantinya akan menjadi pengendali keuangan organisasi kedepan.

Konstalasi sedikit berubah pada putaran kedua. Nasir Kantu unggul mengunci 4 suara dari Ramli Zakaria yang stagnan dengan mengantongi 3 suara. Dari hasil voting yang dilakukan kurang lebih 3 jam dimulai pukul 14.00 Wita sampai 17.00 Wita, maka secara resmi Pengcab JMSI Kabupatan Banggai melahirkan pengurus dan anggota dengan komposisi Ketua Sofyan Labolo, Sekretaris Hasbi Latuba dan Bendahara Nasir Kantu.

Sementara posisi anggota (Pengcab) JMSI Kabupatan Banggai yakni Zulkifly Mangantjo, Ramli Zakaria, Andika Kasimun, Iwan dan Ikbal. Usai melakukan pemilihan suasana yang tadinya tegang drastis berubah menjadi gelak tawa lepas memecah ketegangan ruangan rapat sembari membahas panitia persiapan pelantikan JMSI Banggai oleh PD JMSI Sulteng untuk tiga tahun periodeisasi.(*)

(zuma)

Artikel Amankan Mandat JMSI Sulteng, JMSI Banggai Terbentuk Siap Menuju Pelantikan pertama kali tampil pada Dikte News.

Kembali insiden yang sama menimpa kapal ikan yang tenggelam di wilayah perairan laut Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai pada, Sabtu (3/10/2026).

Laporan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Luwuk Hasfar mengatakan tenggelamnya kapal ikan itu tidak jauh dari lokasi kejadian (KLM) Empat Bersaudara asal Taliabo yang terjadi pada Rabu (30/9/2026).

Hasfar mengaku setelah mendapat informasi adanya kapal ikan tenggelam, ia dan anggotanya turun langsung ke lokasi menggunakan Kapal Patroli KPLP milik KUPP Kelas II Luwuk untuk melakukan proses evakuasi.

“Hari ini kami mengevakuasi kapal nelayan yang tenggelam di wilayah perairan KUPP Luwuk dan alhamdulillah seluruh nelayan selamat,” ujarnya. Hasfar menambahkan dalam insiden itu tidak ada korban jiwa seluruh ABK kapal berhasil di selamatkan kata dia.

Terpisah keterangan Polisi menyebutkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.30 Wita.  Kapal nelayan yang membawa 10 orang itu mengalami kebocoran akibat kondisi cuaca buruk saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Rakyat Luwuk menuju rompong untuk mengangkut ikan.

Kapolsek Luwuk AKP Muh. Asdar mengatakan informasi kejadian diterima pada pukul 11.43 Wita. Polisi dan Tim Rescue Pos SAR Luwuk bersama unsur lainnya segera bergerak ke lokasi untuk melakukan operasi penyelamatan.

“Tim langsung melakukan pencarian dan evakuasi setelah menerima laporan. Seluruh korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat,” terang AKP Asdar. 

Sekitar pukul 12.45 Wita, seluruh korban berhasil dievakuasi. Selanjutnya, dibawa menggunakan Speed Boat Patroli KUPP Kelas II Luwuk dan tiba di Pelabuhan Tilong Luwuk sekitar pukul 13.40 Wita.

Seluruh korban selamat kemudian diserahkan pada pihak keluarga. Adapun 10 korban yang berhasil dievakuasi yakni Rahman (40), Arufudin (43), Rafli (14), Ramdani (35), Ebon (30), Yono (33), Rivai (41), Hendra (44), Hafid (43), dan Usman (37).(*)

(zuma)

Artikel KUPP Luwuk Polisi dan Tim SAR Evakuasi 10 ABK di Perairan Laut Desa Bunga Banggai Sulteng pertama kali tampil pada Dikte News.

Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Luwuk Hasfar. Di jelaskan kapal (KLM) Emat Bersaudara 04 berlayar dari Tabona pada Rabu (30/9/2026) sekira pukul 12.00 Wita.

Lenih jauh KUPP Hasfar mengatakan kapal tersebut membawa muatan hasil bumi berupa kopra dan arang dengan total sekitar 30 ton. Kapal yang dinakhodai Murdin tersebut menempuh perjalanan sekitar 20 jam. “Saat berangkat dari Tabona, kondisi cuaca dan mesin kapal dilaporkan dalam keadaan normal,” ujarnya.

Namun, pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 15.00 Wita, ketika kapal berada di sekitar perairan Luwuk dan diperkirakan masih sekitar satu jam menuju Pelabuhan Luwuk, kapal menghadapi kondisi cuaca kurang baik berupa gelombang dan angin.

Menurut Hasfar, kapal dihantam gelombang sebanyak tiga kali. Nakhoda kemudian mengubah arah kapal dengan mengikuti arus. Dalam kondisi tersebut, air mulai masuk ke dalam kapal dan menyebabkan mesin pompa serta mesin utama tidak berfungsi. 

Kondisi itu membuat air semakin masuk ke kapal sehingga nakhoda mengambil langkah untuk menyelamatkan kapal dengan mengarahkannya ke wilayah pesisir. “Kapal kemudian diarahkan untuk dikandaskan di sekitar pesisir Desa Bunga,” jelas Hasfar.

Dan akhirnya kapal tersebut dikandaskan di sekitar pesisir Desa Bunga yang berjarak kurang lebih 16 kilometer dari Kota Luwuk. Hingga saat ini informasi mengenai kondisi awak kapal serta kerusakan dan kerugian akibat insiden tersebut masih dalam penanganan dan pendataan pihak terkait.

Dari kejadian itu, KUPP Kelas II Luwuk Hasfar dengan tegas mengimbau seluruh masyarakat khusunya pemilik kapal untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum berlayar, “Kalau cuaca tidak memungkinkan agar pelayaran di tunda. Karena pasti pihak Syahbandar tidak ada akan memberi spb apabila cuaca tdk memungkinkan,” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Gerak Cepat KUPP Luwuk Datangi Lokasi Insiden Kapal Layar Motor Asal Taliabo di Perairan Laut Desa Bunga pertama kali tampil pada Dikte News.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Sebelum menjabat Kapolri, Komjen Pol Suyudi Ario Seto adalah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 25 Agustus 2025 dan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1994 dan lahir di Jakarta 14 Juli 1973.

Dalam pelantikan itu, Presiden Prabowo secara langsung memandu pengucapan sumpah jabatan Kapolri (Komjen Pol) Suyudi dan memperoleh kenaikan pangkat dari Komisaris Jenderal (Komjen) menjadi Jendral Polisi bintang empat (Kapolri).

Dalam kesempatan yang sama pula, Presiden Prabowo melantik Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Sementara Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo setelah dilakukan proses pemberhentian dengan hormat dari Kapolri dan di anugrahi tanda kehormatan Bintang Maha Putra Adi Purna oleh Presiden Prabowo juga melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).(*)

(zuma)

Artikel Kapolri Berganti : Presiden Prabowo Lantik Komjen Pol Suyudi, Listyo Jabat KSP pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tesebut dikatakan Kepala UPP Kelas II Luwuk Hasfar saat berbincang – bingung diruang kerjanya, Kamis petang (1/10/2026). 

Ia menuturkan ahun 2025 dari target negara untuk PNBP sebesar Rp.14.719.014.000, UPP Kelas II Luwuk menyumbangkan lebih dari angka target senilai Rp. 15.274.757.287 kata dia.

Kembali pada tahun ini (2026) apakah PNBP yang ditargetkan negara bisa melebihi atau sebaliknya tepat sesuai angka ? Hasfar mengaku optimis bisa melampaui target yang ada.

Alasanya sederhana banyaknya perusahaan, kami optimis dapat melebihi target yang ada. Ia mengaku pada tahun ini (2026) negara menargetkan PNBP sebesar Rp. 14.777.322.000. “Dari target itu pada per 30 September 2026 kemarin, kami telah berada pada angka Rp. 11.185.211.041,” ujarnya.

Artinya tahun ini kami bisa melebihi target PNBP yang telah ditetapkan negara. Dan ini tidak sekonyong – konyong langsung melebihi target tetapi pencapaian yang ada karena ditopang dengan sistem pengawasan dan kerja tim KUPP Kelas II Luwuk agar sumber – sumber PNBP berjalan dengan lancar sehingga potensi PNBP dapat di maksimalkan.

Yang terpenting kata dia, dan juga perlu diketahui publik bahwa secara explisit pembayaran PNBP bukan pada kami, tapi oleh perusahaan langsung setor ke kas negara. “Kami (bendahara) hanya mengeluarkan billing pada perusahaan untuk  membayar PNBP. Setelah itu bukti bayar yang diserahkan pada kami untuk dibukukan,” jelasnya.

Jadi mekanisme pembayaran (PNBP) oleh perusahaan langsung setor ke negara bukan pada kami (UPP Kelas II). “Kami hanya menerima bukti bayar saja untuk proses administrasi,” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Prestasi UPP Kelas II Luwuk Setiap Tahun Lampaui Target PNBP Negara pertama kali tampil pada Dikte News.

Rangkaian kegiatan Harhubnas 2026 tersebut diawali dengan Kampanye Keselamatan Pelayaran yang dilaksanakan di Pelabuhan Luwuk, pada Selasa, 29 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama insan perhubungan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh pengguna jasa transportasi terhadap pentingnya keselamatan, khususnya keselamatan pelayaran.

Dalam kegiatan tersebut, Kantor UPP Bunta hadir bersama jajaran insan perhubungan sebagai bentuk komitmen untuk terus mendukung kampanye keselamatan pelayaran serta mendorong terwujudnya budaya keselamatan yang konsisten di lingkungan pelabuhan dan pelayaran.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2026 melalui Upacara Harhubnas yang dilaksanakan pada Rabu, 30 September 2026, bertempat di Lapangan Tribun Mirqan Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh insan perhubungan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulteng 

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Banggai dan beberapa Bupati di wilayah Provinisi Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir pula perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Kabupaten Banggai, serta para pemangku kepentingan dan undangan lainnya.

Kepala Kantor UPP Kelas III Bunta Ir. Imran Usman, ST, MM mengatakan upacara Harhubnas tesebut di hadiri oleh seluruh jajaran Kantor UPP Bunta dan jajaran insan perhubungan lainnya. “Kehadiran ini menjadi wujud nyata komitmen Kantor UPP Bunta dalam mendukung semangat Hari Perhubungan Nasional 2026 dan khususnya dalam memperkuat kolaborasi, pelayanan transportasi, serta keselamatan pelayaran di wilayah kerja,” ujarnya.

Momentum Harhubnas 2026 ini menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semangat tersebut juga diwujudkan melalui penguatan perilaku selamat (safety behavior) serta kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan dalam setiap penyelenggaraan transportasi.

Bagi Kantor UPP Bunta kata dia, peringatan Harhubnas bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi kepelabuhanan, khususnya dalam memastikan pelayanan berjalan dengan baik serta aspek keselamatan dan keamanan pelayaran senantiasa menjadi prioritas.

Melalui semangat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2026, Kantor UPP Bunta bersama seluruh insan perhubungan di Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 Menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih Maju,” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Kantor UPP Bunta Hadiri Rangkaian Harhubnas 2026, Kampanye Keselamatan Pelayaran dan Upacara Puncak di Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mencecar Kalapas Kelas II A Cibinong Wisnu Hani Putranto tentang barang mewah yang ditemukan Ombudsman RI saat sidak di kawasan Lapas Kelas II A Cibinong pada 23 September 2026.

Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan soal asal – usul barang mewah seperti kulkas, sofa, TV, AC, minuman keras hingga pigura (bingkai foto) yang terdapat di meja dalam rumah dinas yang terlihat mewah kondisi ruanganya bak apartemen. “Itu barang – barang gede lho,” ucapnya.

Pertanyaan itu membuat (Kalapas) Wisnu Hani Putranto yang kabarnya telah di non aktifkan terlihat kelabakan menjawab rentetan pertanyaan Yuniar Arif Wibowo saat berlangsung RDP di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Barang mewah itu darimana untuk siapa dan perintah siapa barang itu ada disana ? Apakah untuk warga binaan ? Termasuk sebuah pigura (bingkai foto) yang diakui Wisnu bahwa benda itu adalah temuan dari petugas Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban saat razia blok hunian pada 22 September 2026 yang artinya sehari sebelum sidak Ombudsman RI di kompleks Lapas.

Namun jawaban Wisnu justru memantik kritik dan kecurigaan Yuniar, ” Anda jangan menutupi kebohongan dengan kebohongan,” tegasnya. Yuniar lalu bertanya keberadaan CCTV apakah ada atau tidak sebagai pengamanan dikawasan rumah dinas yang merupakan objek vital juga.

Menurut Wisnu CCTV hanya terpasang pada area tertentu saja. Mendengar itu Yuniar balik mengatakan bahwa anda tiga tahun betugas sebagai Kalapas. “Masa tiga tahun periodik tidak di anggarkan CCTV diareal itu, apakah ini hanya untuk menutupi untuk memberikan fasilitas pada warga binaan,” ujarnya.

Kalau ada CCTV kita bisa mengetahui siapa saja yang angkat barang ke situ dan siapa saja yang keluar masuk disitu. Yuniar juga memperdalam hilangnya barang mewah dua hari setelah sidak Ombudsman seperti yang viral dalam video. Karena sangat berbanding terbalik saat pengecekan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan barang mewah itu telah tiada dari dalam rumah dinas tidak seperti sebelumya saat sidak Ombudsman RI.

Bahkan beberapa buah AC tidak lagi kelihatan lagi kata dia. Kalau alasan rusak bukan berarti di copot tapi diperbaiki kata Yuniar. Lalu siapa yang memindahkan barang mewah itu dari dalam rumah dinas, “Hilangnya sofa, kulkas, AC dan juga pigura,” ucapnya. 

Wisnu mengaku yang memasukan barang itu adalah petugas penanggung jawab Kasi Kamtib, dan mengaku kalau dirinya yang memerintahkan Kasi Kamtib mengosongkan barang mewah dari dalam rumah dinas karena menurutnya benda itu adalah milik pribadi bukan barang milik negara kata dia.

Yuniar menegaskan bahwa anda tidak hanya membohongi Menteri saja tapi juga semua publik. “Ingat kecerdasan publik jangan anda bohongi,” jelasnya. Yuniar meminta persoalan ini diperiksa secara transparan dan tidak hanya sanksi penonaktifan saja akan tetapi apabila terbukti diberhentikan dan juga apabila pemeriksaan ditemukan pelanggaran atau unsur pidana.

Yuniar menambahkan bahwa peristiwa ini tidak hanya berhenti sampai di Lapas Cibinong saja, akan tetapi bisa menjadi pintu masuk untuk Lapas di seluruh wilayah se – Indonesia.(*)

(zuma)

Artikel Komisi XIII DPR RI Cecar Kalapas Cibinong Soal Hunian Mewah, Yuniar : Peristiwa Ini Bisa Jadi Pintu Masuk Lapas Se – Indonesia pertama kali tampil pada Dikte News.

Setelah pencopotan beredar video permohonan maaf eks Manajer Pupuk Feri Fajar Dwi Prasetyo disampaikan terbuka pada Mentan Andi Amran Sulaiman dan petani khususnya Suherdi petani Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupatan Banggai yang mengaku sulit mendapatkan pupuk karena tidak punya kelompok tani.

Buntut curhatan petani Suherdi, Mentan Andi Amran Sulaiman saat itu masih memberikan kesempatan manajer pupuk untuk membantu Suherdi. Namun terlihat sikapnya didepan Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan kalau itu adalah kewenangan PPL. Sontak Mentan Andi Amran Sulaiman geram dan tanpa basa – basi memerintahkan stafnya meneruskan perintah pencopotan Manajer Pupuk saat itu juga ke Jakarta.

Dalam video permohonan maaf eks Manajer Pupuk Feri Fajar Dwi Prasetyo ditujukan pada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Suherdi petani asal Desa Titrta Sari, Kecamatan Toili, Kabupatan Banggai. Berikut petikan permohonan maaf eks Manajer Pupuk Sulawesi Tengah Feri Fajar Dwi Prasetyo.

“Saya Feri Fajar Dwi Prasetyo mantan Manajer Pupuk di Sulawesi Tengah dari hati saya yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya atas kesalahan saya baik dari attitude maupun perlakukan saya di depan bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat acara panen raya di kabupaten banggai” ungkapnya.

Ia mengakui apa yang dilakukan telah salah dan telah mencederai misi Mentan Andi Amran Sulaiman dalam membangun kemajunan sektor pertanian tercapainya kesejahteraan rakyat dan petani melalui penyediaan pupuk dan bekerja untuk rakyat.

Menurutnya kesalahan yang dilakukan adalah murni karena kelalaian secara pribadi dan tidak ada maksud apapun di balik itu, “Saya benar – benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan terima kasih bapak telah menegur dan mengingatkan kesalahan saya” ucapnya.

“Dan kepada bapak Suherdi petani Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupatan Banggai saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan saya yang telah saya berikan belum maksimal. Saya berjanji kedepan akan memperbaiki pelayanan saya lebih baik lagi,” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Eks Manajer Pupuk Minta Maaf ke Mentan Andi Amran Sulaiman Usai Dicopot dari Jabatan pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebuah mobil dilaporkan menabrak pohon kelapa di wilayah Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai.

Mobil Avansa warna silver bernomor polisi DP 1325 LT dikemudikan Angelo Immanuel (22) bergerak dari arah Kota Palu menuju Luwuk. 

Namun sesampainya di lokasi kejadian, setelah melewati jembatan Tobelombang, pengemudi menambah laju kecepatan mobil di jalanan lurus. 

Diduga mengalami microsleep atau tertidur sesaat saat mengemudi. Mobil hilang kendali dan hilangnya konsentrasi dalam beberapa detik, mobil lalu oleng keluar dari badan jalan dan masuk ke area perkebunan kelapa.

Dalam peristiwa itu sopir dan empat orang penumpang yakni Halik Mo’o (46), Rizki Larau (25), Vikran (26) dan Vera (21) dilaporkan selamat hanya mengalami sejumlah luka memar, robek hingga traumatic serta kerugian materil sekitar Rp.14Juta.

Personel Polsek Nuhon bersama warga sekitar membantu mengevakuasi korban untuk mendapatkan perawatan medis di Puskesmas setempat. Polisi mengamankan lokasi agar tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur utama penghubung Luwuk – Palu.

Kapolsek Nuhon, Ipda Tesar M. Noor, S.H., mengingatkan para pengemudi agar tidak memaksakan diri berkendara saat kondisi tubuh lelah atau mengantuk, terutama saat melintasi jalur rawan kecelakaan. 

“Microsleep sangat berbahaya karena pengemudi bisa kehilangan kesadaran beberapa detik tanpa disadari. Dalam kecepatan tinggi, kondisi itu bisa berakibat fatal,” ujarnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi para pengendara angkutan barang maupun kendaraan pribadi untuk selalu memastikan kondisi fisik tetap prima sebelum melakukan perjalanan jauh.(*)

(zuma)

Artikel Mobil Avanza Hantam Pohon Kelapa 5 Korban, Kapolsek Nuhon Imbau Bahaya Microsleep pertama kali tampil pada Dikte News.

Ketika jabatan bukan lagi jadi pembatas melainkan sebuah kedekatan hati yang tulus yang saling dirasakan antara pimpinan dalam hal ini Bupati Amirudin dan bawahan (PPPK).

Mendadak suasana dalam ruangan Aula BKPSDM Kabupaten Banggai sejenak berubah menjadi tangis haru menyelimuti 1.238 peserta mengikuti rangkaian acara pembukaan orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis, Guru dan Kesehatan.

Bermula saat Bupati Banggai Amirudin menyampaikan sambutan lalu kemudian  memberikan kesempatan bertanya dari peserta orientasi. Diantara 1.238 peserta yang duduk rapi dalam ruangan, seorang PPPK yang duduk pada jejeran kursi bagian depan mengenakan seragam orientasi kameja lengan panjang putih celana panjang hitam memegang mic mengajukan pertanyaan. 

Namun dibalik pertanyaan itu berubah menjadi curhatan kisah para honorer yang kini menjadi PPPK. Seisi ruangan pun larut dalam haru. Ia mengisahkan perjalanan panjang sekian puluh tahun menjadi honorer di salah satu instansi lingkup Pemda Banggai, dan barulah pada pemerintahan Bupati Banggai Amirudin mereka terangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Dengan mata berkaca – kaca diselimuti kesedihan ia meminta izin pada Bupati Banggai untuk bersalaman. Mendengar itu, Bupati turun dari podium lalu menyambutnya. Tidak hanya bersalaman saja, ia sontak memeluk erat tubuh Bupati seakan menumpahkan kisah dan dan lika – liku puluhan tahun dari honorer hingga terangkat menjadi PPPK.

Semua yang hadir pun larut dalam kesedihan, bahkan ada yang berlinang air mata ikut merasakan bagaimana perjuangan mereka kala membayangkan puluhan tahun mengabdi dari honorer dan kini menjadi PPPK.

Ia mengakui andil Bupati Banggai Amirudin telah merubah nasibnya dan ribuan honorer lain terangkat menjadi PPPK. Melihat jumlah PPPK Kabupatan Banggai adalah yang terbanyak kurang lebih 8 ribu di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah ini tentu tak hadir secara sim salabim, butuh perjuangan dan komitmen seorang Bupati Banggai mewujudkan kesejahteraan mereka menjadi PPPK termasuk penganggaran gaji dan tunjangan PPPK yang bersumber dari APBD daerah.(*)

(zuma)

Artikel Tangis Haru Ungkapan Lubuk Hati Seorang PPPK Tumpah Dalam Pelukan Bupati Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Penyerahan bantuan tersebut masih merupakan bagian dari rangkaian Jambore Pertambangan FKTT Sulteng tahun 2026 yang dikemas melalui kegiatan “KTT Goes to Campus” di lingkungan Universitas Tadulako (Untad) Palu.

Selain menyerahkan bantuan peralatan laboratorium yang menjadi bagian dari rangkaian Seminar Industri Pertambangan (teknologi,inovasi,keselamatan dan keberlanjutan menuju pertambangan masa depan) melibatkan empat narasumber masing – masing

1. Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Koninis Fajar Mineral (KFM) (Ir. M. Najmi Ar Ramadhan, ST,MM) sekaligus Ketua FKTT Sulteng
2. KTT PT Bukit Makmur Istindo Niketama (Gunawan Wibowo)
3. KTT PT Vita Indah Sejati (Chairul Maiman Situmorang).
4. KTT PT Trinusa Dharma Utama (Ir. Agus Suheli, ST).

Dalam seminar di Kampus Untad Palu para narasumber memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman usaha pertambangan antara praktisi pertambangan dengan para mahasiswa melalui agenda kuliah tamu.

Kehadiran para KTT di kampus Untad Palu  diharapkan dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan tinggi dan industri pertambangan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktik pertambangan di lapangan. 

Ketua FKTT Sulteng Ir. M. Najmi Ar Ramadhan mengatakan bantuan 10 unit mikroskop binokuler ini diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran dan praktikum mahasiswa, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kajian geologi dan pengamatan sampel.

Sambungnya ini menunjukan bahwa FKTT Sulteng terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pertambangan sekaligus membangun sinergi yang lebih erat antara kampus dan dunia industri.

Kegiatan ini menjadi salah satu bagian penting dari Jambore Pertambangan FKTT Sulteng 2026, dengan semangat mempertemukan pengalaman praktisi industri dengan pengetahuan akademik di lingkungan perguruan tinggi.(*)

(zuma)

Artikel FKTT Sulteng Salurkan 10 Mikroskop Binokuler, Najmi : Bentuk Sinergi Untad Palu dan Industri Pertambangan pertama kali tampil pada Dikte News.

Memastikan agar hak pendidikan itu sampai pada warga binaan Lapas Kelas II B Luwuk, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Banggai mensosialisasikan program “Si ADE Kembali Sekolah” di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk, Jumat (25/9).

Program ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Disdikbud Banggai dengan Lapas Kelas IIB Luwuk guna menjamin hak pendidikan kesetaraan bagi warga binaan, anak binaan, hingga anak dari warga binaan yang terdata putus sekolah.

Para peserta juga dapat mengakses program pendidikan wajib belajar mulai dari jenjang Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), hingga Paket C (setara SMA). Langkah ini menjadi wujud nyata pemenuhan hak konstitusional warga negara sekaligus gerakan kemanusiaan agar setiap individu termasuk yang sedang menjalani masa pembinaan tetap memiliki masa depan yang cerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Syafrudin Hinelo, menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan tidak boleh terputus oleh jeruji besi. “Si ADE” Kembali Sekolah ini bukan sekadar program, melainkan gerakan kemanusiaan. Anak-anak yang ada di Lapas, baik anak binaan maupun anak dari warga binaan, tetaplah anak-anak banggai yang berhak mendapatkan pendidikan. “Tugas kami Disdikbud adalah memastikan hak konstitusional tersebut tetap terpenuhi,” tegasnya.

Ruang Lingkup Kerja Sama

Melalui PKS yang disepakati, Disdikbud Banggai dan Lapas Kelas IIB Luwuk menetapkan empat fokus utama pelaksanaan program yaitu ;

1. Pendataan dan Asesmen: Melakukan pendataan komprehensif terhadap anak usia sekolah (PAUD, SD, SMP) yang mengalami putus sekolah di lingkungan Lapas.

2. Layanan Pendidikan Kesetaraan: Memfasilitasi kegiatan belajar mengajar Program Paket A, Paket B, dan Paket C langsung di dalam Lapas.

3. Pengembalian ke Sekolah Formal: Mendampingi dan memfasilitasi anak binaan yang telah selesai menjalani masa hukuman untuk kembali ke satuan pendidikan formal terdekat.

4. Validasi Dapodik: Memastikan anak binaan tetap terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar tidak tereliminasi dari sistem pendidikan nasional.

Memutus Rantai Putus Sekolah

Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk menyambut positif langkah strategis ini. Ia menilai kerja sama tersebut selaras dengan pembinaan kepribadian yang selama ini dijalankan di dalam Lapas.

“Selama ini kami fokus membina mental mereka. Dengan adanya PKS ini, kami turut membina masa depan mereka melalui pendidikan. Ini merupakan langkah nyata untuk memutus rantai anak putus sekolah di Kabupaten Banggai,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai menargetkan pencapaian zero anak putus sekolah secara bertahap di seluruh wilayahnya, termasuk di lingkungan khusus seperti lembaga pemasyarakatan. Program “Si ADE Kembali Bersekolah” ini dijadwalkan mulai berjalan efektif secara penuh pada Tahun Ajaran 2026/2027.(*)

(zuma)

Artikel Disdikbud Banggai Pastikan Hak Pendidikan Warga Binaan Lapas Kelas II B Luwuk Terpenuhi pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupatan Banggai Farid Hasbullah melalui bidang yang menangani orientasi membenarkan hal tersebut.

Dari total 1.238 peserta orientasi PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan. “Pembukaanya hari ini Jumat (25/9) yang insyaallah akan dibuka resmi Bupati Banggai di Aula BKPSDM,” ujarnya.

Pada pembukaan orientasi itu dihadiri Sekda Banggai Ramli Tongko, Kepala BKPSDM Farid Hasbullah dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemda Banggai. 

Lanjutnya setelah pembukaan para peserta PPPK akan mendapatkan materi secara daring atau full online. Materi ini sebagai bagian dari orientasi untuk membekali para PPPK tentang pentingnya nilai dan etika dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. 

Yang terpenting juga adalah pengenalan jabatan dan pembentukan karakter sebagai bagian dari penguatan kapasitas para PPPK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesionalisme.

Ia menambahkan untuk kegiatan orientasi sejak pembukaan Jumat (25/9) akan berlanjut secara online pada dua pekan kedepan atau kurang lebih 15 hari.(*)

(zuma)

Artikel Bupati Banggai Membuka Resmi Orientasi 1.238 PPPK Tenaga Teknis, Guru dan Kesehatan pertama kali tampil pada Dikte News.

Di era digital saat ini, HPN juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kredibilitas, independensi, serta memerangi maraknya berita bohong (hoax) dan informasi menyesatkan serta ujaran kebencian di tengah masyarakat.

Demikian antara lain yang dibicarakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir dan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa dalam pertemuan di kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Teguh yang hadir memenuhi undangan PWI didampingi Ketua Harian JMSI Ari Rahman. Adapun Akhmad Munir didampingi Sekjen PWI Marthen Selamet Susanto, Wakil Sekjen PWI Kadirah, dan Ketua Bidang Pendidikan Agus Sudibyo.

Dalam Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1985, HPN ditetapkan pada tanggal 9 Februari. Namun untuk HPN 2027, karena 9 Februari diperkirakan bersamaan dengan bulan puasa Ramadhan, HPN akan dilaksanakan pada bulan April 2027.

HPN 2027 yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung juga digelar bersamaan dengan Pekan Olah Raga Wartawan Nasional (Porwanas).

“Secara umum HPN juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme yang sejalan dengan kesejahteraan ekonomi para pekerja media agar tetap teguh menjalankan prinsip independensi,” urai mantan Direktur Utama Perum LKBN Antara yang kini dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas Antara.

“Kami ingin agar HPN 2027 nanti bisa lebih inklusif dan melibatkan semua konstituen Dewan Pers,” ujar Akhmad Munir yang diamini Teguh Santosa. 

Adapun Agus Sudibyo menambahkan, inklusifitas HPN 2027 akan dimulai dari proses perencanaan, penyusunan program, hingga pelaksanaan. Sementara kick off HPN 2027, sambungnya, akan dilakukan pada bulan November 2027.

Dalam pertemuan, Teguh yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri PWI (2013-2018) dan Anggota Dewan Kehormatan (2018-2020) membagikan pengalamannya saat memimpin Panitia HPN 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

HPN 2016 diramaikan berbagai kegiatan monumental seperti pelayaran wartawan yang diikuti hampir 300 wartawan dari Darmaga Madura Ujung Surabaya menuju Lombok dengan menggunakan KRI Makassar-590. Selain unsur pimpinan PWI, Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, juga ikut dalam pelayaran.   

Dalam perjalanan dari Surabaya menuju Lombok, panitia menyelenggarakan berbagai kegiatan di atas kapal, seperti shalat Jumat, seminar, lomba stand up comedy, dan olah raga pernafasan. 

Kegiatan monumental HPN 2016 lainnya adalah Business Forum yang dihadiri lebih dari 30 Duta Besar negara sahabat. 

“JMSI mendukung penuh penyelenggaraan HPN 2027. Saya yakin, HPN 2017 akan lebih hebat,” ujar Teguh. (*)

(zuma)

Artikel Ketum JMSI dan PWI Pusat Dukung Penuh HPN 2027 Reschedule di Bulan April pertama kali tampil pada Dikte News.

Moment tersebut sekaligus menjadi agenda pengukuhan FKTT Sulteng dan sambutan perdana Ketua FKTT Sulteng terpilih Ir. M. Najmi Ar Ramadan, ST, MM yang juga Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Koninis Fajar Mineral (KFM) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam dua cakupan wilayah kecamatan (Bunta dan Simpang Raya).

Dalam sambutanya Ketua FKTT Sulteng Najmi Ar Ramadan mengulas kembali perjalanan dunia industri pertambangan di Indonesia hingga hadir di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk reformasi undang – undang pertambangan yang mengalami beberapa kali revitalisasi.

Sebagai orang yang telah lama berkecimpung dan memiliki segudang pengalaman dalam industri pertambangan, Najmi mengaku sangat sepakat kalau dikatakan undang – undang tambang sudah purna, “Saya sangat sepakat kalau dibilang tadi undang – undang tambang sudah purna. Tapi kita breakdown dulu kenapa purna,” ujarnya.

Lanjutnya dari jaman Belanda tambang itu sudah ada tepatnya di kampung leluhur saya (Sawaluntung) Minang, Sumatra Barat, “Kebetulan saya berdarah Minang,” akunya. Tambang berawal dari sana (Sawaluntung). Pada awal kemerdekaan Indonesia, kemudian lahir Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang pokok – pokok pertambangan. Dan saat itu, hanya ada dua yang boleh di miliki izin yakni kontrak karya dan PK2B. “Untuk batu bara (PK2B) dan izin mineral (kontrak karya),” ucapnya.

Artinya tambang kala itu tidak serame seperti saat ini. Kala itu hanya ada beberapa tambang misalnya Freeport, Rio Tinto, Newmont, Migas, Exxon Mobil Oil, Caltex dan beberapa perusahaan asing lainya. Seiring berjalan waktu, terjadi reformasi sehinggah kesadaran para stakeholder kita, akhirnya melahirkan revitalisasi dunia pertambangan dan munculah Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Akhirnya dengan begitu kita bisa merasakan buah dari reformasi tadi seiring lahirnya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tadi. Tidak berhenti sampai di situ saja, kemudian pada otonomi daerah muncul sebuah buku karangan Wimpi S Cecep berjudul, “Dari Gunung Sampai Otonomi Daerah”.

Artinya saat itu muncul orang kaya baru dan banyak lahir IUP yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan provinsi. Namun dibalik itu banyak pula terjadi ketidaksempurnaan dan ketidaksesuaian sehingga kewenangan itu bertukar dan berganti dan muncul lagi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan yang mendorong kita melakukan hilirisasi mineral.

“Jadi kalau dibilang undang – undang tambang sudah purnah saya sepakat sekali,” ujarnya. Sambungnya kalau modal KTT hanya mengandalkan misal POP itu tidak bakal lama, “Karena yang nambang RKAB kosong, ada pelakor (penambang lahan koridor), kemudian spanyol (separuh nyolong),” ungkapnya. 

Artikel Lebih dari Motivasi dan Literasi, Ketua FKTT Sulteng Najmi : Tupoksi KTT Harus Visioner Tambang Dunia Kita pertama kali tampil pada Dikte News.

Penangkapan dilakukan belum lama ini terhadap seorang pemuda yang merupakan warga Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kepala Satuan Narkoba Polresta Banggai, AKP Hasanuddin Hamid, menjelaskan bahwa dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menyita sebanyak 7 paket plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat bruto 1,53 gram yang siap diedarkan.

“Pelaku diamankan pada Minggu dini hari (20/9/2026) pukul 02.00 Wita saat akan mengantarkan 1 paket sabu kepada seseorang. Kemudian dilakukan penggeledahan disalah satu rumah di Kelurahan Bungin Timur sekitar jam 03:10 Wita,” ujar AKP Hamid, Senin (21/9).

Selain narkoba, petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa dua unit telepon genggam, kaca pirex, macis gas, alat hisap/bong, timbangan digital, dan satu unit motor yang diduga digunakan dalam aktivitas pengedaran barang haram tersebut.

DH saat ini telah diamankan di Mapolresta Banggai guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo ayat 11 UU nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana Jo Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP.(*)

(zuma)

Artikel Satresnarkoba Polresta Banggai Tangkap Pemuda Pengedar Sabu di Luwuk pertama kali tampil pada Dikte News.

Agenda tersebut dibahas dalam rapat pengurus JMSI Sulteng yang digelar di salah satu kafe di Kota Palu, Sabtu (19/9/2026).

Ketua Pengda JMSI Sulteng, Murtalib, mengatakan salah satu agenda terdekat adalah mengikutkan sejumlah anggota JMSI Sulteng dalam pelaksanaan UKW yang akan digelar di Jakarta pada 28-29 September 2026.

Menurutnya, peningkatan kompetensi wartawan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan profesionalisme media siber, khususnya anggota JMSI.

Sambung Murtalib mengatakan selain UKW, JMSI Sulteng juga akan menggelar Raker pada akhir September 2026. 

Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan dialog publik yang mengangkat tema “Menakar Peluang Usaha di Sektor Pertambangan di Tengah Gempuran Investor Besar dari Luar Sulteng,” ucapnya.

Dialog publik tersebut akan dilaksanakan bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Sulteng dengan menghadirkan langsung Ketua HIPKA Sulteng, H. Ambo Dalle.

Murtalib mengatakan tema pertambangan dipilih karena sektor tersebut memiliki posisi penting dalam perkembangan ekonomi Sulawesi Tengah, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai peluang pengusaha lokal agar dapat mengambil peran di tengah masuknya investasi berskala besar.

“Kami ingin Raker ini tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga memberikan ruang dialog yang membahas persoalan dan peluang ekonomi daerah, khususnya bagaimana pengusaha lokal dapat mengambil bagian dalam perkembangan sektor pertambangan di Sulawesi Tengah,” kata Murtalib.

Selain agenda organisasi dan dialog publik, JMSI Sulteng dalam waktu dekat juga akan melaksanakan kegiatan sosial melalui JMSI Peduli. Kegiatan tersebut berupa pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami juga ingin keberadaan JMSI memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Karena itu, melalui JMSI Peduli, kami akan melaksanakan kegiatan sosial berupa pemberian sembako,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pengurus JMSI Sulteng juga membahas rencana membangun kemitraan dengan Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), baik pemimpin redaksi media yang tergabung dalam JMSI maupun pemimpin redaksi dari asosiasi perusahaan pers lainnya.

Menurut Murtalib, kemitraan tersebut penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarpemimpin media serta membangun sinergi dalam mendukung perkembangan pers di Sulawesi Tengah.

“Kami berharap seluruh agenda yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Baik Raker dan dialog publik bersama HIPKA Sulteng, kegiatan UKW, maupun kegiatan sosial JMSI Peduli. Semua ini kami harapkan dapat memperkuat organisasi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas,” pungkasnya.(*)

(zuma)

Artikel JMSI Sulteng dan HIPKA Bedah Peluang Usaha Tambang di Tengah Gempuran Investor Luar pertama kali tampil pada Dikte News.

Kapolsek Nuhon, Ipda Tesar M. Noor, S.H mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari laporan pemilik ternak yang mengaku kehilangan satu ekor sapi miliknya.

Polisi kemudian melakukan penelusuran berdasarkan laporan dan ciri-ciri sapi yang dilaporkan hilang. “Kami langsung menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan pengecekan terhadap informasi keberadaan sapi yang ciri-cirinya sesuai dengan laporan kehilangan,” ujar Ipda Tesar dikonfirmasi, Jumat (18/9/2026).

Kasus kehilangan sapi ini di laporkan langsung pemilik ternak Amos Maradaa warga Desa Tetesulu ke Mako Polsek Nuhon. Kejadian itu terjadi pada Senin (14/9) sekitar pukul 15:00 Wita sore. Saat pelapor hendak melihat sapi miliknya, namun telah tiada yang ditemui hanyalah anakan sapi, sedangkan indukan telah hilang. 

Setelah laporan diterima, polisi langsung melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi mengenai keberadaan sapi dengan ciri-ciri serupa yang telah pelaku di pada seseorang.

Personel Polsek Nuhon bersama anggota Reskrim kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Dari pemeriksaan di lapangan, pelaku ditemukan dan diamankan pada pukul 22.00 Wita. “Keterangan awal diperoleh, sapi itu dijual dengan harga Rp.8 juta. Diduga hasil penjualannya akan digunakan pelaku untuk variasi mobil,” terang Ipda Tesar.

Atas perbuatannya peaku RH alias E (28) resmi ditahan melanggar Pasal 477 ayat 1 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. “Kami mengimbau para pemilik ternak agar meningkatkan pengawasan terhadap hewan yang dilepasliarkan,” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Jual Sapi Curian Rp 8 Juta, Pelaku Mengaku Akan Digunakan Untuk Variasi Mobil pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Bina Jasa Konstruksi Sukri Karim, ST, MT diruang kerjanya, Kamis (17/9/26). Kabid Sukri Karim mengatakan meski gelombang efisiensi anggaran yang dialami daerah bahkan secara nasional, namun tak menyurutkan optimisme kami untuk terus meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada sektor pembangunan.

Sukri tak menampik dengan kondisi efisiensi anggaran yang berpengaruh pada jadwal pelaksanaan program rutin pada awal tahun anggaran, tapi pihaknya terus berupaya agar agenda pelatihan dan sertifikasi meningkatkan mutu tenaga kerja konstruksi lokal tetap berjalan.

Ia menuturkan bahwa penyesuaian anggaran yang terjadi serentak di seluruh Indonesia tak dapat dipungkiri berdampak pada berbagai agenda yang ada di daerah hingga tingkat nasional.

Kendati begitu komitmen pemerintah daerah untuk melahirkan tenaga kerja lokal yang bersertifikat tetap menjadi skala prioritas kami kata dia. Lebih lanjut bahwa Bupati Banggai telah menyarankan agar program ini terus dikawal dan bisa terealisasi.

“Olehnya target kami pelatihan tenaga konstruksi lokal dapat terlaksana pada September 2026 dengan seiring proses anggaran berjalan,” ujarnya.

Terkait pelatihan kata dia para calon peserta sudah kami siapkan. Ia menjelaskan bahwa program ini sudah menjadi kolaborasi tahunan antara Dinas PUPR Banggai dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) IV Makassar.

“Pelatihan ini kami targetkan sebanyak 175 peserta yang akan ikut pelatihan,” terangnya.

Untuk pelatihan tersebut akan berjalan efektif. Pada hari pertama dan kedua yakni pelatihan intensif yaitu Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 1 (satu) yakni (kualifikasi tukang pasang baja ringan, tukang bata, dan plesteran).

Lanjut pada hari ketiga yakni uji sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Jenjang 1 dan 6 (kualifikasi pengawas jalan, pengawas drainase, dan pengawas bangunan gedung).

Olehnya lewat pelatihan ini, peserta tidak hanya memiliki keterampilan akan tetapi mengantongi legalitas standar nasional untuk menunjang daya saing dalam sektor pembangunan, “Itu harapan kami Dinas PUPR Bangga,” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Dinas PUPR Banggai Bidang Bina Jasa Konstruksi Optimis Tingkatkan SDM Tenaga Tukang pertama kali tampil pada Dikte News.

Penyusunan dokumen (AMDAL) pengembangan RSUD Luwuk Banggai berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Luwuk Banggai berlamatkan di Jalan Imam Bonjol KM 3, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (17/9/2026).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banggai melalui Kepala Bidang (Kabid) PBIP I Putu Jati Arsana yang mengikuti konsultasi penyusunan AMDAL pengembangan RSUD Luwuk Banggai  mengatakan berbagai persoalan menjadi pembahasan dalam rapat seputar lingkungan, lalu lintas, pelayanan rumah sakit hingga pemberdayaan masyarakat lokal yang menjadi perhatian dalam konsultasi publik kata dia.

Lanjut Kabid PBIP I Putu Jati Arsana menguraikan 10 poin pokok pokok pikiran saran masukan dalam penyusunan AMDAL adalah sebagai berikut ;

1.  Perhatikan air limbah agar tidak sampai melimpas sampai ke jalan umum.

2.  Ketersediaan saluran drainase agar diperhatikan, limpasan air jangan sampai melimpas ke jalan umum.

3.  Timbulan sampah dari Rumah Sakit agar jangan sampai menumpuk dan agar dapat dikelola dengan baik.

4.  Dampak debu dari kegiatan konstruksi agar dapat diperhatikan.

5.  Penataan kondisi lalu lintas yang akan keluar masuk rumah sakit. Akses ke Rumah Sakit hanya disatu jalan yang sering menyebabkan antrian kendaraan.

6. Dampak lingkungan kehidupan terhadap kendaraan sekolah Paud dan Posyandu disekitar Rumah Sakit agar diperhatikan. Pengelolaan sampah agar dapat ditingkatkan kembali.

7. Keberadaan Rumah Sakit perlu dilakukan peningkatan pelayanan, jangan hanya peningkatan gedung rumah sakit.

8. Penyebaran penyakit menular, terutama pada medium udara agar diperhatikan.

9. Aksebilitas di lingkungan Rumah Sakit agar lebih diatur dan tata kembali agar memudahkan mobilitas pengunjung Rumah Sakit.

10. Kesempatan kerja pada tahap konstruksi agar dapat dimaksimal dari warga lokal (sekitar Rumah Sakit).(*)

(zuma)

Artikel Dinas PUPR Banggai Ikuti Penyusunan AMDAL Pengembangan RSUD, Kabid PBIP : 10 Poin Hasil Konsultasi Publik pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bunta menegaskan bahwa keselamatan pelayaran bukan sekadar pemenuhan terhadap ketentuan administratif, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang menyangkut keselamatan jiwa manusia.

“Momentum Harhubnas tahun ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama. Setiap kapal yang berlayar membawa amanah keselamatan penumpang, awak kapal, muatan, serta lingkungan maritim,” ujar Kepala Kantor UPP Bunta, Kamis (17/9).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa yang terjadi pada  Minggu 13 September 2026. Kapal tersebut mengalami kondisi miring (listing) dan kemudian terbalik dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. 

Berdasarkan laporan yang tersedia hingga Selasa 15 September, proses pencarian dan pertolongan masih berlangsung, sementara KNKT juga melakukan pengumpulan data dan keterangan untuk kepentingan investigasi.

Menurut Kepala UPP Bunta, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa aspek keselamatan harus terus diperkuat melalui kesiapan kapal, kompetensi awak kapal, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, pemantauan kondisi cuaca dan gelombang, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat. Sambungnya kita tidak boleh menunggu terjadinya kecelakaan untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan kita dia. 

Pencegahan harus dilakukan sejak sebelum kapal berangkat, selama kapal berlayar, hingga kapal tiba dengan selamat di pelabuhan tujuan. “Ini menjadi komitmen kami di UPP Bunta,” tegasnya.

Imran menambahkan, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah Sulawesi Tengah, UPP Bunta akan terus memperkuat fungsi keselamatan dan pengawasan pelayaran, termasuk koordinasi dengan nakhoda, agen pelayaran, operator kapal, pengguna jasa, serta stakeholder terkait.

“Harhubnas bukan hanya seremoni. Ini adalah momentum untuk melakukan refleksi dan memperkuat pelayanan transportasi yang berorientasi pada keselamatan. Kami mengajak seluruh stakeholder pelayaran di Pelabuhan Bunta untuk bersama-sama membangun budaya keselamatan,” terangnya.

Ia juga menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa kepada para korban serta keluarga korban musibah KM Virgo Transport 8, seraya berharap proses pencarian dan pertolongan dapat berjalan dengan baik. “Atas nama keluarga besar Kantor UPP Bunta, kami menyampaikan duka cita yang mendalam pada korban dan keluarga korban KM Virgo Transport 8 dan semoga seluruh proses pencarian, evakuasi, dan penanganan korban diberikan kelancaran,” ungkapnya.

Musibah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk semakin memperkuat budaya keselamatan pelayaran di Indonesia. Menutup keterangannya dalam momentum Harhubnas 2026, Kepala UPP Bunta menyampaikan bahwa keselamatan adalah investasi dan tanggung jawab bersama.

“Selamat Hari Perhubungan Nasional 2026, Menghubungkan Indonesia Untuk Masa Depan Lebih Maju”.

Mari kita jadikan transportasi laut semakin selamat, aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Keselamatan bukan pilihan, tetapi kewajiban kita bersama.” tutupnya.(*)

(zuma)

Artikel Harhubnas Tahun 2026 : KUPP Bunta Ajak Stakeholder Perkuat Budaya Keselamatan Pelayaran pertama kali tampil pada Dikte News.

Menggantikan Purbaya, Presiden Prabowo Subianto dalam reshuflle Kabinet Merah Putih menunjuk dan melantik Prof. Suahasil Nazara Menteri Keuangan (Menkeu) sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Pencopotan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merupakan keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam keputusan pemberhentian dan pengangkatan dalam Kabinet Merah Putih.

Kabarnya sebelum dicopot, agenda Menkeu Purbaya sejak pagi hingga siang Menkeu melakukan mutasi pejabat eselon di Kemenkeu dan jajaran pajak kemudian mengikuti rapat kerja di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Kompleks Senayan Jakarta.

Saat sedang rapat, kabar mengejutkan diterima Purbaya sekitar pukul 14.33 Wib. Purbaya terlihat keluar dari ruangan rapat menerima telepon dari pihak istana bahwa dirinya telah dicopot dari jabatan Menkeu.

Posisi Menkeu Purbaya yang menjabat kurang lebih 1,5 tahun sejak 8 September 2025 dalam reshuflle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo kemudian menunjuk dan melantik Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Prof. Suahasil Nazara.

Artikel Saat Rapat Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Terima Telepon Pencopotan Istana pertama kali tampil pada Dikte News.

Bantuan satu unit hand traktor dan sebuah amplop di berikan langsung Menhan Andi Amran Sulaiman pada petani, sebelum meninggalkan lokasi panen raya di Kecamatan Toili, Kabupatan Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (10/9/2026).

Kemuliaan hati Mentan Andi Sulaiman bermula saat mendengar pengakuan petani penggarap sawah itu yang kesulitan dapat pupuk pada musim tanam lantaran tidak punya kelompok tani. Sontak pengakuan petani tadi mengejutkan Mentan Andi Sulaiman yang seketika itu juga memerintahkan stafnya menindak lanjuti perintah pencopotan manejer pupuk distributor.

Ada hal yang menarik dibalik keluh kesah petani tadi justru berbalik menjadi rejeki dari kemuliaan seorang Mentan Andi Amran Sulaiman yang tergugah hati melihat kondisi petani itu. “Mana bapak petani tadi,” panggil Mentan Andi Sulaiman.

Menhan Andi bertanya apakah punya lahan sawah atau tidak ? Petani tadi mengaku tidak punya sawah melainkan hanya sebagai penggarap sawah milik orang lain. Mentan Andi kembali bertanya pada warga yang hadir keberatan atau tidak kalau saya kasih bantuan ke bapak ini ? “Serentak warga yang hadir menjawab tidak keberatan pak,” kompak warga.

Mentan Andi Sulaiman lalu meminta Dirjen mengambil satu kunci hand traktor untuk diberikan pada petani tadi. Selain hand traktor, Menhan Andi terlihat memberikan sebuah amplop, “Nanti kasihkan ke ibu ya pak,” ucap Menhan.

Terlihat Mentan Andi sedikit saat merangkul petani tadi dan bertanya pada manajer distributor pupuk yang berdiri di sampingnya, “Ini orang tidak punya, kamu sedih gak melihat ini. Kamu bisa tidur di kamar ber AC, tapi kasian bapak ini,” ucap Mentan pada manajer distributor pupuk.

Kamu pernah bayangkan tidak, “Pernah bayangkan tidak,” tanya Mentan. Mentan Andi berkisah saya mungkin lama miskin dan saya bisa membayangkan bagaimana bapak ini kata dia. Sembari berkelakar Menhan Andi Sulaiman berkata setelah ambil kunci hand traktor langsung pulang, sebelum saya meninggalkan tempat ini, “Nanti bapak digoda lagi sama yang lain, karena yang lain juga mau itu,” kelakar Menhan.(*)

(zuma)

Artikel Kemuliaan Hati Mentan RI Bantu Hand Tracktor dan Uang Pada Petani Toili Yang Ngadu Sulit Dapat Pupuk pertama kali tampil pada Dikte News.

Bantuan alsintan nantinya akan menerapkan pola (brigade) program Gubernur Sulteng Anwar Hafid. Dengan pola brigade penggunaan bantuan alsintan akan lebih tertib dan tidak ada ruang bagi para oknum meminta “mahar”. Bantuan alsintan tidak langsung diterima masyarakat tetapi melalui pengurus atau (UPT) agar pemanfaatan alsintan lebih terarah memutus rantai oknum yang ramai desas desus “mahar”, ujar Kadis TPH Sulteng Dodot Tinarso, S.Sos. M.T.

Kadis TPH Sulteng Dodot Tinarso melalui sambungan telepon whatsaap, Sabtu (12/9) malam menegaskan bantuan alsintan dengan pola brigade adalah perintah Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kata dia. Dan tahun ini kami masih sementara menyusun juknis pola brigade. 

Ramainya “mahar” yang terungkap saat kunjungan Menhan RI Andi Amran Sulaiman di dataran Kecamatan Toili, Kabupatan Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (10/9/2026). Kadis TPH Sulteng Dodot memastikan itu tidak ada kalau bantuan dari Pemrov Sulteng, “Jadi saya pastikan seribu persen kalau bantuan dari Dinas TPH Pemrov Sulteng itu tidak ada mahar,” tegasnya.

Dan ini juga saya tegaskan pada jajaran dan staf untuk jangan ada yang coba – coba minta “mahar” Apalagi saya baru menjabat Kadis TPH Pemrov Sulteng akhir 2025, sementara program brigade ini baru tahun ini (2026) “Dan itupun kami sementara menyusun juknis penggunaan bantuan alsintan,” ujarnya. 

Kadis TPH Dodot menegaskan bantuan alsintan dengan pola brigade ini adalah program Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang juga menjadi atensi Menhan RI Andi Amran Sulaiman dibalik ramainya keluhan petani soal “mahar”. Lebih jauh Kadis TPH Sulteng Dodot menjelaskan brigade ini memastikan pemanfaatan bantuan alsintan berjalan dengan baik menghindari ruang celah para oknum yang memanfaatkan bantuan dengan meminta “mahar”. 

Untuk mendukung program Gubernur Sulteng diperintahkan juga membentuk brigade diwilayah. “Misalnya di Luwuk Banggai potensi wilayah pertanian butuh berapa unit alsintan, jadi nanti program brigade ini yang mengatur soal teknsinya ” ucapnya. Setelah juknis selesai kami susun akan dilakukan sosialisasi ke daerah sekaligus memastikan potensi dan luasan wilayah pertanian masing masing daerah. Hanya saja dirinya belum memastikan kapan sosialisasi karena masih merampungkan juknis.

Dan alsintan ini akan diadakan setiap tahun sesuai kebutuhan petani. Dijelaskan pula dalam SOP tadi mengatur secara teknis soal pinjam pakai alsintan antaranya mengenai BBM nya, berapa hari digunakan. “Agar selesai di gunakan kami tarik kembali karena itu adalah aset daerah.” ucapnya. Untuk bantuan alsintan akan dibagi perwilayah seperti disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Sulteng Anwar Hafid saat kunjungan kerja di Toili, Kabupaten Banggai. 

“Setiap wilayah seperti di Banggai, Donggala berapa kebutuhan alsintan dan dibangun gudang penyimpanan alsintan mengingat mahalnya biaya mobilisasi, jadi alsintan kami tempatkan digudang penyimpanan,” akunya.

Agar alsintan tadi tetap terawat dengan baik alur penggunaanya jelas dan terarah maka ada pengurus atau UPT yang mengelolah agar diketahui operasionalnya bagaimana termasuk estimasi waktu pemakaian alsintan oleh petani. Program brigade ini diterapkan Gubernur Sulteng Anwar Hafid agar tidak ada klaim sepihak apalagi permintaan mahar kalau bantuan langsung ke masyarakat. 

Untuk perawatan alsintan bersumber dari APBD. Namun untuk BBM ditanggung petani yang menggunakan alsintan. “Semuanya ada SOP nya yang masih kami susun juknisnya, jadi saya ini mau melindungi aset,” terangnya. Ia menambahkan untuk bantuan alsintan tahun ini sudah ada pada penyedia jasa, “15 unit Combaine, 15 unit Terfat, 30 unit TR 2,” akunya. Tapi belum kami serah terima barang karena masih menunggu proses pelunasan.(*)

(zuma)

Artikel Program Gubernur Sulteng Pola Brigade Alsintan Putuskan Rantai “Mahar” Kadis TPH : Juknisnya Masih Kami Susun pertama kali tampil pada Dikte News.