LUWUK. DIKTENEWS.COM – Kembalinya Irfan Bungaajim menahkodai Karang Taruna Kabupaten Banggai, bersama jajaran pengurus terus bergerak konsolidasi di seluruh tingkat kecamatan dan desa.
Hal tersebut sebagaimana instruksi Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka melalui surat tugasnya Nomor 800/326/Dinsos/2021.
Menindak lanjuti hal itu, Karang Taruna Kabupaten Banggai telah melakukan monev di 9 kecamatan yakni Kintom, Batui, Moilong, Toili, Masama, Luwuk Timur, Mantoh, Balantak Utara dan Nuhon.
Sebanyak 5 kecamatan dilakukan penunjukan Plt, sementara untuk Kecamatan Kintom masih ditangguhkan karena tidak hadirnya ketua.
Berikut Kecamatan Moilong (Plt. Waldi Abdul Hamid), Toili (Plt.Efri), Mantoh (Plt.Rei Rabailum), Nuhon (Gafar Idris), dan Balantak Utara (Plt.Anto).
Lanjut Irfan Bungaajim yang juga pengacara muda Kabupaten Banggai bernaung dibawah organisasi pengacara KAI ini.
“Ditunjuknya mereka sebagai Plt, karena kepengurusan lama beberapa melakukan pelanggaran yang tertuang dalam Permensos 25/2019 dan Permendagri 18/2018,”sebut Irfan Bungaajim Rabu (29/9).
Lalu apa yang dilanggar ? Irfan sapaan akrabnya kembali berkomentar singkat, dikatakanya, “Itu rahasia kita,”ujarnya.
Lanjutnya, mereka yang berikan amanah (Plt) selanjutnya melaksanakan temu karya kecamatan. “Secepatnya bulan Oktober temu karya kecamatan di laksanakan. Mereka juga harus memfasilitasi pendampingan temu karya desa,” jelasnya.
Dijelaskan mantan jurnalis ini, monev di hadiri KT desa dan kelurahan, KT kecamatan, camat, kades dan lurah. Hal penting yang diperhatikan, banyak KT desa yang tidak memahami Permensos 25/2019 dan Permedagri 18/2018 sebagai pijakan hukum KT.
“Untuk kecamatan kecamatan masih sementara di jadwalkan, bulan Desember targetnya selesai,” terangnya.
Dalam pertemuan juga di bagikan dokumen Permensos 25/2019 dan Permendagri 18/2018.
Monev yang telah dilaksanakan semuanya berjalan aman dan lancar. Namun begitu sambung Irfan untuk KT Kecamatan Nuhon ada dua kubu, yang sudah menyatu (Tim Plt).
“Monev ini kami berharap kawan – kawan KT kecamatan dan desa semakin kuat sebagai kelembagaan sosial pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di desa,” harapnya.*
(zl)
