Contoh kasusnya kata Bupati Banggai Amirudin Tamoreka, banjir di Desa Tuntung dan Pongian yang terjadi bulan lalu, Ahad 19 Juni 2022. Dua desa tersebut masuk dalam kawasan desa lingkar tambang perusahaan nikel PT. Koninis Fajar Mineral (KFM)
“Saya kemarin menyelesaikan masalahnya mereka,” ucap Bupati.
Berdasarkan hasil analisa perusahaan (PT KFM) seperti penyampaian ke kami penyebabnya bukan dari mereka kata Bupati.
“Perusahaan gambarkan mereka, airnya di sini, dan hanya mengalir di sini,” sebut Bupati.
Tapi saya selaku pemerintah daerah menegaskan ke mereka (PT KFM) tidak ada alasan. “Pokoknya kau (perusahaan -red) ganti rugi semua yang rusak, kalau tidak saya akan mengirim surat untuk menutup perusahaanmu,” tegasnya.
Itu yang pertama. Jadi kalau berdampak terhadap suatu desa kita akan tuntut sesuai MoU yang sudah kita sepakati bersama. “Ada Mou nya, apabila terjadi bencana dan kerusakan, maka mereka bertanggung jawab,” terangnya.
Yang kedua, saya meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banggai untuk setiap saat mengevaluasi pekerjaan pekerjaan mereka jangan sampai mereka keluar dari koridor yang ada dalam analisis dampak lingkungan (Amdal) atau UPL / UKL.
“Selalu kami kontrol. Pokoknya kapan mereka tidak sesuai dengan Amdal sampaikan ke kita,” tandasnya.
Dan sudah kita sampaikan surat peringatan pertama. Kemudian kita akan bermohon pada pemerintah pusat untuk menutup perusahaan mereka kalau sudah membahayakan masyarakat.
Namun begitu, kata Bupati Amirudin, pasca banjir Tuntung dan Pongian, pihak perusahaan (KFM) sudah melaksanakan tanggung jawabnya.
“Dan saya (Bupati) menanyakan langsung ke masyarakat,” tambahnya. Mereka (PT KFM) sudah membagikan sembako, melakukan perbaikan dan juga alur alur sungai.*
(zl)
