Kabar terbaru di lansir dari IDN Times, Jumat (14/3) terungkap pengurangan takaran minyak goreng ternyata bukan di lakukan produsen “Minyak Kita” melainkan oleh perusahaan pengepak PT Artha Eka Global Asia (AEGA).

Yang mana PT AEGA adalah perusahaan pengepakan atau repacker yang melakukan pengepakan minyak goreng “Minyak Kita”.

Dalam keterangan resmi Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso per Jumat juga mengatakan kami menemukan modus kecurangan baru oleh salah satu pabrik pengepakan Minyak Kita.

Seperti dalam eksposes di Karawang, Provinsi Jawa Barat, Mendag RI turut menggandeng Polri terungkap bahwa PT AEGA mengisi takaran kemasan minyak goreng 1 liter “Minyak Kita” hanya sebanyak 750-800 milliter (ml).

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti 32.284 botol kosong berbagai jenis ukuran untuk pengepakan “Minyak Kita” dan tangki pengisian minyak goreng dalam kapasitas 1 ton sebanyak 30 tangki.

Perusahaan PT AEGA juga mengandeng dua pabrik melakukan pengepakan yang tidak punya lisensi dan PT AEGA telah menyalahgunakan surat persetujuan penggunaan merek “Minyak Kita”.

Yang mana dua perusahaan yang mendapat lisensi penggunaan “Minyak Kita” dari PT AEGA tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) dan Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Akibatnya proses produksi dan pengepakan menjadi tak terkontrol yang juga berpengaruh pada mutu dan takaran yang menjadi tidak terjaga. Dari hasil pengawasan Kemendag RI mendapati PT AEGA menggunakan minyak goreng Non Domestik (Non-DMO) atau minyak goreng komersial untuk bahan baku “Minyak Kita”.

Karena menggunakan minyak goreng komersil dengan harga tinggi, volume dan pengepakan Minyak Kita pun di siasati agar penjualan dapat mendekati HET (Harga Eceran Tertinggi).*

(zuma)

Artikel Terungkap ! Sunat “Minyak Kita” Bukan Produsen, Tapi Pengepak PT AEGA pertama kali tampil pada Dikte News.

Kuasa hukum pasangan calon (Paslon) Pilkada Banggai 2024 Sulianti Murad – Syamsul Bahri Mang sudah mendapat teguran keras Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sidang dengan agenda penyampaian permohonan pemohon.

Terguran Hakim Sadil Isra itu bermula saat kuasa hukum 03 Wakil Kamil membacakan permohonan pemohon di hadapan mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Senin (13/1).

Dilansir dari kanal yutub Mahkamah Konstitusi (MK) RI, terdengar ucapan kuasa hukum Paslon Sulianti Murad – Syamsul Bahri Mang usai membacakan permohonan perkara pemohon, “Jadi ini akan panjang kita bersidang yang mulia (insya allah),” ucap kuasa hukum Wakil Kamil.

Mendengar ucapan kuasa hukum Wakil Kamil, majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Sadil Isra sontak langsung menegur ucapan tersebut, “Jangan takabur dulu pak,” ucap Hakim Sadil Isra.

Hakim MK Sadil Isra juga mengatakan, gak ada jaminan juga, kalau ada hal hal tertentu bisa gak lolos juga sambungnya, dalam ruangan persidangan. 

Tidak hanya itu Hakim Sadil Isra juga menegur kuasa hukum Wakil Kamil yang mempermasalahkan pengacara Dr Abdul Ukas berkaitan kedudukan dan honor pengacara Abdul Ukas sebagai stafsus Bupati Banggai.

“Sudah diserahkan saja (surat cuti) jangan dikomentari, sembari memerintahkan petugas mengambil kertas (surat cuti),” ujar Hakim MK.*

Hakim Sadil Isra juga mengingatkan para advokat yang lain untuk gak boleh membloffing hakim, “Itu kurang sopan namanya begitu,” sebutnya.*

(zuma)

Artikel Detik detik Hakim MK Sadil Isra Tegur Kuasa Hukum Paslon 03 Anti – Bali “Jangan Takabur Dulu Pak” pertama kali tampil pada Dikte News.

Dosen muda berhasil meraih (CHFI) setelah dinyatakan Lulus dalam Ujian hari ini dengan skor nilai 140. Kegiatan CHFI berlangsung selama satu minggu, mulai tanggal 13 sampai dengan 21 Oktober 2024 oleh Politeknik Negeri Batam.

Yanto Naim merupakan salah satu peserta dari 15 (lima belas) peserta yang terpilih mengikuti pelatihan dan sertifikasi CHFI setelah lolos Seleksi Nasional penerima Beasiswa LPDP dalam Program Non-Degree Peningkatan Kompetensi Dosen Vokasi 2024.

Sertifikasi CHFI merupakan sertifikasi profesional yang diakui secara internasional dan menjadi standar industri bagi para profesional di bidang forensik digital.

Program ini membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan mendalam untuk melakukan investigasi forensik digital secara efektif, seperti menganalisis insiden keamanan, menemukan bukti digital, dan memulihkan data yang hilang.

Dengan pencapaian ini, Yanto Naim diharapkan dapat berkontribusi lebih dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, khususnya dalam bidang keamanan siber dan forensik digital.

“Ini adalah pengalaman berharga bagi saya. Selain meningkatkan kompetensi, sertifikasi ini memberikan kesempatan untuk lebih siap menghadapi tantangan keamanan digital di era teknologi informasi,” ujar Yanto Naim pada media via WhatsApp.

Sertifikasi CHFI merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung profesional di bidang pendidikan vokasi untuk terus berkembang dan selaras dengan kebutuhan industri terkini, terutama di bidang keamanan siber yang semakin krusial.*

(zuma)

Artikel Yanto Naim Dosen AMIK Raih Sertifikasi Digital Forensic pertama kali tampil pada Dikte News.

Pelantikan Risnandar Mahiwa S.STP.M.Si selaku Pj Wali Kota Pekanbaru menggantikan Pj Wali Kota Muhlifun yang telah selesai massa jabatanya.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dilakukan Pj Gubernur Riau Ir SF Hariyanto pada Rabu (22/5) malam di Gedung Daerah Balai Serindit, Kediaman Gubernur Provinsi Riau.

Di konfirmasi Dikte News pada Rabu malam Risnandar Mahiwa Pj Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mengucapkan terima kasih atas ucapan dan doanya, “Aamiin…Terima kasih atas ucapan dan doanya…,” tulisnya dalam pesan whatsaap pada redaksi Dikte News.

Risnandar Mahiwa tercatat salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon II pada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Penunjukan Risnandar Mahiwa Pj Wali Kota Pekanbaru Provinisi Riau adalah orang pertama menjabat kepala daerah dari luar pejabat Pemerintah Provinsi Riau.

Mengenal Risnandar Mahiwa, S.STP.M.Si pria kelahiran Luwuk Kabupaten Banggai 6 Juli 1983 lewat karir ASN pada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, menjabat Plh Sestijen Politik dan PUM atau Direktur Organisasi Masyarakat sebagai Pembina Utama Muda.

Sebelumnya Risnandar Mahiwa menjabat Direktur Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum dan merangkap Plh Sekretaris Direktorat Jendral Politik dan Pemerintah Umum (2022-sampai sekarang) juga sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan (2021-2022).

Sebagai anak daerah asal Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Risnandar Mahiwa saat bertugas di lingkup Pemda Kabupaten Banggai pernah menjabat Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai pada tahun 2009.*

(zuma)

Artikel Risnandar Mahiwa ASN Kemendagri RI Jabat Pj Wali Kota Pekanbaru Riau, Risnandar Terima Kasih Ucapan dan Doanya pertama kali tampil pada Dikte News.

Pj.S Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad bertempat di Main Hall Bell dalam rilisnya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sekolah Pasar Modal (SPM) untuk Negeri yang di selenggarakan Jumat 2 Februari 2024.

SPM untuk negeri adalah kelanjutan dari penandatanganan nota kesepahaman antara BEI dan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia pada 7 Agustus 2023 yang lalu. Kerjasama ini merupakan komitmen nyata untuk memajukan Sepak Bola Indonesia dengan menyediakan pemahaman tentang investasi, perencanaan keuangan, dan pentingnya persiapan masa pensiun bagi para atlit.

Pada kegiatan SPM untuk Negeri ini akan di jelaskan terkait pengenalan investasi di Pasar Modal, dan bagaimana berinvestasi untuk masa depan yang lebih cerah, serta mekanisme transaksi perdagangan saham pada atlit, pelatih, manajemen klub, serta pihak pihak terkait dalam ekosistem sepak bola.

Artikel Majukan Sepak Bola Indonesia Melalui Investasi Pasar Modal, BEI Edukasi dan Literasi Atlet Timnas U-20 pertama kali tampil pada Dikte News.

Dalam perkara ini, penggugat PT FAS mengajukan gugatan terkait kegiatan pertambangan di Sulawesi Tengah.

Menurut penggugat, mereka telah memiliki perjanjian dengan PT Aneka Nusantara Internasional (Tergugat II), yang merupakan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi. Namun, penggugat mengalami kerugian karena tindakan Tergugat I (David Israel Supardi) yang memanipulasi dokumen terkait modal dasar dan perizinan pertambangan.

Kronologi awalnya mencakup tindakan David Israel Supardi, Direktur PT ANI, yang membuat seolah olah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor, serta perubahan pengurus, yang seluruhnya dimuat dalam akta-akta yang digunakan untuk pengurusan perizinan pertambangan. Akibatnya, David Israel Supardi (Tergugat I) dipidana karena tindak pidana memakai akta otentik yang isinya seolah olah benar.

Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Turut Tergugat 1) melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat II (PT. ANI). Kejaksaan kemudian melakukan upaya paksa berupa pembekuan operasional tambang dan penyitaan, menyebabkan penggugat mengalami kerugian berupa biaya demurrage tongkang selama periode Juni – Agustus 2022, dan hilangnya potensi penghasilan. Total kerugian yang diklaim mencapai Rp. 117.154.455.383,-.

Artikel Lolos Dari Gugatan PT FAS, Kejati Sulteng Selamatkan 73 Milyar Uang Negara pertama kali tampil pada Dikte News.

Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara di Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-63 mengusung tema, “Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis dalam Mengawal Pembangunan Nasional”.

Dalam amanatnya Presiden Joko Widodo yang di bacakan pada upacara tersebut, menjadi arahan bagi seluruh Insan Adhyaksa di manapun berada. Kejagung ST Burhanuddin melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum dalam rilisnya di terima Dikte News, Jaksa Agung Burhanuddin menginstruksikan pada jajaran terkait pesan khusus  Presiden Joko Widodo agar dilaksanakan demi menghindari sanksi yang diberikan.

Pesan khusus ini untuk tidak melakukan perbuatan tercela, menyalahgunakan kewenangan, termasuk tidak bermain proyek dan menitip barang-barang komiditi impor/ekspor adalah perhatian serius yang harus dilaksanakan. Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan akan menjadi terdepan untuk menindak, dan itu sudah menjadi komitmen seluruh Insan Adhyaksa untuk menerapkan zero tolerance pada setiap pelanggaran.

Artikel Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung RI Dan Jadikan HBA Momen Intropeksi Transformasi Penegak Hukum Humanis pertama kali tampil pada Dikte News.

Penyerahan koleksi benda bersejarah ini di terima langsung Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, Hilmar Farid, dari Menteri Muda bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan, Kerajaan Belanda, Gunay Uslu, di Museum Volkenkunde, Leiden, Belanda belum lama ini, Senin (10/7).

Pemerintah Indonesia menyambut baik penyerahan koleksi benda benda bersejarah ini dan akan merawat koleksi koleksi tersebut dengan hati-hati. “Indonesia, dalam hal ini Kemendikbudristek akan melakukan konservasi dan pemanfaatan terbaik untuk benda-benda budaya ini,” jelas Hilmar Farid di kutip dari laman resmi Kemendikbudristek RI.

Sebanyak 472 benda bersejarah itu terbagi menjadi empat koleksi. Sebuah Keris Puputan Klunkung dari Kerajaan Klungkung, Bali, empat arca era Kerajaan Singasari, 132 benda seni koleksi Pita Maha Bali dan 335 harta karun jarahan Ekspedisi Lombok 1894.

Empat arca era Kerajaan Singasari yang merupakan primadona dari abad ke-13 Masehi, selama ini tersimpan di Museum Volkenkunde, Leiden, Belanda. Empat arca ini berasal dari Candi Singasari yang di dirikan untuk menghormati kematian Raja Kertanegara, dinasti terakhir Kerajaan Singasari. Empat arca tersebut adalah Durga, Mahakala, Nandishvara, dan Ganesha.

Artikel Pemerintah Belanda Kembalikan 472 Koleksi Benda Sejarah ke Indonesia pertama kali tampil pada Dikte News.

Munas menjadi salah satu lokasi yang di kunjungi Kaisar Jepang Naruhito dan Permasuri Masako dalam lawatanya ke Indonesia selama sepekan mulai tanggal 17 Juni sampai dengan 23 Juni 2023.

Situs resmi Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia menyebutkan kedatangan Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako ke Indonesia dalam rangka mempererat hubungan persabahatan Jepang Indonesia.

Kunjungan kenegaraan pertama oleh Kaisar Naruhito ke Indonesia memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo saat berkunjung ke Tokyo tahun lalu.

Berada di Museum Nasional (Munas) Kaisar Jepang Naruhito dan Permasuri Masako di sambut Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Hilman Farid yang memandu melihat Peta Suku Bangsa dan penjelasan tentang keragaman budaya di Indonesia yang terdapat di Pameran Tetap Gedung A.

Artikel Kaisar Jepang Naruhito Tertarik Dengan Prasasti Tugu Cerita Tentang Sistem Pengairan Abad Ke 5 pertama kali tampil pada Dikte News.

Berbeda dengan pemerintah atau biasa masyarakat menyebutnya (umum). Sholat Idul Adha 1443 Hijriyah akan di laksanakan pada Kamis 29 Juni 2023.

Namun begitu perbedaan ini bukan satu halangan bagi setiap umat muslim melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah dan Ibadah Qurban.

Nah seperti apakah perbedaan pelaksanaan Idul Adha 1444 Hijriyah antara Pemerintah dengan Muhammadiyah. Berikut penjelasan dari sejumlah informasi di himpun.

Sebagaimana hasil Sidang Isbat oleh Kementrian Agama RI pada Ahad 18 Juni 2023. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan hasil kesepakatan Sidang Isbat merupakan hasil pemantauan hilal di 99 titik provinsi di Indonesia oleh petugas Kantor Wilayah Kemenag bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam dan Instansi terkait.

Dalam kesepakatan itu, Wamenag Zainut Tauhid mengumumkan 1 Djulhijah jatuh pada Selasa 20 Juni 2023, sedangkan lebaran Idul Adha jatuh pada Kamis 29 Juni 2023.

Muhammadiyah

Maklumat Pimpinan Pusat Mumamadiyah Nomor 1/MI.M/1.0/F/2023 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal Dan Zulhijah 1444 Hijriyah.

Zulhijah 1444 Hijriyah

1. Pada hari Ahad Kliwon, 29 Zulkaidah 1444 H bertepatan dengan 18 Juni 2023 M. Ijtimak jelang Zulhijah 1444 H terjadi pada pukul 11:39:47 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta (0,7°48′ dan = 100° 21′ BT) = +01° 00′ 25″ (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam itu Bulan berada di atas ufuk.
3. Tanggal 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin Legi 19 Juni 2023 M.
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1444 H) jatuh pada hari Selasa Wage 27 Juni 2023 M.
5. Idul Adha (10 Zulhijah 1444 H) jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Juni 2023.***

(zl/*)

Artikel Muhammadiyah Sholat Idul Adha 1444 Hijriyah Pada 28 Juni 2023 Masehi Berikut Penjelasanya pertama kali tampil pada Dikte News.

Dalam Munaslub Partai (PANDAI) juga di laksanakan perubahan anggaran dasar dan perubahan logo partai, termasuk pergantian Ketua Umum (Ketum), Sekretaris Jendral (Sekjen) hingga Bendahara Umum (Bendum).

Mantan Ketua Umum Partai (PANDAI) Farhat Abbas kepada diktenews, Senin (13/02/2023) mengatakan meskipun (PANDAI) tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024, partai yang sebelumnya di nahkodainya itu, akan tetap eksis sebagai partai non parlemen.

“Tetap merapatkan kepengurusan pencalonan pilpres dan dukungan terhadap kepala daerah yang akan bertarung November 2024 nanti, serta memperkuat partai menuju pileg 2029 yang akan datang,” ujarnya.

KSB PANDAI

Pada (Munaslub) Aliyani Syukur terpilih sebagai Ketua Umum Partai (PANDAI). Kemudian Sekretaris Jendral (Sekjen) H Syamsudin Said (Ayah Pasha Ungu) dan Bendahara Umum Mardalaratu.

H Syamsudin Said yang sebelumnya meminta sebagai penasehat, namun begitu terpilih secara aklmasi dalam Munaslub. Sementara posisi penasehat Partai (PANDAI) di jabat Dr Abbas Said

Sambutan Ketum PANDAI

Ketua Umum (Ketum) Aliyani Syukur dalam sambutanya menyampaikan akan melanjutkan perjuangan (PANDAI) yang berkesinambungan menuju Indonesia adil dan sejahterah.

Kita ketahui bersama bahwa Farhat Abbas saat ini sedang mendaftar sebagai bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng). Undang Undang mengharuskan pengurus parpol tidak bisa rangkap bakal calon DPD dan pengurus parpol.

Mundurnya Farhat Abbas dari jabatan Ketum (PANDAI) telah menunjukan komitmen dan keseriusan maju pada bursa DPD RI pemilu 2024. Munaslub sendiri di hadiri pengurus pengurus DPP Partai (PANDAI) dan Ketua DPD Se Indonesia bertempat di Kopi Bangi Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Farhat Abbas pengacara kondang ibu kota Jakarta ini kembali berujar, bahwa Partai (PANDAI) adalah partai federal mengutamakan kemandirian dan kedaulatan daerah dalam berpolitik dan berdemokrasi atau istilah kerenya partai yang berotonomi daerah, namun cita cita besar partai ini masih terganjal setelah KPU menyatakan tidak lolosnya partai tersebut sebagai peserta pemilu 2024.*

(zl/*)

Artikel Mundur Dari Ketum PANDAI Farhat Abbas Fokus Bacalon DPD RI Dapil Sulteng pertama kali tampil pada Dikte News.

Bahkan tokoh penggagas lahirnya (PANDAI) Farhat Abbas mengatakan, ketika Puan Maharani (Capres) maka pasangan ideal (Cawapres) sebutnya Yusril Ihza Mahendra.

“Artinya Pandai adalah partai yang pertama kali mendorong Mbak Puan Maharani maju (Capres),” ujarnya pada diktenews, Selasa malam tadi (24/01/2023).

Lalu apa alasan (PANDAI) memasangkan Yusril Ihza Mahendra sebagai Cawapres. Sederhana saja kata pengacara papan atas ini, keduanya adalah pasangan ideal dan tentu menjadi pilihan rakyat.

“Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra (Puan – Yim) pasangan ideal dan pilihan rakyat,” terangnya.

Farhat Abbas pun optimis seluruh pengurus, kader dan simpatisan (PANDAI) seluruh Indonesia akan bergerak menaikan elektabilitas Puan Maharani sampai PDIP memutuskan mendukung beliau.

Namun begitu (Puan Maharani) sebagai pengurus PDIP sudah barang tentu, partai besar itu, memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan siapa Capresnya pada Pemilu 2024.*

(zl/*)

Artikel PANDAI Siap Deklarasi Puan – Yusril di Pilpres 2024 pertama kali tampil pada Dikte News.

Rilis diterima diktenews.com, adapun pelimpahan tersebut berdasarkan Surat Pelimpahan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut.

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor: B-809/APB/SEL/Eku.2/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022. Terdakwa Putri Candrawathi berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor: B-807/APB/SEL/Eku.2/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Artikel Penuntut Umum Limpahkan Berkas Perkara Sebelas Terdakwa Pembunuhan Berencana Dan Obstruction Of Justice pertama kali tampil pada Dikte News.

Masing masing tersangka FS, REPL, RRW, KM, dan PC (primair Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tanpa rencana). Dan dalam tindak pidana obstruction of justice dengan tersangka FS, BW, CP, ARA,HK, AN, dan IW.

“Pada hari ini, penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan kami akan menindaklanjuti dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang bahwa Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan pada kami,” ujar JAM-PIDUM dalam rilisnya diterima media ini.

Artikel JAM-PIDUM Pastikan Tersangka FS Dkk Dapatkan Perlakuan Sama Dengan Perkara Lain, Tidak Ada Perlakuan Khusus pertama kali tampil pada Dikte News.

Di kutip dari laman IG (Instagram) Ahad 18 September 2022. Kepala Kepolisian Negara RI Jendral Listyo Sigit Prabowo menuliskan Innalillahi wainna ilaihi rojiun, “Saya mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya Bapak Prof. Dr. Azyumardi Azra. MA.,” tulisnya dalam laman IG.

Masih dalam laman IG. Jendral Listyo Sigit mengakui almarhum adalah orang akademisi dan cendekiawan muslim yang selalu menampilkan sifat sederhana serta selalu menyebarkan moderasi beragama dalam setiap karyanya.

Mari semua kita mendoakan semoga (almarhum) khusnul khotimah diterima segala amal ibadahnya serta mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Swt. Kepada keluarga yang di tinggalkan kami turut mendoakan semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kekuatan dan ketabahan.

Postingan IG (listyosigitprabowo) yang di unggah 5 jam lalu dengan 1.867 sukai dan 333 komentar.

Terpisah informasi di himpun dari sejumlah media menyebutkan Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (almarhum) meninggal pada Ahad (18/9/2022) di Rumah Sakit Serdang, Selangor Malaysia karena serangan jantung.

Azyumardi Azra (almarhum) menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12.30 waktu setempat di ruang coronary care unit (CCU) dengan sebelumnya sempat mendapat resusitasi dari tim dokter.

Baik istri Azyumardi Azra, Ipah Farihah bersama anak kedua Firman El Amny Azra menemani hingga akhir beliau menghembuskan nafas terakhirnya.

Pihak keluarga dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lampur melakukan penanganan jenazah Ayzumardi Azra (almarhum).*

(zl/*)

Artikel Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Turut Berduka Cita Meninggalnya Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra pertama kali tampil pada Dikte News.

Kasi Penkum Kejati Sulteng Reza Hidayat dalam rilisnya di terima diktenews.com. Sebelumnya Kejati Sulteng Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH MH, dan saat ini di lantik pada jabatan baru sebagai Direktur A pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Sementara Agus Salim, SH,MH sebelumnya menjabat Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, saat ini dengan jabatan baru sebagai (Kejati Sulteng).

Oleh Kajagung melantik, Kajati Sulteng Agus Salim, SH, MH bersamaan dengan pejabat eselon II lainnya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 245 Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022.

Di ketahui bahwa Kajati Sulteng yang baru (Agus Salim) telah beberapa kali menempati jabatan strategis antara lain Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan juga pernah bertugas sebagai Jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.*

(zl/*)

Artikel Jaksa Agung Burhanuddin Lantik Kejati Sulteng Yang Baru Dan Pejabat Eselon II Lainya pertama kali tampil pada Dikte News.

Siaran pers Kepala Pusat Penerangan Hukum pada diktenews.com, Rabu (27/7), bahwa peningkatan tersebut tentunya pencapaian dengan kerja keras melaksanakan tugas, serta mengkomunikasikan capaian kinerja baik yang sudah di raih maupun yang sedang terlakukan pada masyarakat.

“Saya minta Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi), Asintel (Asisten Intelijen), dan Kasi Penkum (Penerangan Hukum) dapat mendukung penuh kebutuhan publikasi, serta para Kajari lebih giat mempublikasikan capaian kinerjanya,” ujarnya.

Publik dapat menilai kinerja kita apabila kita telah menunjukannya. Sehebat apapun kita bekerja apabila tidak terpublikasikan dengan baik, maka masyarakat tetap menganggap Kejaksaan tidur lelap kata Jaksa Agung.

Dengan memanfaatkan sarana prasarana serta sumber daya yang ada, untuk melaksanakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan pada media massa dan media sosial untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui penggunaan media massa dan media sosial.

Artikel Jaksa Agung : Kepercayaan Masyarakat Meningkat 74,5 Persen, Kerjasama Media Penting pertama kali tampil pada Dikte News.

Wafatnya mantan Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDIP) usai beberapa hari mendapat perawatan di rumah sakit.

Kabar duka meninggalnya Tjahjo Kumolo turut dibenarkan Ketua DPC PDIP Kabupaten Banggai Herwin Yatim.

Dihubungi via telepon, Herwin Yatim yang juga mantan Bupati Banggai membenarkan almarhum (Tjahjo Kumolo) meninggal di rumah sakit, Jumat hari ini (1/7) sekira pukul 11.00 Wita.

Meninggalnya almarhum (Tjahjo Kumolo) kata Herwin Yatim akibat penyakit paru akut diderita alamrhum. Meninggalnya almarhum (Tjahjo Kumolo) tentunya merupakan duka mendalam bagi kita semua, termasuk kami jajaran pengurus DPC PDIP Kabupaten Banggai.

“Kami keluarga besar PDIP Kabupaten Banggai turut berduka cita yang mendalam,” ujarnya.*

(zl)

Artikel Tjahjo Kumolo Menpan – RB Meninggal Dunia, PDIP Banggai Berduka pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, langkah koordinasi pro aktif ini dilakukan untuk memastikan kebenaran keberadaan buronan asal Jepang tersebut.

“Polri pro aktif koordinasi dengan kepolisian Jepang (NPA) dan pihak terkait atau Imigrasi untuk melacak keberadaan yang bersangkutan. Apabila ditemukan akan segera di infokan ke Slo Kepolisian Jepang untuk ditindaklanjuti secara administrasi,” kata Dedi kepada wartawan, Senin (6/6).

Disisi lain, Dedi menyebut bahwa, Mitsuhiro Taniguchi saat ini belum masuk ke dalam daftar buronan atau Red Notice sebagai tersangka. Meski begitu, Dedi memastikan, Polri siap berkoordinasi untuk melacak keberadaan dari buronan tersebut.

“Terkait Mitsuhiro Taniguchi, buronan dari kepolisian Jepang, sampai saat ini belum ada Red Notice terkait tersangka.
Langkah pro aktif sudah berkoordinasi dengan Imigrasi untuk mengecek kepastian perlintasan tersangka masuk atau keluar dari wilayah hukum Indonesia,” ujar Dedi.

Sebelumnya, polisi Jepang mengusut kasus dugaan penipuan dana subsidi bagi usaha kecil yang mengalami dampak Pandemi Covid-19. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Rie Taniguchi (45), Daiki (22) dan putra keduanya yang namanya belum disebutkan berusia 21 tahun.

Para tersangka diduga diminta oleh Mitsuhiro mengajukan pengembalian pajak atas nama orang yang telah terdaftar di kantor pajak atau memalsukan permohonan.*

(zl)

Artikel Polri Pro Aktif Kordinasi dengan Polisi Jepang dan Imigrasi Terkait Dugaan Buronan di Indonesia pertama kali tampil pada Dikte News.

“Baru saja saya mengukuhkan rekan-rekan Bankamda dan Sipandu Beradat yang diikuti oleh seribu lebih desa adat di wilayah Bali. Dan memiliki jenjang mulai dari desa adat kemudian diatasnya ada kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi,” tutur Kapolri di kutip dari akun facebook Bid Humas Polda Sulteng satu jam lalu.

Bankamda dan Sipandu Beradat merupakan kemitraan Polisi dengan masyarakat berbasis community policing. Keduanya memiliki komponen antara lain pecalang, linmas, satpam dengan pembina Bhabinkamtibmas dan Babinsa.*

(zl)

Artikel Harapan Kapolri Akan Hadirnya Sipandu Beradat pertama kali tampil pada Dikte News.

Sebanyak Rp.113 T, dana daerah mengendap di bank. Seperti di kutip dari laman facebook DPP PKB, Gus Muhaimin @caikiminow angkat bicara.

Menurutnya, Pemda yang memiliki endapan dana terindikasi kurang optimal dalam melayani masyarakat.

Gus Muhaimin yang juga Ketua Umum DPP PKB juga menegaskan, masyarakat memerlukan kehadiran Pemda dalam penyelenggaraan anggaran.

“Saya minta Kemenkeu dan Kemendagri mengevaluasi masalah itu. Saya kok curiga banyak Pemda yang kurang optimal pelayananya,” pungkasnya di akun DPP PKB.

(zl/cp)

Artikel Rp 113 T, Dana Daerah Mengendap di Bank Ketum PKB Gus Muhaimin Angkat Bicara pertama kali tampil pada Dikte News.

Bantuan berupa 2 unit motor trail 150 CC dan 1 unit portable fire pump diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Serah terima secara simbolis itu di laksanakan di Ruang Rapat Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan, Gedung H Lantai 3 Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin 10 Januari 2022.

Adapun bantuan tersebut di berikan langsung Menteri Dalam Negeri diwakili Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, atas kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Dan Kementerian Dalam Negeri, yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan kebijakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran di daerah melalui pemenuhan sarana dan prasarana Bencana dan Sarpras Kebakaran.

Terdapat dua Kabupaten yang menerima bantuan serupa yakni Kabupaten Banggai dan Kabupaten Taliabo.

Sebelumnya di bulan November tahun 2021, Bupati Banggai juga telah menerima Bantuan 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran dari Dirjen Bina Admnistrasi Kewilayahan.

Menurut Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Dr. Syafrizal, Za, M.Si fasilitas bantuan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelenggaraan sub urusan kebakaran dan bencana, yang merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar bagi masyarakat yang dalam pelaksanaannya terdapat standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018.

“Penyerahan motor dan portable fire pump ke Pemda Banggai dilatar belakangi oleh kebutuhan Pemda Banggai di dalam mendukung penyelenggaraan tanggap bencana dan kebakaran,” kata Syafrizal.

Pada kesempatan lain Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka mengapresiasi Kementerian dalam Negeri atas perhatiannya kepada Pemda Banggai.

“Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang di berikan pak Dirjen kepada Pemda Banggai. Tahun lalu kita diberikan mobil pemadam kebakaran, diawal tahun ini (2022) kita kembali di berikan 2 Unit motor untuk mobilisasi bencana dan 1 portable fire pump untuk penanggulangan kebakaran di Kabupaten Banggai, semoga kedepan kolaborasi antara Pemda Banggai dan Kementerian Dalam Negeri dapat terus terjalin dengan baik,” ungkapnya.*

(zl)

Artikel Pemda Banggai Kembali Menerima Bantuan Sarpras Bencana Dan Sarpras Kebakaran pertama kali tampil pada Dikte News.

Terkait laporan itu, Ketua Umum Partai PANDAI memberi dukungan moral dan siap membela Ketum Golkar.

“Ini merupakan perbuatan tidak terpuji dan merusak tatanan demokrasi, upaya penjegalan Airlangga Hartarto maju jadi calon presiden 2024,” ujar Ketum Partai Pandai malam tadi ini Selasa (28/12).

Kepada media ini melalui pesan whastaap, Farhat mengatakan, harusnya si suami tersebut melaporkan istrinya, bukan melaporkan orang yang diduga selingkuhan istrinya.

“Ini perselingkuhan murni pidana nya di atur di pasal 284 KUHP merupakan delik aduan. Ada batas batas waktu 6 bulan sejak terjadi perselingkuhan. Bukan setelah 10 tahun kemudian dan menjelang tahun politik Pilpres RI,” jelas Farhat dalam rilisnya diterima media ini.

Sambung Farhat Abbas, Partai Golkar dan ketum, sebagai orang atau badan yang di rugikan dapat melaporkan balik. Polri segera menangkap orang orang jahat yang bermain dengan hukum dan memanfaatkan situasi ini.

“Partai Golkar dan keluarga jangan takut dan tidak perlu malu karena hal seperti ini biasa dan sensasi murahan,” terangnya.

Sebagai Ketum Partai Pandai, dirinya pun mengutuk laporan ini dan mengajak Indonesia melawan dan hilangkan sikap dan budaya mempermalukan orang orang dengan hal yang berkaitan dengan perzinahan maupun perbuatan moral dan etika. Partai Pandai menjunjung politik bebas dan bermartabat dan tidak saling menjatuhkan.

Lanjutnya Partai Golkar harus mengusut angotanya yang mengkreasi penjatuhan terhadap Ketum Golkar, “Pecat dan segera proses hukum,” ucapnya.

Ketum Partai Golkar, itu pandai, gagah dan sopan. Tidak mungkin mengganggu istri orang, “Kalo dia di goda sama wanita wanita saya percaya, lagi pula istri Airlangga lebih cantik di banding si pelapor tersebut,” bebernya.

Dirinya pun memberi semangat kepada sang Ketum Golkar. “Semangat terus pak Ketum Golkar. Rakyat mendukung peran tokoh sekaliber anda dalam membangun dan memberi andil bagi Bangsa Indonesia. (Farhat Abbas Ketum Partai NEGERI DAULAT Indonesia ),” ujarnya mengakhiri.*

(zl)

Artikel Ketum Partai Pandai Farhat Abbas Mengutuk Keras Laporan Permalukan Ketum Golkar pertama kali tampil pada Dikte News.

Acara penganugerahan ini merupakan agenda tahunan SIWO PWI untuk memberikan penghargaan tertinggi bagi para insan olahraga. Penilaian itu diambil dari satu tahun terakhir, 1 Januari hingga 1 Desember 2021.

Selain Bupati Banggai turut mendapatkan penghargaan insan peduli olahraga dari SIWO PWI Pusat Kategori Dharma Bakti Olahraga, yakni Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdi Mastura, dan Walikota Tarakan H Khairul M. Kes.
Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Menpora mengapresiasi upaya Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (Siwo PWI) Pusat untuk tetap menggelar Golden Award Malam Anugerah Olahraga Siwo PWI Pusat 2021 meski di tengah pandemi COVID-19.

“Saya ingin mengajak kita semua bersyukur karena masih bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun di tengah pandemi COVID-19,” kata Zainudin dalam sebuah tayangan video.

Pemerintah mengapresiasi upaya Siwo yang dari tahun ke tahun mengagendakan acara pemberian penghargaan atau Golden Award terhadap insan olahraga, baik atlet, pelatih, pengurus pembina dan stakeholder olahraga.

Menurut Zainudin, upaya Siwo PWI Pusat itu harus dihargai karena meskipun Siwo PWI bukan bagian dari aspek prestasi olahraga, namun tetap bersedia memberikan perhatiannya kepada para pelaku olahraga di Tanah Air.

Dia juga menuturkan bahwa perkembangan olahraga di Indonesia tak terlepas dari peran wartawan. Pembinaan dan prestasi olahraga bagaimanapun, menurutnya, dapat diketahui publik secara luas berkat peran wartawan.

“Karenanya Kemenpora mengapresiasi dan menghargai upaya dan sinergitas semua elemen bangsa untuk memajukan olahraga di Tanah Air,” katanya.

Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman yang hadir dalam kesempatan tersebut juga berterima kasih kepada Siwo PWI yang sudah bekerja keras demi terselenggaranya Golden Awards malam ini.

Menurutnya, wartawan olahraga adalah bagian dari sport intelligent yang berperan mengumpulkan informasi tentang lawan dari negara lain kepada para atlet nasional yang akan berjuang membela Indonesia di kejuaraan internasional.

“Saya katakan bahwa wartawan olahraga bagian dari sport intelijen yang selalu mengumpulkan informasi kepada kita tentang lawan sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan agar kita lebih baik lagi,” ucap Marciano.

Sementara itu pada kesempatan terpisah Bupati Banggai Ir. H. Amirudin mengapresiasi PWI pusat atas perhatiannya terhadap insan olahraga tanah air.

“Saya mengapresiasi PWI Pusat atas penghargaan yang telah di berikan kepada kami, insya allah kedepan kami selaku pemerintah akan selalu mensuport bidang olahraga Kabupaten Banggai, sehingga olahraga di banggai dapat menorehkan prestasi di ajang nasional bahkan mancanegara” ucapnya.

Penyelenggaraan Golden Award Siwo PWI Pusat 2021 yang berlangsung di Jakarta pada kamis malam itu, diberikan juga pada 38 insan olahraga di masing-masing kategori, seperti kategori atlet terbaik, pelatih terbaik, pembina terbaik, dan tim terbaik.*

(zl/rls)

Artikel Bupati Banggai Terima Penghargaan SIWO PWI Pusat, Kategori Dharma Bakti Olahraga pertama kali tampil pada Dikte News.

Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka melanjutkan virtual bersama Presiden RI. Jokowi Widodo di sela – sela perjalanan tugas kedinasanya.

Virtual itu, terkait pengarahan Presiden Jokowi Widodo dari istana negara tentang penanganan covid – 19

Di hadiri Menteri Koordinator, Mensesneg, Seskab, Mendagri, Menkeu, Mendikbud, Menkes, Mensos, Menteri BUMN, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala BNPB, Kepala BKKBN serta Para Gubernur, Bupati Dan Walikota seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu presiden mengatakan terdapat penurunan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Daerah.

“Yang ingin saya tekankan, dalam dua bulan ini, dalam enam minggu terakhir, laju suntikan turun. Sebelumnya bisa mencapai diatas 2 Juta untuk 1-7 November, sudah turun menjadi 1,5 Juta dan untuk tanggal 6-12 Desember lalu hanya 1 Juta”, ucap Presiden.

Jokowi menyampaikan, pemerintah bersama masyarakat harus waspada dan siap siaga terhadap penyebaran virus ini.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah bersama forkopimda untuk kembali mempercepat vaksinasi.

“Saya minta pangdam, Kapolda, Pemerintah Daerah menggerakan lagi percepatan vaksinasi karena akan sangat membantu memproteksi masyarakat dari Covid-19, baik varian Delta maupun Omicron”, imbuhnya.

Jokowi mengatakan bahwa masih terdapat sejumlah Provinsi yang target capaian vaksinasi dibawah 70%.

“Sesuai dengan yang disampaikan pada awal Tahun 2021, pada akhir tahun ini target kita harus mencapai 70 persen dosis 1, dan masih banyak sekali Provinsi bahkan terdapat 20 Provinsi yang dosis pertama masih dibawah 70 persen”, tambahnya.

Terakhir, Presiden mengingatkan bahwa Perdana Menteri Inggris telah mengumumkan ancaman berat Omicron, karena 60% kasus baru di London berasal dari varian Omicron.

Presiden juga mengingatkan untuk terus waspada terjadinya gelombang ketiga terlebih dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2022.

“Ini yang harus kita ingatkan agar Natal dan Tahun Baru untuk tidak kemana-mana menghindari penyebaran COVID-19 dan datangnya gelombang ketiga. Inilah peran Pangdam, Polda, Polres untuk mensosialisaikan karena ini sangat penting,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada Minggu, (28/11/2021) lalu, dalam konferensi pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No.SP-771/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021 yang disampaikan secara virtual mengatakan bahwa Pemerintah merespon cepat atas merebaknya varian Covid-19, Omicron, yang baru-baru ini terkonfirmasi di beberapa negara.

“Varian tersebut mengandung 50 mutasi yang mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuannya untuk menghindari antibodi yang di bentuk oleh vaksin, tetapi ini semua masih terus dipelajari oleh para ahli,” kata Menko Luhut.

Dengan banyaknya mutasi tersebut, Menko Luhut mengungkapkan WHO telah meningkatkan status varian tersebut menjadi variant of concern (varian yang mengkhawatirkan) dan memberikan nama varian baru tersebut sebagai varian Omicron kata Luhut.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Bupati Banggai Ir. H. Amirudin mengaku berdasarkan pertemuan bersama Kapolres, Dandim dan Satgas Covid akhir Desember nanti capaian vaksinasi Kabupaten Banggai wajib di angka 70%, bahkan lebih.

“Saya ingatkan kepada satgas Covid 19, kesepakatan kami bersama forkopimda sesuai arahan Bapak Presiden RI, yakni Percepatan Vaksinasi bisa di jabarkan dan dilaksanakan dengan baik” tegas Bupati Amirudin.*

(zl/rls)

Artikel Virtual Bupati Bersama Presiden, Proteksi Varian Omicron Dan Delta pertama kali tampil pada Dikte News.

Penegasan tersebut dikemukakan Ahmad Ali selaku Waketum Partai Nasdem dalam pertemuan bersama Menteri Pertanian dan Bupati Banggai Ir. Amirudin Tamoreka Kamis (16/12) bertempat di Kantor Kementrian Pertanian Jakarta.

“Banggai itu ada perusahaan gas, Morowali dan Morowali Utara perusahaan perusahaan tambang. Kebutuhan makan mereka mestinya dipenuhi oleh hasil dari tanah disitu. Kepala daerah harus punya cara agar hasil rakyatnya dulu yang dibeli perusahaan, kekurangannya baru ambil dari luar,” tegas Ahmad M. Ali Waketum Partai Nasdem.

Terkait hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta Bupati Banggai segera menginventarisir lahan lahan yang bisa menjadi bagian dari program Kementrian Pertanian.

“Di Kementrian Pertanian itu tidak ada bantuan tapi program dengan skala ekonomi yang dihitung secara presisi, sehingga dalam jangka waktu tertentu semua pengeluaran bisa kembali. Saya tunggu laporan kesiapan Banggai, kita segera buat gugus tugas, minggu kedua dan ketiga Januari 2022 mulai lihat kondisi lapangan, awal Februari kita gerak,” kata Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Mendapat tantangan Menteri Syahrul Yasin Limpo, Bupati Banggai Amirudin Tamoreka didampingi Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Peternakan, menyatakan kesiapan daerah dan masyarakat.

“Insya Allah kami siap pak menteri. Kami segera siapkan lahan untuk program integrated farming di daerah Bukit Keles, Kelurahan Kaleke. Sementara untuk program yang sifatnya reguler maksimun kita akan siapkan di dataran rendah. Kami pastikan siap menyambut gugus tugas Januari mendatang,” ujar Bupati Amirudin Tamboreka.

Setelah satu jam lebih diskusi, pertemuan diakhiri dengan makan siang bersama.*

(zl/rls)

Artikel Bupati Banggai Sambut Program Kementrian Pertanian Untuk Kesejahteraan Rakyat pertama kali tampil pada Dikte News.

Menurutnya, hal itu wujud dari kehadiran TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala ancaman teror.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat memimpin pengarahan kepada Satgas Operasi Madago Raya, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Bandara Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (28/9/2021).

“Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT, diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror dapat menjadi ladang amal bagi kami semua,” kata Sigit dalam pengarahannya.

Lebih dalam, mantan Kapolda Banten menekankan kepada seluruh personel Madago Raya untuk terus melakukan pengejaran terhadap empat orang sisa dari kelompok teror tersebut.

Satgas Madago Raya sendiri kontak tembak dengan Ali Kalora pada Sabtu 18 September 2021 lalu. Aparat berhasil menindak tegas Ali Kalora dan Jaka Ramadhan di Desa Astina Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.

Setelah berhasil menindak Ali Kalora, kini MIT hanya tersisa empat orang, yakni Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata.

“Pertahankan kinerja yang sudah baik ini, lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap target yang tersisa,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Menurut Sigit, meski sudah menindak pimpinan MIT, kedepannya TNI-Polri harus terus memperkuat dan meningkatkan sinergitas serta soliditas untuk memberikan kepastian keamanan dan ketenangan terhadap masyarakat.

Sigit menegaskan, Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran dan terorisme. Ia menyebut, tidak ada tempat bagi kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI di bumi nusantara.

“Saya akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan reward kepada personel yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga kamtibmas dari segala bentuk gangguan dari kelompok MIT,” pungkasnya.*

(zl/rls)

Artikel Apresiasi Satgas Madago Raya Tindak Tegas Ali Kalora, Kapolri Minta Buru 4 DPO MIT pertama kali tampil pada Dikte News.

JAKARTA,DIKTENEWS.COM — Sudahkah maksimal peran politik kaum perempuan di negeri ini? Itulah pertanyaan yang layak kita lontarkan sejalan dengan dinimika politik yang kian berkembang. Banyak fakta bicara, kiprah politik perempuan kian menunjukkan peran yang cukup menggembirakan. Sebagian berhasil manggung di parlemen pusat dan daerah, di lembaga pemerintahan, bahkan meski hanya satu terdapat juga Ketua Umum partai yang berjender perempuan. Namun demikian secara komparatif realitas positioning peran politik perempuan masih jauh di bawah kaum lelaki. Setidaknya, dari sisi kuantitas.

Sebagai ilustrasi faktual, anggota DPR RI saat ini, perempuan hanya tercatat 117 kursi atau 21% dari capaian lelaki: 458 kursi (79%), padahal amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kuota perempuan minimal 30%. Dan anggota DPD RI dari jender perempuan hanya 42 orang dari 136 kursi yang tersedia. Sebanyak 94 kursi terisi oleh anggota DPD RI berjender lelaki. Di sisi lain, dari 14 partai politik (parpol) yang tercatat hingga ikut serta pemilu pada 2019, tinggal satu partai yang dipimpin perempuan. Lainnya lelaki. Di lembaga pemerintahan, dari 34 provinsi, hanya satu gubernur perempuan (Jawa Timur). Lainnya 33 provinsi diisi oleh kaum “Adam”. Sementara, hanya sebanyak 13 perempuan yang berhasil menduduki posisi bupati atau walikota. Lainnya, sebanyak 501 bupati/walikota, diisi kaum lelaki.

Data tersebut menggambarkan posisi politik perempuan masih jomplang (jauh di bawah) politisi lelaki. Realitas itu perlu kita review, apakah memang peran politik perempuan lebih lemah dibanding kaum lekaki? Tidak bisa dipercaya. “The Wonder women” atau “bionic women” sesungguhnya ada dan bukan sedikit.

Meski sebagian mereka terutama yang manggung sebagai kepala daerah lebih merupakan estafet dari kepemimpinan suaminya tapi realitas posisi perempuan sebagai bupati/walikota merupakan fakta politik yang tak bisa dipandang sebelah mata. Memang, terkesan bangunan politik dinasti. Namun demikian, sejatinya perempuan punya potensi politik yang layak diberi kesempatan secara fair. Jika kesempatan itu dibuka lebar, pasti akan bermunculan kader-kader politisi perempuan.

Dalam kaitan itu, yang diperlukan adalah aturan main yang fair dan jelas. Jika dikaitkan dengan kompetisi menuju parlemen, maka harusnya ada aturan tegas dan jelas bahwa kuota 30% perempuan bukan sekedar jatah. Tapi, bagaimana kuota itu menjadi jatah khusus perempuan. Artinya, kontestasi dan kompetisi politik yang ada untuk antarperempuan, bukan diperhadapkan secara vis a vis antara politisi perempuan dengan politisi lelaki.

Jika aturan UU seperti itu, maka kuota 30% perempuan pasti teriisi. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum tidak hanya menegaskan aturan 30% perempuan sebagai prasyarat administratif bisa mengikuti perhelatan pemilu. Tapi, harus ada design politik yang benar-benar mengakomodasi keterwakilan perempuan yang sejalan dengan misi utama UU yang mengalokasikan 30% kuota untuk perempuan.

Yang perlu kita catat, sikap pro kepentingan perempuan bukan sekedar keberpihakan atas nama jender. Tapi, untuk sejumlah domain tertentu terkait program pembangunan dan bahkan peran pengawasan, feeling perempuan jauh lebih dalam dan peka dibanding lekaki. Sebut saja saat bicara kebijakan perlindungan perempuan, yang berada di luar negeri atas posisinya sebagai tenaga kerja migran, masalah kesehatan kaum perempuan dan masih banyak lagi.

Hal-hal seperti itu, politisi perempuan akan jauh lebih peka. Ada keterpanggilan jender, sehingga politisi perempuan akan all out untuk memperjuangkan hak-hak dan nasib kaum perempuan. Inilah kondisi yang menggambarkan peran politik perempuan akan mewarnai produk kebijakan, bukan sekedar warna atau asesoris hiasan parlemen. Perlu kita catat, feeling politisi perempuan yang demikian dalam dan peka untuk urusan perempuan ini belum tentu dirasakan politisi lelaki, yang kemungkinan besar hanya sebatas empati karena keterpanggilan kemanusiaan. Ada rasa yang hilang setidaknya berbeda atau tidak maksimal di antara rasa dan getaran jiwa politisi perempuan dibanding politisi lelaki.

Mencermati realitas itu, maka tidaklah berlebihan manakala seluruh parpol yang ada harus mampu mengubah format politik kuota perempuan itu. Bukan sekedar angka kuota, tapi dan hal ini jauh lebih krusial bagaimana aturan main di lapangan saat pagelaran pemilu. Satu hal yang harus dicatat, kontestasi yang ada jangan lagi memversuskan politisi perempuan dengan politisi lalaki. Yang harus direvisi adalah bagaimana gelanggang kontestasi itu kompetisi perempuan versus perempuan. Tergantung perempuan mana yang jauh lebih tangguh dan capable sehingga berhasil lolos dalam kontestasi itu.

Dengan pendekatan seperti ini, jelas kebijakan kuota 30% perempuan pasti terisi, bukan hanya menjadi pelengkap dari sejumlah politisi lelaki yang terpilih. Ketika jumlah politisi perempuan cukup jelas katakanlah minimal 30%m maka produk legislasi pro perempuan akan jauh lebih nyata dan dapat dirasakan segera bagi kepentingan perempuan di tanah air ini.

Mencermati panorama komparatif polisisi perempuan versus politisi lelaki saat ini, kiranya menjadi krusial lahirnya suatu partai politik (parpol) baru yang cukup concern pada hak dan kepentingan perempuan. Setidaknya, parpol baru tersebut sanada perjuangannya untuk kepentingan perempuan. Dan Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) akan mempelopori sebagai partai yang siap memperjuangkan dan memfasilitasi kehadiran para politisi perempuan, di level pusat ataupun daerah. Inilah kebutuhan urgen yang harus dijawab oleh PANDAI di tengah kecenderungan parpol yang ada relatif tidak menunjukkan komitmen khususnya untuk kaum perempuan, sehingga tak begitu jelas kebijakannya dalam mengalokasikan peran politik perempuan.

PANDAI meyakini, potensi politisi perempuan cukup besar. Karena itu, kaum politisi perempuan harus dikanalisasi oleh parpol, bukan sekedar memberi panggung di luar sistem. Memang, ketika mereka berjuang di luar lembaga parlemen, itu merupakan kekuatan riil sebagai kelompok penekan (presure group). Tapi, akan jauh lebih powerful dan meaningful jika mereka terlibat langsung dalam proses legislasi. Dan PANDAI yakin, para politisi perempuan akan tetap committed dalam mengejawantahkan visi besarnya secara operasional, yakni berserikat menuju Indonesia yang berdaulat. Dalam hal ini tentu akan terjadi sinergisitas antara politisi perempuan dan politisi lelaki yang sama-sama melangkah di bahtera PANDAI.

Jika kita cermati sejumlah parpol di sejumlah negara, belum ada satupun literatur yang menginformasikan diri sebagai partai perempuan. Meski tak sedikit politisi perempuan yang handal dan telah teruji, tetap saja keberadaan parpolnya bersifat umum, yakni pemaduan fungsionaris lelaki-perempuan. Sebut saja, Margaret Thatcher. Perdana Menteri Inggris (1979 – 1990) yang sangat dikenal sebagai Wanita Besi ini lahir dari Partai Konservatif. Indera Gandhi, Perdana Menteri India (1966 – 1977 dan 1980 sampai terbunuh pada 1984) juga dari sebuah partai umum, yaitu Partai Kongres Nasional India, bukan partai khusus perempuan. Benazir Butto, yang sempat menjadi Perdana Menteri Pakistan pada 1988 – 1989 (selama 20 bulan) dan manggung lagi pada 1993, juga bukan dari partai khusus perempuan. Puteri dari mendiang Ali Butto ini memimpin Pakistan dari Partai Rakyat Pakistan. Dan contoh yang cukup spektakuler adalah Hellary Clinton. Istri mantan Presiden AS Clinton yang nyaris berhasil memimpin Amerika Serikat saat berkompetisi dengan Donald Trump itu juga bukan dari partai khusus wanita. Hellary hadir sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat.

Yang perlu kita catat, ketiadaan contoh parpol khusus perempuan bukan berarti meniadakan probabilitas. Dalam hal ini sekali lagi PANDAI tidak tertutup kemungkinan menjadi parpol pilihan utama kaum perempuan dengan dominasi fungsionarisnya dari elemen perempuan, para kadernya juga dari kaum “Hawa” dan para calon kepala daerahnya juga dari entitas perempuan. Kaum perempuan yang hebat itu tifak lagi hadir sebagai pelanjut kepemimpinan suaminya. Mereka memang eksis, mampu dan layak diberi kesempatan secara fair.

Lalu, akan ke manakah para fungsionaris PANDAI yang berjender lelaki? Tetap ada, tapi lebih merupakan partnership sejati. Atas nama senisivitas kaum perempuan dalam menghandle program-progran perempuan, maka PANDAI akan lebih mengedepankan peran politik perempuan. Inilah tekad konstruktif, agar politisi perempuan mau dan mampu mewarnai belantika politik nasional. Sentuhanmu bagai sang ibu. Bikin lebih nyaman, selagi dirimu perempuan sejati, yang tetap mempertahankan jiwa dan karakter keibuannya.***

Artikel Maksimalisasi Peran Politik Perempuan pertama kali tampil pada Dikte News.