Harapan bisa mendapatkan sokongan anggaran itu mengemuka dari seluruh jajaran komisioner BPSK Banggai dan kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga tersebut.

Dukungan anggaran yang mungkin bisa lewat jalur hibah menjadi harapan BPSK Banggai ditengah banyaknya permasalahan masyarakat (konsumen). Dimana keberadaan BPSK Banggai lembaga pertama di Kabupaten Banggai dan kelima di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki peran strategis dalam menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase.

BPSK juga berperan meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban antara konsumen maupun pelaku usaha. Karena banyak sekali permasalahan hinggah para konsumen yang kerap menjadi objek paling tertindas. Hadirnya BPSK, maka masyarakat (konsumen) punya jalur secara konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum.

Namun begitu ditengah kondisi efisiensi anggaran yang saat ini melanda tentu berdampak pada kinerja. Tapi bagi BPSK sendiri itu mampu disiasati agar tugas dan fungsi tetap berjalan kendatipun kalau mengutip penggalan bahasa Gubernur Sulteng Anwar Hafid “Ini efisiensi so sampe di leher” ucapnya dengan dialek setempat.

Olehnya dengan dukungan anggaran memadai dari Pemda Banggai, secara otomatis berbagai program dapat dilaksanakan secara maksimal, mulai dari penyelesaian sengketa konsumen, sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan pelayanan pada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.(*)

(zuma)

Artikel BPSK Banggai Berharap Dukungan Anggaran Pemda Dorong Optimalisasi Tupoksi pertama kali tampil pada Dikte News.

Eks Kantor Samsat yang berada di kawasan Mesjid Agung An-Nur Luwuk Jalan Samanhudi telah disulap menjadi Kantor Sekretariat BPSK Kabupatan Banggai.

Sebagai bentuk rasa syukur karena telah menempati kantor yang baru, BPSK Kabupatan Banggai menggelar doa syukuran bersama jajaran sekretariat, Rabu (29/7).

Meskipun syukuran berlangsung sederhana tetapi tidak mengurangi esensi rasa syukur karena telah memiliki kantor sekretariat yang representatif untuk menjalankan tugas dan fungsi memberikan perlindungan konsumen.

Doa syukuran dipimpin salah satu tokoh agama dan kemudian dilanjutkan dengan santap siang bersama dengan hidangan ala kadarnya yang semuanya inisiasi Ketua BPSK Kabupaten Banggai Cian Lin.

Dengan telah menempati kantor sekretariat yang baru, tersirat pesan pada publik yang ingin mengadukan permasalahan seputar perlindungan konsumen bisa mendatangi Kantor Sekretariat BPSK Kabupatan Banggai.

Sebelumnya BPSK Banggai berkantor di Kantor Disperindag Kabupatan Banggai pasca dilantik Gubernur Sulteng Anwar Hafid pada akhir tahun 2025.

Seiring pembenahan Eks Kantor Samsat yang proses renovasinya menggunakan anggaran swadaya, maka bangunan aset Pemrov Sulteng itu kini telah dimanfaatkan sebagai Kantor Sekretariat BPSK Kabupatan Banggai.

Usai acara syukuran BPSK Banggai bersama jajaran dan sekretariat merumuskan agenda bakti sosial pemeriksan kesehatan gratis bagi masyarakat dan lansia dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81.(*)

(zuma)

Artikel BPSK Banggai Gelar Doa Syukuran Tempati Kantor Baru pertama kali tampil pada Dikte News.

Acara pelantikan (SAAF) diketuai Andika Mayrizal Amir dihadiri Unsur Forkopimda dan Bupati Banggai diwakili Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesra Yulfia Mangendre. Pelantikan SAAF tersebut mengusung tema “ Transformasi Generasi Muda Menuju Indonesia Emas” yang mana pengurusnya didominasi para kalangan anak muda potensial. 

Namun ada hal menarik dibalik pelantikan SAAF, yang sempat menyita perhatian dan rasa penasaran publik dengan hadirnya seorang tokoh politik perempuan Sulianti Murad yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai. 

Beragam spekulasi pun bermunculan apakah ini pertanda dari konsolidasi tipis – tipis antara tokoh politik senior dan tokoh politik muda Andika Mayrizal Amir menuju kontestasi Pilkada Banggai 2030 atau hanya kebetulan saja kedua tokoh ini dipertemukan pada momentum pelantikan (SAAF). 

Kendatipun helatan Pilkada Banggai 2030 masih beberapa tahun lagi, bukan tidak mungkin lobi-lobi politik dan langkah penguatan menuju pesta demokrasi 5 tahunan tidak terjadi. Kalau sedikit menoleh ke belakang di Pilkada Banggai 2024 Sulianti Murad merupakan rival terberat sang dua periode Amirudin Tamoreka kala itu. 

Tentu pada Pilkada Banggai 2030 konstalasi akan berubah, selain Amirudin telah berakhir dengan dua periodenya, kandidat baru akan bermunculan menghiasi pesta demokrasi 5 tahunan. Dan masih segar dalam ingatan publik kalau kekuatan Sulianti Murad terbilang masih sangat diperhitungkan apabila dirinya kembali bertarung pada Pilkada Banggai 2030. 

Namun begitu ini hanya bagian dari spekulasi dan rasa penasaran publik. Karena politik itu sifatnya dinamis dan fleksibel yang bisa saja terjadi dan bisa saja tidak. Publik berharap hadirnya SAAF ini dapat menjadi mitra strategis Pemkab Banggai dalam pembangunan SDA dan pelestarian budaya.

Sampai dengan berita ini tayang belum berhasil didapatkan tanggapan dari kedua tokoh baik Sulianti Murad maupun Andika Masyrizal Amir maupun pihak SAAF untuk menjawab rasa penasaran publik.(*)

(zuma)

Artikel Sulianti Murad di Pelantikan SAAF, Spekulasi Publik Arah Politik Pilkada Banggai 2030 Gandeng Andika Mayrizal Amir ? pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepedulian Gubernur Anwar Hafid setelah mengetahui pasti kondisi dan penderitaan masyarakat bahkan anak-anak sekolah yang setiap harinya bertaruh nyawa menyebrangi Sungai Mansungkang agar bisa bersekolah. 

Begitupun dengan aktifitas masyarakat yang tak punya pilihan lain selain menerobos arus Sungai Mansukang kendatipun dihadapkan dengan berbagai resiko hanya demi keberlangsungan hidup mereka. 

Ditengah keterbatasan anggaran (efisiensi) dan mekanisme birokrasi untuk membangun jembatan itu, tanpa menunggu lama Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengambil keputusan membangun jembatan tersebut menggunakan anggaran pribadi.

Kebijakan serta kemuliaan hati dari seorang pemimpin Gubernur Anwar Hafid melanjutkan tahapan awal dengan menurunkan tim teknis ke lokasi pembangunan jembatan gantung Sungai Mansungkang untuk melakukan pengukuran dan penyusunan spesifikasi pembangunan jembatan.

Sementara itu tim teknis dikoordinir Tri Harsono Sibay yang turun ke lokasi membenarkan telah merampungkan data teknis mengawali rangkaian pembangunan jembatan. “Tadi sore jam 3 sudah selesai pengukuran. Hasil dari pengukuran itu akan saya kirim ke tim teknis. Dan mereka akan kaji dan buat RAB-nya,” ujar Tri Harsono Sibay, Sabtu (25/7) malam tadi.

Selaku orang yang dipercayakan Gubernur Sulteng Anwar Hafid untuk mengawal proses pembangunan jembatan, Tri Harsono mengatakan, pembangunan jembatan akan mulai dilakukan mungkin satu minggu atau paling lambat dua minggu akan segera di bangun. “Mungkin satu minggu atau dua minggu lagi kalau sudah rampung RAB-nya, maka mereka langsung eksekusi termasuk belanja bahan,” jelasnya.

Untuk desain bangunan jembatannya hampir sama dengan jembatan gantung yang ada di Malino Jaya menghubungkan beberapa desa dibangun pada tahun 2017 dan sampai saat ini masih berdiri kokoh. Sementara untuk anggaran pembangunan jembatan Sungai Mansungkang dirinya belum mengetahui besaran anggaranya, karena masih dalam tahap perhitungan. “Tadi yang turun di lokasi satu orang tim untuk mengukur dan saya sendiri,” akunya.

Ia menambahkan untuk panjang jembatan gantung yang akan dibangun nanti kurang lebih berukuran panjang 90 meter. Akses ini merupakan satu-satunya pelintasan yang paling dekat dilalui masyarakat dan anak-anak sekolah SD maupun SMP kendatipun harus menerobos arus sungai.

Karena dibalik sungai ini ada lahan perkebunan warga dan juga sekolah jadi tak ada pilihan lain mereka rela menerobos sungai kendatipun nyawa jadi taruhannya. “Ada jalan yang lain tapi jaraknya jauh perbedaannya sekitar 30-40 Km. Jadi ini akses satu-satu yang terdekat,” tambahnya.

Yang pasti proses pembangunan jembatan tidak keluar dari bulan Agustus. Anggarannya pakai uang pribadi Gubernur Sulteng Anwar Hafid. “Iya pakai uang pribadi dari Pak Gubernur,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Tim Teknis Sudah Rampungkan Data Lokasi, Tri Harsono Sibay : Jembatan Masungkang Segera Dibangun Gunakan Dana Pribadi Gubernur Sulteng Anwar Hafid pertama kali tampil pada Dikte News.

Tidak hanya itu tembok pembatas parkiran (barrier beton) terlihat sudah rusak dan ambrol di beberapa sisi bagian termasuk kombinasi warna cat kuning hitam yang usang dimakan usia.

Ditepian pembatas tembok parkiran rumput liar menjalar yang merubah aura pelabuhan. Sebagian halaman kawasan parkiran yang masih tanah seringkali becek saat hujan yang kerap membuat ketidaknyamanan penumpang dan pengunjung pelabuhan.

Bahkan sisi tembok gedung bangunan yang merupakan aset Dishub Pemrov Sulteng dihiasi coretan hingga sisi tembok pintu gerbang utama yang menjadi akses keluar dari pelabuhan.

Terlebih kondisi malam hari penerangan dalam kawasan areal pelabuhan terlihat remang. Beberapa titik lampu tidak lagi berfungsi baik dan sebagaian sisi yang harusnya terang justru gelap.

Minimnya pencahayaan yang ada dalam kawasan pelabuhan memantik kepedulian PT ASDP Cabang Luwuk yang membantu fasilitas lampu penerangan pada moment lebaran Idul Fitri tahun 2026 karena tingginya mobilitas penumpang kala itu.

Objek penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemrov Sulteng yang harusnya mendapat perhatian serius utamanya meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang dalam kawasan pelabuhan justru belum kelihatan.

Padahal kalau melihat potensi sumber daya yang ada dalam wilayah pelabuhan sebagai sumber PAD harusnya halaman parkir pelabuhan tertata baik dan bersih serta sarana prasarana dan infrastruktur pendukung lebih terdukung dengan baik.

Namun kondisi yang ada justru berbanding terbalik kalalu melihat wajah dalam halaman parkir pelabuhan saat ini. Tentu menjadi tanya publik antara PAD dengan peningkatan sarana prasarana infrastruktur dan kebersihan dalam halaman parkiran pelabuhan.

Pihak pelabuhan melalui Kepala UPT Jerry dikonfirmasi belum lama ini mengatakan soal  kebersihan halaman parkiran pelabuhan kami bersihkan setiap kapal off.  “Masalah kebersihan kami sudah jalankan setiap kapal off. Terus masalah coretan itu kalalu tidak efisiensi sudah di bongkar termasuk pagar – pagar yang ada di luar pelabuhan,” ujarnya dalam pesan konfirmasi.

Sebagai kawasan objek PAD saat ditanya jenis retribusi apa saja yang dipungut dari dalam lokasi pelabuhan merujuk pada regulasi (Pergub) sebagai keterbukaan transparansi informasi publik yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Hal itu belum mendapat jawaban kongrit soal apa saja retribusi yang mencakup dalam wilayah pelabuhan. Dirinya hanya mengatakan bahwa retribusi yang kami lakukan sesuai (Pergub) dengan nilai target PAD tiap tahun. Ia juga mengaku kalau setiap tahun itu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tengah “Kami juga setiap tahun di periksa BPK,” akunya. 

Terpisah Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dimintai tanggapannya, Senin (13/7) mengaku sudah memonitor kondisi halaman parkir pelabuhan, “Mudah – mudahan kedepannya kita upayakan ada perbaikan dan pemeliharaan,” ucapnya sembari mengucapkan terima kasih atas informasinya.

Ia menambahkan telah meneruskan konfirmasi tersebut pada Kepala UPT Pelabuhan Fery, “Iya sama – sama pak , sudan saya teruskan juga ke Ka. UPT nya supaya menjadi atensi kita, untuk kenyamanan di lingkungan pelabuhan,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Halaman Parkir Pelabuhan Fery Kotor, Dinding Aset Penuh Coretan, Kadishub Pemrov Sulteng : Jadi Atensi Kita pertama kali tampil pada Dikte News.

Kesibukan Bupati Amirudin dalam mendampingi seluruh rangkaian kegiatan membuat dirinya nyaris mengatur istrhat siangnya. Bisa kita bayangkan saja rutinitas dimulai sejak pagi dengan mempersiapkan agenda, mendampingi kunjungan kerja, menghadiri rapat, hingga memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal. 

Padatnya aktivitas seorang Bupati Amirudin, bahkan waktu untuk beristirahat pun sering kali harus dikorbankan. Namun begitu waktu istrahat yang sulit diatur karena padatnya kegiatan diakui oleh seorang Bupati baru merasakan istrahat siang walau hanya dengan waktu yang singkat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Amirudin saat berpapasan dengan sejumlah wartawan. Terlihat sambil merangkul wartawan Luwuk Times Sofyan Labolo Bupati mengatakan baru hari ini saya benar – benar merasakan tidur siang.

Sambungnya sembari menyapa para kuli tinta, bagaimana media ?. “Maaf, baru hari ini saya benar-benar sempat merasakan tidur siang,” ujar Bupati sembari melempar senyuman khasnya.

Mungkin bagi sebagian orang, tidur siang itu merupakan hal biasa. Namun, bagi mereka seperti Bupati Amirudin yang terus melayani rakyat, melaksanan tugas pemerintahan menjadikan kesempatan istrahat siang itu menjadi sebuah kemewahan karena tuntutan pekerjaan yang membutuhkan kesiapsiagaan hampir sepanjang hari.

Mengenang statmen Bupati Amirudin pada massa – massa kampanye periode kedua dirinya memimpin kembali pemerintahan teringat sebuah bahasa, “Seandainya tidak ada malam, saya akan terus melayani rakyat tanpa mengenal lelah,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Terus Melayani Rakyat Bupati Amirudin Akui Pada Wartawan Baru Merasakan Istrahat Siang pertama kali tampil pada Dikte News.

Mengisi kekosongan tesebut, kantor manajemen pusat mempercayakan Richman Djohar selaku Pelaksana Harian (Plh) General Manager PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk. Mengenal lebih jauh sosok Richman Djohar ternyata tidak asing lagi di lingkungan Kantor PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk.

Kepada media ini ruang kerjanya, Jumat (10/7), Richman Djohar menuturkan dirinya pernah menjabat sebagai Manager Keuangan, SDM dan Umum Kantor PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk selama 7 bulan periode November 2020 sampai dengan Mei 2021. Saat itu juga Richman merangkap dalam jabatan Manager Keuangan PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Regional IV Makasar.

Kemudian dalam posisinya di Kantor PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Region IV Makassar saat ini menjabat sebagai Depertmen Head Bisnis dan Pelayaran dan juga dalam jabatan Pelaksana Harian (Plh) General Manager (GM) PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk, “Jadi saat ini saya berdiri pada tugas dua tugas,” ujarnya menuturkan profil singkatnya.

Dari penuturan perjalanan tugas Richman Djohar kehadiranya sebagai Pelaksana Harian (Plh) General Manager PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk ibarat seperti pulang ke kampung halaman sendiri.

Sedikit dalam pengalaman tugasnya terhentinya operasional lintasan perintis, sudah pernah terjadi di cabang lain wilayah Region IV Makassar. Dan hal tersebut dilanjutkan setelah adanya perpanjangan kontrak dari Balai Penyebrangan Transportasi Darat (BPTD) setempat kata dia.

Kalau untuk di Kantor PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk ini baru kali pertama terjadi terhentinya operasional KMP Tanjung Api karena belum adanya perpanjangan kontrak program subsidi dari pemerintah melalui perwakilan Balai Penyebrangan Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Kami berharap kontrak dapat diperpanjang BPTD Sulteng dan KMP Tanjung Api kembali beroperasi pada rute lintasan perintis Luwuk – Balut dan sebaliknya.” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Pernah Menjabat Sebagai Manager Keuangan Kembali Dipercaya Pelaksana Harian General Manager PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut disampaikan Richman Djohar Pelaksana Harian (Plh) GM PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk dalam kesempatan wawancara wartawan media ini di ruang kerjanya Kantor PT ASDP Cabang Luwuk beralamatkan di Jalan Tan Malaka, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Jumat (10/7).

Beberapa pertanyaan seputar peningkatan kualitas pelayanan, kinerja, target dan program apa saja yang akan menjadi fokus dirinya selaku Pelaksanan Harian (Plh) GM PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Luwuk.

Richman Djohar menjelaskan kalau di perusahaan tentu sudah punya visi misi yang harus kami tunjang dengan keselarasan kinerja kami sendiri. “Jadi setiap tahun itu kami sudah punya kinerja perusahaan,” ujarnya.

Nah fokus saya kesini juga ada program yang harus saya laksanakan kata dia. “Program saya itu yakni stakeholder engagement, gemba walk and safety leadership (meningkatkan budaya keselamatan dan pelayanan), digitalisasi e-ticekting, dan pengembangan bisnis,” ujarnya.

Richman menjelaskan stakeholder engagement adalah sebuah upaya membangun hubungan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak yang punya kepentingan terhadap operasional penyebrangan seperti memperkuat hubungan komunikasi dan kerjasama dengan pihak Syahbandar, Pihak Pelabuhan, Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, TNI – Polri, BPTD Sulteng serta instansi terkait.

Selain itu juga sinergitas dalam membangun komunikasi juga sangat penting dengan para pengguna jasa, operator angkutan, para pelaku usaha dan masyarakat untuk menyerap masukan saran dan kolaboratif. Lalu ada yang namanya Gemba walk dan safety leadership atau turun langsung lapangan untuk mengetahui kondisi operasional membangun komunikasi dan berdialog dengan petugas guna mengidentifikasi permasalahan riil dilapangan termasuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan sebagai budaya kerja paling utama.

Dan program digitalisasi e-ticekting yang saat ini terus kita kembangkan dan sedang usulkan pembukaan e-ticketing. Program ini adalah penerapan sistem pelayanan tiket elektronik untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Dari program terintegrasi dengan pelayanan dari segi peningkatan pelayanan, ada yang namanya moto (3S) yang terus kita gaungkan saat ini yakni Servis, Security, Safety.

Disinggung apakah ada target khusus dari kantor pusat yang harus di realisasikan. Richman kembali berujar kalau target kinerja kami itu pasti ada. “Pencapaian target kinerja itu banyak kalau kita melihat dari banyak aspek,” akunya.

Dan bagaimana melihat kondisi penyebrangan yang ada saat ini, Richman mengatakan dirinya baru beberapa hari bertugas dan baru melihat dua titik pelabuhan yakni Pelabuhan ASDP Pagimana dan Pelabuhan Feri. Kalau melihat Pelabuhan ASDP Pagimana sudah sangat bagus dalam melayani masyarakat. Untuk Pelabuhan Feri karena bukan aset PT ASDP melainkan milik Pemprov Sulteng saya melihat secara penataan masih belum sedikit terstruktur dengan baik.

Lanjutnya fokus utamanya juga ada pada aspek keselamatan dan keamanan. Kita tau bersama bahwa Luwuk ini wilayah lautnya cukup jauh sampai 6 jam lebih bahkan kalau ke Taliabo cukup jauh. “Jadi kita fokus juga pada aspek keselamatan dan keamanan.” terangnya

Pelayanan    

Menyambung soal moto (3S) yang terus kita gaungkan saat ini yakni Servis, Security, Safety. Kalau soal pelayanan (Servis) ini terus kita kembangkan dan sedang mengusulkan pembukaan e-ticketing di Pelabuhan Feri yang sementara kita usulkan. Kemudian ada program pemerintah (Odol) yang sementara kita bermohon izin pada Pemrov Sulteng yakni pembuatan fasilitas seperti gawang untuk membatasi kapasitas muatan mobil ekspedisi.

Untuk program ini kami masih menunggu persetujuan surat kita ke Pemrov Sulteng dan masih menunggu balasan persetujuan untuk kita pasang fasilitas gawang membatasi barang muatan mobil pada areal pelabuhan. Terkait pengembangan Pelabuhan Feri, kami juga pernah berkoordinasi pada Pemrov Sulteng dan menyurat bermohon mengelola Pelabuhan Feri sesuai kebutuhan ASDP. Hanya saja masih terkendala pada teknis berkaitan sistem pengelolaanya karena hasilnya nanti adalah hasil pemerintah sementara kita membangun di atas aset yang bukan milik PT ASDP.*

(zuma)

Artikel Richman Djohar (Plh) General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Luwuk Uraikan Program Kerja dan Motto 3S pertama kali tampil pada Dikte News.

Dengan inisiatif sendiri mereka rela merogoh kocek pribadi hanya untuk membenahi kantor termasuk memasang kembali instalasi air (PDAM) yang sudah lama tak berfungsi baik. Tak sampai di situ saja karena tidak punya dukungan anggaran membayar pekerja para komisioner rela menyumbangkan tenaga bersama sekretariat melakukan kerjabakti.

Sejak beberapa pekan terakhir ini hingga pada akhir pekan Sabtu (11/7) terlihat para komisioner BPSK Kabupaten Banggai berjibaku membenahi kantor. Bahkan para komisioner ini turun langsung meratakan pasir (domato) dihalaman parkir kantor yang diturunkan mobil dump truck.

Kantor yang terletak di seputaran kawasan Masjid Agung Luwuk yang merupakan aset milik Pemrov Sulteng telah dipinjamkan Gubernur Sulteng Anwar Hafid pada BPSK Kabupaten Banggai untuk dijadikan kantor.

Melihat kondisi kantor memang sangat memperihatinkan. Beberapa bagian dinding dalam dan luar ruangan terlihat rusak dan catnya yang sudah usang. Belum lagi plafon daun jendela pintu rusak dan lapuk karena dimakan usia. Debu dalam ruangan setinggi beberapa centimeter pengaruh karena lama tak ditempati dan berkas usang yang berantakan dalam ruangan. 

Begitu juga pada bagian atap seng telah rusak dan kotor dipenuhi daun serta ranting pohon yang menjular. Menghadapi kondisi itu Ketua BPSK Kabupaten Banggai Cian Lin dan anggota beserta jajaran Sekretariat memutar otak secara extra agar kantor bisa digunakan kendati dilakukan secara swadaya sebagai bentuk loyalitas pada pimpinan Gubernur Sulteng agar pengawasan memberikan perlindungan pada konsumen tetap berjalan sesuai amanah undang – undang.

“Memang kalau sesuatu yang dirintis itu pasti punya kenangan dan sejarah tersendiri. Apalagi BPSK Banggai adalah yang pertama di daerah ini dan lembaga kelima di Sulteng yang di SK kan langsung Gubernur Anwar Hafid,” ujar salah satu komisioner mengakhiri.*

(zuma)

Artikel Tak Punya Anggaran, BPSK Banggai Rogoh Uang Pribadi dan Sumbang Tenaga Benahi Kantor pertama kali tampil pada Dikte News.

Kepada wartawan media ini diruang kerjanya, Jumat (10/7) Richman Djohar Pelaksana Harian (Plh) General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Luwuk menjelaskan kendala KMP Tanjung Api terhenti beroperasi rute lintasan perintis Luwuk – Balut.

Dalam penjelasan Richman Djohar (Plh) GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Luwuk dirinya didampingi Departemen Head Bisnis dan Operasional Muhammad Achsin Rofiq dan Manager Operasional Bisnis Pelayaran dan Pelabuhan Johan Thom Msen Arif.

Richman Djohar menjelaskan KMP Tanjung Api sementara ini melayani dua lintasan dengan dua sekmen, “Pertama sekmen komersil dan kedua sekmen perintis,” ucapnya. 

Kalau sekmen komersil mungkin kita semua sudah tau bahwa sampai saat ini KMP Tanjung Api masih beroperasi pada lintasan komersil rute Luwuk – Sayong (Banggai Kepulauan). Sementara sekmen perintis adalah penugasan negara yang dilakukan berdasarkan kontrak dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). 

“Jadi apabila kami (ASDP) melayani suatu lintasan itu, kami mengacu pada kontrak. Jadi untuk sementara dari informasi dan konfirmasi yang kami dapatkan dari BPTD Sulteng belum ada keberlanjutan kontrak selanjutnya. Menurut mereka (BPTD Sulteng) sampai sekarang ini belum ada konfirmasi Kementrian Perhubungan Darat soal keberlanjutan program subsidi tadi,” ujarnya.

Disinggung terhentinya Tanjung Api apakah murni faktor administrasi ataukah ada faktor lain ?. Kembali Richman menegaskan bahwa terhentinya operasional Tanjung Api pada lintasan perintis Luwuk – Balut murni karena belum ada perpanjangan kontrak program subsidi dari BPTD Sulteng selaku perwakilan Kementrian Perhubungan Darat yang punya kewenangan.

Lanjutnya yang perlu diketahui publik bahwa kami (ASDP) tidak punya kewenangan soal perpanjangan kontrak program subsidi. Karena yang punya kewenangan tegasnya adalah BPTD Sulteng. “Kita bekerja sesuai kontrak, kalau kontrak sudah habis maka kita stop pelayaran. Sebaliknya kalau kontrak diperpanjang maka kita operasikan kembali lintasan perintis,” tandasnya. 

Artikel PT ASDP Cabang Luwuk Masih Menanti Kepastian Kontrak Subsidi Pemerintah, KMP Tanjung Api Terhenti Operasi Luwuk – Balut pertama kali tampil pada Dikte News.

Bukan tanpa alasan penghargaan yang diserahkan langsung Bupati Amirudin pada moment ramah tamah HUT Banggai ke 66 itu atas dedikasi perusahaan yang selama ini mendukung akselerasi pembangunan daerah.

Penghargaan tersebut diterima langsung HRD Perusahaan PT KFM pada malam tamah di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Teluk Lalong, Luwuk, Kabupaten Banggai. Hal ini mendakan merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi nyata dan partisipasi aktif PT KFM dalam mendorong pembangunan daerah termasuk menyukseskan seluruh rangkaian hari jadi kabupaten mengusung tema besar “Bergerak Maju dan Tumbuh Bersama”.

​Acara yang berlangsung di kawasan Telaga Mirqan ini menjadi panggung refleksi pencapaian daerah kabupaten banggai sebagai salah satu daerah paling inovatif berbasis tata kelola digital. Keberhasilan ini tentu tak lepas dari peran perusahaan PT KFM dalam bersinergi dengan Pemda Banggai membangun daerah menuju daerah inovatif secara berkelanjutan.

​Dalam sambutanya, Bupati Amirudin menekankan bahwa lompatan kemajuan banggai hari ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang solid, termasuk peran aktif para pelaku usaha.
”Setiap jejak pembangunan adalah hasil dari kerja sama. Ibarat pohon yang berakar kuat, daerah ini akan terus tumbuh menjulang tinggi, memberikan keteduhan, serta membentangkan harapan besar bagi generasi masa depan,” ucap Bupati.

Terpisah, pihak perusahaan PT KFM melalui Kepala Teknik Tambang (KTT) Muh Najmi Alramadan, menyampaikan ucapan terima dan rasa bangga atas penghargaan yang diberikan langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Banggai. Najmi mengaku apresiasi ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh manajemen dan karyawan untuk terus berbuat lebih bagi daerah.

​Ini tentu sebuah kehormatan besar bagi kami sekaligus tanggung jawab moral juga bagi kami. “Membuktikan bahwa kehadiran PT KFM di tengah masyarakat memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh daerah,” ucapnya.

Di usia kabupaten banggai yang ke 66 ​tahun menyematkan sebuah harapan besar bagiamana sinergi antara pelaku industri pertambangan dan pemerintah daerah bisa berjalan dengan solid, harmonis dan berkelanjutan. Ia berharap pada momentum ini dapat memperkuat komitmen demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang PT KFM.

“Kami siap berjalan beriringan dengan visi pemerintah menjaga keseimbangan iklim pertumbuhan investasi dan juga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial demi kemajuan banggai berkelanjutan,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Bupati Amirudin Anugrahi Penghargaan PT KFM Nyata Dukung Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal itu diungkap pemilik warung yang menuturkan sikap tak terpuji oleh dua oknum ASN yang diduga habis mengkonsumsi minuman keras (miras), Senin (6/7).

Pemilik warung itu mengaku mereka datang mengenakan seragam dinas (keki) dan pesan dua porsi makanan. Gerak gerik mereka seperti habis konsumsi miras karena dari mulut mereka tercium bau minuman keras (miras).

Sebagai penjual kami tetap profesional melayani siapa saja yang datang, entah itu mau makan atau ingin makanan mereka dibungkus kata dia. “Sama seperti dua oknum ASN tadi kami layani karena pembeli,” ucapnya.

Awalnya semuanya seperti biasa, mereka duduk dimeja (sambil menunjuk) tempat kedua oknum ASN itu makan. Kejengkelan mulai dirasakan saat keduanya sedang makan teman yang satunya itu terlihat sudah reseh, “Karena so ba minum jadinya reseh, bicaranya so ngawur,” kesalnya.

Saya mulai jengkel liatnya, begitu juga dengan pengunjung lain yang saat itu juga sedang makan dan sudah mulai tak nyaman dengan sikap mereka. Setelah makan temanya yang satu dengan ciri – ciri rambut agak botak mendekati saya, “Dia so dekat skali, seperti macam somo ba cium bagitu, sambil berkata saya so bayar kan,” kutip pemilik warung dengan dialek setempat.

Karena merasa risih dengan sikapnya, sayapun berlalu ke arah dapur mengambil daging. Dan yang paling kami tidak suka lagi, teman yang satunya itu mengambil sendiri uang sisa dari dalam laci di lemari etalase makanan, “Disitu kami kesal dan emosi,” akunya.

Setelah temanya itu ambil uang sisa sendiri dari dalam laci, keduanya keluar dari warung dan pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3. “Uang mereka 50 ribu, bayar makanan 35 ribu jadi kembali 15 ribu. Tapi yang kami tidak suka dia ambil sendiri uang sisa dari dalam laci,” ujarnya kesal.

Saat ditanya kenal dengan dua oknum ASN tadi, pemilik warung itu mengaku tidak kenal dan juga tidak sempat menghafal nama mereka padahal ada terpasang papan nama di kameja dinas mereka dan ada lambang – lambangnya.

Ia juga tidak mengetahui pasti mereka ASN bertugas di kantor mana atau instansi mana. “Tapi kalau rambut agak botak tadi beberapa kali pernah makan disini,” timpal seorang ibu paru baya pelayan warung.

Sikap tak terpuji kedua oknum tadi juga dibenarkan pengunjung lain yang juga merasa terganggu saat sedang makan. Dia mengaku kesal juga melihat sikap keduanya tadi, “Masa ASN pakai seragam bau minuman baru reseh,” ujarnya.

Ia menyesalkan ada ASN model seperti itu yang seharusnya menjadi contoh dan panutan masyarakat sebagai abdi negara justru sudah seperti sikap preman baru pakai dinas lagi.*

(zuma)

Artikel Diduga Miras Dua Oknum ASN Reseh Ambil Sisa Uang dari Dalam Laci Bikin Tuan Warung Murka   pertama kali tampil pada Dikte News.

Pantauan di lapangan, Jumat (3/7) gelombang penolakan dan kecaman warga memuncak tak kala Ketua Pengadilan Negeri (PN) Luwuk Suhendra Saputra tiba dilokasi wilayah Tanjung untuk melakukan rangkaian konstatering.

Jalan masuk yang telah dipenuhi warga menolak keras konstatering dengan terus menghalau derap langkah kaki Ketua PN Luwuk yang terlihat berdiri dan menjelaskan perihal kedatanganya, namun saja warga tak sedikitpun bergeming. Bahkan aksi perlawanan meningkat dengan memblokade jalan serta membakar ban bekas. Blokade jalan ada pada dua titik terpantau menuju kedalam kawasan Tanjungsari.

Jalur blokade dari arah Hotel Rosalina dan jalan dua arah dari Eks Hotel Wisata. Yang mana kedua jalur itu menuju kompleks Tanjungsari. Awak media yang hendak menuju salah satu kantor dalam kawasan Tanjungsari sempat terhadang blokade jalan. Simbol perlawanan warga terlihat tidak hanya datang dari orang tua dan orang dewasa, para emak emak dan anak – anak berjibaku melakukan blokade jalan.

Mereka menggunakan kayu dan bambu merintangi badan jalan masuk ke dalam wilayah Tanjungsari. Awak media yang saat ada keperluan pada salah satu kantor, akhirnya dengan tanpa kendala oleh warga diberikan akses masuk setelah menyampaikan alasan melewati blokade.

Kondisi itu memantik naluri awak media untuk melakukan liputan langsung kondisi yang terjadi dilapangan atas reaksi keras dan kencangnya kecaman penolakan warga. Terlihat spanduk kain warna putih bak iklan dengan narasi kecaman dan penolakan terpasang dikompleks Tanjungsari Luwuk.

Spanduk kain putih dengan tulisan warna merah terpajang berjejer dipagar Kantor UPP Kelas II Luwuk yang berada dalam kawasan Tanjungsari. Spanduk dengan nada protes dan tudingan itu bertuliskan “Eksekusi 2018 cacat prosedur” ada pula “Kami masyarakat tanjung siap sahid” dan “Sertifikat milik masyarakat tanjung masih sah”.

Informasi dihimpun spanduk sengaja dipasang warga sebagai bentuk penolakan warga yang beberapa hari sebelum agenda konstatering pada Jumat (3/7) telah mengetahui adanya konstatering pada objek lahan tertentu oleh Pengadilan Negeri (PN) Luwuk.

Apa Itu Konstatering 

Penelusuran berbagai sumber secara hukum, konstatering adalah sebuah tindakan resmi pengadilan untuk mencocokkan atau memastikan keadaan objek sengketa di lapangan dengan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebelum dilakukan eksekusi. Istilah konstatering berasal dari bahasa Belanda constateren, yang berarti “menetapkan” atau “memastikan suatu keadaan atau fakta”.

Namun saja (konstatering) itu justru mendapat penolakan dan kecaman keras dari lapisan warga masyarakat Tanjungsari dan menjadi perhatian dan tanda tanya publik. Terlihat pula dari sebuah rekaman video beredar, pada hari konstatering Jumat pagi saat Ketua PN Luwuk Suhendra Saputra tiba di lokasi spontan di sambut aksi penolakan warga didominasi emak – emak dan terlihat mengacungkan dokumen penting berupa (sertifikat).*

(zuma)

Artikel Konstatering PN Luwuk Gagal, Warga Tanjung Blokade Jalan dan Bakar Ban Bekas pertama kali tampil pada Dikte News.

Para penyanyi itu mereka adalah Marcello Tahitoe (Ello) featuring vokalis kelompok musik Grup Band Dewa 19. Ada juga Mirabeth Idol, Ecko Show. Dan tak kalah menarikanya hadir pula penyanyi religi Haddad Alwi yang kerap menggelar konser bernuansa religi (syhnchronize fest) yang dilansir dari kanal yutub (Haddad Alwi).

Berdasarkan informasi rilis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai, penampilan mereka telah dijadwalkan sebagai bagian dari pesta rakyat.

Berikut jadwalnya :

7 Juli 2026 (Mirabeth Idol) di Kawasan RTH Teluk Lalong

8 Juli 2026 (Ecko Show) di Lapangan Mirqan Halimun

15 Julli 2026 (Marcello Tahitoe/Ello) tampil bersama Oomleo di Lapangan Mirqan Halimun

17 Agustus 2026 (Haddad Alwi) di Lapangan Mirqan Halimun

Bupati Banggai Amirudin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghadiri dan menyukseskan rangkaian perayaan yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Bupati Amirudin berharap seluruh masyarakat dapat memanfaatkan momentum HUT Kabupaten Banggai sebagai ajang mempererat tali silaturahmi, memperkuat rasa persatuan, sekaligus menikmati hiburan yang telah disiapkan pemerintah daerah.

“Mari bersama-sama menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-66 Kabupaten Banggai. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat untuk hadir merayakan semangat kebersamaan dalam suasana yang aman, tertib, dan penuh sukacita,” demikian ajakan melalui informasi resmi DKISP Kabupaten Banggai.

Perayaan HUT Kabupaten Banggai tahun ini diproyeksikan menjadi salah satu pesta rakyat terbesar menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewat! Kabupaten Banggai siap berpesta bersama masyarakat dalam perayaan HUT ke-66 yang penuh kemeriahan.*

(zuma)

Artikel Ello Vokalis Dewa 19 Bakal Meriahkan HUT Banggai, Ada Juga Mirabeth Idol Ecko Show dan Penyanyi Religi Haddad Alwi pertama kali tampil pada Dikte News.

Di tengah kekhidmatan perayaan Milad ke-72 UMI Makassar seorang pria dengan senyum bersahaja melangkah maju. 

Ia adalah Ir. H. Amirudin, S.P., M.P., M.M., AIFO Bupati Banggai yang hari itu datang bukan sekadar sebagai pejabat daerah, melainkan seorang anak yang kembali ke rumah akademisnya.

Perayaan milad kali ini mengusung visi besar: “UMI Unggul: Menakar Potensi, Menguatkan Inovasi, dan Mewujudkan Kampus Islami Berkelas Dunia”. 

Namun, bagi UMI, kelas dunia tidak melulu soal megahnya fasilitas, melainkan tentang kualitas manusia yang dilahirkannya. Dan Amirudin adalah salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut.

Menanam Benih di Masa Lalu, Menuai Berkah di Masa Depan

Mundur ke belakang pada tahun 1995, Amirudin muda menapakkan kakinya di kampus ini sebagai mahasiswa Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian. 

Siapa yang menyangka, mahasiwa yang dahulu bergelut dengan ilmu tanah dan tanaman itu kini tumbuh menjadi sosok pemimpin yang menakhodai Kabupaten Banggai.

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan rekam jejaknya, Rektor UMI, Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H., menganugerahkan penghargaan tertinggi berupa Pin Emas pada Bupati Amirudin sebagai alumnus berprestasi. 

Didampingi oleh sejumlah tokoh alumnus lainnya, momen penyematan tersebut menjadi simbol bertemunya masa lalu yang penuh perjuangan dengan masa depan yang penuh pengabdian.

Saat menerima pin emas tersebut, gurat kebahagiaan sekaligus rasa rendah hati terpancar dari wajah Amirudin. 

Bagi sang Bupati, penghargaan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar simbol logam mulia.

“Pin emas ini saya dedikasikan untuk UMI dan masyarakat Banggai. Ini menjadi semangat agar kami bekerja lebih keras dalam membangun SDM unggul dari Timur,” ucap Bupati Amirudin dengan nada penuh penegasan.

Ia menambahkan bahwa pencapaian ini sejatinya bukan milik pribadinya sendiri, melainkan sebuah persembahan untuk almamater tercinta yang telah membentuk karakternya, keluarga yang terus mendoakan, serta seluruh masyarakat Kabupaten Banggai yang telah memercayakan amanah kepemimpinan kepadanya.

Lebih dari Sekadar Angka: Membangun Peradaban Islami

Di sisi lain, Milad ke-72 ini juga menjadi panggung refleksi bagi UMI Makassar. Dalam laporan tahunannya, Rektor UMI Prof. Hambali Thalib mengingatkan bahwa bertambahnya usia kampus bukan sekadar seremoni angka, melainkan momentum untuk mengukur sejauh mana kampus ini mampu bertahan dan beradaptasi di tengah derasnya arus modernisasi.

“UMI tidak hanya membangun teknologi, tetapi juga membangun peradaban. Sejak tahun 2025 kami menerapkan absensi berbasis ibadah, larangan gratifikasi dalam bentuk apa pun, hingga pedoman pemanfaatan AI,” tutur Prof. Hambali.

Menurutnya, UMI sedang bergerak menuju paradigma baru: sebuah lingkungan di mana kedisiplinan tidak lagi lahir karena takut pada pengawasan manusia atau sistem, melainkan tumbuh dari kesadaran bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. 

Kampus, di mata UMI, harus menjadi ladang yang menumbuhkan keberkahan bagi siapa saja yang bernaung di bawahnya.

Hari itu, di bawah atap Auditorium Al-Jibra, UMI Makassar tidak hanya merayakan hari jadinya yang ke-72. Melalui kisah sukses Bupati Amirudin dan visi besar sang Rektor, kampus hijau ini kembali menegaskan perannya kepada Indonesia bahwa dari rahim UMI, akan terus lahir para pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai keislaman.*

(zuma)

Artikel UMI Makassar Anugrahi Amirudin “Pin Emas” Tercatat Mahasiswa Prestasi Tahun 1995 pertama kali tampil pada Dikte News.

Rakor ini merupakan inisiasi Kepala KUPP Kelas II Luwuk yang terbilang langkah jitu dalam menciptakan iklim kolaborasi apik kedepan di pelabuhan penyebrangan wilayah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Luwuk. 

Usai rakor dipimpin Kepala KUPP Luwuk Hasfar kepada media ini diruang kerjanya mengatakan peserta rakor tadi dihadiri Dinas Perhubungan (Dishub) Pemrov Sulteng melalui KUPTD Pelabuhan Feri Luwuk, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banggai selaku otoritas Pelabuhan Rakyat Luwuk, Pihak ASDP, KPPP, Babinkamtibmas, Babinsa dan perwakilan Lurah Karaton.

Sedikitnya ada tiga poin mengerucut dari evaluasi dan merujuk pada kesepakatan bersama saat rakor berlangsung. Pertama akan dipasang alat stelan berbentuk gawang pada pintu masuk pelabuhan untuk mencegah mobil odong atau mobil dengan muatan berlebihan agar tidak terjadi over load muatan yang naik ke kapal.

Kedua, baik pihak Pelabuhan Feri maupun Pelabuhan Rakyat Luwuk agar mendata para buruh yang melakukan aktifitas bongkar muat dipelabuhan agar diketahui dan resmi terdaftar memiliki identitas berada dalam naungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Dan ketiga, kami kedepan akan terus berkolaborasi bersama Pihak Pelabuhan, ASDP, KPPP dan pihak terkait melakukan pembenahan pelayanan dan peningkatan sistem pengawasan diwilayah pelabuhan.

Disinggung soal kejadian pada Sabtu (14/6) sebuah mobil truck bermuatan tabung gas non subsidi yang nyaris lolos dalam penyebrangan. Kembali Hasfar menjelaskan bahwa masalah turut menjadi bahan evaluasi dan langkah pembenahan pelayanan dan sistem pengawasan kedepan diwilayah pelabuhan yang sudah dibahas tadi saat rakor kata dia, “Intinya kita tidak saling menyalahkan satu dan lainya, tapi kedepan kolaborasi ini sangat penting memberikan pelayanan yang baik dan peningkatan sistem pengawasan yang optimal,” pungkasnya.*

(zuma)

Artikel Inisiasi KUPP Luwuk Gelar Rakor Benahi Pelayanan dan Sistem Pengawasan Pelabuhan pertama kali tampil pada Dikte News.

Tiket yang sudah dimiliki bagi calon penumpang dan kendaraan yang akan berangkat melalui Pelabuhan Penyebrangan Feri Luwuk itu sudah melalui pelayanan dari operator tiket kami yang ada di pelabuhan.

Berbeda kalau belum ada tiket seperti malam itu sebuah mobil truck muatan ratusan gas non subsidi gagal berangkat karena belum beli tiket nyelonong masuk memanfaatkan situasi kelengahan petugas karena muat barang berbahaya yang akhirnya diturunkan kembali ke darat.

“Jadi kami pastikan yang berhak ada dalam kapal yang sudah membeli tiket pada operator kami,” ucap Rafiq Departemen Head Operasional (ASDP) saat bincang bincang bersama media ini diruang kerjanya, Selasa (23/6).

Disinggung apa saja topik pembahasan rapat koordinasi (rakor) di Kantor KUPP Kelas II Luwuk yang merupakan inisiasi Kepala KUPP dihadiri Dishub Pemrov Sulteng (KUPTD) Pelabuhan Feri, Dishub Pemda Banggai, KPPP, Babinsa, Babinkamtibmas dan Lurah Karaton.

“Oh iya kebetulan saya yang hadiri rakor tadi,” ujarnya.

Lanjut Rafiq didampingi rekan kerjanya Johan mangatakan rakor tadi membahas beberapa hal penting mendukung ketertiban dan kelancaran aktifitas bongkar muat diwilayah pelabuhan.

Salah satu poin yang menjadi kesepakatan rakor antaranya akan dipasang sebuah alat seperti gawang pada pintu masuk pelabuhan untuk membatasi muatan mobil agar tidak berlebihan sebelum naik kedalam kapal.

Termasuk pula pendataan para buru yang akan melakukan aktifitas bongkar muat di wilayah pelabuhan dan juga kolaborasi pihak KUPP, ASDP dan Pihak Pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan dan sistem pengawasan bersama di wilayah pelabuhan.

Rafiq mengaku dirinya baru kurang lebih baru 4 bulan bertugas di Luwuk sebelumnya betugas di Pelabuhan Merak. Sama seperti rekan kerjanya Johan yang juga belum lama bertugas di Luwuk.

Keduanya kompak menjelaskan soal tugas dan fungsi ASDP yang lebih pada penjualan tiket bagi calon penumpang dan kendaraan termasuk mobil yang akan berangkat.

“Jadi sebelum penumpang atau mobil naik ke dalam kapal semuanya harus sudah memiliki tiket,” jelasnya.

Pada prinsipnya kami hanya melayani penjualan tiket bagi calon penumpang dan mobil dengan pemisahan golongan berdasarkan jenis mobil itu sendiri.

Selain itu juga kami ASDP memeriksa kelengkapan dokumen kapal sebelum berangkat memastikan dokumen masih berlaku atau tidak berlaku lagi (expired). Selain memeriksa dokumen kapal kami juga memeriksa kelengkapan alat keselamatan dalam kapal seperti live jaket, sekoci dan yang lainya setelah itu kami laporkan pada KUPP untuk diterbitkan Surat Izin Berlayar (SIB).

Misal kalau dokumen kapal expired atau sudah tidak berlaku maka kapal tidak bisa brangkat sampai dengan dokumen kapal tadi diperpanjang terlebih dahulu. Apakah pernah ada kejadian kapal tidak jadi berangkat lantaran dokumen kapal mati (expired).

Rafiq kembali berujar jarang sekali kajadian seperti itu, terlebih di Luwuk, hal semacam itu tidak pernah ada. Namun begitu dari pengalaman dirinya pernah ada kapal tidak jadi berangkat karena dokumen saat dirinya masih bertugas di Pelabuhan Merak.

Dari obrolan tadi yang menjadi penutup  moment silaturahmi, keduanya menegaskan soal barang muatan berbahaya misal secara kasat mata kami melihat ada penumpang bawa barang berbahaya maka tegas tidak akan kami izinkan untuk berangkat.

Dan pengalaman itu timpal Johan pernah dialami melihat langsung seorang penumpang menenteng tabung dengan tegas tidak kami izinkan ikut dalam pelayaran. Terlebih kalau ada personil kami seumpama terindikasi lakukan pelanggaran dan menabrak aturan maka kami tindak lanjuti.*

(zuma)

Artikel PT ASDP Department Head Operasional : Fokus Kami Jualan Tiket, Ada Tiket Pasti Berangkat pertama kali tampil pada Dikte News.

Rakor tersebut terbilang sangat penting guna menunjang ketertiban dan kelancaran aktifitas bongkar muat yang berjalan di wilayah kerja KUPP Luwuk.

Kepala Kantor UPP Kelas II Luwuk Hasfar M SE,MM kepada media ini Senin (22/3) malam tadi membenarkan akan melaksanakan rapat koordinasi (rakor).

Sebagai inisiator rakor, KUPP Kelas II Luwuk mengundang pihak terkait yakni pihak Angkutan Sungai dan Penyebrangan (ASDP) pihak Pelabuhan Penyebrangan Dishub Pemrov Sulteng, Kepolisian Perairan (Polair), Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurah Karaton Luwuk.

Ditanya apakah rakor akan membahas polemik yang belum lama ini terjadi di Pelabuhan Feri Luwuk terkait muatan ratusan tabung gas non subsidi yang nyaris lolos menggunakan truck dalam penyebrangan menggunakan KMP Tanjung Api.

“Iya salah satu tujuan utamanya itu,” ujarnya singkat.

Yang mana muatan ratusan tabung gas itu merupakan barang berbahaya yang tidak bisa menggunakan kapal penumpang tapi harus menggunakan jalur transportasi khusus.

Tidak hanya tabung gas tapi muatan berbahaya lainya seperti BBM dan Aspal juga masuk dalam larangan dan juga edaran yang tidak diperbolehkan masuk dalam kapal penumpang karena merupakan muatan barang berbahaya (dangerous droobs).

Kepala KUPP Luwuk Hasfar berharap rakor menjadi implementasi teknis yang selaras dilapangan dalam meningkatkan perbaikan pelayanan dan peningkatan sistem pengawasan di wilayah pelabuhan guna ketertiban dan kelancaran aktifitas bongkar muat di wilayah kerja KUPP Luwuk.

Ia juga mempersilahkan media tersebut untuk melakukan liputan rakor untuk mempublish apa saja yang dirumuskan dalam rakor untuk tujuan bersama yang lebih baik kedepan.*

(zuma)

Artikel Esok KUPP Luwuk Gelar Rakor Tunjang Perbaikan Pelayanan dan Peningkatan Sistem Pengawasan pertama kali tampil pada Dikte News.

Kejadian itu terungkap pada Sabtu (14/6) malam oleh aparat gabungan Polri – TNI yang menggagalkan dugaan penyeludupan ratusan gas non subsidi di mobil truck bernopol DN 8693 CA dari Pelabuhan Feri Luwuk menuju Pelabuhan Banggai Laut (Balut).

Menariknya pengakuan pemilik tabung (SR) bukan kali pertama membawa tabung gas melewati penyebrangan feri dengan alasan muatan barang campuran dan alat masak yang ternyata adalah muatan tabung gas barang berbahaya (dangerous droobs).

Pertanyaan pun muncul bagaimana sistem pengawasan pihak pelabuhan kalau saja barang berbahaya bisa lolos dari pemeriksaan jenis muatan yang bisa lolos masuk ke dalam KMP Tanjung Api. Karena sangat jelas aturan dan edaran larangan muatan barang berbahaya seperti Tabung Gas, BBM dan Aspal harus menggunakan kapal khusus transportasi laut seperti LCT (Landing Craft Tank).

Koordinator pengawas pelabuhan Dishub Pemrov Sulteng Jeri dikonfirmasi via telepon mengatakan mobil truck malam itu adalah mobil tambahan karena datang terakhir. Namun tidak seperti pada umumnya mobil yang berangkat mendaftar untuk  memudahkan kami melakukan pengecekan barang muatan termasuk tiket keberangkatan.

Kebetulan malam itu saya tidak masuk, ada anggota saya bertugas dan mengetahui malam itu ada aparat gabungan mengamankan truck dari dalam kapal dan menurunkan kembali ke darat karena ketahuan muat ratusan tabung gas (non subsidi) yang merupakan barang berbahaya. “Lalu kenapa mobil itu tidak ditahan aneh juga saya,” ujarnya.

Kalau truck itu mendaftar pada kami seperti umumnya mobil lain pasti kami menanyakan barang muatanya apa umumnya mobil yang akan berangkat. Ia mengaku keterbatasan anggota kami yang bertugas. “Jadi kami tidak tau truck itu muatan apa, karena tidak ada dalam daftar antrian mobil yang mau berangkat,” jelasnya.

Dan kalau memang belum beli tiket harusnya pihak ASDP bisa tahan sebelum truck naik ke dalam kapal tapi ini justru truck bisa lolos kedalam kapal. “Kan di situ ada petugas ASDP kenapa tidak periksa tiket dan ditahan kalau belum ada tiket,” tambahnya. 

Tapi malam itu truck datang terakhir dan langsung masuk kedalam kapal entah sudah beli tiket atau belum, “Itu yang kami tidak tau,” ucapnya. Seharunya kalau belum beli tiket pasti akan ketahuan petugas ASDP saat memeriksa tiket sebelum truck masuk ke dalam kapal, “Kan disitu ada petugas ASDP, sedangkan penumpang yang masuk saja diperiksa tiket apalagi mobil,” bebernya. 

Sambung Jeri dalam 7 bulan terakhir mobil kerap berganti – ganti. Dan dia baru tau setelah kejadian malam, sopirnya sama tapi beda kendaraan yang dikendarai. Jadi kita disini perlu di back up juga oleh aparat keamanan saat mengecek setiap muatan mobil, “Jangan sampai anggota kita dipukul atau apa kasian juga kita pak.” terangnya.

Kejadian semalam terkesan adanya saling lempar antara Pihak Pelabuhan dan pihak ASDP terkait kewenangan pemeriksaan barang muatan truck. Lalu siapa pihak yang berwenang kalau saja mobil yang tidak hanya sekali dua kali menyebrang melintasi penyebrangan feri berdasarkan pengakuan pemilik tabung (SR). 

Kembali menjawab itu dirinya tak menampik kalau pihaknya kecolongan dan abai hingga truck itu bisa masuk kedalam kapal dengan  muatan kurang lebih 2 ratus tabung gas non subsidi (12 kg dan 5,5 kg) yang akan dijual diwilayah Banggai Laut. Hal inipun menjadi sorotan dan tanda tanya publik, apakah ada oknum sengaja meloloskan truck hingga bisa masuk sampai kedalam kapal yang luput dari pengawasan pihak pelabuhan.

Ini pertanda bahwa pengawasan petugas pelabuhan lemah karena luput dari pengecekan muatan barang berbahaya pada malam itu dengan alasan mobil masuk terakhir dan keterbatasan anggota. Olehnya perlu ada evaluasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinisi Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait kinerja dan sistem pengawasan para petugas pengawasan yang stay di Pelabuhan Feri Luwuk.

Dari kejadian itu memantik reaksi media ini yang akan terus melakukan pemantauan kinerja pelayanan petugas di wilayah Pelabuhan Feri Luwuk. Tidak menutup kemungkinan dari peristiwa malam itu bisa jadi ada dugaan pelanggaran lain yang tidak tersorot media selaku fungsi kontrol sosial masyarakat.*

 (zuma) 

Artikel Kinerja Petugas Pelabuhan Feri Luwuk Lemah Akui Kecolongan Truck Muat Ratusan Tabung Gas Nyaris Lolos pertama kali tampil pada Dikte News.

Beruntung malam itu aparat gabungan menggagalkan truck dan menurunkan ke darat dari dalam kapal (KMP Tanjung Api) menyebabkan kapal tertunda berangkat 30 menit dari jadwal keberangkatan.

Kepala Kantor UPP Kelas II Luwuk Hasfar saat ditemui diruang kerjanya secara detil menjelaskan soal kewenangan pihak KUPP atau umumnya diketahui Syahbadar.

Kami pihak Syahbandar tidak punya kewenangan apapun memeriksa barang muatan dalam truck. “Karena yang punya kewenangan itu adalah pihak pelabuhan dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi” ujarnya Senin (15/6).

Hasfar menjelaskan jenis pelabuhan itu ada tiga dengan kewenangan masing – masing, “Pertama Pelabuhan Laut tempatnya disini merupakan kewenangan Syahbandar. Kedua Pelabuhan Feri itulah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi dan Ketiga Pelabuhan Rakyat kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai,” jelasnya.

Jadi berkaitan malam itu, karena ada kapal maka anggota saya bertugas di sana sesuai kewenangan kami bertugas di atas kapal memastikan dokumen kapal layak melakukan pelayaran demi keselamatan pelayaran. 

Kejadian malam Hasfar mengaku sangat menyayangkan karena ada mobil muatan tabung gas kabarnya belum beli tiket kok lolos naik kedalam kapal. “Itu yang kami sayangkan harusnya pihak pelabuhan memeriksa tiket dan muatan apa yang diangkut, karena terbukti barang muatan itu adalah barang berbahaya,” ujarnya.

Sejak Desember 2024 kami pihak Syahbandar mengeluarkan edaran tidak memperbolehkan truck muatan barang berbahaya seperti Gas, BBM dan Aspal melewati jalur penyebrangan feri. Karena barang berbahaya seperti itu ada jalur transportasi sendiri menggunakan kapal khusus Landing Craft Tank (LCT).

“Karena ini menyangkut keselamatan pelayaran,” tegasnya.

Jadi sekali lagi kami tidak punya kewenangan memeriksa barang muatan, tugas kami stay di atas kapal memastikan kapasitas muatan kapal sesuai garis kapal agar tidak lebih muatan demi keselamatan pelayaran, “Jadi kami tugasnya dalam kapal yang menangani soal tiket ada ASDP dan muatan naik ke kapal ada pihak pelabuhan,” tutupnya.*

(zuma)

Artikel Kepala KUPP Kelas II Luwuk : Tugas Kami di Atas Kapal Tidak Punya Kewenangan Periksa Muatan Truck pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut berkaitan dengan penggagalan satu mobil truck bermuatan ratusan tabung gas non subsidi oleh aparat gabungan Polisi – TNI pada Sabtu malam (14/6) di lokasi Pelabuhan Feri Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.

Mobil truck DN 8893 CA bermuatan tabung gas (12 kg dan 5,5 kg) terpaksa turun kembali ke darat dari dalam KMP Tanjung Api karena mengangkut barang berbahaya (tabung gas) tanpa dokumen resmi. Kendatipun punya dokumen namun muatan barang berbahaya tidak dibolehkan naik ke kapal penumpang sesuai aturan yang berlaku diperkuat dengan edaran.

Pengakuan pria paruh baya (SR) mengaku selama 28 tahun sampai dengan tahun 2026 menjalankan bisnis itu dan dijual di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Menurutnya bukan kali pertama menggunakan transportasi laut via pelabuhan feri dengan keterangan pada petugas muatan alat masak.

Namun pada Sabtu malam saat akan berangkat aparat gabungan Polri-TNI melakukan pengecekan kedalam kapal dan menemukan mobil truck DN 8893 CA bermuatan tabung gas yang tersusun rapi di kas belakang truck ditutupi terpal dan langsung di turunkan dari dalam kapal.

Penemuan itu mengindikasikan adanya oknum yang terafiliasi dengan bisnis SR meloloskan muatan barang berbahaya kedalam kapal yang baru ketahuan malam pada itu, dari sekian lama menggunakan jalur itu sebagai pintu masuk SR melakukan ekspansi bisnis ke wilayah Banggai Laut.

Konfirmasi pihak ASDP melalui Supervisor Hendro mengatakan ASDP selaku operator dan kalau SOPnya hanya punya kewenangan untuk muat kendaraan, “Kalau itu, istilahnya sudah ada izin dari pihak instansi terkait,” ujarnya.

Sambungnya bahwa (ASDP) tidak punya kewenangan memeriksa atau bongkar – bongkar barang muatan yang diatas mobil logistik, “Yang punya kewenangan itu adalah pihak pelabuhan dan pihak berwajib,” ucapnya.

Artikel Supervisor ASDP : Kami Tidak Punya Kewenangan Periksa Muatan, Ratusan Tabung Gas Nyaris Lolos di KMP Tanjung Api pertama kali tampil pada Dikte News.

Upaya berlangsung dramatis saat aparat gabungan malam itu melakukan pemeriksaan barang muatan sebuah mobil truck bernopol DN 8893 CA yang sudah parkir dalam kapal (KMP Tanjung Api). Kapal yang akan berangkat menuju Pelabuhan Banggai Laut (Balut) dari Pelabuhan Feri Luwuk terpaksa tertunda setengah jam karena proses menurunkan kembali mobil ke darat.

Awal terungkapnya mobil truck dikemudikan SR warga Luwuk berkat informasi kepala lingkungan setempat yang curiga adanya mobil bermuatan tabung lewat penyebrangan very. Dari informasi itu Lurah Karaton bersama anggota Polri-TNI dan otoritas pelabuhan menemukan langsung mobil yang dicurigai tadi dan benar bermuatan ratusan tabung gas non subsidi tanpa dokumen resmi.

Pemilik tabung gas (SR) tak dapat mengelak saat petugas menggiring mobilnya turun dari kapal. Informasi dihimpun indikasi kuat bisnis terselubung ini kerap menggunakan penyebrangan feri tapi anehnya luput dari pengawasan mendeteksi muatan yang masuk dalam golongan barang berbahaya ikut dalam penyebrangan kapal penumpang.

Yang lebih mencengangkan pengakuan SR pemilik tabung non subsidi. Ia mengaku bukan kali pertama melakukan bisnis ini tapi sudah 28 tahun. Anehnya barang berbahaya yang harusnya tidak bisa menggunakan layanan penyebrangan feri justru abai dari pengawasan otoritas pelabuhan melainkan datang dari kecurigaan warga.

Berbagai spekulasi bermunculan karena selama bisnis itu mengalir lewat penyebrangan feri tidak satupun otoritas pelabuhan mengetahui kalau itu barang berbahaya. Nanti malam itu ketika petugas gabungan merengsek masuk kedalam kapal melakukan pemeriksaan barulah terungkap.

Dari pengakuan SR yang diketahui pemilik truck dan ratusan tabung yang digagalkan malam itu mengaku mendapat tabung gas dari beberapa Agen Gas di Palu dan di Luwuk. “Saya dapat dari beberapa agen gas di Palu dan satu Agen Gas di Luwuk dengan jumlah muatan malam itu 170 tabung 12 kg dan sisanya 5,5 kg,” ujarnya. 

Ironinya lagi sejak akhir Desember 2025 dan masuk pada tahun 2026 bisnis ini mulus melewati portal masuk penyebrangan kendatipun telah ada larangan barang berbahaya seperti gas, bbm yang tidak diperbolehkan ikut dalam kapal penumpang.

Kendatipun ada larangan barang berbahaya ikut dalam kapal penumpang, faktanya luput dari pengawasan petugas diwilayah pelabuhan. Ada apa dibalik ini ? Meskipun bukan gas subsidi tapi aturan dan undang – undang jelas harus memiliki dokumen resmi terlebih mobil pengangkut bukan armada khusus transportir agen penyalur yang sudah pasti tidak memiliki dokumen resmi.

Ada dugaan pemalsuan dokumen atau keterangan manipulasi muatan mengelabui portal masuk. Namun begitu peran petugas wilayah pelabuhan dengan kewenangan harus pula memastikan jenis muatan yang masuk dalam manifes penumpang, hal ini untuk mencegah terjadinya hal tidak diinginkan selama pelayaran dari barang berbahaya (dangerous doobs).

Saat ditanya selama 28 tahun jalankan bisnis memasok ratusan gas non subsidi ke daerah lain lewati jalur penyebarangan feri dan gagal malam ini, pemilik tabung (SR) dengan santai menjawab bak lirik , “Boleh saya jawab dengan nyanyian, semua karena rupiah bukan jadi senang tapi jadi susah,” jawabnya. Namun jawaban buru buru ditepis pria paru baya itu, “Saya tidak mengatakan membayar oknum untuk memuluskan bisnis yang digeluti selama 28 tahun,” tandasnya.

Publik berharap Aparat Penegak Hukum (APH) serta otoritas pelabuhan dan dinas terkait memaksimalkan pengawasan dengan peran masing masing memperkuat sistem pengawasan terpadu jalur penyebrangan feri. Ini sangat penting guna mencegah terjadinya hal tidak diinginkan dengan praktek kecurangan dan manipulasi data mengangkut barang berbahaya seperti yang terungkap pada malam itu dan berhasil di gagalkan aparat gabungan.*

(zuma)

Artikel Puluhan Tahun Bisnis LPG Non Subsidi Lewat Pelabuhan Feri, Gagal Malam Itu Berkat Aparat Gabungan TNI-Polri pertama kali tampil pada Dikte News.

Kunjungan kerja diawali dengan mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai sebagai bagian dari upaya pembinaan, pengawasan, serta penguatan kinerja jajaran Adhyaksa di daerah, Senin (8/6).

Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah disambut langsung Kepala Kejaksaan Negeri Banggai beserta seluruh jajaran. 

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh semangat, mencerminkan soliditas serta komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan secara profesional dan berintegritas. 

Rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan kegiatan briefing bersama seluruh pegawai Kejari Banggai. Dalam kesempatan itu, Kejari Banggai menyampaikan laporan mengenai kondisi satuan kerja, capaian kinerja, realisasi program kerja, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Menanggapi laporan tersebut, Kajati Sulteng  memberikan arahan dan penekanan terkait optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada seluruh bidang. Selain itu, Kajati  juga menyampaikan pentingnya pengelolaan dan penyerapan anggaran yang berbasis kinerja, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang nyata serta mendukung pencapaian target organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam arahannya juga Kajati mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga integritas pribadi maupun institusi setiap insan Adhyaksa harus mampu menjaga diri dari segala bentuk perbuatan tercela yang dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. “Menjaga marwah institusi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui perilaku, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Usai memberikan arahan, Kajati Sulteng  melaksanakan room tour dengan meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana kantor. Dalam itu Kajati turut berinteraksi dengan para pegawai untuk mendengarkan berbagai masukan serta memastikan fasilitas pendukung kerja dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan pada masyarakat.

Kunjungan kerja itu diharapkan terjalin komunikasi yang semakin baik antara pimpinan dan jajaran di daerah, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.*

(zuma)

Artikel Bentuk Penguatan Kinerja Adhyaksa : Kajati Sulteng Kunjungi Kejari Banggai pertama kali tampil pada Dikte News.

Kegiatan tersebut diprakarsai Indonesia Cycling Federation (ICF) Kabupaten Banggai yang menjadi momentum mempererat silaturahmi antar-komunitas sepeda.

Termasuk memperkenalkan perubahan nama organisasi dari Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) menjadi Indonesia Cycling Federation (ICF).

Ketua ICF Kabupaten Banggai, Charles Hi. Nurdin Minggu (07/06/2026) mengatakan, peringatan Hari Sepeda Sedunia sejatinya jatuh pada 3 Juni. Namun kata dia baru dapat dilaksanakan pada 7 Juni, karena menyesuaikan agenda dan kesiapan peserta.

“Kegiatan Bike to Work ini, kami ingin membangun kebersamaan, memperkuat silaturahmi. Sekaligus mengajak masyarakat membudayakan olahraga sepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat,” ujarnya.

Kegiatan gowes bersama diikuti sejumlah komunitas sepeda dari berbagai wilayah Kabupaten Banggai. Di antaranya Satu Sepeda Sejuta Saudara, Luwuk MTB, Tomotif, Ebe Bike, dan Sekte Sepeda.

Bupati Banggai Amirudin, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, Kepala BPD Sulawesi Tengah, Staf Khusus Bupati Banggai, serta para pecinta sepeda dari berbagai komunitas berbaur dalam event itu.

Rombongan peserta memulai perjalanan pada pukul 15.30 Wita dari Kopi Maleo dan menempuh rute mengelilingi Kota Luwuk sejauh kurang lebih 15 kilometer sebelum finis di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kilometer 5.

Selain menjadi ajang olahraga dan rekreasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan transformasi organisasi dari ISSI menjadi ICF pada masyarakat dan komunitas sepeda di daerah.

Dengan mengusung semangat Hari Sepeda Sedunia, para peserta berharap budaya bersepeda di Kabupaten Banggai semakin berkembang dan mampu menjadi sarana mempererat persaudaraan, menjaga kesehatan, sekaligus mendukung promosi pariwisata daerah.*

(zuma)

Artikel ICF Banggai Jadi Ambasador Pemersatu Komunitas Sepeda di Luwuk pertama kali tampil pada Dikte News.

Infomasi pihak keluarga (YA) menuturkan, bahwa lahan dengan tanaman padi produktif seluas seperempat atau luasan kurang lebih 2 ribu itu, memiliki sertifikat yang sah atas peninggalan orang orang tua mereka dari almarhum (SA).

Lahan tersebut diketahui menjadi sandaran kehidupan ekonomi mereka karena terdapat tanaman padi didalamnya. Namun sejak tahun 1985 lahan itu diklaim sepihak dan telah dikuasai tanpa dasar hukum jelas oleh pengusaha setempat berinsial (B).

Manuver pengusaha (B) yang diduga telah melakukan penyerobotan terus mendalilkan bahwa lahan berisikan tanaman padi itu telah di jual kala itu oleh seseorang berinisial (AT). Padahal Semenjak pemilik lahan (SA) hidup hingga meninggal tak pernah sama sekali menjual lahan garapan pada siapapun, dan itu dikuatkan pengakuan anak almarhum yang merupakan ahli waris (YA) dan (BA) serta pengakuan warga di desa itu.

Lebih anehnya lagi alasan (B) menguasai lahan terbilang konyol. Alih – alih mengaku ada transaksi jual beli semasa itu, antara (SA) dan (AT) yang diketahui keduanya telah almarhum. Namun alat bukti itu tak mampu dibuktikan dengan gamblang begitu juga jual beli dari (AT) pada (B) juga tidak ada alat bukti kuat.

Dimana Keadilan 

Sebagai ahli waris atas lahan tersebut, (YA) pun telah melaporkan dugaan penyerobotan lahan warisan orang tuanya ke Polres Banggai dengan terlapor (B). Kabarnya oleh penyidik menyarankan untuk kembali dilakukan titik koordinat dan kemudian mendapat sinyal Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai.

Pihak waris pun mengikuti seluruh rangkaian prosedur dan mekanisme yang ada di BPN guna pengecekan kembali lahan almarhum yang telah menjadi waris pada mereka. Namun upaya mendapatkan hak mereka terbentur lagi pada Kades Eteng. Kabarnya dirinya tidak mau menandatangani batasan tanah yang berbatasan dengan lahan almarhum yang mana sebelumya sudah ada pengakuan membenarkan kalau lahan itu adalah milik almarhum.

Belum diketahui jelas apa alasan kades yang tidak mau menandatangani batas lahan milik almarhum yang telah di wariskan pada anaknya (YA) dan (BA). Pihak keluarga pun sangat menyayangkan sikap pemerintah desa setempat yang seharusnya memberikan pelayanan baik mencarikan solusi agar tidak mengabaikan hak hak waris terlebih adalah warganya sendiri. 

Dugaan kuat ada semacam kongkalingkong yang terjadi memanfaatkan lahan warisan yang telah diserobot pengusaha setempat. Olehnya ahli waris sebagai warga yang lemah meminta perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum serta pihak terkait untuk serius melihat hak mereka yang selama ini telah dikuasai sepihak dan pelayanan administrasi desa yang terkesan di persulit dalam penandatanganan batas lahan.

“Dimana keadilan mereka sebagai waris, ini namanya penzoliman dan penindasan pada mereka sebagai waris atas lahan itu. Kami berharap pemerintah dan aparat penegak hukum harus hadir membantu mereka,” ujar keluarga YB yang selama ini mendampingi mereka.

Sampai dengan berita ini tayang belum berhasil terkonfirmasi pada Kades Eteng. Begitu juga pada pengusaha setempat berinisial B yang diduga telah melakukan penyerobotan lahan.*

(zuma)

Artikel Puluhan Tahun Lahan Produktif Milik Warga Diduga Telah Diserobot Oknum Pengusaha Setempat pertama kali tampil pada Dikte News.

Penandatangan MoU tersebut berlangsung di Luwuk, Kabupaten Banggai, Selasa (2/6) dilakukan langsung oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Bunta Ir. Imran Usman, ST, MM dan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Akbar, SH, MH sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antar instansi pemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor UPP Kelas III Bunta Imran Usman menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperoleh pendampingan, bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelabuhan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Akbar dalam penyampaianya menegaskan kesiapan institusinya untuk memberikan dukungan hukum pada Kantor UPP Kelas III Bunta melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara, sehingga dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman bersama tesebut, diharapkan terjalin koordinasi dan kolaborasi yang semakin erat antara Kantor UPP Kelas III Bunta dengan Kejaksaan Negeri Banggai dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta pengamanan aset dan kepentingan negara.

Kegiatan penandatangan MoU berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kedua belah pihak dalam mewujudkan sinergi yang berkelanjutan demi terciptanya kepastian hukum dan pelayanan publik yang optimal.*

(zuma)

Artikel Kantor UPP Kelas III Bunta dan Kejari Banggai Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama “MoU” pertama kali tampil pada Dikte News.

SAM Retail Sulteng hanya memberikan sanksi administrasi yang dinilai tak sepadan dan tidak memberikan dampak efek jera terhadap pelanggaran berulang yang sudah meresahkan dilakukan Mita Guna Nusa.

Dari sekian pelanggaran Mita Guna Nusa masyarakat menilai sudah pantas kalau sanksi PHU karena telah berulang melakukan kecurangan dengan berbagai pelanggaran berulang dalam melakukan kegiatan pendistribusian LPG diwilayah Batui Selatan, Toili, Toili Barat, Toili Jaya dan Moilong.

Meskipun telah keluar sanksi administrasi yang dinilai tak memberikan dampak efek jera, masyarakat konsumen akhir tak patah arang dan telah mengadukan keberatan mereka pada lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Banggai.

Sebagaimana sanksi administrasi Pertamina PN tertuang dalam surat pemberitahuan sanksi pada Mita Guna Nusa berupa pengurangan quota selama satu bulan terhitung mulai 11 Mei sampai dengan 11 Juni 2026.

Surat tertanggal 14 Mei 2026 diterima OPD teknis Disperidang Banggai adalah sehari setelah Cheker LPG Fahri Faizal dengan laporan lisan. Surat pemberitahuan sanksi No. 068/PNDA32000/2026-S3. Mengacu pada surat keluar SAM Retail Sulteng PT Pertamina Patra Niaga No. 064/PNDA32000/2026-S3 perihal Surat sanksi Agen LPG 3 kg PT Mita Guna Nusa di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Agen LPG 3 kg PT Mita Guna Nusa diberikan sanksi berupa pengurangan alokasi menjadi 1 LO selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 11 Mei sampai dengan 11 Juni 2026 sesuai dengan perjanjian keagenan yang berlaku. 

Surat tersebut ditandatangani SAM Retail Sulteng Mohammad Chasanuddin yang bisa diartikan bahwa kewenangan sangsi dan mungkin PHU bisa jadi terletak pada SAM Retail Sulteng. Namun sedikit berbeda dengan informasi diterima bahwa sanksi dan PHU merupakan kewenangan Pertamina Wilayah Makassar.*

(zuma)

Artikel Sanksi Administrasi Pertamina PN Jauh dari Efek Jera Masyarakat Pakai Jalur BPSK Banggai Tuntut Mita Guna Nusa di PHU pertama kali tampil pada Dikte News.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Banggai AKBP I Wayan Wiracana Aryawan S.I.K pada jajaran BPSK Banggai dan Kesekretariatan saat bertandang di ruang kerjanya, Rabu (13/5).

Kapolres Banggai didampingi Kasat Reskrim AKP Nur Arifin dan Kanit Tipiter menaruh hadapan besar pada kerja kerja BPSK Banggai dalam memberikan kepastian hukum tentang perlindungan konsumen diwilayah kerja.

Sambung Kapolres AKBP I Wayan ada kerja BPSK mirip polisi, ada proses dan tahapan yang dilakukan dimulai dari aduan pelapor rangkaian penyelesaian sengketa untuk memberikan perlindungan hak-hak konsumen dan memberikan edukasi bagi pelaku usaha.

Langkah BPSK Banggai bertemu Kapolres merupakan agenda yang telah terjadwal untuk memperkuat koordinasi antar lembaga mempererat silaturahmi dan harapan dukungan penuh dari aparat penegakan hukum.

Karena bukan tak mungkin kasus yang berproses di BPSK Banggai terdapat adanya potensi pidana yang menjadi rana penegakan hukum (gakum) Polres Banggai.

“Kalau Polres ada gakum, penuntutan ada kejaksaan dan putusan ada pengadilan,” ujar Kapolres.

Pada intinya Polres Banggai kata AKBP Wayan akan selalu mendukung BPSK Banggai termasuk membackup dari sisi kenyamanan dan kemananan saat BPSK melaksanakan tugas penyelesaian sengketa konsumen.

Tidak hanya itu beberapa kasus yang sedang ditangani BPSK juga menjadi materi diskusi diruang kerjanya dan mendapat dukungan penuh dari Kapolres Banggai.

Kapolres mengaku keberadaan BPSK Banggai adalah harapan kita semua dalam memberikan perlindungan konsumen di wilayah Kabupaten Banggai. Ia berharap BPSK menjadi lembaga yang terus mendorong kemajuan daerah sesuai kewenangan lembaga terdiri dari Unsur ASN, Pelaku Usaha dan Konsumen dan perangkat kesekertariatan dan juga panitera.

Agar sinergi dan kerjasama tetap terjaga dan terpelihara baik, mantan Kapolres Toili – Toli ini meminta BPSK terus menjalin koordinasi baik dengan saya sendiri (Kapolres) atau bisa juga dengan Kasat Reskrim dan jajaranya.

Mengakhiri silaturahmi itu, Kapolres Banggai dan Kasat Reskrim memberikan langsung kontak telepon memudahkan komunikasi dan mendukung tugas BPSK Banggai.*

(zuma)

Artikel Kapolres Banggai Dukung Penuh LembagaBPSK, Ketua Cian Lin : Penyelesaian Sengketa Konsumen Bisa Potensi Pidana pertama kali tampil pada Dikte News.